Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Tangerang) - Kekeringan membuat sebagian warga Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut disebut telah berlangsung sekitar dua bulan. Salah seorang warga, Haryati, mengatakan air di rumahnya tidak mengalir sehingga ia harus membeli air untuk kebutuhan minum dan memasak.

Sementara untuk mandi dan mencuci, ia terkadang mengandalkan bantuan dari tetangga. Kondisi itu, menurut Haryati, turut menambah beban pengeluaran rumah tangga.

"Biaya hidup makin tinggi, lebih tinggi lagi, nambah lagi," ujar Haryati, Jumat (18/9/2026), seperti dikutip CNN Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, warga terdampak juga harus mengantre untuk mendapatkan bantuan air bersih.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran DPRD Kota Tangerang dalam menyerap aspirasi dan mengawal penanganan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan.

Selain menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD memiliki fungsi menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, kondisi warga yang mengalami kesulitan air bersih menjadi salah satu persoalan yang dapat menjadi perhatian dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Penanganan jangka pendek, seperti distribusi air bersih, diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Namun, persoalan kekeringan juga membutuhkan langkah antisipatif, antara lain pemetaan wilayah terdampak, kesiapan titik penampungan, koordinasi antarinstansi, serta penguatan infrastruktur penyediaan air bersih.

Dengan kondisi warga yang telah mengalami kesulitan air selama berbulan-bulan, publik tentu menunggu sejauh mana pemerintah daerah dan DPRD memastikan persoalan tersebut tidak hanya ditangani ketika terjadi krisis, tetapi juga melalui kebijakan yang dapat mengurangi risiko berulangnya persoalan serupa.

(AWW)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Salah satunya dilakukan dengan menggelar Pelatihan UMK Mitra Binaan KAI di sektor pertanian dan peternakan.

Pelatihan tersebut berlangsung selama dua hari, yakni 16-17 September 2026, dan diikuti para petani serta peternak yang merupakan UMK mitra binaan KAI Daop 3 Cirebon.

Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan usaha, peningkatan produktivitas, hingga penerapan usaha yang berkelanjutan.

Hari pertama pelatihan digelar di UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan Hortikultura, Jalan Raya Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Rabu (16/9/2026).


Kegiatan tersebut dihadiri Manager Keuangan Daop 3 Cirebon, Tim TJSL KAI, Tim Rumah BUMN, serta Kepala Bidang Hortikultura Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.


Dalam pelatihan sektor pertanian, peserta mendapatkan materi mengenai hortikultura, tanaman padi, serta pengenalan dan pengendalian hama.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai penerapan pertanian sehat, termasuk penggunaan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan tanaman.

Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dinilai dapat memengaruhi kondisi tanah maupun tanaman. Karena itu, penggunaannya perlu dilakukan secara tepat dan efisien untuk menjaga produktivitas sekaligus keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, pelatihan hari kedua dilaksanakan di UPTD PLUT KUMKM Kabupaten Kuningan, Panawuan, Kabupaten Kuningan, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Manager Humas Daop 3 Cirebon, Tim TJSL KAI, Manager Rumah BUMN Cirebon beserta jajaran, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan Dr H Asep Taufik Rohmas, M.Si., M.Pd., serta Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Toni Kusmanto, A.P., M.Si.

Pada sektor peternakan, peserta mendapatkan materi mengenai pengelolaan usaha sapi potong secara berkelanjutan.

Materi yang diberikan meliputi pemilihan bibit unggul, manajemen pakan dan kandang, hingga menjaga kesehatan lingkungan kandang.

Tak hanya itu, peserta juga dibekali pengetahuan mengenai pengolahan limbah peternakan.
Limbah padat dapat diolah menjadi pupuk kompos organik, sedangkan limbah cair dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair.

Selain aspek teknis peternakan, peserta juga mendapatkan materi mengenai model usaha, komponen biaya, penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP), serta cara menghitung keuntungan usaha secara tepat.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya KAI meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku usaha yang menjadi mitra binaan perusahaan.

"Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan oleh para petani dan peternak dalam mengelola usahanya," ujar Muhibbuddin.

"Kami berharap ilmu yang diperoleh selama kegiatan dapat membantu para mitra binaan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus mengembangkan usahanya secara berkelanjutan," sambungnya.

Menurut Muhibbuddin, sektor pertanian dan peternakan memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi hal penting agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal.

"KAI tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan usaha, tetapi juga berupaya menghadirkan program yang dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian para mitra binaan," katanya.

"Dengan adanya pelatihan yang tepat dan berkelanjutan, kami berharap para UMK dapat semakin percaya diri dalam mengembangkan usahanya dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnis," tambah Muhibbuddin.

Ia berharap UMK mitra binaan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga usahanya tumbuh lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.

