e-satu.com

OJK Cirebon Edukasi 500 Mahasiswa UNIKU Waspada Pinjol Ilegal hingga Judi Online

E satu.com di May 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon memperkuat literasi keuangan generasi muda melalui edukasi bertajuk “Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas” di Universitas Kuningan, Kabupaten Kuningan. Sebanyak 500 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIKU mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2026 dalam program nasional GENCARKAN. Sejumlah pihak turut hadir, di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, serta Rektor UNIKU Anna Fitri Hindriana.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menegaskan generasi muda saat ini menghadapi ancaman serius di tengah pesatnya digitalisasi keuangan.

Kemudahan akses teknologi kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menjerat masyarakat melalui pinjaman online ilegal, investasi bodong, penipuan digital hingga judi online.

“Mahasiswa jangan sampai menjadi korban ataupun pelaku praktik keuangan ilegal. OJK hadir untuk memastikan generasi muda mampu membedakan layanan keuangan legal dan yang merugikan,” ujar Agus, Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, edukasi keuangan kini menjadi kebutuhan mendesak di tengah maraknya transaksi digital. Generasi muda dinilai perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan, menjaga data pribadi, serta memahami risiko investasi dan perilaku konsumtif akibat pengaruh media sosial.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan pelajar dan mahasiswa baru mencapai 40,49 persen, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 66,64 persen. Kondisi ini menjadi perhatian karena kelompok usia muda merupakan pengguna teknologi digital terbesar.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mendapatkan edukasi terkait ciri-ciri pinjol ilegal, cara mengenali investasi bodong, hingga dampak judi online terhadap kondisi finansial dan mental. Peserta juga dibekali pemahaman pentingnya menggunakan layanan jasa keuangan resmi yang diawasi OJK.

Shohibul Imam menyebut penguatan literasi keuangan menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi muda yang mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Dian Rachmat Yanuar mengapresiasi langkah aktif OJK Cirebon yang terus hadir memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat.

Menurutnya, upaya tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman kejahatan keuangan digital.

“Kami mengapresiasi OJK Cirebon yang konsisten meningkatkan literasi keuangan, khususnya bagi mahasiswa agar lebih bijak mengelola keuangan dan tidak mudah terjebak pinjol ilegal maupun judi online,” ujarnya.

Rektor UNIKU Anna Fitri Hindriana juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun bersama OJK.

Ia menilai edukasi keuangan menjadi bekal penting bagi mahasiswa agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan finansial.

OJK menilai mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agent of change dalam menyebarkan pemahaman keuangan yang baik di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mendorong akses keuangan yang inklusif, aman, dan bertanggung jawab di wilayah Ciayumajakuning.

Melalui edukasi ini, OJK menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan literasi keuangan serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan keuangan digital. (Wandi)

Cirebon

FORMASI Apresiasi Langkah Cepat Satreskrim Polresta Cirebon Ungkap Dugaan Skandal Rp55 Miliar di DPRD Kabupaten Cirebon

E satu.com di May 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI Cirebon) menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan keseriusan Satreskrim Unit Tipidkor Polresta Cirebon yang mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan skandal anggaran yang dikenal publik sebagai isu “uang ketuk palu Rp55 miliar” di lingkungan DPRD Kabupaten Cirebon.

Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., menyebut gerak cepat aparat penegak hukum merupakan sinyal positif bagi upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Cirebon.

“Kami mengapresiasi kinerja Satreskrim Polresta Cirebon, khususnya Unit Tipidkor, yang bergerak cepat dan kini mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menanti keberanian aparat dalam membongkar dugaan skandal besar ini,” tegas Qorib.

Berdasarkan pantauan FORMASI di lapangan, sejumlah pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan mulai menjalani proses pemeriksaan. Salah satunya, menurut pantauan FORMASI, terlihat seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon berinisial AS yang usai menjalani pemeriksaan langsung meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa.

FORMASI menegaskan, proses hukum yang sedang berjalan harus dijaga independensinya dari segala bentuk tekanan maupun intervensi politik.

“Saya berharap Polresta Cirebon tidak mendapatkan intervensi oleh kekuatan politik manapun di Kabupaten Cirebon. Saat ini masyarakat sangat berharap Polri mampu melakukan penegakan hukum secara profesional serta ikut andil nyata dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Cirebon,” lanjutnya.

Selain itu, FORMASI menilai keterbukaan informasi dari Polresta Cirebon terkait perkembangan penanganan perkara ini sangat dinantikan publik. Di tengah derasnya isu yang berkembang mengenai dugaan skandal Rp55 miliar tersebut, masyarakat membutuhkan kejelasan, transparansi, dan kepastian hukum.

“Keterbukaan Polresta Cirebon dalam mengungkap kasus ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang saat ini tengah disuguhi berbagai isu mengenai badai skandal Rp55 miliar di DPRD Kabupaten Cirebon. Kami akan terus memantau kasus ini hingga tuntas, terang benderang, dan siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tutup Qorib.

