Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cirebon terus berperan aktif memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan dunia usaha, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan investasi.

Pada kesempatan tersebut, Dra Hj Eti Herawati MAP resmi dikukuhkan sebagai Ketua Kadin Kota Cirebon masa bakti 2025–2030.

Harry menilai, Kadin memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian Kota Cirebon. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha perlu terus ditingkatkan agar mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.



“Selamat kepada Ibu Eti Herawati beserta seluruh jajaran pengurus Kadin Kota Cirebon yang telah dikukuhkan. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik dan mampu membawa Kadin Kota Cirebon semakin maju serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Harry.

Ia optimistis di bawah kepemimpinan Eti Herawati, Kadin Kota Cirebon dapat lebih aktif mendorong perkembangan sektor usaha dan memperkuat pelaku UMKM agar mampu berkembang di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Selain itu, Harry berharap Kadin mampu membuka lebih banyak peluang investasi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Cirebon. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan kolaborasi dari dunia usaha.


Kepengurusan Kadin periode 2025–2030 ini diharapkan mampu menghadirkan langkah konkret mendukung pengembangan usaha lokal, meningkatkan daya saing UMKM, dan memperkuat investasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.

“Kami berharap Kadin dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan menghadirkan program-program yang mendukung pelaku usaha lokal serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” katanya

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Cabang Cirebon, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi di daerah.


Dalam pertemuan itu, TPID membahas sejumlah langkah strategis pengendalian inflasi melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, hingga komunikasi efektif kepada masyarakat.

Sementara itu, TP2DD berfokus pada percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna memperkuat pendapatan daerah, meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik, serta mendukung pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, menegaskan pentingnya langkah antisipatif menjelang hari raya keagamaan. Menurutnya, harga kebutuhan pangan cenderung mengalami kenaikan sehingga diperlukan strategi yang tepat agar masyarakat tidak terbebani.


“Mendekati hari raya harga pangan biasanya naik, harus kita pikirkan agar masyarakat tidak terbebani. Sebuah strategi harus dipikirkan agar tidak berdampak begitu meluas sehingga masyarakat tidak terdampak kenaikan harga. Hal ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga inflasi di daerah,” ujar Andrie.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan.

“Pengendalian inflasi ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan,” katanya. 

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) -
Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Cirebon dan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Pertemuan ini membahas polemik terkait alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan dalam APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

RDP tersebut menjadi wadah klarifikasi secara terbuka antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif mengenai kabar pergeseran anggaran infrastruktur jalan yang sebelumnya ramai diperbincangkan di tengah publik.

Dalam diskusi ini, DPRD Kabupaten Cirebon memaparkan bahwa memang terjadi pergeseran anggaran antar beberapa dinas dengan total sekitar Rp84,7 miliar, yang kemudian dibulatkan menjadi Rp85 miliar. Pergeseran ini diarahkan untuk memperkuat pembangunan serta perbaikan infrastruktur jalan di wilayah kabupaten tersebut.

DPRD juga meluruskan kabar simpang siur mengenai angka Rp55 miliar yang beredar di masyarakat. Mereka menegaskan bahwa jumlah tersebut tidak relevan dengan hasil pembahasan, karena keseluruhan pergeseran anggaran sesungguhnya berkisar Rp85 miliar.

Selain itu, DPRD menjelaskan bahwa sebagian dari anggaran tersebut, yakni sekitar Rp25 miliar, dialokasikan untuk menekan angka defisit daerah. Sebelumnya, defisit mencapai Rp175 miliar dan berhasil diturunkan menjadi sekitar Rp150 miliar.

DPRD kembali menekankan bahwa peran legislatif adalah menampung aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, penyusunan program serta penentuan lokasi pekerjaan masuk dalam lingkup tanggung jawab eksekutif, khususnya Dinas PUTR.

Di sisi lain, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa kebutuhan ideal untuk pembangunan dan betonisasi jalan di wilayahnya mencapai Rp1 triliun. Namun, kondisi keuangan daerah saat ini masih mengalami tekanan akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kendati demikian, Dinas PUTR menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Anggaran bagi sektor ini yang sebelumnya berada pada kisaran Rp125–130 miliar kini telah meningkat menjadi sekitar Rp240 miliar.