"Harapan kami, para UMK mitra binaan dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki, sehingga usahanya dapat tumbuh lebih mandiri, produktif, berdaya saing, dan pada akhirnya dapat 11a keluarganya," pungkasnya.
(Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Pengurus Remaja Islam Masjid ( RISMA ) bersama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nurul Fajar, Perumahan Taman Cibodas RW 06 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, sukses menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, pada Sabtu malam (19/09/2026).

Peringatan Maulid tahun ini yang mengusung tema " Menata Akhlak Menghidupkan Sunnah di Zaman Kekinian ", yang berlangsung khidmat ini, dihadiri oleh Sekretaris Kelurahan Sangiang Jaya, Ketua DKM Nurul Fajar beserta jajarannya, Ketua DMI Kecamatan Periuk, Ketua RW 06, Ketua RW 09, Pengurus RISMA, para Ketua RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta ibu-ibu majelis taklim.


Dalam inti sambutannya, Ketua DKM Nurul Fajar, H Parto menyampaikan, bahwa peringatan Maulid ini menjadi momentum penting untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari  di masa kini, khususnya dalam kehidupan bertetangga dan sosial kemasyarakatan, sehingga dapat mempererat tali silaturahmi antara warga dan meningkatkan keimanan serta kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW


Dalam sambutan singkatnya, Sekkel Sangiang Jaya, Didin Sajudin SE, memohon maaf kepada masyarakat, karena Lurah Sangiang Jaya tidak dapat menghadiri acara, sehingga dirinya yang mewakili kelurahan Sangiang Jaya, dan juga Didin Sajudin mengajak warga dan para jamaah, untuk dapat meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bekal di zaman yang penuh tantangan ini.

Tausiyah Maulid disampaikan oleh KH Tubagus Salim Idrus, yang dalam ceramahnya mengingatkan pentingnya menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan beribadah serta mengajak para jamaah untuk selalu mengerjakan sholat lima waktu, menjalankan Sunnah nabi Muhammad SAW, senantiasa membaca Al-Qur'an, bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu bersikap baik serta tolong menolong dengan sesama manusia.



Usai acara, Ketua Panitia, Muhammad Arfani, menjelaskan, " Alhamdulillah untuk peringatan Maulid Nabi tahun ini dari segi kepanitiaan dari tahun ke tahun, cukup kompak dan solid, karena kita instrospeksi dari tahun ke tahun, jadi untuk RISMA Nurul Fajar, saya acungkan jempol, karena kekompakan dan kesolidannya, dan juga round down yang kita susun, tepat waktu, sehingga waktu acaranya tidak molor lagi, ini adalah hasil evaluasi dan tahun ke tahun. Nah untuk acaranya sendiri, kita mengusung tentang gimana sih sikap para generasi muda yang sekarang ini tantangan zaman yaitu sosial media yang berkembang pesat, tapi gimana caranya kita tetap ada Sunnah Rasul nya, alhamdulilah tadi ceramah yang disampaikan oleh KH Tubagus Salim Idrus, sangat masuk ke hati, jadi untuk tanggapan dari kami terkait acara Maulid Nabi ini, alhamdulilah sangat sukses ", tutur Muhammad Arfani.


" Harapan kedepan nya, dari kami selaku panitia selaku RISMA Nurul Fajar, para generasi muda, inginnya kita lebih meriah lagi dari tahun ini, siapapun Ketua nya, lebih meriah acara dari saya, lebih kompak terkait job desk nya tanggung jawab nya lebih di emban lagi dan pokoknya untuk tahun kedepan nya bisa lebih sukses ", pungkas Muhammad Arfani.


(Soleh)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) -  Persoalan sampah di Pasar Daerah (PD) Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ditangani secara mandiri oleh Ikatan Pedagang Pasar (IPP) Jatibarang. Tiga armada dump truck bahkan lebih disiagakan setiap hari untuk mengangkut sampah yang volumenya mencapai 20–35 ton lebih per hari.

Ketua IPP Jatibarang, Hedy W. Lubis, mengatakan pengelolaan sampah secara mandiri dilakukan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan pasar.

“Setiap hari kami siagakan tiga armada  yang standby di pasar. Dua unit digunakan pada siang hari dan tiga unit untuk pengangkutan malam. Kami kelola sampah secara mandiri,” kata Hedy kepada Awak media , Sabtu 19 September 2026.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, IPP menyiagakan delapan petugas kebersihan yang bekerja secara bergantian pada siang dan malam hari. Mereka bertugas membersihkan lingkungan pasar sekaligus menangani sampah yang dihasilkan aktivitas perdagangan.

Menurut Hedy, biaya operasional pengelolaan sampah, termasuk sewa armada, jasa pengangkutan, dan retribusi daerah, mencapai sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta per hari.

