e-satu.com

OJK Cirebon Kembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif Desa Jagara Kuningan

E satu.com di September 24, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon memilih Desa Jagara, Kabupaten Kuningan, sebagai salah satu desa yang didorong menjadi ekosistem keuangan inklusif.

Langkah tersebut dilakukan OJK Cirebon sebagai bagian dari komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perekonomian daerah.

Desa Jagara dipilih karena memiliki potensi besar, terutama di sektor pariwisata, UMKM, hingga perikanan.

Desa Jagara juga menjadi salah satu destinasi wisata terbaik tingkat nasional dan mendapat penghargaan dari Kementerian Desa pada Januari 2026.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan pihaknya melihat potensi ekonomi yang besar di Desa Jagara.

"Kami melihat ini potensi yang luar biasa. Kultur masyarakat di sini tidak hanya dari sektor UMKM, tetapi juga ada perikanan," kata Agus, kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, OJK juga ingin membantu mempromosikan potensi wisata Desa Jagara. Namun, di sisi lain masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan secara optimal.

Salah satunya terjadi pada sektor perikanan. Dari sekitar 230 warga pelaku usaha tambak, Agus menyebut baru sebagian yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara maksimal.

"Di sektor perikanannya banyak sekitar 230 warga pelaku usaha tambak. Di antaranya sekitar 10 persen memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan sisanya terkendala modal," ujarnya.

Karena itu, OJK akan mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Jagara.

Target lainnya adalah mendorong perbankan menghadirkan lebih banyak agen layanan perbankan di desa sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan.

OJK juga akan mendorong digitalisasi transaksi UMKM melalui penggunaan QRIS. Program tersebut nantinya akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia.

"Kami berharap nanti melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia, banyak pelaku UMKM menyediakan transaksi pembayaran melalui QRIS," katanya.

Digitalisasi juga diharapkan diterapkan dalam transaksi yang berada di bawah koordinasi BUMDes Desa Jagara.

Selain akses pembiayaan, OJK juga akan mendorong masyarakat memiliki simpanan, termasuk melalui program Simpanan Pelajar (SimPel).

Sekolah-sekolah yang berada di Desa Jagara akan didata untuk kemudian didorong membuka rekening tabungan bagi para pelajar.

"Jadi tidak hanya dari akses pembiayaan, tetapi juga simpanan," ucap Agus.

OJK Cirebon juga membuka peluang kolaborasi dengan Pegadaian untuk mendorong masyarakat memiliki tabungan emas.

Program tersebut dapat dikolaborasikan dengan pengelolaan sampah melalui program bank sampah.

Nantinya, sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan masyarakat dapat dikonversi menjadi tabungan dalam bentuk emas.

Dengan berbagai program tersebut, OJK berharap ekosistem keuangan di Desa Jagara semakin berkembang dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata desa. (Wandi)

Polres Kuningan

Polres Kuningan Ungkap Kasus Narkoba dan Balap Liar

E satu.com di September 24, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) - Kepolisian Resor (Polres) Kuningan berhasil membongkar belasan kasus tindak pidana narkotika serta kasus pencurian dengan pemberatan (curat) kendaraan roda dua di wilayah hukum Kabupaten Kuningan selama periode Juli hingga September 2026.

Dari pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dan obat keras terbatas, Satresnarkoba Polres Kuningan mengamankan 22 orang tersangka dari 12 kasus berbeda. Dalam penanganan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 28 paket sabu seberat 18,12 gram, 34 butir psikotropika, serta 7.273 butir obat keras/bebas terbatas.

Sementara itu, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim bersama Polsek jajaran juga sukses membekuk para pelaku kejahatan curat (curanmor) beserta barang bukti beberapa unit sepeda motor.

