e-satu.com

Polres Majalengka Perkuat Transparansi dan Penegakan Hukum Melalui Supervisi di Unit Reskrim

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Majalengka) - Guna memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, akuntabel, dan transparan, Polres Majalengka menggelar kegiatan Supervisi dan Asistensi Penegakan Hukum di Unit Reskrim Polsek jajaran, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan pengawasan internal tersebut difokuskan pada pemeriksaan administrasi penyidikan serta asistensi penanganan perkara pidana di tiga Polsek, yakni Unit Reskrim Polsek Maja, Polsek Argapura, dan Polsek Banjaran.

Tim Supervisi dan Asistensi dipimpin langsung oleh Kasiwas Polres Majalengka Kompol Dodo Haryanto, didampingi KBO Satreskrim Ipda Asep Saepudin, S.H., M.H., Ps. Kasikum Aipda Dr. Redi Yano, S.H., M.H., C.L.A., C.Me., Bamin Sikum Brigadir M. Akbar Ali Wafa, S.H., serta Bamin Siwas Brigadir Agus Purnama.

Pemeriksaan meliputi pengecekan kelengkapan administrasi penyidikan mulai dari Buku Register B-1 sampai B-19, register pengaduan, buku ekspedisi, sertifikasi penyidik, ketersediaan KUHP dan KUHAP terbaru, pemutakhiran data pada aplikasi E-MP, hingga asistensi penanganan perkara yang masih menjadi tunggakan.

Sebagai bentuk kepastian hukum dan langkah percepatan, Polres Majalengka juga menggelar forum Gelar Perkara lintas Polsek. Hasilnya, satu perkara di Polsek Argapura, empat perkara di Polsek Jatitujuh, empat perkara di Polsek Dawuan, dan satu perkara di Polsek Kasokandel resmi dihentikan penyelidikannya karena tidak memenuhi unsur pidana. Selain itu, Polsek Jatitujuh berhasil menetapkan satu tersangka dalam perkara lainnya, sementara Unit Tipidter Satreskrim melanjutkan pendalaman status pada satu perkara aktif.

Kapolres Majalengka AKBP M. Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., melalui Kasiwas Polres Majalengka Kompol Dodo Haryanto, menegaskan bahwa supervisi berkala ini merupakan komitmen pengawasan melekat agar jajaran Reskrim bekerja sesuai standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan.

"Kegiatan supervisi, asistensi, dan gelar perkara ini bertujuan untuk memberikan solusi atas hambatan penyidikan di lapangan, mempercepat penyelesaian perkara tunggakan, serta memastikan ketertiban administrasi. Kami tekankan kepada seluruh penyidik agar mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan pemanfaatan Restorative Justice secara objektif demi menghadirkan keadilan bagi masyarakat," tegas Kompol Dodo Haryanto.

Sumber : Humas Polres Majalengka

Polres Majalengka

Dari Jalan hingga Warung, Polisi Malausma Sapa Warga Lewat Patroli Dialogis

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Majalengka) - Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, personel Polsek Malausma Polres Majalengka Polda Jabar melaksanakan patroli dialogis dengan menyambangi warga di wilayah Desa Malausma, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Aipda Endan Hamdan dengan menyusuri sejumlah titik yang menjadi tempat warga beraktivitas. Dalam patroli tersebut, personel tidak hanya memantau situasi lingkungan, tetapi juga menyempatkan diri berinteraksi dan berdialog secara langsung dengan masyarakat.

Mulai dari bapak-bapak yang ditemui di jalan hingga ibu-ibu yang tengah duduk menjaga warung, semuanya menjadi bagian dari kegiatan patroli dialogis. Melalui komunikasi yang santai dan humanis, personel menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Malausma Ipda Riyana, S.Sos., mengatakan bahwa patroli dialogis merupakan salah satu upaya kepolisian untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mengetahui secara langsung situasi dan kondisi lingkungan.

