e-satu.com

Ini Kata Kapolresta Cirebon Setelah Meraih Juara 2 PPID Satwil

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Polresta Cirebon kembali menorehkan prestasi di bidang kehumasan dengan meraih Juara 2 PPID Satwil kategori Keaktifan Website Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat Polda Jawa Barat Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan Asistensi dan Monitoring serta Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polda Jabar Tahun 2026 yang digelar di Aula Herman Polda Jabar, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Karo PPID Mabes Polri Brigjen Pol. Drs. Saptono Erlangga Waskitoroso, beserta Tim Monev. Kegiatan dibuka langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, diwakili Kasi Humas Polresta Cirebon Ipda Toga Marolop. Turut hadir para Kasi Humas Polres jajaran serta perwakilan operator dari Polres jajaran se-Polda Jawa Barat.

Capaian Juara 2 PPID Satwil kategori Keaktifan Website KIP menjadi bukti komitmen Polresta Cirebon dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan website dan kanal informasi yang aktif, informatif, serta mudah diakses masyarakat.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polresta Cirebon untuk terus meningkatkan kualitas kinerja kehumasan, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, akurat, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Karena itu, jajaran Polresta Cirebon akan terus mendorong pengelolaan informasi publik yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan media, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, modern, dan terpercaya,” ujar Kombes Pol. Imara Utama.

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh personel, khususnya jajaran Seksi Humas dan para operator yang secara konsisten mengelola serta menyajikan informasi kegiatan kepolisian kepada masyarakat.

“Kami akan terus berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi terkait pelayanan maupun kegiatan Polresta Cirebon,” tuturnya.

Polresta Cirebon juga menjadikan evaluasi dan asistensi KIP sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan, baik dalam aspek publikasi, pengelolaan media digital, maupun pelayanan informasi publik.

Melalui capaian tersebut, Polresta Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan informasi yang transparan dan responsif sebagai bagian dari upaya mewujudkan Polri yang semakin dekat, terbuka, dan dipercaya masyarakat. (Heri)

Kuningan Lifestyle

Dari Lereng Ciremai Kuningan, Kopi Lokal Bidik Pasar Ekspor

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Cirebon terus mendorong pengembangan komoditas unggulan di wilayah Ciayumajakuning.

Salah satunya kopi Buana Ciremai yang dinilai memiliki potensi besar untuk menembus pasar ekspor.

Pengembangan kopi tersebut menjadi bagian dari dua fokus utama Bank Indonesia dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas nilai rupiah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan fokus pertama BI adalah menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi.

"Pertama tentu saja terkait dengan inflasi. Jadi kita masuk ke komoditas-komoditas yang membawa inflasi, kita masuk untuk peningkatan produktivitas dan kontinuitas pasokan," kata Wihujeng, Kamis (10/9/2026).

Selain menjaga stabilitas harga, BI juga memiliki fokus menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong peningkatan ekspor melalui pengembangan komoditas yang memiliki potensi pasar global.

"Yang kedua karena kita bicara stabilitas rupiah, tentu stabilitas rupiah terhadap mata uang negara lain. Sehingga di sinilah peran kita untuk mendorong ekspor, lebih fokus kepada komoditas-komoditas yang punya potensi ekspor besar," ujarnya.

Menurut Wihujeng, kopi Buana Ciremai menjadi salah satu komoditas yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena potensi ekspornya cukup menjanjikan.

Karena itu, Bank Indonesia Cirebon terus memberikan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi yang berasal dari kawasan Buana Ciremai.

"Nah, ketika kita bicara ekspor, komoditas kopi Buana Ciremai ini potensinya sangat besar untuk ekspor. Sehingga Bank Indonesia, khususnya di Cirebon, juga mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas untuk komoditas kopi Buana Ciremai," katanya.

Pendampingan yang dilakukan BI tidak hanya menyasar hasil akhir produk.

Pengembangan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan melibatkan para petani kopi di wilayah Ciayumajakuning.

"Jadi pengembangannya kita lakukan pendampingan dari hulu ke hilir kepada petani-petani kopi yang ada di Ciayumajakuning," pungkas Wihujeng. (Wandi)

Kuningan Lifestyle

BI Cirebon Dorong Kopi Buana Ciremai Lewat Penguatan MPIG dan Digitalisasi Petani

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) - Bank Indonesia (BI) Cirebon terus mendorong pengembangan komoditas kopi yang dihasilkan para petani di wilayah Ciayumajakuning.

Salah satu potensi yang kini mendapat perhatian adalah kopi Buana Ciremai yang meliputi wilayah Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan, potensi kopi di wilayah Buana Ciremai saat ini cukup besar dan memiliki prospek yang baik untuk terus dikembangkan.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, BI Cirebon melakukan pendampingan melalui penguatan kelembagaan, salah satunya dengan pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Buana Ciremai.

