e-satu.com

Buaya Liar di Sungai Kapetakan Dievakuasi Petugas

E satu.com di November 08, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Seekor buaya berukuran sekitar dua meter ditemukan di Sungai Deres Kedaton, Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Buaya tersebut dievakuasi petugas gabungan setelah keberadaannya dilaporkan warga karena berada tidak jauh dari lokasi aktivitas anak-anak.

Proses evakuasi dilakukan jajaran Polsek Kapetakan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Minggu (8/11/2026).

Kapolsek Kapetakan AKP Rudiana mengatakan, keberadaan buaya itu pertama kali diketahui seorang warga bernama Darman yang sehari-hari bekerja sebagai petambak.

Peristiwa tersebut bermula pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, Darman sedang mencari ikan di sepanjang aliran Sungai Deres Kedaton.

Ketika berada di bantaran sungai, Darman melihat seekor buaya tidak jauh dari lokasi yang kerap digunakan anak-anak untuk mandi dan beraktivitas.

Menyadari adanya potensi bahaya, Darman kemudian melaporkan temuannya kepada aparat desa untuk diteruskan kepada pihak kepolisian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Kapetakan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan pengamanan. Polisi juga berkoordinasi dengan Tim Inafis Polres Cirebon Kota, BKSDA, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Setelah dilakukan koordinasi, petugas gabungan akhirnya melakukan evakuasi pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.

Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Teguh bersama dua personel Damkar Kabupaten Cirebon tiba di lokasi dan didampingi anggota Polsek Kapetakan.

Buaya dengan panjang sekitar dua meter tersebut kemudian dipindahkan menggunakan gerobak menuju kendaraan dinas Dinas Kelautan dan Perikanan bernomor polisi E 8320 H.

Selanjutnya, satwa liar itu dibawa ke tempat penangkaran sementara. Proses penyerahan dilakukan Darman kepada petugas Damkar bernama Yuhana bersama unsur instansi terkait.

Kapolsek Kapetakan AKP Rudiana mengatakan, koordinasi lintas sektoral menjadi bagian penting dalam menangani penemuan satwa liar yang berpotensi membahayakan masyarakat.

"Melalui komunikasi dan kerja sama dengan instansi terkait, penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi sehingga keselamatan masyarakat di sekitar lokasi tetap menjadi perhatian utama," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan mengapresiasi keterlibatan masyarakat dan seluruh instansi dalam proses evakuasi tersebut.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak mendekati atau mencoba menangani sendiri satwa liar berbahaya apabila menemukannya.

Warga diminta segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat setempat atau melalui layanan Polisi 110 agar dapat ditangani petugas yang berwenang. (Wandi)

Ekonomi

DJP Jabar II Sosialisasikan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100 Persen di Cirebon

E satu.com di November 08, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II menyosialisasikan aturan pengurangan sanksi administrasi pajak kepada wajib pajak dan konsultan pajak di wilayah Ciayumajakuning.

Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tersebut digelar secara tatap muka di Aula KPP Pratama Cirebon Satu.

Forum ini diikuti perwakilan wajib pajak dan konsultan pajak dari wilayah kerja KPP Pratama Cirebon Satu, KPP Pratama Cirebon Dua, KPP Pratama Indramayu, serta KPP Pratama Kuningan yang juga mencakup Kabupaten Majalengka.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman teknis sekaligus memastikan kesiapan administrasi para pelaku usaha.

Menurutnya, edukasi mengenai kebijakan tersebut juga dilakukan secara bertahap melalui asistensi langsung di kantor pelayanan pajak (KPP) maupun kanal daring.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Hestu Yoga Saksama, menegaskan kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha dan perekonomian nasional.

"Menteri Keuangan memberikan relaksasi untuk mendorong perekonomian nasional, agar Wajib Pajak tidak punya beban lagi dan usahanya bisa bergerak dengan lebih baik," ujar Hestu saat memberikan arahan.

Melalui PMK-71 dan petunjuk teknis KEP-239/PJ/2026, pemerintah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi administrasi.

Dalam ketentuan tersebut, wajib pajak yang memiliki Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan pokok pajak terutang berpeluang mendapatkan penghapusan sanksi administrasi hingga 100 persen setelah melunasi pokok pajaknya.