“Patroli bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anggota untuk menyapa dan mendengarkan masyarakat. Kami mengajak warga untuk tetap peduli terhadap lingkungan serta segera menyampaikan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan komunikasi yang terjalin secara baik antara polisi dan warga, berbagai potensi gangguan keamanan diharapkan dapat dicegah sejak dini.

Polsek Malausma akan terus mengintensifkan kegiatan patroli dan sambang warga sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis dan sinergi bersama warga, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Malausma senantiasa aman, nyaman, dan kondusif.

Sumber : Humas Polres Majalengka

Indramayu

Terkuak, Bansos Di Desa Tawangsari Tak Gratis, Warga Keluhkan Biaya Tebusan!

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Kabar kurang mengenakkan kembali berembus dari kalangan warga kurang mampu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bantuan pangan berupa beras dari pemerintah yang seharusnya diterima secara gratis oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), justru diwarnai dugaan pungutan liar (pungli) berupa uang tebusan.

Praktik tersebut terkuak saat proses penyaluran bantuan beras ketahanan pangan di Balai Desa Tawangsari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Jumat (4/9/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Desa Tawangsari menerima alokasi bantuan beras sebanyak 750 sak, dengan isi masing-masing sak seberat 10 kilogram (total 7.500 kg). Ironisnya, saat penyaluran berlangsung, oknum Rukun Tetangga (RT) setempat diduga memungut biaya sebesar Rp10.000 untuk setiap sak yang diambil warga.

Terparahnya menurut pengakuan warga bahwa merasa dipermalukan didepan publik. Pasalnya undangan penerima bansos telah diterima. Lantaran tak membawahi uang Rp10 ribu harus pulang tanpa membawah bantuan dari pemerintah.

" Undangannya dapat , tapi pas di sana harus bayar, karena tak bawah uang jadi engga dapat, sampai malu-maluin " ungkap salah satu warga setempat.

Jika dikalkulasikan, dari total 750 sak yang disalurkan dengan pungutan Rp10.000 per sak, potensi uang yang terkumpul dari warga mencapai Rp7.500.000.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai peruntukan aliran dana tersebut, apakah masuk ke kas desa, dimanfaatkan untuk biaya operasional tertentu, atau justru masuk ke kantong pribadi oknum terkait.

Padahal sesuai aturan, program bantuan sosial pangan wajib disalurkan secara utuh dan bebas dari biaya apa pun.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan pungli ini, Kepala Desa (Kuwu) Tawangsari, Eva Rosyani, membantah keterlibatan dirinya. Ia mengklaim tidak mengetahui adanya pungutan tersebut karena penyaluran di lapangan ditangani oleh petugas khusus.

"Yang kerja bukan Kuwu, kan ada petugas lapangannya sendiri bersama Dinas Sosial masing-masing," ujar Eva saat memberikan klarifikasi.

Eva juga mengeluhkan posisinya sebagai Kepala Desa yang kerap dijadikan sasaran kekecewaan dan amarah warga.

"Haduh Bapak, oli diumbangie bae ng masyarakat kuhh (Haduh Bapak, saya hanya dapat dimarah-marahi saja oleh masyarakat)," ungkapnya dengan bahasa daerah setempat.

Hingga berita ini diturunkan, tim media masih berupaya mengonfirmasi pihak Dinas Sosial Kabupaten Indramayu serta aparat penegak hukum setempat guna menindaklanjuti dugaan pungutan tidak resmi tersebut.

(TKH)

Cirebon Sport

Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon Gelar Rapat Pleno

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional (ORADO) Kabupaten Cirebon menggelar rapat pleno bersama seluruh jajaran kepengurusan sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun sejumlah agenda kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu mendatang.

Rapat pleno tersebut berlangsung di salah satu cafe di wilayah Cirebon, Rabu malam (9/9/2026). Kegiatan berlangsung dalam suasana santai namun tetap serius dan penuh semangat kebersamaan.