"Bank Indonesia Cirebon masuk untuk peningkatan kelembagaan, mulai dari pembentukan MPIG atau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Buana Ciremai yang meliputi Kuningan dan Majalengka," kata Wihujeng, saat melihat kebon kopi buana Ciremai, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, pembentukan MPIG Buana Ciremai telah mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

Bahkan, belum lama ini telah dilakukan penandatanganan surat keputusan oleh Bupati Kuningan dan Bupati Majalengka.

"Kemarin sudah ada SK yang ditandatangani oleh Bupati Kuningan dan Bupati Majalengka terkait MPIG Buana Ciremai. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan, kolaborasi dan sinergi dua kabupaten untuk mendorong komoditas kopi," ujarnya.

Wihujeng menjelaskan, keberadaan MPIG diharapkan dapat memperluas pengembangan komoditas kopi Buana Ciremai. Dengan cakupan yang semakin luas, produktivitas kopi di wilayah tersebut juga diharapkan ikut meningkat.

"Kalau MPIG sudah berjalan, otomatis cakupan komoditas kopi ini akan semakin luas. Ketika cakupannya semakin luas, produktivitas kopi yang ada di Buana Ciremai juga akan semakin meningkat," katanya.

Namun demikian, peningkatan produksi harus dibarengi dengan upaya menjaga kualitas kopi. BI Cirebon pun melakukan pendampingan kepada para petani dan pelaku usaha kopi, baik dari sisi hulu maupun hilir.

"Ketika komoditas ini sudah semakin meningkat, kita juga perlu memastikan kualitasnya. Jangan sampai kalah dengan komoditas kopi dari daerah lain," ujar Wihujeng.

"Sehingga kami di Bank Indonesia juga melakukan pendampingan untuk peningkatan kualitas, baik dari sisi produktivitas maupun di hilirnya," sambungnya.

Menurut Wihujeng, peningkatan produktivitas kopi juga akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar. Sektor kopi dinilai mampu menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari petani hingga pelaku usaha pengolahan.

Ke depan, BI Cirebon juga berharap pengembangan kopi Buana Ciremai tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi dan kualitas. Potensi tersebut juga dapat dikembangkan menjadi bagian dari sektor pariwisata.

"Nanti kami berharap tahap berikutnya, setelah komoditas ini dari hulunya sudah beres dan produktivitasnya naik, kita bisa angkat juga dari sisi wisatanya. Sehingga masyarakat bisa menikmati kopi sekaligus menjadi wisata edukasi yang bisa dinikmati masyarakat," ungkapnya.

Selain penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas, BI Cirebon juga mendorong para petani dan pelaku usaha kopi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui digitalisasi.

"Dari sisi hulu kami lakukan pendampingan, mulai dari penguatan kelembagaan termasuk bagaimana kita mendorong mereka untuk digitalisasi," pungkasnya. (Wandi)

Polres Majalengka

Polres Majalengka Perkuat Transparansi dan Penegakan Hukum Melalui Supervisi di Unit Reskrim

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Majalengka) - Guna memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, akuntabel, dan transparan, Polres Majalengka menggelar kegiatan Supervisi dan Asistensi Penegakan Hukum di Unit Reskrim Polsek jajaran, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan pengawasan internal tersebut difokuskan pada pemeriksaan administrasi penyidikan serta asistensi penanganan perkara pidana di tiga Polsek, yakni Unit Reskrim Polsek Maja, Polsek Argapura, dan Polsek Banjaran.

Tim Supervisi dan Asistensi dipimpin langsung oleh Kasiwas Polres Majalengka Kompol Dodo Haryanto, didampingi KBO Satreskrim Ipda Asep Saepudin, S.H., M.H., Ps. Kasikum Aipda Dr. Redi Yano, S.H., M.H., C.L.A., C.Me., Bamin Sikum Brigadir M. Akbar Ali Wafa, S.H., serta Bamin Siwas Brigadir Agus Purnama.

Pemeriksaan meliputi pengecekan kelengkapan administrasi penyidikan mulai dari Buku Register B-1 sampai B-19, register pengaduan, buku ekspedisi, sertifikasi penyidik, ketersediaan KUHP dan KUHAP terbaru, pemutakhiran data pada aplikasi E-MP, hingga asistensi penanganan perkara yang masih menjadi tunggakan.

Sebagai bentuk kepastian hukum dan langkah percepatan, Polres Majalengka juga menggelar forum Gelar Perkara lintas Polsek. Hasilnya, satu perkara di Polsek Argapura, empat perkara di Polsek Jatitujuh, empat perkara di Polsek Dawuan, dan satu perkara di Polsek Kasokandel resmi dihentikan penyelidikannya karena tidak memenuhi unsur pidana. Selain itu, Polsek Jatitujuh berhasil menetapkan satu tersangka dalam perkara lainnya, sementara Unit Tipidter Satreskrim melanjutkan pendalaman status pada satu perkara aktif.

Kapolres Majalengka AKBP M. Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., melalui Kasiwas Polres Majalengka Kompol Dodo Haryanto, menegaskan bahwa supervisi berkala ini merupakan komitmen pengawasan melekat agar jajaran Reskrim bekerja sesuai standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan.