Sementara untuk Surat Tagihan Pajak (STP) yang hanya memuat sanksi tanpa pokok pajak, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi sebesar 90 persen. Dengan demikian, wajib pajak cukup membayar 10 persen dari nilai sanksi terutang.

Kesempatan mengajukan fasilitas tersebut dibuka hingga 1 Oktober 2028. Selain itu, pembuktian adanya kekhilafan juga dipermudah melalui surat pernyataan bermeterai tanpa harus melalui pemeriksaan finansial materiil yang berlapis.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar denda dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, seperti modal kerja hingga pemenuhan hak pekerja.

Dalam sesi diskusi, tim narasumber turut menjelaskan bahwa besaran pengurangan sanksi mengacu pada tanggal pelunasan dan atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak.

Fasilitas tersebut juga memberikan ruang bagi wajib pajak yang rekeningnya telah terlanjur diblokir atau dilakukan penyitaan sebagian. Selain itu, terdapat insentif atas pelunasan pokok SKPKB dan bunga penagihan.

Meski demikian, DJP mengingatkan adanya batasan pengajuan sesuai Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Hak pengajuan pengurangan sanksi dibatasi maksimal dua kali untuk setiap ketetapan.

Untuk mempercepat proses administrasi, Kanwil DJP Jawa Barat II mengimbau para pelaku usaha di wilayah Cirebon Raya, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan agar segera berkonsultasi.

Wajib pajak dapat memanfaatkan layanan helpdesk di KPP terdekat maupun menghubungi Account Representative (AR) masing-masing untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan fasilitas pengurangan sanksi administrasi tersebut. (Wandi)

Polres Cirebon Kota

Cegah Peredaran Narkoba, Polisi Razia Sejumlah Kos di Kota Cirebon

E satu.com di November 08, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Cirebon Kota menggelar razia gabungan di sejumlah rumah kos di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, Sabtu (7/11/2026) malam.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan masyarakat.

Dalam razia tersebut, Satresnarkoba Polres Cirebon Kota melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN), Detasemen Polisi Militer (Denpom), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Petugas menyasar sejumlah tempat kos dengan melakukan pemeriksaan terhadap penghuni maupun pengunjung. Selain pengawasan, kegiatan ini juga bertujuan mendeteksi secara dini potensi penyalahgunaan narkotika.

Sebanyak 12 orang yang terdiri dari penghuni dan pengunjung kos menjalani pemeriksaan tes urine. Hasilnya, seluruh orang yang diperiksa dinyatakan negatif narkotika.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan melalui Kasat Resnarkoba AKP Shindi Al Afghany mengatakan, razia gabungan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika.

Menurut Shindi, pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus dibarengi dengan langkah pencegahan dan pengawasan di tengah masyarakat.

"Razia ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika, khususnya di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Kami ingin memastikan lingkungan masyarakat tetap terjaga dari ancaman narkoba," ujar Shindi.

Ia menambahkan, sinergi dengan berbagai instansi terkait akan terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Shindi juga mengajak masyarakat berperan aktif membantu kepolisian dalam pemberantasan narkoba. Warga diminta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

"Masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika," pungkasnya. (Wandi)

Cirebon

KAI Beri Diskon Tiket 30 Persen Selama Libur Nataru 2026-2027, Ini Jadwalnya

E satu.com di November 08, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan diskon tarif tiket sebesar 30 persen untuk perjalanan kereta api (KA) kelas ekonomi komersial selama masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Program diskon tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta api dengan biaya lebih hemat selama libur akhir tahun.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan program potongan harga ini merupakan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong mobilitas masyarakat.

"Program diskon 30 persen ini merupakan program pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi. Kami berharap kebijakan ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian menggunakan kereta api, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata di berbagai daerah selama periode libur Natal dan Tahun Baru," ujar Muhibbuddin, Minggu (8/11/2026).

Dia menjelaskan, pembelian tiket dengan tarif diskon sudah dapat dilakukan mulai 7 November 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI.

