Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) -
Persoalan kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik mengarah kepada seorang mantan Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan  Kabupaten Indramayu berinisial YR, yang namanya tercatat dalam dokumen perkara terkait kredit bermasalah dengan nilai mencapai Rp1,7 miliar.

Nama YR disebut tercatat sebagai salah satu debitur dalam rangkaian perkara kredit yang diduga fiktif di BPR Karya Remaja. Hal tersebut merujuk pada dokumen putusan Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg dan Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, tertanggal 24 April 2026.

Berdasarkan data yang dilansir Suara Dermayu, posisi tunggakan per 12 September 2023 memperlihatkan persoalan serius dalam penyaluran kredit melalui jalur yang diduga dikoordinasikan oleh Helmi Hakim (HH).

Dalam dokumen tersebut, HH tercatat mengoordinasikan 14 perjanjian kredit dengan menggunakan identitas 13 warga. Total dana yang dicairkan mencapai Rp19,9 miliar. Ironisnya, sebesar Rp18,962 miliar tercatat sebagai tunggakan macet.

Angka tersebut setara lebih dari 95 persen dari total pencairan. Persentase ini menjadi salah satu tingkat kemacetan tertinggi di antara para koordinator yang tercatat dalam dokumen perkara.

Di antara nama debitur yang tercantum terdapat YR, dengan nilai kewajiban kredit sekitar Rp1,7 miliar. Kredit tersebut diketahui dicairkan pada 30 September 2020.

Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah muncul informasi bahwa YR, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Indramayu melalui surat keputusan dengan masa penugasan tiga bulan di masa kepimpinan Bupati Lucky Hakim, disebut baru saja menyelesaikan pembangunan rumah mewah di kawasan Jalan Tembaga, Kavling Dewan, Kelurahan Margadadi, Indramayu.

Informasi mengenai rumah tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih, nama yang bersangkutan tercatat memiliki kewajiban kredit bernilai miliaran rupiah di BPR Karya Remaja, bank milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang kini menjalani proses likuidasi.

Namun demikian, keberadaan rumah tersebut maupun sumber pembiayaannya belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Diperlukan klarifikasi mengenai status kepemilikan, waktu pembangunan, serta sumber dana yang digunakan.  Meski begitu, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana penyelesaian kewajiban kredit tersebut, terutama ketika bank yang bersangkutan tengah berupaya memulihkan aset dan menyelesaikan kewajiban kepada para pihak terkait.

Pertanyaan mendasarnya sederhana yakni  bagaimana penyelesaian kewajiban kredit bernilai miliaran rupiah yang tercatat dalam dokumen tersebut? Apakah sudah ada pembayaran, restrukturisasi, penyelesaian melalui agunan, atau masih menjadi bagian dari tunggakan yang harus dipulihkan?

Pertanyaan ini penting agar persoalan BPR Karya Remaja tidak berhenti pada penindakan terhadap pihak-pihak yang telah diproses secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek pertanggungjawaban dan pemulihan kerugian.

Di tengah sorotan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kejaksaan Negeri Indramayu terus melakukan koordinasi dalam proses likuidasi dan pemulihan aset BPR Karya Remaja.

Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Fajar Bawono, menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Ini sebagai upaya LPS untuk terus mengejar pelaku tindak pidana perbankan, utamanya untuk pemulihan aset. Apresiasi kami kepada pihak Kejari yang sudah bekerja sama dengan baik selama ini," ujar Fajar Bawono dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026) dikutip dari RMOL.id

Fajar menjelaskan, proses likuidasi masih berlangsung dengan koordinasi bersama Kejaksaan Negeri Indramayu. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal terkait perkara perbankan tersebut yang membutuhkan penyelesaian.

Pihaknya berharap pemulihan aset dapat terus dilakukan melalui proses likuidasi, termasuk penanganan sejumlah agunan kredit yang masih harus melalui tahapan lelang dan sita eksekusi oleh Kejaksaan.

"Tujuan kami proses recoverynya bisa dari proses likuidasi yang masih berjalan, masih ada beberapa agunan kredit yang masih harus dilelang sita eksekusi oleh Kejari," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Niko, menyambut baik koordinasi yang terjalin dengan LPS, khususnya terkait penyerahan hasil sita dan lelang dalam perkara korupsi BPR Karya Remaja.

Menurutnya, penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak semestinya hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan.