"Kegiatan supervisi, asistensi, dan gelar perkara ini bertujuan untuk memberikan solusi atas hambatan penyidikan di lapangan, mempercepat penyelesaian perkara tunggakan, serta memastikan ketertiban administrasi. Kami tekankan kepada seluruh penyidik agar mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan pemanfaatan Restorative Justice secara objektif demi menghadirkan keadilan bagi masyarakat," tegas Kompol Dodo Haryanto.

Sumber : Humas Polres Majalengka

Polres Majalengka

Dari Jalan hingga Warung, Polisi Malausma Sapa Warga Lewat Patroli Dialogis

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Majalengka) - Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, personel Polsek Malausma Polres Majalengka Polda Jabar melaksanakan patroli dialogis dengan menyambangi warga di wilayah Desa Malausma, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Aipda Endan Hamdan dengan menyusuri sejumlah titik yang menjadi tempat warga beraktivitas. Dalam patroli tersebut, personel tidak hanya memantau situasi lingkungan, tetapi juga menyempatkan diri berinteraksi dan berdialog secara langsung dengan masyarakat.

Mulai dari bapak-bapak yang ditemui di jalan hingga ibu-ibu yang tengah duduk menjaga warung, semuanya menjadi bagian dari kegiatan patroli dialogis. Melalui komunikasi yang santai dan humanis, personel menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Malausma Ipda Riyana, S.Sos., mengatakan bahwa patroli dialogis merupakan salah satu upaya kepolisian untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mengetahui secara langsung situasi dan kondisi lingkungan.

“Patroli bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anggota untuk menyapa dan mendengarkan masyarakat. Kami mengajak warga untuk tetap peduli terhadap lingkungan serta segera menyampaikan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan komunikasi yang terjalin secara baik antara polisi dan warga, berbagai potensi gangguan keamanan diharapkan dapat dicegah sejak dini.

Polsek Malausma akan terus mengintensifkan kegiatan patroli dan sambang warga sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis dan sinergi bersama warga, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Malausma senantiasa aman, nyaman, dan kondusif.

Sumber : Humas Polres Majalengka

Indramayu

Terkuak, Bansos Di Desa Tawangsari Tak Gratis, Warga Keluhkan Biaya Tebusan!

E satu.com di September 10, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Kabar kurang mengenakkan kembali berembus dari kalangan warga kurang mampu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bantuan pangan berupa beras dari pemerintah yang seharusnya diterima secara gratis oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), justru diwarnai dugaan pungutan liar (pungli) berupa uang tebusan.

Praktik tersebut terkuak saat proses penyaluran bantuan beras ketahanan pangan di Balai Desa Tawangsari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Jumat (4/9/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Desa Tawangsari menerima alokasi bantuan beras sebanyak 750 sak, dengan isi masing-masing sak seberat 10 kilogram (total 7.500 kg). Ironisnya, saat penyaluran berlangsung, oknum Rukun Tetangga (RT) setempat diduga memungut biaya sebesar Rp10.000 untuk setiap sak yang diambil warga.

Terparahnya menurut pengakuan warga bahwa merasa dipermalukan didepan publik. Pasalnya undangan penerima bansos telah diterima. Lantaran tak membawahi uang Rp10 ribu harus pulang tanpa membawah bantuan dari pemerintah.

" Undangannya dapat , tapi pas di sana harus bayar, karena tak bawah uang jadi engga dapat, sampai malu-maluin " ungkap salah satu warga setempat.

Jika dikalkulasikan, dari total 750 sak yang disalurkan dengan pungutan Rp10.000 per sak, potensi uang yang terkumpul dari warga mencapai Rp7.500.000.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai peruntukan aliran dana tersebut, apakah masuk ke kas desa, dimanfaatkan untuk biaya operasional tertentu, atau justru masuk ke kantong pribadi oknum terkait.

Padahal sesuai aturan, program bantuan sosial pangan wajib disalurkan secara utuh dan bebas dari biaya apa pun.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan pungli ini, Kepala Desa (Kuwu) Tawangsari, Eva Rosyani, membantah keterlibatan dirinya. Ia mengklaim tidak mengetahui adanya pungutan tersebut karena penyaluran di lapangan ditangani oleh petugas khusus.

"Yang kerja bukan Kuwu, kan ada petugas lapangannya sendiri bersama Dinas Sosial masing-masing," ujar Eva saat memberikan klarifikasi.

Eva juga mengeluhkan posisinya sebagai Kepala Desa yang kerap dijadikan sasaran kekecewaan dan amarah warga.

"Haduh Bapak, oli diumbangie bae ng masyarakat kuhh (Haduh Bapak, saya hanya dapat dimarah-marahi saja oleh masyarakat)," ungkapnya dengan bahasa daerah setempat.

Hingga berita ini diturunkan, tim media masih berupaya mengonfirmasi pihak Dinas Sosial Kabupaten Indramayu serta aparat penegak hukum setempat guna menindaklanjuti dugaan pungutan tidak resmi tersebut.

(TKH)