Sementara itu, periode keberangkatan yang mendapatkan potongan harga berlaku mulai 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

"Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan memanfaatkan program diskon ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui jadwal perjalanan serta daftar kereta api yang mendapatkan tarif diskon, masyarakat dapat mengakses aplikasi Access by KAI," katanya.

Adapun diskon 30 persen tersebut hanya berlaku untuk perjalanan KA kelas ekonomi komersial. Potongan harga ini juga tidak dapat digabungkan dengan reduksi maupun program diskon lainnya.

Meski mendapatkan tarif khusus, tiket tetap bisa dibatalkan atau diubah jadwal keberangkatannya sesuai aturan yang berlaku.

Berikut syarat dan ketentuan diskon tiket KA 30 persen selama Nataru 2026-2027:

1. Pembelian tiket diskon dimulai 7 November 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI.

2. Diskon berlaku untuk keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

3. Berlaku khusus untuk KA kelas ekonomi komersial.

4. Tidak dapat digabungkan dengan reduksi atau program diskon lainnya.

5. Tiket tetap dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai ketentuan.

6. Jadwal perjalanan dan daftar KA yang mendapatkan diskon dapat dilihat melalui aplikasi Access by KAI.

KAI Daop 3 Cirebon mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut untuk merencanakan perjalanan libur akhir tahun dengan biaya lebih terjangkau.

KAI juga memastikan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu perjalanan. (Wandi)

Cirebon

Formasi Cirebon Minta Polda Jabar Awasi Penanganan Kasus PDAM Tirta Jati

E satu.com di November 08, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (Formasi) Cirebon menyambut baik langkah hukum yang ditempuh Direktur Utama PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon melalui kuasa hukumnya dengan mengadukan sejumlah pihak ke Polresta Cirebon.

Formasi menilai setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Karena itu, langkah hukum tersebut harus dihormati agar persoalan yang terjadi dapat diuji secara objektif melalui mekanisme hukum.

Ketua Umum Formasi Cirebon, Adv. Dr. (C) Qorib, SH, MH, CME, CRA, mengatakan proses hukum nantinya harus dapat membuktikan apakah terdapat unsur fitnah dan pencemaran nama baik atau justru kritik serta pengawasan masyarakat yang disampaikan berdasarkan inFormasi dan fakta.

Namun, ia menegaskan, langkah hukum yang ditempuh Dirut PDAM Tirta Jati tidak boleh mengaburkan ataupun menghentikan penanganan dugaan skandal korupsi di lingkungan perusahaan daerah tersebut.

"Formasi mendesak penyidik Satreskrim Polresta Cirebon agar segera menuntaskan proses penanganan perkara dan menentukan status hukum pihak-pihak yang terlibat berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah," tegas Qorib dalam keterangannya.

Menurutnya, masyarakat Kabupaten Cirebon saat ini menunggu kepastian dan perkembangan penanganan perkara tersebut. Lambatnya penyampaian inFormasi dari aparat penegak hukum dikhawatirkan memunculkan kabar simpang siur, spekulasi, hingga opini liar di tengah masyarakat.

Terlebih, kata dia, jangan sampai berkembang anggapan bahwa berbagai pengaduan dan pemberitaan mengenai PDAM Tirta Jati semata-mata merupakan fitnah atau pencemaran nama baik.

"Kami meminta penyidik untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara, mulai dari tahapan pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, hingga langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan," ujarnya.

Qorib menambahkan, Formasi akan terus mengawal proses hukum dugaan korupsi PDAM Tirta Jati. Pihaknya juga berencana berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional, transparan, independen, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.

Selain itu, Formasi meminta Kapolresta Cirebon melakukan pengawasan serta evaluasi internal terhadap kinerja penyidik yang menangani perkara tersebut.

Apabila ditemukan oknum penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, tidak profesional, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, Formasi meminta agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahkan, penggantian personel penyidik dinilai perlu dipertimbangkan apabila memang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan internal.

"Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri terganggu akibat dugaan perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami tidak ingin ada penegakan hukum yang dipermainkan," katanya.

Ia menegaskan, persoalan PDAM Tirta Jati bukan sekadar polemik pemberitaan ataupun perselisihan antara pihak-pihak tertentu. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut kepentingan publik, transparansi pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Cirebon.

Formasi pun menyampaikan enam poin sikap. Pertama, menghormati hak hukum Dirut PDAM Tirta Jati dan seluruh pihak yang menempuh jalur hukum.

Kedua, mendesak Satreskrim Polresta Cirebon memberikan kejelasan perkembangan penanganan dugaan korupsi PDAM Tirta Jati. Ketiga, meminta penyidik menuntaskan proses penyelidikan dan/atau penyidikan serta menentukan status hukum berdasarkan kecukupan alat bukti.

Keempat, mendesak Kapolresta Cirebon melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penyidik. Kelima, meminta Polda Jawa Barat turut mengawasi agar proses hukum berjalan profesional, independen, dan bebas intervensi.

"Terakhir, Formasi menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sampai perkara ini memperoleh kejelasan dan kepastian hukum," pungkas Qorib. (wnd)

Indramayu

Tingkatkan Jiwa Sosial Kepada Masyrakat DPC PKB Kabupaten Indramayu Gelar Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam

E satu.com di November 08, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indramayu Gelar Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam yang dilaksanakan Pada hari Minggu 8 November 2026 Bertempat di Aula Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indramayu dengan mengusung tema "Membedah gagasan keadilan sosial H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati dalam menjawab Persoalan-persoalan Bangsa" menghadirkan Narasumber. Dr. H. Masduki Duryat M.Pd.i.,CLA.,C.FLS.(Akademisi) dan H. Adlan Dai. (Analis Sosial Politik & Sekertaris umum MUI kabupaten Indramayu)

Hadir Dalam Kegiatan Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam Yang di selenggarakan DPC PKB Kabupaten Indramayu Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu H. Amroni S.IP., Badruzaman Bendahara DPC PKB Kabupaten Indramayu, Para pengurus DPC PKB,Para Anggota DPRD dari Fraksi PKB Kabupaten Indramayu, Ketua Muhamadiyah Prof Junaedi, Ashrof Angota DPRD Provinsi Jawa Barat.Para mahasiswa Cipayung, perwakilan GMNI, Perwakilan PMII, Ketua KNPI Indramayu Khamza Fansuri,Turut dihadiri pula oleh H.Dedi Wahidi Anggota DPR RI Komisi X dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam Sambutannya H. Amroni S.IP. Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu Mengucapkan terimakasih Atas Kehadiran H.Dedi Wahidi Anggota DPR RI Komisi X dari fraksi PKB serta Bpk Ashrof Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang turut Hadir serta Kehadiran Tamu Undangan yang lainnya yang kiranya berkenan hadir dalam kegiatan Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam Yang diselenggarakan oleh DPC PKB Kabupaten Indramayu.

Mudah-mudahan dengan dilaksanakan Kegiatan Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam ini dapat Menambah Wawasan bagi kita semua dan menambah Semangat kebersamaan Kepedulian Sosial Kepada Sesama serta meningkatkan jiwa sosial yang tinggi untuk sesama serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) Indramayu akan terus berjuang untuk Kesejahteraan masyarakat Indramayu kami berharap mudah-mudahan Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan oleh DPC PKB Kabupaten Indramayu.Ucapanya

Sementara itu H. Dedi Wahidi Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKB dalam Sambutannya Sangat Mengapresiasikan dan Menyambut Positif Kegiatan Diskusi dan Bedah Buku Sosialisme Islam Yang diselenggarakan oleh DPC PKB Kabupaten Indramayu.

Sosialisme adalah berasal dari Sosial manusia adalah makhluk sosial jadi Kita sebagai manusia harus mempunyai jiwa yang sosial kepada orang lain Sesuai dengan Slogan PKB salah Satunya yaitu Peduli kepada masyarakat atau berbuat sosial kepada masyarakat.Ujarnya

Saya berharap kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Indramayu para kader dan simpatisan Kalau kita ingin besar kita harus berbagi dan peduli pada umat manusia untuk itu pedulilah kepada manusia.

Saya berharap dengan selesainya kegiatan ini kita semua bisa menambah dan meningkatkan jiwa sosial kita kepada masyarakat.Pungkasnya (iwan)