Rapat dihadiri langsung oleh Ketua Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon, Herry Indra Murphy SH, bersama seluruh jajaran Pengurus Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran pengurus untuk melakukan evaluasi, menyamakan persepsi serta membangun komunikasi yang lebih solid dalam menjalankan roda organisasi.

Dalam rapat pleno tersebut, sedikitnya terdapat tiga agenda utama yang menjadi pembahasan. Ketiga agenda itu meliputi susunan kepengurusan, rencana pelatihan wasit, serta persiapan kegiatan turnamen domino.

️︎ Pembahasan susunan kepengurusan :

Agenda pertama yang dibahas adalah mengenai susunan kepengurusan Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon.

Pembahasan mengenai struktur kepengurusan menjadi bagian penting dalam memastikan setiap unsur organisasi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jelas. Dengan pembagian tugas yang terarah, diharapkan roda organisasi ORADO Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Rapat juga menjadi ruang bagi jajaran pengurus untuk menyampaikan berbagai masukan berkaitan dengan kebutuhan organisasi. Komunikasi antara ketua dan pengurus dilakukan secara terbuka sehingga berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dapat dibicarakan bersama.

Penguatan struktur kepengurusan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjadi landasan bagi ORADO Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan berbagai program kerja.

️︎ Persiapan pelatihan wasit :

Agenda kedua yang menjadi perhatian adalah rencana pelatihan wasit di Bandung.

Keberadaan wasit yang memiliki pengetahuan, pemahaman terhadap peraturan pertandingan dan kemampuan memimpin pertandingan secara profesional menjadi salah satu kebutuhan penting dalam perkembangan olahraga domino.

Karena itu, Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon mulai mempersiapkan pelatihan wasit sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan olahraga domino.

Pelatihan tersebut nantinya diharapkan dapat melahirkan wasit-wasit yang memiliki kemampuan serta pemahaman yang baik mengenai regulasi pertandingan.

Dengan semakin banyaknya kegiatan dan turnamen domino yang diselenggarakan, kebutuhan terhadap perangkat pertandingan yang memiliki kapasitas dan kompetensi juga semakin penting.

Melalui pelatihan wasit, ORADO Kabupaten Cirebon berupaya membangun standar penyelenggaraan pertandingan yang lebih tertib, profesional dan menjunjung tinggi sportivitas.

️︎ Rencana kegiatan turnamen domino :

Pembahasan berikutnya berkaitan dengan rencana penyelenggaraan turnamen domino.

Turnamen menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan olahraga domino kepada masyarakat sekaligus menjadi ruang bagi para pegiat domino untuk mengembangkan kemampuan dan menjalin silaturahmi.

Dalam rapat tersebut, jajaran pengurus membahas berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan kegiatan turnamen. Mulai dari konsep kegiatan, teknis pelaksanaan, kesiapan panitia, perangkat pertandingan hingga berbagai kebutuhan lainnya.

Turnamen juga diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk memperebutkan gelar juara, tetapi mampu menjadi kegiatan yang mempererat hubungan antarpemain, komunitas dan masyarakat.

ORADO Kabupaten Cirebon melihat kegiatan turnamen sebagai bagian dari program pengembangan olahraga domino di daerah. Melalui kegiatan yang terorganisasi dan dilaksanakan secara sportif, olahraga domino diharapkan semakin dikenal dan memiliki tempat di tengah masyarakat.

️︎ Memperkuat kekompakan pengurus :

Selain membahas agenda organisasi, rapat pleno tersebut juga menjadi sarana silaturahmi bagi seluruh jajaran Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon.

Pertemuan yang dilaksanakan dalam suasana santai di sebuah cafe tersebut dimanfaatkan pengurus untuk mempererat komunikasi dan membangun kebersamaan.

Ketua Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon, Herry Indra Murphy, menegaskan bahwa kekompakan menjadi salah satu modal utama dalam menjalankan organisasi.