"Indikator di masyarakat terkait kasus korupsi adalah berapa lamanya pelaku tipikor mendapatkan hukuman, tapi hakikat yang paling penting sejatinya adalah kerugian keuangan negara bisa dipulihkan, artinya mereka harus mengembalikan kerugian yang telah diakibatkan," jelasnya.

Kasus BPR Karya Remaja menjadi pengingat bahwa persoalan kredit bermasalah tidak cukup diselesaikan hanya dengan penjatuhan hukuman kepada pihak yang terbukti bersalah.

Pemulihan aset, penelusuran kewajiban debitur, serta kejelasan penyelesaian kredit menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Apalagi, BPR Karya Remaja merupakan lembaga keuangan milik pemerintah daerah. Setiap dana yang bermasalah pada akhirnya menyangkut kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, publik patut mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai perkembangan penyelesaian kredit, termasuk status kewajiban YR yang tercatat sebesar Rp1,7 miliar.   YR juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai status kredit tersebut, penyelesaiannya, serta informasi pembangunan rumah di kawasan Margadadi.( TKH)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

Turunnya hujan di sejumlah wilayah Indonesia sempat membawa angin segar dan harapan berakhirnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman tersebut belum sepenuhnya sirna. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meski jumlah titik api mulai menurun akibat guyuran hujan, bara api yang bersembunyi di bawah permukaan tanah gambut belum padam secara total (news.detik.com, 2/11/2026).


Hal ini diperkuat oleh penjelasan Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, yang menyatakan bahwa hujan memang efektif memadamkan kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, lahan gambut memiliki karakteristik berbeda karena mengalami proses pembakaran membara (smouldering combustion) di bawah tanah yang dapat bertahan lama meski asap dan titik api di permukaan sudah tak terlihat. Sementara, dampak fenomena iklim ekstrem seperti Super El Nino juga memicu anomali cuaca dan menunda meratanya musim hujan di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan dan Papua (kakinews.id, 7/11/2026).

Berlarut-larutnya karhutla dan kerusakan ekosistem gambut bukan hanya memicu krisis kesehatan akibat kabut asap pekat, melainkan juga menyeret masyarakat ke dalam krisis multidimensi. Di berbagai daerah terdampak, seperti di Kalimantan dan Papua Barat, karhutla telah menghanguskan ribuan hektare hutan, mengeringkan sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan, hingga melumpuhkan aktivitas pendidikan anak-anak.

Ketika hutan rusak dan sumber air mengering, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum maupun memasak. Lebih jauh lagi, Peneliti Ahli Utama Bidang Klimatologi BRIN, Prof. Erma Yulihastin, mengingatkan bahwa defisit air tanah dan musim kemarau yang datang lebih awal akibat dinamika iklim akan mengancam ketahanan pangan serta memicu gagal panen (@BeritaSatuChannel, 7/11/2026).

Dalam kondisi darurat seperti ini, sangat ironis apabila penanganan bencana justru dibebankan secara mandiri kepada masyarakat, seperti sekadar memberikan bantuan mesin pompa agar warga memadamkan api sendiri. Negara tidak boleh lepas tangan dengan mengandalkan faktor alam (hujan) semata, apalagi menyerahkan beban mitigasi krisis kepada rakyat yang justru nyata menjadi korban.

Dalam pandangan Islam, bencana lingkungan yang berulang hingga mengancam nyawa dan penghidupan manusia tidak lepas dari tata kelola alam yang abai terhadap aturan Sang Pencipta. Allah SWT telah memperingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat ulah tangan manusia yang melampaui batas; "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41).

Disisi lain, Islam telah menetapkan konstruksi yang jelas dan tegas dalam pengelolaan alam serta penanganan bencana oleh negara. Negara dalam sistem Islam berkedudukan sebagai ra’in (pengurus dan pelindung rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawaban penuh atas keselamatan warganya. Rasulullah SAW bersabda; "Imam (kepala negara) adalah pengurus (rakyatnya) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan kaidah syariat dan dalil, negara haram melepaskan tanggung jawab penanganan karhutla kepada masyarakat. Negara wajib mengerahkan seluruh sumber daya, teknologi, dan kekuatan untuk memadamkan bara api hingga ke dasar gambut, melakukan restorasi tata air, serta melakukan mitigasi dini sebelum krisis pangan dan air semakin meluas tak terkendali.

