Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif
E satu.com (Indramayu) - Proyek Pengadaan mebel miliaran rupiah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu tahun 2026 menuai tanda tanya. Di balik kucuran anggaran masif yang mengalir ke dua vendor luar daerah, muncul selisih harga produk yang janggal serta kontradiksi data yang layak diuji kebenarannya.
Pengadaan meja dan kursi belajar untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri ini digarap oleh dua perusahaan yakni CV SBM asal Tangerang Selatan dengan nilai kontrak Rp2.378.841.000, serta PT WKN asal Jakarta senilai Rp2.564.488.500. Total mendekati angka Rp5 miliar rupiah.
Namun, penelusuran E-satu.com pada platform e-Katalog, Rabu (11/11/2026), memperlihatkan pola harga yang menggelitik. Meski kedua penyedia menawarkan spesifikasi bahan yang relatif setara menggunakan kayu mahoni atau jati Belanda angka yang tertera di atas kertas menunjukkan variasi tipis yang menarik dicermati.
Untuk kursi siswa SD, CV SBM mematok harga Rp275.000 per unit, sementara PT WKN menawarkan Rp274.500. Sebaliknya, pada kursi siswa SMP, banderol PT WKN justru lebih tinggi di angka Rp310.000 per unit, berbanding Rp300.000 dari CV SBM. Pola serupa tampak pada produk meja guru, di mana kedua vendor bersaing pada kisaran harga Rp1,1 juta hingga Rp1,5 juta dengan selisih nominal yang sangat tipis.
— Jejak Vendor dan Simpang Siur Keterangan
Persoalan tidak berhenti pada anomali harga. Kompas penunjukan vendor ini turut menyisakan celah perbedaan keterangan antara pejabat di lapangan dan data resmi pengadaan.
Kepala Bidang SMP Disdikbud Indramayu, H. Pendi Susanto, sebelumnya sempat menyatakan bahwa dirinya tidak bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lantaran posisinya ditarik langsung oleh pimpinan tertinggi dinas. "Kalau saya bukan PPK, karena langsung ditarik oleh Pak Kadis," kata Pendi.
Ketika disinggung mengenai domisili penyedia, Pendi sempat menyebut bahwa rekanan berasal dari lingkup lokal Indramayu. "Penyedia ya dari Indramayu, ada CV-CV apanya lah," ujarnya.
Kendati demikian, catatan resmi di e-Katalog menunjukkan realitas berbeda. Perusahaan yang tercatat memenangi paket pengadaan tersebut berasal dari luar daerah, yakni kawasan DKI Jakarta dan Banten. Khusus untuk jenjang SMP, alokasi dana sebesar Rp2,1 miliar disalurkan kepada 52 sekolah, di mana masing-masing institusi menerima alokasi 2 hingga 3 paket mebel.
Perbedaan informasi dan besarnya skala anggaran ini memancing reaksi dari kalangan pengawas publik. Ketua DPC PPWI Kabupaten Indramayu, A. Warjani, menilai pihak dinas perlu membuka data secara terbuka guna meredam potensi kecurigaan di tengah masyarakat.
"Transparansi itu sangat dibutuhkan agar publik percaya tidak ada indikasi permainan anggaran maupun spesifikasi," ujar Warjani. Ia berharap pihak dinas dapat proaktif membukukan laporan penyaluran agar tidak memunculkan spekulasi miring di ruang publik. "Kadisdikbud Indramayu apakah berani untuk buka-bukaan? Jangan sampai anggaran miliaran ini menjadi perbincangan negatif," imbuhnya.
Upaya permintaan wawancara dilakukan dengan mengirimkan pesan permintaan wawancara kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, H. Caridin. Dirinya memberikan jawaban akan menerima wawancara sepulang dari Bandung.
" Sepulang dari Bandung" jawabnya kepada wartawan.
(TKH)




















.webp)