Dari total anggaran tersebut, sekitar 78 persen akan dialokasikan khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Sisanya akan diarahkan ke sektor sumber daya air (SDA) dan kebutuhan teknis lainnya.

Dalam RDP tersebut, Dinas PUTR juga memastikan bahwa pekerjaan terkait pembangunan jalan direncanakan dimulai pada Juli 2026. Saat ini, kontrak pekerjaan telah disiapkan dan tahap perencanaan sudah masuk ke sistem perencanaan daerah.

Ketua Umum Formasi Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., mengapresiasi keterbukaan DPRD dan Dinas PUTR dalam menyampaikan kondisi nyata mengenai anggaran daerah kepada masyarakat.

“RDP ini menjadi momentum penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan secara utuh dan transparan mengenai kondisi anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Cirebon. Formasi akan terus mengawal agar anggaran yang telah direncanakan benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegas Qorib, Selasa (26/5/2026).


Formasi menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur guna mencegah terjadinya penyimpangan maupun politisasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Di samping itu, Formasi juga mendesak agar seluruh tahapan mulai dari penganggaran, penentuan prioritas pembangunan, hingga pelaksanaan proyek dilakukan secara terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, khususnya di wilayah-wilayah dengan kondisi jalan yang rusak parah.

Sebagai wujud komitmen masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Formasi menegaskan akan terus mengawal realisasi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon.(Wnd)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Kabupaten Cirebon) - Menjelang Hari Raya Iduladha 2026, Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal (Juleha) Kabupaten Cirebon terus memperkuat edukasi penyembelihan hewan kurban yang halal, higienis, dan sesuai syariat Islam.

Lewat pelatihan hingga roadshow ke masjid-masjid, Juleha berupaya memastikan daging kurban yang diterima masyarakat aman dan berkualitas.

Ketua Juleha DPD Kabupaten Cirebon, Faturrohman mengatakan, sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon terus terjalin dalam meningkatkan kualitas penyembelihan hewan kurban di daerah.

Menurut dia, kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, telah berjalan sejak 2024 melalui berbagai pelatihan dan workshop manajemen kurban.


“Sinergi antara Juru Sembelih Halal (Juleha) dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon terjalin cukup baik. Sejak 2024, Juleha telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon,” kata Faturrohman, Selasa (26/5/2026).


Pada 2024, Juleha menggelar kegiatan Manajemen Qurban (MQ) di PCNU dengan dukungan Bupati Cirebon Imron.

Program tersebut kemudian berlanjut pada 2025 melalui kegiatan MQ di Pendopo Kabupaten Cirebon yang melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait.

Tak hanya fokus pada pelatihan internal, Juleha juga aktif mengadakan workshop manajemen kurban di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Kegiatan itu menyasar panitia kurban, pengurus masjid, hingga masyarakat umum.

Faturrohman menjelaskan, materi pelatihan yang diberikan cukup lengkap, mulai dari fikih kurban, kesejahteraan hewan, teknik penajaman golok, hingga teknik penyembelihan sesuai syariat Islam.

“Materi pelatihan meliputi fikih kurban, kesejahteraan hewan, teknik penajaman golok, teknik penyembelihan hewan sesuai syariat Islam, praktik penyembelihan kambing, hingga praktik merobohkan sapi dengan benar,” ujarnya.

Melalui pelatihan tersebut, Juleha ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa proses penyembelihan hewan kurban bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menyangkut aspek kehalalan, kebersihan, dan kesejahteraan hewan.

Menurut Faturrohman, hasil pelatihan yang rutin digelar mulai terlihat di lapangan. Banyak panitia kurban di berbagai wilayah kini dinilai sudah memiliki kemampuan dasar dalam proses penyembelihan, sehingga tidak seluruhnya membutuhkan pendampingan langsung dari tim Juleha saat Iduladha.