Kenyataan pahitnya, karhutla sering kali dipicu oleh alih fungsi lahan gambut secara serakah demi kepentingan segelintir pemilik modal. Sedangkan dalam Islam, hutan, padang gembalaan, dan sumber air termasuk dalam kategori kepemilikan umum (al-milkiyah al-‘ammah) yang haram diprivatisasi atau dieksploitasi secara merusak. Rasulullah SAW bersabda; "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput (hutan), air, dan api (energi)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Syariat Islam juga melarang keras segala bentuk kebijakan atau aktivitas yang mendatangkan bahaya bagi orang lain maupun lingkungan, sebagaimana sabda Nabi SAW; "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah dan Malik). Sudah sepantasnya, negara wajib menindak tegas korporasi maupun pihak-pihak yang membakar dan merusak hutan, serta menjaga kelestariannya agar tetap menjadi penopang ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Namun, tanggung jawab negara tidak berhenti saat api di permukaan telah benar-benar padam. Selama dampak bencana masih dirasakan, berupa kelangkaan air bersih, ancaman gagal panen, gangguan kesehatan, hingga terhentinya pendidikan, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara secara langsung dan merata. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan kewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok agar manusia terbebas dari rasa lapar dan ketakutan; "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan." (QS. Quraisy: 4).

Sudah saatnya pengelolaan bencana dan sumber daya alam dikembalikan pada paradigma pelayanan sejati, yakni sistem Islam. Negara harus hadir secara total, mulai dari pencegahan berbasis syariat, pemadaman tuntas di lapangan, hingga jaminan pangan, air bersih, dan kesehatan agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban dari bencana yang berulang dan bumi terpelihara hingga seluruh makhluk mampu merasakan berkahnya. Allahu'alam bish-showwab.


Oleh : Nunung Nurhayati (Aktivis Muslimah) 
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz, bersama sejumlah tokoh lintas iman bersilaturahmi dan mengunjungi Gereja GBI The Rock di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Minggu (15/11/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah melalui Polri, yakni Minggu Kasih. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya mempererat persaudaraan dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Prabu Diaz mengatakan, kegiatan silaturahmi lintas iman dengan mengunjungi sejumlah tempat ibadah telah dilakukannya selama hampir lima tahun. Dalam kegiatan tersebut, dia menyambangi berbagai tempat ibadah dari agama yang berbeda.

"Apa yang kami lakukan sudah hampir lima tahun berkeliling ke tempat-tempat ibadah lintas iman. Saya sebagai orang Muslim berkunjung ke Hindu, Bugis, Katolik, dan Kristen," ujar Prabu Diaz, kepada wartawan.


Menurutnya, kunjungan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Bahkan, pihaknya kerap diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai pentingnya persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.


"Alhamdulillah, kunjungan kami hampir semuanya menerima dengan baik. Bahkan, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangan tentang pentingnya persaudaraan dan toleransi lintas iman," katanya.

Prabu Diaz menilai, toleransi merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga perdamaian. Menurutnya, perbedaan keyakinan bukan menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan dan memperkuat persaudaraan.

"Kami memandang bahwa toleransi adalah kendaraan yang sangat baik untuk menjaga perdamaian dunia ini," ungkapnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh lintas iman yang selama ini terus menggelorakan semangat kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan.

Prabu Diaz berharap, komunikasi dan silaturahmi antarumat beragama terus terjalin sehingga masyarakat dapat saling bergandengan tangan dalam menjaga keutuhan bangsa.

Menurutnya, semangat toleransi dan persatuan menjadi bagian penting dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kenapa demikian? Karena kita bisa menjaga NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Tidak ada ideologi lain, hanya Pancasila. Karena Pancasila merupakan perekat persaudaraan dan kebersamaan," pungkasnya.

Sementara itu, Pendeta Gereja GPI The Rock Gembala Siswi M.To  menyambut baik kunjungan silaturahmi yang dilakukan sebagai bagian dari program pemerintah dalam memperkuat kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kota Cirebon.

Ia mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, program pemerintah yang melibatkan berbagai kalangan umat beragama merupakan langkah positif untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat.


"Kami senang sekali ada kunjungan seperti ini. Apalagi kegiatan ini juga berdasarkan program pemerintah. Menurut saya, program ini sangat bagus dan sangat baik untuk menjaga toleransi antarumat beragama di Kota Cirebon," ujarnya.