“Untuk sewa tiga armada, jasa pengangkutan, dan retribusi ke daerah, sehari diperkirakan menghabiskan Rp2 juta sampai Rp3 juta. Retribusi sebesar Rp50 ribu per rit dibayarkan langsung ke kas daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pungutan kepada pedagang digunakan untuk kebutuhan operasional pasar, antara lain keamanan, kebersihan, pengangkutan sampah, serta operasional delapan petugas.

Untuk setiap rit, biaya yang dikeluarkan terdiri atas sewa kendaraan sebesar Rp250 ribu, jasa pengangkutan sampah Rp150 ribu, dan retribusi daerah Rp50 ribu. Sementara sebagian biaya lainnya digunakan untuk kebutuhan makan dan minum petugas kebersihan.

“Setiap hari dari pungutan pedagang, pendapatan berkisar Rp 2 juta sampai Rp 2.5 juta. Volume sampah saat hujan bisa mencapai 32 ton karena banyak limbah jeruk dan buah-buahan,serta Sayur-sayuran seperti sampah Kol dan Sampah Sayur-sayuran yang lainya menumpuk. Saat kemarau sekitar 20–25 ton per hari. Semua biaya ditanggung secara mandiri oleh IPP,” kata Hedy.

Hedy menegaskan, pengelolaan sampah, ketertiban, dan pengamanan merupakan kegiatan yang ditangani secara mandiri oleh IPP. Sementara pungutan dan retribusi kios dilakukan oleh pihak pengelola pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Jadi perlu diluruskan. Yang ditangani IPP secara mandiri adalah pengelolaan sampah, ketertiban, dan pengamanan. Uangnya dari mana? Ya, dari pungutan para pedagang,” tegasnya.

Ia mengatakan seluruh pemasukan dan pengeluaran dicatat setiap hari dan dilaporkan secara rutin dalam rapat anggota serta kepada Kepala Pasar Jatibarang. Namun, komunikasi dengan Kepala Pasar Jatibarang, H. Samsuri, belakangan terkendala karena yang bersangkutan sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di wilayah Cirebon.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indramayu, Dedi Agus Permadi, membenarkan bahwa pengelolaan sampah di Pasar Jatibarang dilakukan secara mandiri oleh IPP.

“Sampah Pasar Jatibarang dikelola IPP. Sarana dan prasarana, termasuk truk, semuanya dari IPP. Iuran dari para pedagang mereka yang memungut dan mengelolanya untuk operasional. Mereka hanya membayar retribusi di TPA Pecuk sebesar Rp50 ribu per truk sesuai Perda,” jelas Dedi.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Indramayu, Endi Wahyadi, menjelaskan bahwa skema retribusi tersebut berbeda dengan saat pengangkutan sampah masih menggunakan armada milik DLH.

“Dulu, saat bekerja sama, pengangkutan menggunakan armada DLH. Setiap rit yang masuk ke TPA dikenakan retribusi Rp250 ribu. Pembayarannya langsung dari pihak pasar ke kas daerah, sedangkan DLH hanya menerima bukti setornya,” kata Endi.

Menurut Endi, setelah pengangkutan dilakukan secara mandiri menggunakan armada milik pihak pasar, retribusi yang dikenakan menjadi Rp50 ribu per rit sesuai Peraturan Daerah.

“Untuk sekarang karena mandiri menggunakan mobil sendiri dari pihak pasar, retribusi yang dibayar per rit sesuai Perda hanya Rp50 ribu dengan skema yang sama, yaitu dibayarkan langsung ke kas daerah,” ujarnya


Humas IPP Pasar Jatibarang Nurkahdi atau Panggilan Akrab Mayor Menambahkan dalam Pengangangkutan Sampah pihak IPP Jatibarang Melibatkan Warga Masyarakat Setempat untuk pemberdayaan warga masyarakat dan mereka dibayar oleh IPP.


Pengangkutan Sampah untuk setiap harinya mencapai 35 Ton Perhari apalagi kalau di musim Hujan Bisa Lebih dari 35 Ton Perhari dan Untuk Pengangkutan Mobil Damtruk 3 sampai 5 mobil perhari.

Dan Untuk para Pedagang juga Kondusif tidak ada masalah dan Kendala mereka merasa nyaman untuk berdagang dan berjualan.Pungkasnya.(iwan)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) -
Satlantas Polres Kuningan bersama Polsek Cilimus berhasil menggagalkan aksi balap liar yang terjadi di kawasan Jalan Eyang Kyai Hasan Maulani, Sabtu (19/9/2026).

