Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Upaya pencegahan perkawinan anak terus digencarkan melalui edukasi kepada generasi muda. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Pencegahan Perkawinan Anak yang digelar di Aula outdoor MAN 1 Indramayu, Jawa Barat, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin SH MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu Aghuts Muhaimin, Kepala MAN 1 Indramayu Drs. Wahyudin MAg, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu H. Caridin, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu Agung, serta para guru dan staf MAN 1 Indramayu.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin menegaskan pentingnya peran pendidikan dalam membangun masa depan generasi muda. Ia mengingatkan para pelajar untuk tidak terburu-buru menikah di usia dini karena dapat berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan masa depan mereka.


“Remaja harus memiliki cita-cita dan perencanaan masa depan yang jelas. Jangan sampai masa depan terhenti karena perkawinan dini. Pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda Indramayu bisa lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.


Syaefudin juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan BRUS sebagai bagian dari upaya bersama untuk menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Indramayu melalui pendekatan edukatif di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Program Inklusi Lakpesdam PBNU melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PCNU Indramayu sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan anak dan penguatan kualitas generasi muda.

Ketua Lakpesdam PCNU Indramayu, Ali Ma’nawi, mengatakan bahwa kegiatan BRUS menjadi sarana penting untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai risiko perkawinan anak serta pentingnya merencanakan masa depan secara matang.

Menurutnya, usia remaja merupakan fase yang sangat rentan terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk potensi terjadinya Married by Accident (MBA) atau perkawinan yang terjadi akibat kehamilan yang tidak direncanakan pada usia di bawah 19 tahun.

“Melalui kegiatan BRUS ini kami ingin memberikan wawasan kepada para siswa tentang pentingnya menjaga masa depan mereka. Remaja perlu memahami bahwa perkawinan memiliki tanggung jawab besar dan harus dilakukan ketika sudah cukup usia dan siap secara mental maupun ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketentuan batas minimal usia perkawinan saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.


Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelajar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak sosial, kesehatan, dan pendidikan dari perkawinan anak, sekaligus mampu menjadi agen perubahan di lingkungan mereka untuk mencegah terjadinya perkawinan dini.


Kegiatan BRUS tersebut juga menjadi bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam membangun generasi muda yang lebih sehat, berpendidikan, dan siap menyongsong masa depan. (iwan)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Gelaran Dekranasda Scene Market resmi dibuka di Mall UMKM Kota Cirebon, Rabu (11/03/2026).  Kegiatan ini sebagai panggung pembuktian bagi para pelaku industri kreatif dan UMKM lokal bahwa produk Kota Cirebon mampu bicara banyak di pasar modern.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir langsung membuka acara, tampak tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Meninjau satu per satu stan yang ada, ia menyebut bahwa energi positif yang terpancar dari karya para perajin adalah cerminan wajah ekonomi kota yang tangguh. Bagi Wali Kota, kreativitas warga Kota Cirebon adalah aset yang tidak akan pernah habis termakan waktu.

"Saya selalu merasa senang dan bahagia ketika hadir di acara semacam ini. Sebab, saya bisa merasakan optimisme dari setiap karya yang dipamerkan. Dekranasda Scene Market hari ini adalah wajah dari daya tahan ekonomi kita. Kota Cirebon diberkati dengan warisan budaya yang beragam, dan tugas kita sekarang adalah memastikan warisan itu tidak hanya berhenti di etalase museum, tapi jadi tulang punggung ekonomi keluarga,” ujarnya.


Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak pihak perbankan, akademisi, hingga instansi vertikal untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, UMKM butuh ekosistem yang solid, mulai dari kemudahan akses modal hingga riset desain produk yang mampu bersaing di level internasional. Pemerintah Kota pun berkomitmen akan terus menyediakan ruang-ruang publik sebagai etalase karya lokal.

Menariknya, pameran kali ini menampilkan ragam produk yang sangat luas, mulai dari lukisan, batik, parfum, hingga produk kerajinan tangan hasil kolaborasi dengan warga binaan Rutan Cirebon. Wali Kota berharap ke depan, event serupa bisa digelar dalam skala yang lebih besar di ruang terbuka agar jangkauan promosinya semakin luas. Ia pun meminta dukungan media untuk ikut memviralkan karya-karya hebat dari seniman dan penggiat UMKM Cirebon.

Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Kota Cirebon untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal. Menurutnya, membeli produk tetangga atau rekan sendiri bukan hanya soal transaksi ekonomi, melainkan bentuk solidaritas untuk memastikan roda kehidupan warga kota terus berputar menuju kesejahteraan bersama.


Senada dengan hal tersebut, Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman, menyoroti strategi promosi tahun 2026 yang akan lebih gencar memanfaatkan kanal digital. Iing memberikan apresiasi khusus bagi anak muda kreatif yang mampu menyulap barang lama menjadi produk bernilai tinggi melalui konsep rework atau modifikasi busana sesuai selera pasar masa kini.

"Kami merangkul anak-anak muda inovatif ini karena ide mereka selalu segar. Contohnya baju yang di-rework, tadi saja acara belum mulai tapi transaksi sudah banyak. Ini bukti ada daya tarik luar biasa. Meski space kita terbatas namun kualitasnya luar biasa," jelas Iing.

Iing menambahkan bahwa keterlibatan para pelukis dan belasan brand lokal dalam satu ruang ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa gairah ekonomi kreatif di Kota Cirebon sedang berada di titik tertinggi, di mana kualitas produk rumahan sudah mulai sejajar dengan produk pabrikan.


Dukungan penuh juga datang dari Ketua Dekranasda Kota Cirebon, Noviyanti Edo. Ia melihat Scene Market sebagai wadah yang sangat krusial bagi pengembangan potensi anak muda. Baginya, tren penggunaan barang preloved yang di-upgrade kembali menjadi busana modis adalah langkah cerdas dalam menjaga keberlangsungan industri fesyen lokal yang ramah lingkungan.

"Alhamdulillah, ini sangat bagus sekali untuk mendongkrak kreativitas anak muda Kota Cirebon. Ini adalah wadah nyata untuk memajukan Dekranasda yang bekerja sama dengan UMKM. Kita ingin kreativitas ini terus berkembang dan tidak berhenti di sini saja," tutur Noviyanti. (wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Polres Cirebon Kota menggelar Bazaar Gerakan Pangan Murah di depan Mako Polres Cirebon Kota, Jumat (13/3/2026) pagi. 

Kegiatan ini dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Bazaar tersebut dilaksanakan sekitar pukul 08.00 WIB dan menjadi bagian dari program Gerakan Pangan Murah Polri yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga terhubung melalui zoom meeting nasional yang dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Kasat Binmas Polres Cirebon Kota Kompol Sudarsono mengatakan bazaar pangan murah ini merupakan upaya mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di tingkat masyarakat.


“Melalui kegiatan ini kami ingin membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung program stabilisasi harga pangan,” kata Sudarsono.

Dalam bazaar tersebut masyarakat dapat membeli sejumlah bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Salah satunya beras SPHP kemasan 5 kilogram yang dijual seharga Rp58.000 per paket.

Selain beras, tersedia pula minyak goreng merek Minyakita yang dijual Rp15.000 per liter serta telur ayam dengan harga Rp28.000 per kilogram.

Program Gerakan Pangan Murah ini juga menjadi langkah menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pangan di masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.


Polres Cirebon Kota berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengatakan bazaar tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan bazaar pangan murah ini agar dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah potensi kerawanan, terutama pencurian rumah kosong yang kerap terjadi saat musim mudik.

AKBP Eko Iskandar mengatakan, masyarakat diminta memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan untuk pulang kampung. Salah satunya dengan menitipkan pengawasan rumah kepada tetangga atau petugas keamanan di lingkungan setempat.

“Yang pertama ini biasanya sering terjadi pencurian rumah kosong. Kami mengimbau masyarakat betul-betul memperhatikan pengamanan rumah saat ditinggalkan,” kata  Eko Iskandar saat ditemui wartawan, Jumat (13/3/2026).