Menurutnya, sebuah organisasi tidak akan dapat berkembang apabila hanya mengandalkan satu atau dua orang. Diperlukan kerja sama seluruh jajaran pengurus agar setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

"Selain silaturahmi, rapat ini juga untuk mengompakkan kepengurusan," ujar Herry Indra Murphy SH. (Heri)

Indramayu

Belum Ada Klarifikasi, Dugaan Jual Beli Proyek Pokir DPRD Indramayu Terus Beredar!

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Baru-baru ini Masyarakat Kabupaten Indramayu Jawa Barat diguncang kabar dugaan praktik jual beli proyek Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD setempat tahun anggaran 2026.

Sejumlah informasi yang beredar menyebut proyek infrastruktur yang bersumber dari aspirasi masyarakat itu diduga diperjualbelikan dengan sistem fee berdasarkan persentase nilai pagu anggaran.

Pokir DPRD sendiri merupakan usulan program atau kegiatan pembangunan daerah yang diserap oleh anggota legislatif dari masyarakat melalui kegiatan reses. Namun, belakangan beredar kabar bahwa proyek infrastruktur berbasis pokir yang tersebar di berbagai desa justru diduga dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum anggota dewan.

Dilansir dari hampir puluhan media online, tak tanggung-tanggung kabarnya pokir yang telah terealisasi menjadi sebuah kegiatan infrastruktur daerah yang tersebar di berbagai desa diduga dijual belikan berdasarkan presentase pagu/nilai anggaran.

Menurut informasi yang dihimpun, Rabu(09/09/2026), Taufik yang mengaku tokoh dari Indramayu Barat mengklaim mengetahui pola yang dilakukan oknum legislatif di Kabupaten Indramayu dalam menarik keuntungan dari pengusaha/kontraktor yang berminat bahkan ada pula yang sudah "komitmen hingga tahun mendatang .

Nampaknya, praktik ini turut diperkuat oleh penuturan seorang narasumber berinisial NR (53) yang dilansir dari media koranintijaya.com. NR mengaku pernah menyetorkan uang muka sebesar Rp34 juta atau sekitar 17 persen dari nilai pagu untuk mendapatkan paket pekerjaan pokir senilai Rp200 juta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, alokasi Pokir untuk setiap anggota DPRD telah dipatok dengan nominal bervariasi, tergantung pada posisi dan jabatan di lembaga legislatif. Sebagai informasi, DPRD Indramayu periode 2024–2029 dihuni oleh 50 anggota yang terbagi ke dalam 8 fraksi partai politik (Golkar 14 kursi, PDI-P 12 kursi, PKB 10 kursi, Gerindra 6 kursi, PKS 3 kursi, Demokrat 2 kursi, NasDem 2 kursi, dan Perindo 1 kursi).

Sayangnya, maraknya pemberitaan terkait skandal ini belum diimbangi dengan klarifikasi resmi dari pihak pimpinan dewan. Publik kini mendesak Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Hj. Nurhayati, untuk segera memberikan penjelasan transparan agar hal ini tidak menjadi isu liar dan mencoreng marwah lembaga perwakilan rakyat.

Sementara itu, mayoritas proyek Pokir berupa pembangunan jalan desa, irigasi, dan sarana publik lainnya dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu. Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas PUPR Indramayu, Arya Tenggara, enggan memberikan rincian data usulan Pokir tersebut.

"Datanya ke Bappeda, Kang," ujar Arya singkat kepada wartawan.

Sementara itu, upaya konfirmasi dan permintaan data riil alokasi Pokir yang dikirimkan secara tertulis via pesan WhatsApp kepada Plt Kepala Baperida Kabupaten Indramayu, Andi Setiawan, belum membuahkan hasil hingga berita ini diterbitkan. (TKH)

Cirebon Hukum

BI Perkuat Strategi 4K Jaga Inflasi di Ciayumajakuning

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka mengalami inflasi pada Agustus 2026 setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi. Berdasarkan rilis Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi Kota Cirebon tercatat sebesar 0,40 persen secara bulanan atau month to month (mtm), sedangkan Kabupaten Majalengka sebesar 0,06 persen.