FORMASI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi di Kabupaten Cirebon. (wandi)

Cirebon

Polemik Wali Kota-Wakil Wali Kota Cirebon Disorot, Danny Jaelani : Harusnya Saling Melengkapi

E satu.com di May 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Polemik antara Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati kembali menjadi sorotan publik. Di tengah riuhnya dinamika politik tersebut, substansi kepemimpinan dinilai kerap terabaikan.

Ketua GM FKPPI Kota Cirebon, Danny Jaelani, menilai kepala daerah dan wakilnya seharusnya berjalan selaras dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia mengibaratkan keduanya seperti dua sayap dalam proses pembentukan kupu-kupu.

“Kalau dua sayap itu saling bertabrakan, kupu-kupu tidak akan pernah terbang. Artinya, pemimpin tidak akan mampu membawa daerah maju jika tidak saling melengkapi,” ujar Danny dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, dalam praktik pemerintahan, ruang kekuasaan kerap berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Padahal, posisi kepala daerah dan wakil bukan untuk saling bersaing, melainkan berbagi tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

Ia menegaskan, yang dipertaruhkan dalam disharmoni tersebut bukan sekadar jabatan atau pengaruh politik, melainkan nasib masyarakat yang menggantungkan harapan pada kepemimpinan daerah.

Danny juga menyoroti bahwa konflik internal pemerintahan berdampak langsung pada masyarakat. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, pelayanan publik yang tersendat, hingga program pembangunan yang tidak berjalan optimal.

“Persoalan ini bukan lagi sekadar ego politik, tapi sudah menyentuh aspek etika dan tanggung jawab moral sebagai pemimpin,” katanya.

Ia mengingatkan kembali pentingnya sumpah jabatan sebagai komitmen kepada rakyat.

Menurutnya, sumpah tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan kebijakan, bukan sekadar formalitas seremonial.

Lebih lanjut, Danny menilai diperlukan upaya membangun komunikasi dan keterbukaan antara kedua pemimpin daerah. Sinergi, kata dia, menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif.

“Cirebon tidak membutuhkan pemimpin yang saling berkompetisi. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang rukun, terbuka, dan fokus pada pembangunan,” ujarnya.

Ia pun berharap polemik yang terjadi dapat segera diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling kuat dalam konflik, melainkan siapa yang mampu menyelesaikannya dengan bijak.

“Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah hati nurani dalam menjalankan amanah untuk kepentingan rakyat,” tutupnya. (Wandi)

Nasional

Anggota DPRD Jabar dr Ratnawati Raih Penghargaan Kartini CNN Indonesia

E satu.com di May 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) - Ketua Fraksi Partai Demorkat DPRD Jabar dr. Hj. Ratnawati, M.K.K.K meraih penghargaan sebagai Wanita Luar Biasa dalam Kepemimpinan Legislatif Regional & Advokasi Publik dari CNN Indonesia Leading Women Awards 2026.

Istri dari Sekertaris Jenderal DPP Partai Demorkat Dr. H. Herman Khaeron itu dinilai berhasil mengintegrasikan peran politik, organisasi partai, dan pelayanan publik secara efektif.

Politikus yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter itu juga dinilai mampu memperkuat posisi fraksi. Legislator Daerah Pemilihan Jabar VIII (Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon) ini mengaku bangga dan mengapresiasi atas penilaian dari CNN Indonesia.

Di sisi lain penghargaan tersebut sebagai upaya semangat kinerja dirinya sebagai wanita dalam posisi nya anggota DPRD dan kiprahnya di dunia politik.

"Pada intinya wanita harus berani dimana pun bekerja dan menjalankan profesinya. Namun bukan berarti kita harus melebihi para kaum laki - laki, melainkan wanita juga harus menunjukan keberanian yang sama," ucap dr Ratnawati kepada wartawan

‎‎Dia pun menyebut penghargaan tersebut sebagai kado istimewa sang suami yang kini genap usianya 57 tahun.

"Ini sebagai kado buat suami saya Bapak Herman Khaeron yang berulang tahun dan semoga selalu sehat, sukses dalam segala hal dan sabar dalam segela hal, tetap semangat jalankan tugas di Partai dan tentu siap selalu mengabdi untuk bangsa dan negara.” ujar Ratnawati penuh senyum.

Dr Herman Khaeron yang hadir juga dalam acara tersebut menyampaikan selamat dan sukses kepada dr. Ratnawati atas penghargaan terbaik tersebut.

“ dr Ratnawati pantas menerima penghargaan ini karena setiap menjalankan tugas amanahnya selalu dijalankan secara baik dan serius.
Ratnawati juga sebelumnya mendapat penghargaan sebagai anggota DPRD Jabar terbaik dari Badan Kehormatan DPRD Jabar, yang membawa Fraksi Dekokrat DPRD Jabar juga menjadi fraksi terbaik. Sukses selalu dan semangat,” tutur Kang Herman. (Wandi)

Kota Cirebon

Ritual Prabu Diaz Iringi Pencarian, Korban Tenggelam di Kriyan Ditemukan

E satu.com di May 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Seorang anak dilaporkan tenggelam di Sungai Kriyan, wilayah Mandalangan, Kota Cirebon, pada Senin (4/5/2026) sore.

