Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Indramayu) - Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah.

Komitmen tersebut tercermin dalam realisasi program pembangunan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan tanpa membedakan wilayah Barat, Tengah, maupun Timur Kabupaten Indramayu.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, berbagai proyek rekonstruksi jalan terus dilaksanakan guna mendukung konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu proyek strategis yang saat ini hampir rampung adalah Rekonstruksi Jalan Pringgacala- Kalianyar di Kecamatan Krangkeng. Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp4,79 miliar tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah timur Indramayu.

Meski secara kontrak ditargetkan selesai pada 1 September 2026, progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Utamasejak dimulai pada 5 Mei 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pengerjaan di lapangan berjalan optimal sehingga berpotensi selesai lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan.

Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan yang menjadi sektor unggulan di kawasan tersebut.

Penggiat sosial masyarakat Kecamatan Krangkeng, Kamim (47), menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu atas terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, rekonstruksi Jalan Pringgacala-Kalianyar memiliki dampak strategis karena menjadi akses utama bagi para petani dan petambak dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Bupati Indramayu yang terus memperhatikan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah timur. Jalan ini merupakan jalur vital bagi masyarakat petani dan petambak. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, aktivitas ekonomi warga tentu akan semakin lancar dan biaya distribusi hasil produksi bisa lebih efisien,” ujar Kamim, Sabtu (20/06/2026).

Ia menambahkan, wilayah Krangkeng dikenal sebagai salah satu kawasan dengan potensi besar di sektor pertanian dan pergaraman. Karena itu, dukungan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

"  Semoga dengan infrastruktur yang memadai ini khususnya wilayah timur ini bisa memberikan dapat yang signifikan untuk  ekonomi Kabupaten Indramayu," harapnya.


Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, Maulana Malik, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Menurutnya, peningkatan kualitas jalan tidak hanya bertujuan memperbaiki akses transportasi, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam memperkuat konektivitas kawasan produktif sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.


“Pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Rekonstruksi Jalan Pringgacala- Kalianyar menjadi salah satu bentuk komitmen kami dalam meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perikanan,” ungkap Maulana Malik.

Dengan terus berjalannya berbagai proyek pembangunan di sejumlah wilayah, Pemerintah Kabupaten Indramayu optimistis pemerataan infrastruktur dapat terwujud secara berkelanjutan.  Kehadiran jalan yang lebih baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indramayu.  (Tri Hadi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, tidak hanya dalam hal keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan kereta api. KAI juga menghadirkan layanan Lost and Found untuk membantu penumpang yang kehilangan atau tertinggal barang di dalam kereta maupun di lingkungan stasiun.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan layanan Lost and Found dijalankan oleh petugas yang memiliki tanggung jawab dan integritas tinggi sehingga mampu memberikan rasa tenang bagi pelanggan yang mengalami kehilangan barang.

"Layanan Lost and Found menjadi salah satu bentuk komitmen KAI dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Penumpang yang kehilangan atau tertinggal barang masih memiliki peluang besar untuk mendapatkan kembali barangnya berkat kesigapan dan integritas petugas di lapangan," ujar Muhibbuddin, Jumat (20/6/2026).


Ia menjelaskan, penumpang yang merasa kehilangan barang dapat segera melapor kepada kondektur yang bertugas di dalam kereta, petugas Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) di stasiun, maupun melalui Contact Center KAI 121.

Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan pencarian terhadap barang yang dilaporkan hilang. Jika barang berhasil ditemukan saat itu juga, maka akan langsung diserahkan kepada pemiliknya. Namun apabila belum ditemukan, KAI akan terus melakukan penelusuran dan memberikan informasi perkembangan penanganan kepada pelapor.

Selain menangani laporan kehilangan, KAI juga memiliki prosedur khusus untuk barang temuan. Setiap barang yang ditemukan di dalam kereta atau area stasiun akan diumumkan melalui pengeras suara. Jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik, barang tersebut akan diamankan di pos pengamanan stasiun.
Selanjutnya, barang temuan akan diberi label, diverifikasi, dan dimasukkan ke dalam Database Lost and Found milik KAI yang terintegrasi secara online di berbagai stasiun.