Hal tersebut diungkap Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama didampingi Wakapolres Kuningan Kompol Eryda Kusumah dan para kasat saat menggelar konperensi pers di Mapolres Kuningan, Rabu (23/9/2026)
Kapolres Kuningan, AKBP Bellen Anggara Pratama, menyatakan penindakan tegas ini merupakan komitmen jajaran Polres Kuningan dalam menjaga kondusivitas, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, serta menekan peredaran gelap narkoba.

"Selama periode Juli hingga September 2026, Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Kuningan berhasil melakukan pengungkapan berbagai tindak pidana, mulai dari pengungkapan 12 kasus tindak pidana narkotika dan obat keras terbatas dengan 22 tersangka, hingga kasus pencurian dengan pemberatan sepeda motor. Kami berhasil menyita barang bukti puluhan gram sabu, ribuan butir obat keras, serta kendaraan hasil curian. Kami pastikan tidak ada ruang bagi para pelaku kejahatan maupun peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kuningan," kata Kapolres.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memastikan keamanan kendaraan pribadi saat diparkir, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Apabila masyarakat melihat atau mengetahui adanya aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat agar dapat langsung ditindaklanjuti.

Para tersangka tindak pidana narkotika dan obat keras dikenakan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup.

Sedangkan para pelaku pencurian dengan pemberatan dijerat dengan Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
Selain itu, Kapolres juga mengungkapkan keberhasilan Satlantas Polres Kuningan menggagalkan balap liar dan mengamankan 22 remaja yang diduga terlibat serta 15 kendaraan roda 2 turut diamankan.

Untuk knalpot brong Satlantas Polres Kuningan telah melakukan razia di beberapa tempat. Berdasarkan data Satlantas Polres Kuningan, petugas menerbitkan 191 lembar surat tilang sepanjang Agustus 2026. Angka tersebut terdiri dari 173 penindakan knalpot brong dan 18 pelanggaran TNKB. (Heri)

Kuningan

Waduk Darma Kuningan Bidik Wisatawan Mancanegara, Siapkan Restoran Terapung

E satu.com di September 23, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) - Desa Wisata Jagara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terus berbenah untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Tak hanya mengandalkan destinasi wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jagara juga mengembangkan berbagai sektor usaha dengan melibatkan masyarakat lokal, pemilik lahan, perbankan hingga pihak ketiga.

Salah satunya melalui pengembangan kawasan Tepi Dago Jagara yang melibatkan masyarakat setempat.

Sementara Jagara Eco Park dikembangkan melalui kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk warga yang memiliki lahan pribadi di kawasan tersebut.

Konsep kolaborasi itu kemudian diperluas melalui pengembangan pasar kreatif yang diisi para pelaku UMKM.

Pasar kreatif tersebut membentang di sepanjang jalan mulai dari gerbang Desa Jagara hingga batas kawasan Jagara Eco Park.

Kehadiran pasar kreatif ini menjadi bagian dari upaya BUMDes agar meningkatnya kunjungan wisatawan turut memberikan dampak langsung terhadap perekonomian warga.

Ketua BUMDes Jagara, Sopyan, mengatakan geliat pariwisata di desanya kini semakin terasa.

Menurutnya, kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Jagara saat ini mencapai sekitar 130 ribu orang setiap bulan.

"Pengunjung tidak hanya berasal dari wilayah sekitar, tetapi juga dari luar daerah, bahkan wisatawan mancanegara," kata Sopyan, kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Untuk memperkuat posisi Jagara sebagai destinasi wisata, sejumlah atraksi juga terus dikembangkan.

Mulai dari banana boat, perahu wisata, jet ski hingga berbagai wahana air lainnya.

Tak berhenti di sana, BUMDes Jagara juga tengah menyiapkan konsep restoran terapung.

Restoran tersebut nantinya diharapkan menjadi daya tarik baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.

"Sekarang kami mengarah bagaimana Desa Wisata Jagara bisa menjadi sentral wisata, terutama untuk wisatawan internasional, dengan menyediakan berbagai daya tarik dan atraksi," ujarnya.

