Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) -
Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Barat melaksanakan upacara pemberangkatan personel dalam rangka penugasan Satuan Tugas (Satgas) Operasi Amole Tahun 2026 BKO Papua Tengah. 

Upacara digelar di Lapangan Apel Mako Hitam Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar, Talun, Kabupaten Cirebon, dan dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Jabar, Kompol Apt Bagus Amrulloh Nurul Imamawan, S.Farm, S.I.K. 


Dalam amanatnya, Kompol Apt Bagus Amrulloh Nurul Imamawan menyampaikan bahwa penugasan ini merupakan bentuk kepercayaan negara kepada Korps Brimob Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Papua Tengah. 

Ia menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

 “Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jaga nama baik satuan dan institusi Polri, serta utamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).


Selain itu, personel yang diberangkatkan juga diingatkan untuk selalu menjaga soliditas, disiplin, serta mematuhi seluruh prosedur operasional standar yang berlaku selama menjalankan tugas di daerah operasi. 

Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti oleh jajaran personel Satbrimob Polda Jabar. Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan dan komitmen Brimob dalam mendukung tugas pengamanan di wilayah rawan, sekaligus bagian dari upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Majalengka) -
Patroli malam adalah suatu kegiatan yang rutinitas atau sangat efektif, untuk meminimalisir tindak kejahatan, kriminalitas, dimana pada malam hari sebagian besar warga masyarakat melaksanakan istirahat.

Terkait hal tersebut Personel Polsek Malausma Polres Majalengka melaksanakan patroli malam diwilayah hukum Polsek Malausma, Sabtu (11/4/2026) Malam. 

Dipimpin Kanit Samapta Polsek Malausma Polres Majalengka AIPTU Sudarno, tim patroli menyisir daerah Sekitar tempat yang dianggap rewan Kamtibmas dan berdialog dengan Warga yang sedang nongkrong di malam hari.

“Kehadiran kepolisian ditengah masyarakat sangat diharapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Sembari patroli, anggota juga menyambangi masyarakat dan himbaukan pesan-pesan kamtibmas,” kata Kapolsek Malausma IPDA Riyana.

Masyarakat sangat berterima kasih atas kehadiran kepolisian di tengah-tengah masyarakat dan merasa aman dengan kehadiran anggota yang melaksanakan patroli tersebut.

Sumber : Humas Polres Majalengka
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Majalengka) -
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolsek Kasokandel IPDA A.Rusdisnto,S.H bersama Anggota melaksanakan kegiatan sambang warga sekaligus sosialisasi Call Center 110,  Minggu, 12 April 2026.

Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi, S.H., S.I.K., M.M., melalui Kapolsek Kasokandel IPDA A.Ruadisnto,S.H menyampaikan bahwa sosialisasi Call Center 110 sangat penting agar masyarakat mengetahui layanan cepat kepolisian yang dapat diakses kapan saja.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat,”

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengimbau warga untuk tetap menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Dengan adanya kegiatan sambang dan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami layanan kepolisian serta terjalin komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek kasokandel.

Sumber : Humas Polres Majalengka
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Majalengka) -
Polsek Kasokandel Polres Majalengka Polda Jabar terus berupaya memastikan kelancaran arus lalu lintas serta meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kapolsek Kasokandel IPDA A.Rusdianto,S.H bersama Anggota laksanakan Gatur lalu lintas di sejumlah titik yang rawan kemacetan Pada Minggu, 12 April 2026

Dalam kegiatan pengaturan lalu lintas ini, Kapolsek memastikan agar arus lalu lintas berjalan lancar, tertib, dan aman. Pengaturan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan terutama para pelajar dan karyawan yang hendak menyebrang serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi, S.H., S.I.K., M.M. melalui Kapolsek Kasokandel IPDA A.Rusdianto, S.H. menyampaikan apresiasi terhadap upaya Polsek kasokandel dalam melaksanakan Protap Pelayanan Gatur Lalin. “Keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, dan pengaturan lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat,” ujar Kapolsek.

Sumber : Humas Polres Majalengka
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Indramayu) - Pemerintah Kabupaten Indramayu menuai apresiasi dari masyarakat atas komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya pada ruas Jalan Rancajawat    Tamiyang- Pejaten yang selama ini,  menjadi jalur penting aktivitas ekonomi warga.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Maulana Malik, menyampaikan bahwa perbaikan jalan tersebut telah menjadi program prioritas Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dan masuk dalam rencana anggaran tahun 2026.

“Mudah-mudahan tahun ini tidak ada kendala. Programnya sudah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP),” ujar Maulana Malik, Minggu (12/06/2026) saat dikonfirmasi tentang kondisi jalan  Tamiyang -Pejanten yang sangat memperihatinkan.

Langkah cepat pemerintah daerah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga.


Pemerintah Kabupaten Indramayu juga diketahui telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah melalui APBD untuk merealisasikan rekonstruksi Jalan Temiyang–Pejaten. Upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal.