"Dengan sistem database yang terhubung secara online, pencarian barang hilang menjadi lebih mudah karena petugas dapat mencocokkan laporan kehilangan dengan data barang temuan berdasarkan ciri maupun spesifikasinya. Pelanggan juga dapat melaporkan kehilangan barang di seluruh stasiun yang melayani layanan tersebut," jelas Muhibbuddin.


Sepanjang Januari hingga 20 Juni 2026, KAI Daop 3 Cirebon mencatat sebanyak 438 kasus penemuan barang tertinggal baik di stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api. Barang-barang yang ditemukan beragam, mulai dari laptop, tablet, Nintendo Switch, koper, dompet, dokumen penting, uang tunai, telepon genggam, smartwatch hingga perhiasan emas.

Total nilai estimasi barang yang berhasil diamankan mencapai Rp477.514.000.

Menariknya, seluruh barang yang ditemukan tersebut telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya.

Muhibbuddin menegaskan keberhasilan pengembalian barang tidak lepas dari kejujuran dan respons cepat para petugas KAI yang bertugas di lapangan.


"Tidak hanya respons cepat, integritas yang tinggi juga wajib dimiliki oleh para petugas KAI. Berkat kesigapan dan kejujuran petugas, barang yang tertinggal dapat ditemukan dan kembali ke tangan pemiliknya dalam kondisi utuh," katanya.


Meski demikian, KAI tetap mengimbau para pelanggan untuk lebih berhati-hati dalam membawa barang bawaan selama perjalanan. Penumpang diminta tidak membawa barang secara berlebihan serta selalu memeriksa kembali barang yang disimpan di area tempat duduk maupun rak bagasi sebelum turun dari kereta.

"Pastikan kembali seluruh barang bawaan yang ada di area tempat duduk dan bagasi agar tidak tertinggal saat perjalanan berakhir," pungkas Muhibbuddin. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Indramayu) -  Politeknik Negeri Indramayu (Polindra) resmi memperoleh Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi kampus vokasi di Kabupaten Indramayu dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan daya saing di dunia kerja. Penyerahan lisensi dilakukan bersamaan dengan Seminar Peran Sertifikasi Kompetensi BNSP yang menghadirkan Ketua BNSP, Syamsul Hari, sebagai narasumber utama. berlangsung di Gedung Student Center (GSC) Lantai 7 Polindra, Jumat 19 Juni 2026.

Acara tersebut dihadiri Direktur Polindra Rofan Aziz, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua LSP Polindra Muhamad Ali Fikri, para ketua jurusan, kepala program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta karyawan Polindra. Dalam sambutannya, Direktur Polindra Rofan Aziz menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua BNSP yang telah hadir secara langsung untuk menyerahkan lisensi sekaligus memberikan pemaparan mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi bagi dunia pendidikan vokasi.
Menurutnya, sebagai perguruan tinggi vokasi, Polindra memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang terukur dan diakui dunia industri.


“Pemberian lisensi LSP dan seminar ini sangat penting bagi Polindra. Sertifikasi kompetensi menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas lulusan sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain maupun kebutuhan industri yang terus berkembang,” ujarnya. Rofan juga menyoroti perkembangan kawasan industri di wilayah Losarang yang diproyeksikan membutuhkan ribuan tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, keberadaan LSP di Polindra dapat menjadi bagian dari solusi dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan industri.


“Kawasan industri di Losarang nantinya membutuhkan sekitar 3.000 tenaga kerja. Polindra ingin berkontribusi dengan menghadirkan proses sertifikasi kompetensi yang dapat membantu masyarakat, khususnya warga Indramayu, agar memiliki pengakuan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja,” katanya.

Sementara itu, Ketua BNSP Syamsul Hari menjelaskan bahwa pemberian lisensi kepada Polindra merupakan bagian dari tugas BNSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia.

Menurutnya, keberadaan LSP di lingkungan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas lulusan melalui proses uji kompetensi yang objektif dan sesuai standar nasional.