Ia berharap kegiatan silaturahmi lintas agama seperti ini dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan baik antarumat beragama dapat semakin erat dan suasana kerukunan di Kota Cirebon tetap terjaga.

"Harapannya, silaturahmi seperti ini bisa berjalan dengan baik. Program pemerintah juga bisa berjalan dengan baik untuk semua kalangan umat beragama di Kota Cirebon," katanya.

Menurutnya, komunikasi dan silaturahmi antarumat beragama menjadi salah satu upaya penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, serta saling menghormati perbedaan. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -  Polres Cirebon Kota menggelar Patroli Cipta Kondisi melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Sabtu (15/11/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

Patroli tersebut dipimpin langsung Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan dengan melibatkan sejumlah pejabat utama (PJU) Polres Cirebon Kota.


Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Cirebon Kota menggunakan kendaraan roda dua untuk mendukung mobilitas dan menjangkau sejumlah titik patroli.


Adapun rute patroli meliputi wilayah Kapetakan, Gunung Jati, Kedawung, Mundu, Harjamukti, Kesambi, Tuparev, hingga Lemahwungkuk.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, patroli KRYD dilaksanakan secara serentak dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi titik gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.


"Patroli ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai gangguan kamtibmas, khususnya C3, geng motor, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba," kata Bimantoro.


Melalui patroli tersebut, Polres Cirebon Kota berupaya meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan situasi wilayah hukum Polres Cirebon kota aman serta kondusif. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon menghadirkan kegiatan Stasiun Bernyanyi di area plaza Stasiun Cirebon, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan bertajuk Beyond The Journey, Creating Memories tersebut menghadirkan hiburan musik, pertunjukan seni, permainan interaktif hingga area usaha.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya KAI Daop 3 Cirebon untuk mengembangkan fungsi stasiun sebagai ruang publik yang dinamis dan interaktif. Dengan demikian, stasiun tidak hanya menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang, tetapi juga ruang masyarakat untuk berinteraksi dan menikmati hiburan.

Stasiun Bernyanyi melibatkan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kota Cirebon serta SMA Negeri 6 Kota Cirebon yang tampil membawakan musik. Suasana semakin meriah dengan penampilan dance cover dari mahasiswi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Keterlibatan para pelajar dan mahasiswa tersebut menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas sekaligus menunjukkan bakat mereka di ruang publik.

Pengunjung juga dapat mengikuti gimmick quiz berupa pertanyaan dan permainan ringan dengan hadiah merchandise. Selain itu, tersedia area open tenant yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan sekaligus menawarkan produk dan layanan kepada masyarakat.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan kegiatan Stasiun Bernyanyi merupakan bagian dari upaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi pelanggan dan masyarakat.

Menurutnya, KAI ingin menjadikan stasiun sebagai ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas positif, tidak hanya sebatas kegiatan perjalanan kereta api.

"Melalui kegiatan Stasiun Bernyanyi, KAI Daop 3 Cirebon ingin menghadirkan suasana stasiun yang tidak hanya identik dengan aktivitas keberangkatan dan kedatangan kereta api, tetapi juga menjadi ruang publik yang dinamis dan interaktif," ujar Muhibbuddin.

Selain menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan KAI Daop 3 Cirebon untuk memperkenalkan tiga lini bisnis utama perusahaan, yakni angkutan penumpang, angkutan barang, dan komersialisasi nonangkutan.

Pada sektor angkutan penumpang, KAI menyediakan berbagai layanan, mulai dari Edutrain atau kereta wisata edukasi, tiket rombongan, hingga tiket perjalanan kereta api jarak jauh.

Sementara pada sektor angkutan barang, layanan yang ditawarkan meliputi pengiriman sepeda motor, angkutan retail, serta berbagai komoditas seperti semen, bahan bakar minyak (BBM), hingga angkutan hewan.


Adapun lini komersialisasi nonangkutan dikembangkan melalui pemanfaatan aset perusahaan. Di antaranya penyewaan area komersial untuk tenant, penyewaan lahan dan bangunan, serta penyediaan media promosi dan iklan seperti videotron.

KAI juga menawarkan layanan pemasangan dekorasi tematik di halaman Stasiun Cirebon sebagai sarana promosi dan penguatan branding perusahaan.