Masyarakat pun menyambut baik kabar tersebut. Rohman, warga Desa Temiyang mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi jalan yang selama ini dikeluhkan warga.

" Kami sangat mengapresiasi langkah Bupati Indramayu dan jajaran Dinas PUPR. Ini bukti bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya program perbaikan ini, masyarakat berharap pembangunan dapat segera terealisasi sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih lancar dan aman. (Tri Hadi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Jakarta ) - Pada Umumnya    Kepala  Daerah menetapkan WFH  ASN pada hari Jumat , beriringan dengan  hari libur Sabu dan Minggu. Namun ternyata    Wikota  Bekasi , tampil beda,  berani melawan  menetapkan WFH pada hari Rabu.  Ia yakin dan sangat optimis ASN  dilingkungan Pemkot Bekasi  memiliki integritas tinggi  memaksimalkan kinerja melayani masyarakat. Ia menegaskan pelayanan publik  tidak boleh tergantung

" Kebijakan WFH ini merupakan  bagian dari upaya efesinsi energi sesuai arahan Pemerintah Pusat. Saya tegaskan pelayanan publik harus berjalan optimal dan tidak boleh terggau " Tugasnya. Dikutip dari situs resmi Pemerintah Bekasi bekasikota go.id

Sepertinya kebijakan WFH yang diterapkan  oleh Walikota Bekasi  selaras dengan pandangan Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) UGM, Dr. Agustinus Subarsono yang mengungkapkan bahwa beberapa faktor dapat mendukung efektivitas dari kebijakan WFH tersebut. Menurutnya, keberhasilan WFH dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi yang stabil, sehingga dapat terlaksana budaya kerja disiplin secara mandiri.

“Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan (Juknis) dan belum mandiri, maka WFH akan berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena aparatur sipil negara nantinya akan fokus ke pekerjaan domestics atau pekerjaan rumah,” jelasnya, Jumat (10/4).

Subarsono turut menjelaskan bahwa WFH akan efektif dijalankan pemerintah apabila standarisasi layanan berbasis output atau waktu dan adanya sistem monitoring terukur, seperti times sheet atau catatan waktu kerja dan meeting singkat harian maupun mingguan secara online.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah ini  dari sisi ekonomi. Menurutnya, WFH secara teoritis memang bisa mengurangi biaya operasional kantor ataupun instansi pemerintah, namun perlu dipertimbangkan kembali perhitungan biaya yang dapat dihemat dari pengurangan ongkos listrik.

“Jangan-jangan pemerintah baru terjebak pada asumsi saja bahwa biaya listrik akan berkurang. Tetapi, perlu dicari tahu lagi apakah efisiensi tersebut sudah cukup signifikan pada APBN atau APBD?” ucapnya.

Bagi Subarsono, WFH memang dapat mengurangi biaya transport karyawan karena dapat bekerja secara fleksibel dan cukup signifikan mengurangi kebutuhan energi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Subarsono mengatakan bahwa kota-kota kecil, terutama di daerah 3T, menurutnya pengurangan energi perlu dipertanyakan tingkat signifikansinya.

“Kalau dalam kaitannya dengan leadership, khususnya gaya kepemimpinan yang dibutuhkan selama WFH adalah trust-based leadership atau kepemimpinan yang berbasis kepercayaan, bahwa ASN mau dan mampu melakukan bekerja secara mandiri,” ujarnya.

Subarsono mengakui kemungkinan penyalahgunaan WFH satu hari di Jumat untuk liburan long weekend bisa terjadi karena harinya bersambung dengan libur Sabtu dan Minggu. Namun, hal ini kemungkinan besar terjadi pada ASN golongan menengah ke atas yang secara ekonomi sudah stabil dan menjadikan liburan sebagai sebuah kebutuhan. Sebaliknya, ASN dengan golongan ekonomi bawah sangat tipis kemungkinannya menggunakan WFH untuk long weekend karena alasan ekonomi.

“ASN dengan kelas ekonomi menengah berpotensi menggunakan WFH untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga.” jelasnya.

Subarsono menyebut setidaknya ada empat indikator yang dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan WFH setelah satu hingga dua bulan pelaksanaan. Pertama, secara kuantitas, apakah target atau output yang ditetapkan bisa tercapai. Kedua, apakah pencapaian target tersebut sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau justru terlambat. Ketiga, bagaimana kualitas kerja, apakah masih memerlukan minor revisi atau mayor revisi. Terakhir, tingkat partisipasi dalam kegiatan digital.

“Ada indikator yang menentukan suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Indikator-indikator evaluasi kebijakan WFH yang bisa dilakukan pemerintah antara lain capaian target secara kuantitas, ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, serta tingkat partisipasi dan kecepatan respons dalam kegiatan daring,” jelasnya. (  Sumber   : UGM )

( AWW )
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top