“BNSP memberikan lisensi kepada Polindra karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kami berharap LSP Polindra dapat melaksanakan uji kompetensi secara profesional, tepat, dan sesuai standar yang berlaku,” ungkapnya. Syamsul menegaskan bahwa dengan lisensi tersebut, Polindra kini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Sertifikat yang diterbitkan melalui mekanisme BNSP memiliki pengakuan secara nasional dan dapat mendukung pengakuan kompetensi di tingkat internasional. Ia menambahkan, sertifikasi kompetensi tidak hanya memberikan manfaat bagi institusi pendidikan, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif. “Sertifikasi kompetensi memberikan bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan sesuai standar profesi tertentu. Ini menjadi keunggulan tersendiri bagi tenaga kerja karena kompetensinya diakui secara resmi,” jelasnya.


Di kesempatan yang sama, Ketua LSP Polindra Muhamad Ali Fikri menyampaikan bahwa lisensi yang diperoleh menjadi awal dari penguatan budaya kompetensi di lingkungan kampus. Menurutnya, sinergi antara mahasiswa, dosen, dan dunia industri perlu terus ditingkatkan agar standar kompetensi yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja nasional maupun internasional.


“Dengan lisensi dari BNSP, Polindra dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa dan masyarakat. Kami berharap seluruh sivitas akademika dapat bersinergi dalam membangun standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri global,” ujarnya.

Dengan diperolehnya lisensi LSP dari BNSP, Polindra semakin memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi vokasi yang berorientasi pada kompetensi. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga memiliki pengakuan kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. (iwan)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyambut baik kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Cirebon dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kamis (18/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pengembangan infrastruktur transportasi, konektivitas, serta peningkatan peran Pelabuhan Cirebon sebagai salah satu simpul logistik strategis di wilayah utara Pulau Jawa.

Rombongan Komisi V DPR RI diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang mewakili Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Menurutnya, kunjungan ini membawa harapan baru bagi percepatan pembangunan di Kota Cirebon, khususnya pada sektor transportasi darat dan kepelabuhanan.

"Kunjungan kerja spesifik ini menjadi angin segar bagi Kota Cirebon. Kami berharap perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan Pelabuhan Cirebon maupun penanganan lintasan sebidang dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan kota," ujarnya.


Sekda menjelaskan, terdapat dua agenda utama dalam kunjungan tersebut, yakni peninjauan ke Pelabuhan Cirebon serta pembahasan mengenai penanganan lintasan sebidang bersama PT KAI. Menurutnya, persoalan lintasan sebidang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Kota Cirebon karena berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas.

Saat ini lintasan sebidang yang masih beroperasi di Kota Cirebon kerap menyebabkan kepadatan kendaraan. Oleh karena itu, Pemkot Cirebon berharap adanya solusi jangka panjang melalui dukungan pemerintah pusat.

Selain itu, Pemkot Cirebon juga menaruh perhatian terhadap keberlanjutan pengembangan Pelabuhan Cirebon di tengah hadirnya Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan baru yang terus berkembang.


Sekda menegaskan bahwa Pemkot Cirebon mendukung penuh pengembangan Pelabuhan Patimban sebagaimana arah kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian, keberadaan Pelabuhan Cirebon yang memiliki nilai sejarah panjang dan telah menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi.

"Kami mendukung kemajuan Pelabuhan Patimban. Namun kami juga berharap Pelabuhan Cirebon tetap dipertahankan bahkan terus dikembangkan. Pelabuhan ini memiliki nilai historis yang sangat besar dan menjadi kebanggaan masyarakat Cirebon. Harapan kami, pelabuhan ini mampu memberikan kontribusi ekonomi yang semakin besar bagi daerah maupun nasional," tuturnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemkot  Cirebon berharap terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengembangan infrastruktur strategis sekaligus memperkuat posisi Kota Cirebon sebagai kota jasa, perdagangan, dan logistik yang berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi eksisting Pelabuhan Cirebon beserta berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendukung sistem logistik nasional.

Menurut Robert Rouw, Pelabuhan Cirebon memiliki posisi strategis sebagai salah satu pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa yang berfungsi sebagai simpul logistik nasional sekaligus gerbang distribusi berbagai komoditas penting, seperti batu bara, semen, gipsum, crude palm oil (CPO), jagung, hingga biosolar.

