E satu.com (Jakarta) - Manajemen banjir nasional masih banyak dipengaruhi oleh model internasional, terutama dalam skema donor seperti ADB dan pendekatan EU Flood Risk Management Directive, yang mendorong solusi infrastruktur besar.
Kolusi yang terjadi antara politisi–pengusaha turut memperparah banjir. Dimana praktik pertukaran pengaruh dalam perizinan dan tata ruang, sering menjadi akar kegagalan pengendalian banjir.
Hasil riset menunjukkan, daerah yang lebih berhasil menekan frekuensi banjir umumnya adalah daerah yang mampu meminimalkan praktik kolusi tersebut, sementara daerah dengan kolusi kuat cenderung mengalami kegagalan meskipun telah berinvestasi besar pada infrastruktur.
Pengawasan publik sangat menentukan keberhasilan tata kelola dan mitigasi banjir. Daerah yang lebih berhasil menekan banjir umumnya memiliki masyarakat dan media yang aktif mengawasi, melaporkan, dan menekan pemerintah untuk bertindak.
Banjir di Indonesia kerap dibaca sebagai peristiwa alam yang datang dan pergi. Seolah-olah hanya persoalan curah hujan, sungai yang meluap, atau drainase yang tak memadai. Dalam pemberitaan dan kebijakan publik, diskursus tentang banjir sering berhenti pada solusi teknis: membangun tanggul lebih tinggi, memperbesar pompa, atau memperlebar kanal.
Cara pandang seperti ini seolah membuat bencana tampak netral, terlepas dari dinamika kekuasaan yang membentuk ruang, kota, dan lanskap di mana air mengalir.
Namun di balik genangan yang merendam rumah, jalan, dan kawasan industri, tersimpan cerita yang jauh lebih kompleks tentang bagaimana ruang diatur, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung risiko.
Tata kelola banjir tidak semata-mata soal rekayasa hidrologi, tetapi juga tentang keputusan politik, kepentingan ekonomi, serta relasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Banjir menjadi cermin yang memantulkan bagaimana negara mengelola tanah, air, dan keselamatan warganya.
Dalam konteks ini, riset politik ekonomi lingkungan menawarkan lensa berbeda untuk membaca bencana hidrometeorologi. Pendekatan ini tidak melihat banjir sebagai kegagalan teknis, menempatkannya sebagai hasil dari proses politik yang panjang, mulai dari perencanaan tata ruang, perizinan pembangunan, hingga mekanisme pengawasan publik.
Dalam diskusi wawancara Mongabay Indonesia di sebuah episode Bincang Alam yang diselenggarakan pada 22 Januari 2026 bertajuk ‘Politik Tata Kelola Bencana: Bercermin Dari Banjir di Indonesia’ yang menghadirkan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yaitu Dr. Yogi Setya Permana.
Diskusi ini membuka ruang untuk memahami banjir sebagai persoalan struktural yang melampaui batas kota dan negara. Berikut adalah rangkuman diskusi, yang tata bahasanya telah disesuaikan guna penulisan artikel ini.
Dr. Yogi Setya Permana: Saat ini saya menginisiasi dan mengkoordinatori Grup Riset Politik Ekologi dan Demokrasi Lingkungan. Kelompok ini menggunakan perspektif politik untuk menganalisis persoalan lingkungan dan perubahan iklim, seperti banjir, bencana hidrometeorologi, serta isu transisi energi, baik di Indonesia, regional maupun secara global.
Selama ini, persoalan lingkungan sering dibahas secara teknis dan non-politik, misalnya banjir yang hanya dilihat dari faktor alam dan infrastruktur. Padahal, pola dan dampaknya juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi.
Melalui grup riset ini, kami ingin menghadirkan kembali politik sebagai lensa penting dalam memahami dan merespon masalah lingkungan.Dilansir dari Mongabay Indonesia
( AWW)
.webp)
.jpeg)
