E satu.com (Jakarta) - Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan pembiayaan syariah untuk meningkatkan daya saing industri halal nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah kesepakatan bisnis dengan nilai mencapai sekitar Rp27,43 triliun dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026.
Kesepakatan tersebut dikonsolidasikan dalam Seremoni Kesepakatan Bisnis bertema Sinergi Peningkatan Pembiayaan Syariah untuk Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro mengatakan, akses modal menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing industri halal. Karena itu, pembiayaan syariah perlu terhubung dengan kebutuhan sektor riil agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Solikin, pengembangan pembiayaan syariah perlu difokuskan pada tiga prioritas, yakni memperluas akses pembiayaan bagi sektor unggulan industri halal, meningkatkan inklusi keuangan syariah terutama bagi usaha mikro dan kecil, serta memperkuat sinergi antara otoritas, industri keuangan, dan pelaku usaha.
“Business Deals yang kita saksikan hari ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menghubungkan berbagai kebutuhan, kapasitas, dan sumber daya untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara lebih terintegrasi,” ujar Solikin.
Dia menegaskan, setiap kesepakatan perlu ditindaklanjuti secara konsisten agar memberikan dampak ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pembiayaan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Agustus 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp748,7 triliun.
Kualitas pembiayaan juga terjaga, dengan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross sebesar 2,3 persen.
Menurut Dian, perkembangan tersebut menjadi peluang untuk memperluas pembiayaan bagi industri halal, khususnya sektor makanan, fesyen, pariwisata, dan industri kreatif. Dukungan pembiayaan diharapkan membantu pelaku usaha, terutama UMKM, meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, dan jangkauan pasar.
“Sinergi antara otoritas, industri keuangan, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat agar pembiayaan syariah semakin mudah diakses dan memberikan dukungan nyata bagi pengembangan industri halal serta pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Dian.
Kesepakatan Bisnis Capai Rp27,43 Triliun
Dalam seremoni tersebut, sejumlah kesepakatan pembiayaan dan perdagangan ditandatangani dengan nilai keseluruhan sekitar Rp27,43 triliun.
Kesepakatan itu mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan UMKM, transaksi pasar uang dan valuta asing syariah, pembiayaan proyek strategis, hingga pembiayaan usaha mikro dan korporasi halal.
Di sektor perdagangan, kerja sama melalui Letter of Intent (LoI) antara UMKM dan pembeli tercatat sekitar Rp9,78 miliar.
Sementara itu, transaksi pasar uang dan valuta asing syariah mencapai sekitar Rp5,32 triliun. Transaksi tersebut mencakup Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA) dalam valuta asing dan rupiah, transaksi lindung nilai syariah, serta Sharia Restricted Investment Account (SRIA).
Pembiayaan proyek strategis tercatat mencapai Rp19,40 triliun, meliputi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) syariah, pembiayaan perumahan rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta kerja sama pembiayaan mikro perumahan syariah.
Selain itu, pembiayaan syariah bagi UMKM dan perusahaan rintisan (startup) halal mencapai Rp499,75 miliar. Adapun pembiayaan untuk korporasi halal tercatat lebih dari Rp2,2 triliun.
Penguatan pembiayaan juga dilakukan melalui skema keuangan sosial syariah. Dalam skema blended finance, disepakati Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) senilai Rp4,45 miliar.
Rangkaian kesepakatan tersebut merupakan bagian dari implementasi SAPA SYARIAH (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah), inisiatif Bank Indonesia yang bertujuan menghubungkan akses pasar dengan akses pembiayaan.
Program ini dijalankan melalui Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) yang bersinergi dengan program PINISI 2026. Pelaksanaannya mencakup edukasi pembiayaan syariah, penguatan jejaring usaha, serta temu usaha untuk mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan dan calon mitra bisnis.
Indonesia Peringkat Keempat Ekonomi Syariah Dunia
Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam ekosistem ekonomi syariah.
Indonesia berada di posisi pertama pada sektor modest fashion, peringkat ketiga pada sektor makanan halal serta media dan rekreasi, dan peringkat keempat pada sektor farmasi dan kosmetik halal.
Potensi tersebut dinilai perlu didukung pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Dengan akses modal yang lebih luas, industri halal diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Bank Indonesia pun berkomitmen melanjutkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan skema pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengunjungi ISEF 2026 yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di JICC, Jakarta, untuk mengenal peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan industri halal. (Wandi)








.webp)










Post A Comment:
0 comments: