disnaker

Gapensi

eka

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Salah satu program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kota Cirebon yakni penurunan angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Kepala DPPPAPPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, S.A.P., M.Si., menjelaskan, kasus kekerasan anak dan perempuan di Kota Cirebon cukup memprihatinkan, sehingga perlu ada perhatian lebih dalam penanganan dan pendampingan.

“Banyak kasus yang dialami anak dan perempuan. Sehingga kami ingin mengajak seluruh pihak terkait bisa bekerja sama. Sehingga tidak hanya pemerintah, tetapi peran orang tua, guru dan lingkungan juga harus bisa mendukung,” paparnya.

Perihal penanganan dan pengungkapan kasus, lanjut Budi, pihaknya sudah memiliki Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Cirebon.

“Mereka akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pemetaan terkait persoalan, hal itu agar tim tidak salah dalam bertindak,” tuturnya.

Masih dikatakan Budi, ada berbagai kegiatan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti sosialisasi three end, kota layak anak, konvensi hak anak, parenting, hingga pemberdayaan perempuan.

“Kemudian ada pelatihan pendamping korban, edukasi pengarusutamaan gender. Tapi yang paling utama adalah penguatan jejaring atau kolaborasi, koordinasi dan sinergitas para pihak terkait,” ucapnya.

Budi mengakui, sejak awal tahun 2024 sudah ada delapan kasus yang sudah masuk dan sedang dilakukan penanganan dan pendampingan. Korban perempuan dan anak, sedangkan pelaku ada orang terdekat, guru dan teman sebayanya.

“Progres pendampingan dan penanganan masih berjalan. Bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Namun yang utama adalah pendampingan. Karena dampak psikologis bagi korban bisa menjadikan dia trauma,” paparnya.

Pihaknya mencontohkan salah satu kasus yang sudah dilakukan pendampingan. Seorang guru SD belum menikah melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Muridnya mau diajak dan meminta mainan stiker jerawat.

“Sangat tidak masuk akal, tetapi apapun alasannya, selama itu di bawah umur, itu pelanggaran. Hal itu terjadi, biasanya kecanduan pornografi. Bisa saja gurunya atau muridnya,” ungkap Budi.

Sebagai informasi, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Cirebon pada 2022 mencapai 63 kasus yang terdiri korban orang dewasa 35 orang dan 28 anak-anak. Pada 2023 lalu, ada 55 kasus dengan rincian korban 25 orang dewasa dan 30 anak-anak. (herwin)

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Bandung) -
Pj Wali Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 di Kantor BPK  Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung,  Kamis (30/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari penilaian BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Raihan WTP ini merupakan yang ke-8 kali secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Pj Wali Kota yang menerima langsung WTP tersebut mengatakan, raihan ini merupakan kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Pemerintah Kota Cirebon. 

"Alhamdulillaah Pemda Kota Cirebon kembali meraih opini WTP atas LKPD tahun 2023, ini berkat kerjasama seluruh OPD," ujarnya.

Pj Wali Kota menilai, opini WTP yang sudah diraih juga harus dijadikan momen untuk terus berbenah dan bisa memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah. Baik laporan tahun 2024 yang sedang berjalan, maupun tahun yang akan datang.

"Jadi tidak saja dari sisi opini, tapi juga kualitas laporan keuangannya baik," tambahnya.

Pj Wali Kota juga mengimbau kepada OPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

"Untuk dinas terkait segera menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK , baik yang sifatnya administrasi dan kewajiban lainnya terkait kepatuhan," imbaunya.

Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Sudarminto Eko Putra SE MM CSFA mengatakan, LKPD Pemda Kota Cirebon yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

"Terhadap beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, pemerintah daerah harus menindaklanjutinya paling lambat selama 60 hari," kata Sudarminto. (herwin)

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) -
Pasca ramainya voice not diduga suara Kuwu Sukagumiwang, Wasma alias Cempe yang melakukan pengancaman pembunuhan kepada salah seorang  wartawan.
Informasi yang diperoleh, Rabu ( 29/05/2024), Bupati Indramayu telah resmi mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara terhadap Wasma alias Cempe. 

Selang sehari dikeluarkan surat tersebut, Kamis (30/05),  Insan Pers yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI) melakukan aksi damai diantara menolak disahkannya RUU Penyiaran yang dinilai terdapat pasal karet yang membelenggu kebebasan pers serta meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk segera mengadili oknum Kuwu Sukagumiwang yang diduga kuat melakukan ancaman pembunuhan kepada salah seorang wartawan.

Menyikapi hal demikian, Ketua DPC PPWI Kabupaten Indramayu Ahmad Warjani, mengatakan,  " Alhamdulillah apa yang kita bela bersama seluruh wartawan kabupaten Indramayu yang tergabung di Forum Komunikasi Jurnalistik Indramayu (FKJI) , terkait arogansi oknum Kepala Desa Sukagumiwang, kini sudah menuai hasil dengan adanya surat keputusan Bupati Indramayu untuk memberhentikan  sementara saudara Wasma sebagai kepala desa Sukagumiwang, meskipun harapan tersebut sedikit kurang puas karena tercantum kalimat sementara, jelas dan saya yakin keinginan rekan- rekan seluruh wartawan Indramayu berharap diberhentikan     alias di copot jabatannya. 

Akan tetapi kita juga perlu menghargai apa yang sudah menjadi keputusan orang nomor satu di Indramayu yakni Ibu Bupati. 

Lebih lanjut, jika kriminalisasi wartawan masih saja di diamkan tanpa adanya perlawanan, tentunya akan berdampak pada totalitas kinerja jurnalistik sebagai sosial kontrol, sebagaimana yang di sebutkan dalam UU Pers no 40 tahun 1999, tentu akan menjadi terhambatnya keterbukaan informasi publik dalam menyampaikan segala informasi.

(Tri KH)

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon )
- Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs. H. Wahyu Mijaya, SH., M.Si didampingi Kepala DPUTR, Bapelitbangda dan BPBD melakukan pertemuan dengan pihak BBWS Cimanuk Cisanggarung terkait banjir di wilayah timur Kabupaten Cirebon.

Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor BBWS Cimanuk Cisanggarung, Jalan Pemuda Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Kamis (30/5/2024).

Wahyu mengatakan, hasil pertemuan dengan pihak BBWS CC ini, menyepakati bersama terkait normalisasi sungai Cisanggarung. Pasalnya, selama ini sungai Cisanggarung menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, ada beberapa program, mulai dari program jangka pendek, menengah dan panjang dalam penanganan normalisasi sungai Cisanggarung.

“Untuk jangka pendeknya, diantaranya tadi BBWS CC sudah sampaikan, akan adanya normalisasi sungai Cisanggarung dari sekarang sampai akhir Desember sebelum datangnya musim hujan,” ujarnya.

“Untuk jangka menengah dan panjangnya, nanti kita coba komunikasikan lebih lanjut. Karena yang terpenting, jangka pendek terlebih dahulu,” imbuhnya.

Wahyu mengungkapkan, bahwa selain melakukan normalisasi sungai Cisanggarung, pihaknya akan membuat kolam retensi.

“Ada beberapa kemungkinan pembuatan kolam retensi, tetapi kami data dulu, karena sangat penting selain normalisasi sungai, kolam retensi juga bisa menampung air hujan,” jelasnya.

“Sehingga, ini juga akan kita kerjasamakan dengan BBWS untuk potensi-potensi yang memungkinkan untuk dilakukan pembuatan kolam retensi,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa banyak cara yang dilakukan Pemkab Cirebon untuk mencegah bencana banjir di wilayahnya, mulai dari pembuatan lubang-lubang biopori.

“Kita juga akan buat lubang biopori, sehingga penyerapan air itu tidak terkait dengan sungainya saja, tapi juga di area pinggiran jalan, perumahan dan lainnya, itu juga bisa dijadikan tangkapan-tangkapan air. Ini menjadi salah satu upaya pencegahan bencana banjir,” ujarnya.

Masih kata Wahyu, Pemkab Cirebon dan BBWS CC sepakat untuk membuat tim dalam penanganan banjir di wilayah Kabupaten Cirebon.

“Nantinya, tim akan bekerja sampai bulan Juli, untuk mendapatkan konsep menyeluruh dari penanganan banjir yang ada di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan, kerjasama ini bisa berjalan. Seandainya tidak bisa menyelesaikan 100 persen pun, setidaknya upaya ini sudah betul-betul meminimalisir dampak banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon,” imbuhnya.

Ia juga menyebut, pihak BBWS meminta jaminan keamanan ketika melakukan pengerjaan normalisasi sungai Cisanggarung.

“BBWS CC meminta jaminan keamanan alat. Jadi, kami juga mohon kepada masyarakat, untuk bisa sama-sama menjaga, agar jangan sampai alat untuk melakukan normalisasi tersebut hilang atau rusak,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, ST., MM., MT l., mengatakan, pihaknya akan segera melakukan normalisasi sungai Cisanggarung.

Menurutnya, ini merupakan momentum untuk melakukan normalisasi dan perkuatan tebing di sungai Cisanggarung, karena sudah memasuki musim kemarau.

“Kebetulan sudah ada kegiatan, sudah ada satu paket terkontrak dan sudah akan dimulai untuk perkuatan tebing dan normalisasi di beberapa titik sungai,” tukasnya.

Ia menyebut, sungai Ciberes sudah mulai awal Mei ini sampai Desember, akan melakukan normalisasi.

“Jadi sebelum turun hujan, sudah bisa dilakukan normalisasi. Normalisasi sungai itu memang sebaiknya di musim kemarau, karena kalau di musim hujan beresiko,” katanya.

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon 
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) -
Pemerintah Kabupaten Indramayu resmi memberhentikan sementara Kuwu Sukagumiwang, Wasma alias Cempe, dari jabatannya.

Keputusan ini menyusul aksi demo ratusan wartawan di Indramayu yang menuntut pemberhentian Wasma, setelah dia mengancam pembunuhan terhadap wartawan anggota PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indramayu, M. Tugiran alias Jahol.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Indramayu yang ditandatangani oleh Bupati Nina Agustina pada 30 Mei 2024.

Pemberhentian sementara ini didasarkan pada Surat Camat Sukagumiwang Nomor: 700.1.1.1/2338/Trantibum, tertanggal 29 Mei 2024, mengenai Laporan Pelanggaran Disiplin Kuwu.

Dalam surat tersebut, terungkap bahwa Wasma tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kuwu dan melanggar sejumlah larangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara ini akan berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal penetapan, yaitu 30 Mei 2024.

Selama masa pemberhentian sementara ini, akan dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan langkah berikutnya.

Keputusan Bupati Indramayu mencakup hal-hal berikut:

KESATU:
Memberhentikan sementara Sdr. Wasma sebagai Kuwu Sukagumiwang, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu karena tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kuwu.

KEDUA:
Pemberhentian sementara ini berlaku selama tiga bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini. Evaluasi akan dilakukan setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

KETIGA:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini juga telah ditembuskan kepada beberapa pihak terkait, termasuk Inspektur Kabupaten Indramayu, Camat Sukagumiwang, dan Ketua BPD Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang.

Sementara itu, Pengacara Adi Iwan Mulyawan, S.H., yang mewakili kliennya M. Tugiran alias Jahol, menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas penonaktifan Kuwu Desa Sukagumiwang, Wasma alias Cempe.

Penonaktifan ini dilakukan menyusul ancaman yang diterima oleh kliennya dari oknum kuwu tersebut.

Dalam pernyataannya, Adi Iwan Mulyawan menyampaikan harapannya agar Polres Indramayu segera menindaklanjuti laporan ancaman yang diajukan oleh pihaknya.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Indramayu yang dengan tegas memberhentikan Kuwu Desa Sukagumiwang. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Kini, giliran Polres Indramayu yang harus memproses laporan ancaman terhadap klien kami," ujar Adi, yang juga Ketua PBH PERADI Indramayu.

Adi menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas dalam kasus ini. Menurutnya, ancaman yang dilakukan oleh seorang pejabat desa sangat mencederai rasa keadilan dan keamanan warga.

"Kami berharap bahwa laporan yang telah kami ajukan dapat segera ditindaklanjuti oleh Polres Indramayu, sehingga kasus ini bisa segera diselesaikan dan memberikan rasa aman kepada klien kami," tambah Adi yang merupakan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi IWO Indramayu.

Penonaktifan Kuwu Wasma alias Cempe dilakukan oleh Bupati Indramayu setelah adanya laporan dan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan ancaman terhadap Jahol.


Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat setempat yang menginginkan pemimpin desa yang bersih dan bertanggung jawab.

Dengan adanya tindakan tegas dari Bupati Indramayu dan harapan akan proses hukum yang segera dari Polres Indramayu, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat lainnya untuk menjalankan tugas dengan integritas dan tanpa intimidasi terhadap warga.

Pengacara Adi Iwan Mulyawan dan kliennya, Jahol, saat ini menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian dan siap untuk berkolaborasi demi terwujudnya keadilan.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indramayu, Ali Ma'nawi menegaskan, pihaknya DPRD wajib mendorong secara serius kepada pihak Pemda dan Polres Indramayu untuk memproses oknum kuwu yang mengancam wartawan

"DPRD harus dorong serius dan panggil pihak Polres untuk memproses kasus hukum oknum kuwu tersebut, juga mendorong eksekutif melalui inspektorat agar menonaktifkan dan melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran di desanya," tegas Almak, sapaan akrabnya.(iwan)

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon ) -
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melalui bidang Statistik, Persandian, dan e-Government (Spegov) mengadakan pelatihan petugas pengelola data perangkat daerah 2024 di Hotel Sutan Raja Cirebon, Kamis (30/5/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola data perangkat daerah tentang aplikasi Open Data dan Satu Data Kabupaten Cirebon, agar dapat menghasilkan data yang berkualitas sesuai dengan Satu Data Indonesia (SDI), akurat, dan reliable.

“Kegiatan pelatihan ini diharapkan, dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan, khususnya para pengelola data perangkat daerah tentang aplikasi Open Data dan Satu Data Kabupaten Cirebon,” jelas Bambang Sudaryanto, S.H., M.H, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam sambutannya.

“Selain itu, pelatihan ini harus dilakukan secara periodik, agar pemutakhiran data dan informasi pada aplikasi Satu Data, sehingga keterisian data dapat terpenuhi,” tambahnya.

Selaras dengan Kadiskominfo, Kepala Bidang Spegov, Hj. Endang Sri Pujiastuti, S.Si., M.Si menjelaskan, bahwa petugas pengelola data di masing-masing perangkat daerah harus memahami prinsip Satu Data Indonesia.

“Petugas pengelola data di masing-masing perangkat daerah harus memahami prinsip Satu Data Indonesia dan pemanfaatan portal Satu Data dan Open Data Kabupaten Cirebon, sebagai bentuk implementasi perangkat daerah dalam mewujudkan Satu Data di Kabupaten Cirebon,” jelas Endang.

Pelatihan tersebut diisi oleh narasumber dari Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, dan Jabar Digital Service Diskominfo Provinsi Jawa Barat. 

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon 

Back To Top