Meski demikian, tim Juleha tetap turun ke sejumlah lokasi yang belum tersentuh edukasi dan pelatihan agar proses penyembelihan tetap berjalan sesuai syariat dan standar kesejahteraan hewan.


“Untuk wilayah atau tempat yang belum terjangkau syiar dan pelatihan Juleha, tim Juleha tetap melakukan pendampingan agar proses penyembelihan berjalan sesuai syariat dan standar kesejahteraan hewan,” katanya.

Ke depan, Juleha Kabupaten Cirebon berharap kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon semakin diperkuat, terutama dalam pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal, pengawasan penyembelihan hewan kurban, edukasi masyarakat, pemberdayaan UMKM halal, hingga mendukung program Kabupaten Halal.

Faturrohman juga mengimbau masyarakat agar menjalankan proses kurban dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan perlakuan terhadap hewan. 



Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Kabupaten Cirebon) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jumat (22/5/2026), bertempat di Meeting Room Lantai 2 Gedung Djuanda UMC.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam pengembangan riset dan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan limbah dan penanganan persoalan lingkungan.

Agenda FGD meliputi pemetaan awal program penelitian terkait analisis pengelolaan limbah Makan Bergizi Gratis (MBG), diskusi bersama para peneliti untuk memperkuat arah dan strategi penelitian, serta penandatanganan kerja sama sebagai langkah sinergi dan kolaborasi berkelanjutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, berharap kerja sama tersebut dapat mendorong edukasi masyarakat mengenai pengelolaan limbah yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan.

“Saya berharap kerja sama ini bisa menjadikan bahan edukasi ke depan, bahwa penanganan limbah bisa menjadi produk recycle, reuse dan reduce yg lebih bermanfaat, khususnya limbah sisa makanan,” ujar Dede.

Menurutnya, pengelolaan limbah sisa makanan perlu menjadi perhatian bersama agar tidak hanya berakhir sebagai sampah, tetapi juga memiliki nilai guna melalui konsep pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.


Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Arif Nurudin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.


“Saya berharap kerja sama yg baik ini bisa terus ditingkatkan antara UMC melalui LPPM dengan Pemkab Cirebon, sehingga kita semua bisa berkontribusi kongkret untuk penanganan permasalahan di masyarakat, khususnya di bidang persampahan dan juga penanganan permasalahan lingkungan lainnya,” jelas Arif.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Universitas Muhammadiyah Cirebon berharap dapat melahirkan inovasi dan solusi yang bermanfaat dalam pengelolaan limbah, sekaligus mendukung program keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Cirebon.



Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Kabupaten Cirebon) - Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menggelar sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan melalui Stop Boros Pangan di Aula SMPN 1 Sumber, Selasa (26/5/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Strategi Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan melalui Stop Boros Pangan di Lingkungan Sekolah”.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, mengenai pentingnya mengurangi pemborosan pangan atau food waste sejak dini.


Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, melalui Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan, Mochamad Muslih mengatakan, pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung gerakan penyelamatan pangan.


“Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam menindaklanjuti roadmap gerakan selamatkan pangan dan Surat Edaran Bupati Cirebon nomor 500.1.1/1/DKPP tentang Gerakan Selamatkan Pangan melalui Stop Boros Pangan,” jelas Muslih.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan di Kabupaten Cirebon.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat terbangun kebijakan dan kolaborasi strategis penyelamatan pangan, serta terbentuknya inisiasi pengembangan model penyelamatan pangan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengurangan food waste di Kabupaten Cirebon,” tambahnya.


Sementara itu, Kepala SMPN 1 Sumber, Asup Suparlan, menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai stop boros pangan penting ditanamkan kepada siswa agar lebih menghargai makanan dan mengurangi kebiasaan menyisakan makanan.


“Kami berharap setelah adanya sosialisasi stop boros pangan ini, anak-anak kami tidak ada yang menyianyiakan makanan,” ujar Asup.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelamatan pangan semakin meningkat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pola konsumsi yang lebih bijak di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.


Sumber : Diskominfo Kabupaten Cirebon
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top