Selain itu, ia juga mengingatkan warga untuk memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman. Jika diperlukan, listrik sebaiknya dimatikan guna menghindari potensi korsleting selama rumah ditinggalkan.

Tak hanya itu, penggunaan gas LPG juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan risiko kebakaran saat rumah kosong.

“Listrik dimatikan, kemudian gas LPG juga diamankan. Jangan sampai saat rumah ditinggalkan terjadi korsleting atau hal lain yang bisa menimbulkan bahaya,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan tersebut, Polres Cirebon Kota juga menginstruksikan jajaran polsek bersama bhabinkamtibmas untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tengah masyarakat.

Menurut Eko, partisipasi masyarakat melalui pos kamling atau pengamanan swakarsa menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan lingkungan selama periode mudik Lebaran.

“Sejak bulan lalu kami sudah mengimbau polsek-polsek di wilayah Polres Cirebon Kota bersama bhabinkamtibmas untuk mengajak masyarakat menghidupkan kembali pam swakarsa atau pos kamling,” katanya. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) -
Dewan Pers menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah klausul dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani di Washington DC pada 19 Februari 2026. Lembaga tersebut menilai beberapa ketentuan dalam perjanjian itu berpotensi berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri pers nasional.

Dalam Surat Pernyataan Dewan Pers Nomor 04/P-DP/III/2026, Dewan Pers menyoroti setidaknya dua pasal yang dinilai dapat memengaruhi kehidupan pers di Indonesia, yakni terkait investasi asing di sektor penerbitan serta pengaturan hubungan antara platform digital asal Amerika Serikat dengan perusahaan media di Indonesia.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyampaikan bahwa ketentuan mengenai investasi asing dalam perjanjian tersebut berpotensi membuka kepemilikan modal asing hingga 100 persen pada sektor media, khususnya penerbitan.
Menurut Dewan Pers, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 2.28 perjanjian bilateral yang pada intinya meminta pemerintah Indonesia mengizinkan investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan bagi investor dari Amerika Serikat di sejumlah sektor, termasuk penerbitan.

“Jika klausul ini diterapkan, maka kepemilikan modal asing pada sektor media berpotensi terbuka hingga 100 persen khusus bagi investor asal Amerika Serikat,” demikian pernyataan Dewan Pers.

Padahal, kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan sejumlah regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kepemilikan modal asing pada lembaga penyiaran dibatasi maksimal 20 persen. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang membuka peluang investasi asing melalui pasar modal, tetapi kepemilikannya tidak boleh menjadi mayoritas.

Selain persoalan investasi, Dewan Pers juga menyoroti ketentuan dalam Pasal 3.3 perjanjian tersebut yang mengatur hubungan antara perusahaan platform digital asal Amerika Serikat dengan organisasi berita di Indonesia.

Dalam pasal itu, pemerintah Indonesia diminta “menahan diri” untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat memberikan dukungan kepada organisasi berita domestik melalui skema lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun model pembagian keuntungan.

Ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Dalam peraturan presiden tersebut, platform digital diwajibkan mendukung jurnalisme berkualitas, antara lain melalui kerja sama dengan perusahaan pers.

Bentuk kerja sama yang diatur meliputi lisensi berbayar atas konten berita, bagi hasil pendapatan, hingga berbagi data agregat pengguna berita.

Dewan Pers menilai, apabila ketentuan dalam perjanjian bilateral tersebut tetap berlaku, maka implementasi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 berpotensi melemah bahkan tidak dapat berjalan efektif. Kerja sama antara platform digital dan media massa dikhawatirkan hanya bersifat hubungan bisnis antarperusahaan (B2B) tanpa kewajiban yang mengikat.
Atas dasar itu, Dewan Pers menyampaikan dua rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, pemerintah diminta mencabut klausul yang membuka kepemilikan saham asing hingga 100 persen di sektor penerbitan, karena dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Penyiaran maupun Undang-Undang Pers.

Kedua, pemerintah juga diminta mencabut Pasal 3.3 dalam perjanjian bilateral karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional terkait tanggung jawab platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.