PAD Desa Terus Melonjak

Meningkatnya aktivitas pariwisata juga berdampak terhadap kontribusi BUMDes Jagara terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).

Sopyan menuturkan, ketika dirinya mulai memimpin BUMDes pada 2023, kontribusi terhadap PAD desa tercatat sebesar Rp69 juta.

Saat itu, penyertaan modal yang diberikan mencapai Rp24 juta.

Setahun kemudian, kontribusi BUMDes meningkat menjadi Rp128 juta, sementara penyertaan modal masih sebesar Rp24 juta.

Kinerja tersebut kembali melonjak pada 2025.

Kontribusi BUMDes Jagara terhadap PAD desa mencapai Rp588 juta.

Untuk 2026, BUMDes Jagara mendapatkan target kontribusi PAD sebesar Rp680 juta.

Bahkan, target tersebut diproyeksikan kembali meningkat menjadi Rp1 miliar pada 2027.

"Pendapatan kami kelola melalui beberapa daya tarik destinasi yang ada di Desa Wisata Jagara. Yang paling dominan masih dari atraksi wisata yang kami kelola, selain dari pengelolaan sampah," ungkap Sopyan.

Menurut Sopyan, perkembangan BUMDes tersebut merupakan bagian dari upaya membangun desa yang lebih mandiri secara ekonomi.

Desa diharapkan tidak terus bergantung pada dukungan anggaran pemerintah, tetapi mampu menciptakan sumber pendapatan melalui pengelolaan potensi yang dimiliki.

"Ini menjadi inspirasi kami bagaimana Desa Jagara bisa berperan menggantikan sumber dana yang berkurang. Kami ingin Desa Jagara menjadi desa mandiri yang tidak bergantung pada APBD maupun APBN, sehingga pembangunan ekonomi masyarakat bisa terus berjalan," tuturnya.

Sopyan juga mengapresiasi berbagai pihak yang selama ini turut mendukung pengembangan Desa Wisata Jagara.

Salah satunya OJK Cirebon yang dinilai memberikan dukungan terhadap pengembangan destinasi wisata serta pelaku usaha masyarakat.

Dengan konsep kolaborasi antara BUMDes, masyarakat, sektor perbankan, dan mitra usaha, Desa Wisata Jagara kini tak hanya diarahkan sebagai destinasi wisata.

Kawasan tersebut juga terus dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa. (Wandi)

Kuningan

Kisah Desa Jagara Kuningan Sulap Potensi Waduk Darma Jadi Wisata Nasional

E satu.com di September 23, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) - Berawal dari keterbatasan modal dan belum optimalnya potensi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jagara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kini mampu mengembangkan sektor pariwisata sekaligus mendorong perekonomian masyarakat.

Salah satu potensi yang dikembangkan adalah kawasan Waduk Darma yang berada di sekitar Desa Jagara.

BUMDes Jagara dibentuk pada 23 November 2022. Sejak awal berdiri, pengelola melihat keberadaan Waduk Darma sebagai modal utama untuk mengembangkan Desa Wisata Jagara.

Direktur BUMDes Desa Jagara, Sopyan, mengatakan pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa.

"Mulai tahun 2022, kami mencoba mengarahkan pengembangan ke Desa Wisata Jagara karena di sini sudah ada destinasi objek wisata Waduk Darma. Ini menjadi cikal bakal pemikiran kami untuk mengembangkan potensi desa," ujar Sopyan.

Menurutnya, keberadaan BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan lembaga.

Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai, mulai dari mengoptimalkan potensi desa, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, hingga meningkatkan pendapatan BUMDes.

Pendapatan tersebut diharapkan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Jagara.

Dalam mengembangkan usaha, BUMDes Jagara mengedepankan inovasi dan kolaborasi.

Keterbatasan modal yang dimiliki membuat BUMDes harus menggandeng berbagai pihak, termasuk perbankan dan masyarakat.