"Pelabuhan Cirebon memiliki kontribusi penting dalam mendukung aktivitas industri, perdagangan, energi, serta menjaga kelancaran rantai pasok nasional. Kehadirannya juga membantu mengurangi beban arus logistik yang selama ini terpusat di pelabuhan-pelabuhan besar lainnya di Pulau Jawa," ujarnya.


Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya keterbatasan kapasitas dan kedalaman alur pelayaran yang memengaruhi pelayanan kapal berukuran besar, kebutuhan peningkatan fasilitas bongkar muat, penguatan konektivitas dengan jalan nasional, jalan tol, maupun kawasan industri.

Selain itu, persaingan dengan pelabuhan yang memiliki fasilitas lebih modern juga menuntut adanya transformasi layanan melalui percepatan digitalisasi, peningkatan standar keselamatan dan keamanan, serta penguatan pengelolaan lingkungan menuju pelabuhan yang berkelanjutan.

"Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi V DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Kami berharap pengembangan Pelabuhan Cirebon dapat semakin memperkuat perannya sebagai pusat logistik regional, mendukung konektivitas nasional, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan Rebana dan wilayah pantai utara Jawa," pungkasnya. (wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Cirebon) - Keselamatan di perlintasan sebidang kembali menjadi sorotan Komisi V DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon, Kamis (18/6/2026), rombongan Komisi V meninjau langsung perlintasan sebidang JPL 202 di Jalan Kartini, Kota Cirebon.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Pasalnya, angka kecelakaan atau temperan di perlintasan sebidang masih cukup tinggi, baik pada perlintasan yang telah dilengkapi fasilitas pengamanan maupun yang belum memiliki perlengkapan keselamatan memadai.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, mengatakan perlintasan sebidang merupakan salah satu titik rawan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.


"Perlintasan sebidang menjadi perhatian serius bagi kami untuk mencegah terulangnya kecelakaan akibat kelalaian di perlintasan sebidang," kata Hamka saat peninjauan.


Menurutnya, setiap perlintasan memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Untuk lokasi tertentu, pemasangan palang pintu otomatis dinilai menjadi solusi efektif.

Namun, pada titik dengan tingkat kepadatan dan risiko tinggi, pembangunan infrastruktur tidak sebidang seperti flyover atau underpass perlu dipertimbangkan.

"Boleh dibangun underpass, boleh juga flyover, tergantung situasi dan kondisi masing-masing perlintasan. Namun yang paling banyak kami lihat saat ini adalah kebutuhan pemasangan palang pintu otomatis," ujarnya.

Hamka menjelaskan, Komisi V DPR RI telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian terkait pembangunan flyover dan underpass di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan.

"Kami sudah minta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan mengkaji wilayah mana yang perlu dibangun flyover dan underpass. Butuh waktu hingga tahun 2028 untuk pemetaannya," jelasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Hamka menilai keberadaan petugas penjaga perlintasan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan.

Menurutnya, pengawasan di lapangan harus terus diperkuat untuk meminimalkan potensi pelanggaran oleh pengguna jalan.

Sementara itu, Kepala Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto, mengatakan seluruh perlintasan sebidang di wilayah Kota Cirebon saat ini telah dilengkapi sistem palang pintu otomatis dan dijaga petugas selama operasional berlangsung.


"Kami pastikan perlintasan sebidang sudah kami amankan berlapis dengan dobel palang pintu dan dijaga, meski kami memantau masih ada pengguna jalan yang melanggar," kata Sigit.


Terkait rencana pembangunan flyover maupun underpass, Sigit mengungkapkan salah satu lokasi yang masuk dalam pembahasan bersama Komisi V DPR RI adalah ruas Jalan Slamet Riyadi, kawasan Krucuk, Kota Cirebon.

Meski demikian, realisasi pembangunan infrastruktur tersebut masih memerlukan kajian lanjutan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah serta pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

PT KAI Daop 3 Cirebon pun terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan disiplin saat melintasi perlintasan sebidang. Ketaatan terhadap rambu lalu lintas dan aturan keselamatan dinilai menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan, menurut KAI, merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Momentum Hari Jadi Cirebon ke-599 dimanfaatkan Kecamatan Pekalipan untuk menampilkan seni, budaya, dan memperkuat ekonomi lokal melalui Festival Kepatihan 2 Tahun 2026. Acara diawali dengan ziarah ke makam Syekh Maulana Maghribi, disusul Tabligh Akbar di Kelurahan Pekalipan, Jumat (19/6/2026).