Upaya pencarian oleh tim gabungan selama dua hari sempat belum membuahkan hasil.

Tim yang terlibat dalam pencarian antara lain BPBD, Polairud, Brimob, serta unsur TNI. Mereka menyisir aliran sungai sejak hari pertama kejadian, namun korban belum ditemukan hingga memasuki hari kedua.

Dalam proses pencarian tersebut, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz, turut hadir bersama anggotanya.

Ia melakukan ritual di kawasan Sungai Kriyan, tepatnya di Kesunean, hingga malam hari saat hujan turun. Tak lama setelah itu, jenazah korban akhirnya ditemukan di muara Sungai Kriyan, tersangkut di antara tumpukan sampah.

Saat dimintai keterangan terkait kegiatan spiritual yang dilakukan, Prabu Diaz enggan memberikan penjelasan lebih jauh. Ia hanya menyebut bahwa semua terjadi atas kehendak Allah SWT.

Prabu Diaz juga mengimbau masyarakat, khususnya anak-anak, agar tidak bermain di sungai demi menghindari kejadian serupa.

“Harus lebih berhati-hati, jangan bermain di sungai,” ujarnya.

Diketahui, Prabu Diaz sebelumnya juga kerap terlibat dalam sejumlah peristiwa pencarian korban tenggelam.

Dalam beberapa kasus bocah tenggelam, ia disebut turut melakukan pendekatan spiritual saat proses pencarian berlangsung. Jenazah korban kemudian dievakuasi untuk proses lebih lanjut oleh pihak berwenang. (Wandi)

Cirebon

Persoalan GTC, Pemkot Cirebon Diminta Turun Tangan

E satu.com di May 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Tokoh masyarakat Kota Cirebon, Yayat Suyatna, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon untuk segera turun tangan menengahi
konflik internal dalam pengelolaan Gunung Sari Trade Center (GTC).

Yayat menilai kehadiran pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar persoalan yang berlarut tidak semakin melebar. Ia mengaku telah berulang kali meminta Pemkot hadir, namun hingga kini belum ada langkah konkret.

"Saya berulang kali meminta kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk hadir dalam konflik ini. Jangan hanya menunggu proses persidangan berjalan terus," ujarnya.

Menurutnya, komunikasi juga telah dilakukan dengan sejumlah pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan GTC.
Namun, ia justru diminta menunggu hingga terbentuknya direksi definitif Perumda Pasar Berintan, termasuk dewan pengawas.

"Kalau harus menunggu direksi definitif tiga bulan ke depan, tentu persoalan GTC akan semakin lama tidak terselesaikan," katanya, Selasa (5/5/2026).

Ia menegaskan, wali kota sebagai pemilik modal memiliki kewenangan untuk mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan konflik tersebut. Karena itu, ia meminta kepala daerah tidak tinggal diam.

"Sebagai pemilik modal, wali kota harus hadir dan turun tangan langsung," tegasnya.

Yayat juga menyoroti persoalan mendasar yang belum terselesaikan, salah satunya terkait status aset GTC. Padahal, aset tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah.

"Ini aset potensial, tapi tidak optimal karena selalu dihadapkan pada konflik internal pengelola," ujarnya.

Selain itu, ia menyinggung keberadaan pihak yang disebut sebagai pemenang tender pengelolaan GTC.

Namun dalam praktiknya, konflik justru terus terjadi dan dinilai telah diketahui oleh pemerintah kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

"Ada pihak yang disebut pemenang tender, tapi dalam perjalanannya muncul persoalan yang sebenarnya juga diketahui pemerintah. Namun sampai hari ini masih dibiarkan," katanya.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan dinas terkait serta Komisi II DPRD Kota Cirebon. Namun, respons yang diterima masih sebatas menunggu penetapan pejabat definitif di tubuh BUMD tersebut.

"Seolah-olah persoalan ini diakui ada, tapi diminta menunggu sampai ada pejabat definitif. Padahal ini bisa diselesaikan oleh pemilik BUMD," ujarnya.

Lebih lanjut, Yayat menilai adanya kekakuan dalam pengelolaan GTC disebabkan persoalan internal yang tak kunjung diselesaikan.

Ia pun berharap Pemkot segera mengambil langkah konkret. Di sisi lain, ia turut menanggapi kebijakan rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan Wali Kota Cirebon.

Meski mengapresiasi langkah tersebut, ia mengaku masih menunggu dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola, termasuk penyelesaian konflik di GTC.

"Kalau rotasi dan promosi ini benar-benar membuat Cirebon lebih baik, tentu saya apresiasi. Tapi sejauh ini saya masih melihat prosesnya," pungkasnya. (Wandi)