Dewan Pers menegaskan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memperkuat keberlangsungan industri pers nasional.

“Penguatan itu dapat dilakukan melalui kebijakan yang memungkinkan pers tumbuh sehat secara bisnis, menghasilkan jurnalisme berkualitas, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk tekanan dan kekerasan dalam menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Pers,” demikian pernyataan resmi Dewan Pers.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, di Jakarta pada 11 Maret 2026. (Iwan)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Ratusan warga, didominasi oleh ibu-ibu, sudah mengantre tertib demi mendapatkan bahan pangan di Lapangan Bola Kesambi Dalam, Kamis (12/3/2026). Kehadiran Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, di tengah kerumunan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat bisa menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok.

Kegiatan bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Cirebon dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Wali Kota yang meninjau langsung setiap stand dagangan mengungkapkan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci utama menjaga ritme ketersediaan stok di pasar agar tidak terjadi kelangkaan yang memicu inflasi.

"Nanti sebelum Lebaran, ini yang terakhir di sini. Tapi nanti setelah Lebaran, ada beberapa titik lagi. Tentunya bukan dari Pemerintah Kota saja, tapi dari TNI dan Polri juga akan mengadakan di beberapa titik. Gerakan Pangan Murah ini tujuannya ya membantu masyarakat terkait kestabilan harga di pasar. Harganya murah-murah di sini," ujar Wali Kota di sela-sela tinjauannya.


Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya cadangan pangan yang kuat bagi sebuah kota. Menurutnya, stabilitas harga tidak mungkin tercapai tanpa koordinasi yang apik dengan berbagai pihak terkait. Ia meyakinkan masyarakat bahwa stok pangan untuk Kota Cirebon saat ini berada pada posisi yang aman.

"Kita harus punya stok cadangan pangan yang kuat. Caranya dengan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman Bulog dan pihak lainnya supaya ritmenya bisa diatur. Kalau tidak diatur seperti itu, ya kita bisa bablas. Tapi saat ini saya pastikan stok pangan aman semua," tambahnya dengan nada optimis.

Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menjelaskan bahwa GPM kali ini merupakan agenda di tahun 2026. Antusiasme warga yang luar biasa terlihat dari cepatnya komoditas tertentu terjual habis, hingga pihak Bulog harus melakukan pengiriman tambahan ke lokasi acara.

"Alhamdulillah antusiasme masyarakat bagus sekali. Banyak komoditas yang sudah habis, bahkan Bulog sedang mengambil stok lagi. Yang paling diserbu itu beras SPHP, Minyakita, dan telur karena harganya memang di bawah harga pasar. Daging juga sangat diminati, di sini cuma Rp120.000, padahal di pasar sudah tembus Rp150.000 sampai Rp170.000," jelas Elmi.

Elmi juga merinci bahwa untuk komoditas beras, pihaknya menyediakan total 3,5 ton untuk memenuhi kebutuhan warga di Kelurahan Kesambi dan sekitarnya. Program ini diharapkan mampu menekan permintaan (demand) di pasar tradisional, sehingga harga di tingkat pedagang bisa tetap terkendali dan tidak meroket lebih tinggi. Ia pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terjebak dalam perilaku belanja berlebihan. 


"Stok untuk Kota Cirebon sangat aman dan mencukupi. Jadi warga tidak perlu khawatir, jangan panic buying. Belanjalah dengan bijak sesuai kebutuhan saja, jangan sampai menimbun," tegasnya.

Manfaat dari program ini dirasakan langsung oleh warga, salah satunya Ibu Wiwin. Dengan senyum sumringah, ia mengaku sangat terbantu dengan adanya GPM ini karena selisih harganya cukup signifikan untuk menghemat uang belanja dapur di bulan Ramadan.

"Tadi beli beras, minyak juga dua. Ya karena murah, terus beli telur juga. Terima kasih buat Pemerintah Kota Cirebon. Harapannya sih semua bahan pangan bisa lebih murah terus begini, jadi kami rakyat kecil nggak terlalu merasa terbebani," pungkasnya. (wandi)

AADD Biro Jasa STNK
Back To Top