Camat Pekalipan, Yoga Pramono, menyatakan ziarah ini bukan sekadar tradisi, melainkan upaya menggali sejarah lokal. Ia juga menyoroti keterbatasan informasi mendalam mengenai perjalanan hidup sang ulama.

"Kami menyadari adanya keterbatasan informasi yang sangat dinamis tentang kisah seorang tokoh yang sebetulnya sangat penting ini. Karena itu, ke depan diperlukan sebuah narasi-narasi kuat yang bisa menjelaskan siapa sebetulnya Syekh Maulana Maghribi, serta bagaimana peran besar beliau pada masa itu," ujar Yoga.

Lebih lanjut, Yoga mengajak masyarakat memetik hikmah moral dari kehidupan para pendahulu. Menurutnya, penghormatan yang terus mengalir dari generasi ke generasi adalah bukti nyata dari kemuliaan rekam jejak semasa hidup.


"Dari kegiatan ini, kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa ketika manusia hidupnya dianggap mulia oleh sesama, insyaallah bahkan sampai sudah wafat pun ratusan tahun berlalu, masih terus didoakan. Ini karena beliau semasa hidupnya menanamkan pesan moral, ilmu, dan nilai keagamaan yang kuat," tambahnya.

Selain kental dengan nuansa spiritual, Festival Kepatihan 2 juga menyuguhkan ragam kuliner tradisional, salah satunya Nasi Bogana hasil olahan ibu-ibu setempat. Kehadiran kuliner khas ini mempertegas bahwa Pekalipan memiliki modal kebudayaan dan kesenian tradisional yang sangat otentik.

Melihat tingginya animo warga dalam memajukan seni budaya, Yoga menekankan perlunya perubahan pola pikir kolektif, baik dari sisi birokrasi maupun masyarakat, dalam mengelola wilayah pariwisata.

"Ketika kita bertekad mewujudkan suatu wilayah sebagai kawasan wisata, berarti semuanya harus tertata. Bagaimana pengunjung yang datang itu merasa nyaman. Mulai dari penataan lingkungan, kondisi sarana prasarana yang baik, hingga sentuhan seni arsitektur khas kecirebonan. Sebagai birokrat, misi utama kami tetap satu, yaitu menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan yang terarah," tegas Yoga.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terbangun antara pihak Kecamatan Pekalipan, Kelurahan Pekalipan, dan Kesultanan Kanoman. 

Menurutnya, Festival Kepatihan ini merupakan instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Rangkaian kegiatan yang disusun sangat komprehensif dan menjawab kebutuhan masyarakat. 

"Hari ini kita mengawali festival dengan memperkuat fondasi keagamaan dan pelestarian sejarah. Ditambah lagi, adanya ruang untuk Pameran UMKM adalah langkah taktis yang memberikan akses pasar langsung bagi para pelaku usaha kecil di Kelurahan Pekalipan guna meningkatkan pendapatan mereka," ujar Wakil Wali Kota.


Wakil Wali Kota menekankan bahwa Kirab Budaya, yang turut menghadirkan Kereta Paksi Naga Liman dari Keraton Kanoman, merupakan salah satu aset pariwisata bernilai tinggi yang mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Festival Kepatihan pada tahun 2026 mendatang direncanakan tetap berlanjut dengan menyuguhkan berbagai pertunjukan seni budaya serta pameran produk lokal. Acara ini juga diharapkan dapat mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban fasilitas umum selama festival berlangsung.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan acara ini melalui dukungan kebijakan, penyediaan infrastruktur, dan pengelolaan tata ruang yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot akan terus berusaha mendukung kegiatan ekonomi dan budaya melalui langkah-langkah strategis tersebut.

"Kemandirian dan inisiatif warga Pekalipan hari ini adalah contoh nyata collaborative governance yang sukses antara masyarakat, aparat kewilayahan, dan institusi keraton," pungkasnya. (wandi)
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top