Inflasi Kota Cirebon tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan nasional yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan. Sementara inflasi di Kabupaten Majalengka relatif lebih rendah.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Fickry Widya Nugraha, mengatakan secara tahunan inflasi di kedua wilayah masih terkendali.

"Secara tahunan, inflasi Kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka masing-masing tercatat sebesar 3,01 persen (year on year/yoy) dan 2,82 persen (yoy)," kata Fickry, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, capaian tersebut masih berada di bawah tingkat inflasi Jawa Barat sebesar 3,13 persen dan nasional sebesar 3,19 persen secara tahunan.

"Kondisi ini menunjukkan inflasi di wilayah Ciayumajakuning secara umum masih terkendali," ujarnya.

Harga Pangan Jadi Penyumbang Inflasi

Fickry menjelaskan, tekanan inflasi di Kota Cirebon terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kelompok tersebut mengalami inflasi sebesar 1,07 persen secara bulanan dengan andil sebesar 0,35 persen terhadap inflasi keseluruhan.

Sementara di Kabupaten Majalengka, tekanan inflasi relatif terbatas dan sebagian tertahan oleh deflasi pada kelompok transportasi.

Komoditas daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi di kedua wilayah. Kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat, termasuk seiring kembali aktifnya kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Di Kota Cirebon, kenaikan harga beras turut memberikan tekanan inflasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya harga gabah kering di tingkat petani serta tren penurunan produksi setelah periode puncak panen," ungkapnya.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi berhasil diredam oleh penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura. Di antaranya bawang merah, tomat dan bawang putih.

Selain itu, meningkatnya pasokan telur ayam ras juga turut membantu menahan tekanan inflasi di wilayah Ciayumajakuning.

Harga Ayam dan Beras Jadi Perhatian

Ke depan, Bank Indonesia Cirebon menilai perkembangan harga daging ayam ras dan beras perlu terus menjadi perhatian.

Potensi kenaikan permintaan diperkirakan masih dapat memberikan tekanan terhadap harga beras. Kondisi tersebut seiring harga gabah yang masih mengalami peningkatan serta menurunnya produksi setelah masa panen raya.

Selain itu, risiko gangguan pasokan pangan akibat potensi kekeringan dan penurunan debit air irigasi sebagai dampak fenomena El Nino juga perlu terus diantisipasi.

BI Perkuat Strategi 4K

Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah, Bank Indonesia Cirebon bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat implementasi strategi 4K.

Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, BI bersama pemerintah daerah mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayah Ciayumajakuning.

Selain itu, dikembangkan inovasi Pasar Murah Digital melalui kolaborasi Waduli Kota Cirebon dan Grab untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.

Sementara untuk menjaga ketersediaan pasokan, dilakukan Gerakan Tanam Cabai, pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan rumah, hingga penerapan digital farming dan teknologi pertanian ramah lingkungan.

Upaya tersebut juga disertai penguatan kapasitas kelompok tani, kelompok usaha bersama serta kelembagaan koperasi pangan.

Dalam aspek kelancaran distribusi, BI mendorong penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) melalui fasilitasi business matching. Penguatan rantai pasok pangan juga dilakukan melalui kolaborasi produsen, koperasi, agregator dan pasar dalam rangkaian program Jawara Tani.

Adapun dalam komunikasi efektif, koordinasi diperkuat melalui forum Sustainable Agri Talk yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, koperasi dan kelompok tani.

Bank Indonesia Cirebon bersama seluruh anggota TPID se-Ciayumajakuning berkomitmen terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, keterjangkauan pangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Wandi)