"Karena keterbatasan modal, kami tidak bisa terlepas dari koordinasi dan kolaborasi dengan pihak perbankan sebagai support system pengembangan usaha. Kami juga melibatkan masyarakat sebagai investor lokal," jelasnya.

Upaya tersebut perlahan membuahkan hasil. Pada 2024, Desa Wisata Jagara berhasil masuk lima besar Lomba Desa Wisata Nusantara.

Prestasi tersebut kemudian meningkat pada tahun berikutnya. Desa Wisata Jagara berhasil meraih juara pertama Lomba Desa Wisata Nusantara 2025 kategori Maju Mandiri yang diselenggarakan Kementerian Desa.

Kini, BUMDes Jagara mengelola dan berkolaborasi dalam sejumlah potensi wisata serta sektor ekonomi masyarakat.

Di antaranya pengelolaan objek wisata Waduk Darma melalui kerja sama dengan PT Jaswita Jabar, pengembangan kawasan Tepi Dago Jagara, pasar kreatif sebagai ruang bagi pelaku UMKM lokal, Taman Desa Jagara, hingga Jagara Eco Park.

Sopyan mengatakan pengembangan wisata tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan wisatawan.

Lebih dari itu, BUMDes ingin memastikan masyarakat Desa Jagara ikut mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata.

"Kami ingin warga masyarakat desa menjadi pelaku usaha dari aktivitas wisata yang ada di Desa Jagara. Jadi manfaat ekonomi dari pariwisata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya. (Wandi)

Ekonomi Kuningan

OJK Cirebon Perketat Pengawasan Lembaga Keuangan di Ciayumajakuning

E satu.com di September 23, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mengintensifkan pengawasan terhadap berbagai lembaga jasa keuangan yang beroperasi di wilayah Ciayumajakuning, meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas industri keuangan di tengah proses penataan serta dinamika kinerja sektor perbankan daerah.

Hal itu disampaikan Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib bersama Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Cirebon Otto Marganda Sinaga dalam Media Update Triwulan II di Desa Jagara, Kabupaten Kuningan, Rabu (23/9/2026).

Otto mengatakan, pengawasan dilakukan secara aktif maupun pasif terhadap sejumlah entitas di sektor jasa keuangan.

"Selain itu, secara aktif maupun pasif kami juga melakukan pengawasan terhadap satu perusahaan manajer investasi, tiga perusahaan sekuritas, delapan agen penjual reksadana, dan 22 perusahaan efek," kata Otto.

Pengawasan tersebut juga beriringan dengan proses penataan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning.

Otto menjelaskan, secara agregat kinerja finansial BPR sempat mengalami koreksi secara tahunan atau year-on-year.

Penurunan tersebut tercatat pada penyaluran kredit sebesar 12,88 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) 11,92 persen, serta total aset sebesar 8,81 persen.

Menurut Otto, salah satu faktor yang memengaruhi penurunan secara agregat adalah adanya BPR yang dicabut izin usahanya serta perpindahan portofolio pengawasan salah satu BPR ke kantor OJK lainnya.

"Di awal tahun ini yang ikut mendorong penurunan itu antara lain ada salah satu BPR di bawah pengawasan kami yang dicabut izin usahanya. Ada lagi satu BPR yang portofolio pengawasannya berpindah dari Kantor OJK Cirebon ke kantor OJK lainnya, sehingga secara agregat mempengaruhi perkembangan datanya," ujarnya.

Meski tengah menjalani proses penataan, OJK menyebut kondisi fundamental BPR di wilayah Ciayumajakuning masih terjaga.

Rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 22,55 persen.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) turun menjadi 2,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi efisiensi operasional, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tercatat membaik menjadi 85,80 persen.

Sementara Return on Assets (ROA) juga mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen pada Juni dibandingkan Mei.

