FORMASI Cirebon Tantang Keberanian Ketua DPRD Panggil Kadis PUTR Terkait Polemik Anggaran Rp55 Miliar

E satu.com (Cirebon) - Polemik anggaran proyek infrastruktur senilai Rp55 miliar di Kabupaten Cirebon terus menuai sorotan publik. Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon kembali menegaskan sikapnya dengan mendesak DPRD Kabupaten Cirebon untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon beserta jajaran guna memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait duduk persoalan anggaran tersebut.

Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, sebab semakin lama polemik berkembang, semakin besar ruang munculnya spekulasi liar, kegaduhan politik, hingga potensi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan daerah.

Menurutnya, forum RDP merupakan jalan konstitusional yang paling tepat untuk menjernihkan persoalan secara terbuka, objektif, dan akuntabel agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar.

Sementara itu, Wakil Ketua FORMASI Cirebon, Bidang Pembelaan dan Perlindungan Hukum Anggota, Adv. Reno, SH., MH., menyampaikan pernyataan yang lebih tegas dengan secara terbuka menantang sekaligus menguji keberanian Ketua DPRD Kabupaten Cirebon untuk menggunakan kewenangan pengawasannya memanggil Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon berikut seluruh jajaran teknis yang berkaitan dengan anggaran tersebut.

“Saya tunggu keberanian DPRD Kabupaten Cirebon untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas PUTR terkait polemik anggaran Rp55 miliar ini. Polemik ini harus segera dihentikan agar masyarakat tidak tumpang tindih termakan isu-isu yang tidak baik di Kabupaten Cirebon. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi asumsi dan narasi liar yang berpotensi menimbulkan kegaduhan,” tegas Adv. Reno.

FORMASI menilai, apabila DPRD serius menjalankan fungsi pengawasannya sebagaimana mandat konstitusi, maka pemanggilan Dinas PUTR melalui forum resmi DPRD harus segera dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat.

Selain sebagai forum klarifikasi, RDP tersebut dinilai penting untuk mengurai berbagai pertanyaan publik mengenai mekanisme penganggaran, legalitas pembahasan, skema pelaksanaan program, hingga urgensi penggunaan anggaran Rp55 miliar tersebut dalam prioritas pembangunan daerah.

FORMASI juga mengingatkan seluruh pihak agar polemik ini tidak digiring menjadi konflik kepentingan politik praktis. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah keterbukaan, penjelasan resmi, dan kepastian informasi, agar kondisi sosial-politik di Kabupaten Cirebon tetap kondusif dan tidak tercipta fitnah politik yang merugikan semua pihak.

“Kini publik menunggu, apakah DPRD berani menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka, atau justru memilih diam di tengah kegaduhan yang terus berkembang,” tutup Reno.Kalimat “Saya tunggu keberanian DPRD…” sudah saya buat menjadi headline statement yang kuat dan bernilai berita. (wandi)

Baca Juga