Muhibbuddin menambahkan, pengembangan berbagai lini bisnis tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan perusahaan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"KAI sebagai perusahaan BUMN, selain berupaya maksimal melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi, KAI juga terus mengembangkan berbagai lini bisnis untuk keberlangsungan perusahaan," tutupnya. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon menambah layanan pemberhentian kereta api di tujuh stasiun mulai 1 Desember 2026. Kebijakan ini diterapkan seiring dengan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026.

Tujuh stasiun yang mendapatkan tambahan pemberhentian kereta api tersebut yakni Stasiun Losari, Babakan, Ketanggungan, Ciledug, Arjawinangun, Jatibarang, dan Pegadenbaru.

Penambahan layanan ini diharapkan dapat memperluas akses transportasi kereta api sekaligus memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat di sekitar stasiun tersebut.

Di Stasiun Losari, terdapat tambahan pemberhentian empat perjalanan kereta api dari dua layanan, yakni KA Tegal Bahari dan KA Kertajaya.

KA Tegal Bahari terdiri dari KA 225 relasi Tegal-Pasar Senen dan KA 226 relasi Pasar Senen-Tegal. Sementara KA Kertajaya meliputi KA 295 relasi Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen dan KA 296 relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi.

Selanjutnya, Stasiun Babakan mendapatkan tambahan pemberhentian dua perjalanan KA Ciremai, yakni KA 205-208 relasi Semarang Tawang-Bandung dan KA 207-206 relasi Bandung-Semarang Tawang.

Di Stasiun Ketanggungan, tambahan layanan diberikan untuk dua perjalanan KA Bangunkarta, yaitu KA 175 relasi Jombang-Pasar Senen dan KA 176 relasi Pasar Senen-Jombang.

Sementara itu, Stasiun Ciledug mendapatkan tambahan pemberhentian dua perjalanan KA Bengawan, yakni KA 315 relasi Lempuyangan-Pasar Senen dan KA 316 relasi Pasar Senen-Lempuyangan.

Untuk Stasiun Arjawinangun, terdapat tambahan pemberhentian empat perjalanan dari dua kereta api, yakni KA Majapahit dan KA Bengawan.

KA Majapahit terdiri dari KA 285 relasi Malang-Pasar Senen dan KA 286 relasi Pasar Senen-Malang. Sedangkan KA Bengawan meliputi KA 315 relasi Purwosari-Pasar Senen dan KA 316 relasi Pasar Senen-Purwosari.

Kemudian, Stasiun Jatibarang mendapatkan tambahan pemberhentian dua perjalanan KA Menoreh, yakni KA 209 relasi Semarang Tawang-Pasar Senen dan KA 210 relasi Pasar Senen-Semarang Tawang.

Adapun di Stasiun Pegadenbaru, terdapat tambahan pemberhentian empat perjalanan dari dua kereta api, yaitu KA Bogowonto dan KA Jayakarta.

KA Bogowonto terdiri dari KA 191 relasi Lempuyangan-Pasar Senen dan KA 192 relasi Pasar Senen-Lempuyangan. Sementara KA Jayakarta meliputi KA 289 relasi Jombang-Pasar Senen dan KA 290 relasi Pasar Senen-Jombang.

Selain penambahan pemberhentian, KAI juga melakukan penyesuaian nama kereta api di sejumlah stasiun.

Di Stasiun Brebes dan Tanjung, KA Dharmawangsa Ekspres berubah nama menjadi KA Dharmawangsa. Sedangkan di Stasiun Haurgeulis, KA Gayabaru Malam Selatan berubah nama menjadi KA Gayabaru Selatan dan KA Dharmawangsa Ekspres menjadi KA Dharmawangsa.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan pemberlakuan Gapeka 2026 merupakan bagian dari upaya KAI memperluas akses layanan kereta api bagi masyarakat.

Menurutnya, penambahan pemberhentian di sejumlah stasiun tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi kereta api.

"Kami mengimbau pelanggan untuk memeriksa kembali jadwal, nama, dan nomor kereta api serta stasiun keberangkatan dan tujuan agar perjalanan berjalan lancar dan nyaman," kata Muhibbuddin.

Dia juga mengingatkan pelanggan agar memastikan informasi perjalanan sesuai dengan tiket yang telah dimiliki sebelum keberangkatan. (Wandi)
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top