"Bagi pengawas, ini merupakan satu indikasi yang cukup baik dalam konteks kinerja keuangan. Kinerja keuangan sektor perbankan BPR di wilayah Ciayumajakuning pada triwulan II ini masih terjaga dengan baik," kata Otto.

OJK Cirebon pun memastikan pengawasan terhadap BPR akan terus dilakukan, termasuk terhadap penyaluran kredit.

Saat ini, penyaluran kredit BPR di wilayah Ciayumajakuning didominasi sektor perdagangan, serta kredit modal kerja dan konsumsi.

Pengawasan tersebut menjadi penting karena kontribusi aset BPR Ciayumajakuning mencapai 18,85 persen dari total aset BPR di Jawa Barat.

OJK Cirebon menegaskan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan kegiatan industri jasa keuangan tetap berjalan secara sehat sekaligus mendukung perekonomian masyarakat di wilayah Ciayumajakuning. (Wandi)

Nasional

Musim Hujan Diprediksi Mundur, Kekeringan Perlu Diantisipasi

E satu.com di September 23, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) - Masyarakat di sejumlah wilayah yang masih menghadapi persoalan kekeringan perlu bersiap menghadapi kemungkinan musim hujan yang datang lebih lambat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan 2026/2027 di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan rata-rata klimatologis.

Dalam siaran pers BMKG yang diterbitkan pada 22 September 2026, disebutkan bahwa 529 Zona Musim (ZOM) atau 61,08 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. BMKG mengaitkan kondisi tersebut dengan fenomena El Niño berintensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole (IOD) yang berdampak terhadap berkurangnya curah hujan.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kombinasi El Niño dan IOD dapat memperpanjang periode kekeringan sehingga musim hujan datang lebih terlambat dan berlangsung lebih singkat.

Informasi tersebut juga diberitakan detikNews dalam artikel berjudul “El Nino Bikin Musim Hujan Mundur ke Bulan Desember”, yang diterbitkan pada 23 September 2026. DetikNews melaporkan bahwa puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.

Namun, BMKG menegaskan bahwa awal musim hujan tidak terjadi secara serentak di seluruh Indonesia. Sebanyak 185 ZOM atau 24,66 persen wilayah diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November 2026, sementara 266 ZOM atau 17,31 persen wilayah baru memasuki musim hujan pada Desember 2026.

Kekeringan dan Ketersediaan Air Perlu Menjadi Perhatian

Prediksi tersebut menjadi penting bagi daerah yang masyarakatnya saat ini masih menghadapi keterbatasan air bersih.

BMKG mencatat sebanyak 556 ZOM atau 61,91 persen luas daratan Indonesia masih mengalami musim kemarau. Bahkan, sejumlah titik pengamatan telah mencatat hari tanpa hujan lebih dari 60 hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan air masih membutuhkan perhatian, terutama di wilayah yang masyarakatnya bergantung pada sumber air yang sangat dipengaruhi kondisi musim.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan langkah antisipasi berjalan seiring dengan perkembangan kondisi cuaca dan iklim.

Distribusi air bersih ketika masyarakat mengalami kesulitan tentu penting. Namun, kesiapan pemerintah juga dapat dilihat dari bagaimana pemetaan wilayah rawan kekeringan, ketersediaan sumber air, mekanisme distribusi bantuan, serta koordinasi antarinstansi dilakukan sebelum kondisi semakin berat.

Dalam siaran persnya, BMKG juga meminta pemerintah daerah dan institusi terkait melakukan langkah antisipatif untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di tengah keterbatasan air.

Dengan demikian, informasi mengenai mundurnya musim hujan bukan semata-mata persoalan cuaca.

Bagi masyarakat yang sedang menghadapi kekeringan, persoalannya jauh lebih sederhana sekaligus mendasar: bagaimana kebutuhan air sehari-hari tetap terpenuhi sampai musim hujan benar-benar tiba?

( AWW )