Sebanyak 26 remaja yang didominasi pelajar diamankan, sementara 15 unit sepeda motor turut disita untuk pemeriksaan dan penindakan.
Kasat Lantas Polres Kuningan, AKP Aktuin Moniharapon didampingi Kasi Humas AKP Mugiyono mengatakan, anggota Polsek Cilimus langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan tersebut.

"Memang benar, kami berhasil menggagalkan aksi balap liar. Kegiatan tersebut terungkap berdasarkan laporan masyarakat yang melintas maupun dari media sosial yang pada saat itu melakukan siaran langsung,” kata Kasat.

Operasi penertiban ini, lanjutnya, dilaksanakan oleh Polsek Cilimus dengan melibatkan Satlantas Polres Kuningan, personel Sat Samapta dan juga personel Sat Reskrim.

"Dari kegiatan tersebut kami berhasil mengamankan ada lima belas kendaraan roda dua yang diduga terlibat baik itu sebagai penonton maupun yang diduga akan digunakan sebagai kendaraan balap liar. Kemudian kami juga mengamankan ada dua puluh enam remaja yang diduga baik itu terlibat sebagai penonton kemudian diduga terlibat sebagai joki ataupun sebagai montir," katanya lagi.

Lebih lanjut Kasat Lantas mengatakan, dari hasil interogasi awal, aksi tersebut memang sering terjadi saat akhir pekan menjelang libur sekolah. Mereka mulai berkumpul sekitar pukul 01.00 WIB dini hari dan berhasil diamankan pada pukul 03.00 WIB.

"Untuk penanganan selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan pembinaan dengan memanggil orang tua dan perangkat desa, serta membuat surat pernyataan," lanjutnya.

Sementara untuk 15 kendaraan, akan dilakukan penilangan sesuai ketentuan, terkait identitas, usia remaja yang diamankan paling muda SMP kelas 3 hingga paling dewasa 23 tahun. Dari 26 remaja, 25 orang warga Kuningan dan satu orang dari luar daerah. Mayoritas mengaku hanya sebagai penonton, dan ada satu kendaraan yang terindikasi kuat akan digunakan untuk balap liar.

Polisi juga memastikan tidak ditemukan senjata tajam dalam pemeriksaan badan maupun kendaraan.


Dalam kesempatan tersebut, AKP Aktuin Moniharapon memberikan himbauan tegas kepada orang tua dan masyarakat.

Kasat meminta kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, terutama pada jam rawan dini hari pukul 01.00 - 04.00 WIB. Pastikan anak berada di rumah dan tidak terlibat sebagai penonton apalagi pelaku balap liar.

Jangan mudah terprovokasi ajakan balap liar di media sosial, termasuk yang disiarkan live di TikTok. Balap liar sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain dan jika melihat adanya kumpulan remaja yang mencurigakan akan melakukan balap liar, segera laporkan ke Polsek terdekat atau call center 110  Polres Kuningan.

"Kami akan terus melakukan patroli rutin di jam-jam rawan. Kami tidak akan segan menindak tegas, menilang kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, menggunakan knalpot brong, dan tidak dilengkapi surat-surat," tegasnya. (Heri)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -Pemerintah Kota Tangerang menyegel tempat pembuangan sampah (TPS) seluas sekitar 8.000 meter persegi di kawasan RW 05, Kelurahan Panunggangan/Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Lokasi tersebut disebut sebagai TPS ilegal dalam pemberitaan mengenai penertiban. Penyegelan dilakukan setelah lokasi menjadi sorotan terkait polusi udara dan kebakaran yang dilaporkan berlangsung selama beberapa hari.

Petugas menghentikan aktivitas di lokasi dan memasang tanda penyegelan. Pemerintah Kota Tangerang juga memasang alat pemantau kualitas udara untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar lokasi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang melakukan pemantauan dan menyiapkan pengujian laboratorium untuk mengetahui kondisi lingkungan setelah penertiban.

Pihak pengelola dan pemilik lahan disebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Penutupan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Penertiban tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang, termasuk sejauh mana fungsi pengawasan DPRD berjalan terhadap persoalan yang berdampak pada masyarakat.

Pertanyaan tersebut menjadi relevan terutama setelah lokasi mengalami kebakaran dan menimbulkan sorotan terkait kualitas udara di sekitar kawasan.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai proses pengawasan sebelum penertiban, termasuk bagaimana aktivitas di lokasi tersebut dapat berlangsung hingga akhirnya dilakukan penyegelan.

Hasil pemeriksaan dan pengujian lingkungan juga menjadi penting untuk mengetahui kondisi setelah kebakaran serta potensi dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

Dengan demikian, persoalan TPS ilegal tersebut tidak hanya berhenti pada tindakan penyegelan. Publik juga berkepentingan mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan sebelum persoalan mencuat dan siapa yang bertanggung jawab memastikan aktivitas pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan.

(AWW)
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top