Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kuningan) -
Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan akan menggelar Operasi Zebra Lodaya 2026 mulai 16 hingga 29 November 2026. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menciptakan kondisi jalan raya yang tertib, aman, lancar, dan berkeselamatan.
Melalui operasi tersebut, Satlantas Polres Kuningan mengajak seluruh masyarakat untuk lebih disiplin dalam berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas.

Wakapolres Kuningan Kompol Eryda Kusumah mengatakan, Operasi Zebra Lodaya 2026 bukan sekadar kegiatan penegakan hukum, tetapi juga menjadi upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

“Operasi Zebra Lodaya 2026 ini merupakan salah satu upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Kami mengajak seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan, mengutamakan keselamatan, serta menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas,” ujar Kompol Eryda Kusumah kepada awak media usia memimpin Apel Operasi Lodaya di Halaman Mapolres, Senin (19/11/2026). 

Berdasarkan informasi Satlantas Polres Kuningan, terdapat lima prioritas pelanggaran yang menjadi perhatian dalam Operasi Zebra Lodaya 2026, yakni:
1. Kendaraan tidak dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
2. Pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm berstandar SNI.
3. Kendaraan menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong.
4. Pengendara melawan arus lalu lintas.
5. Pengendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan.


Kompol Eryda juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh setiap aturan lalu lintas karena pelanggaran sekecil apa pun dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan.

“Kami berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya ini dengan meningkatkan kepatuhan dalam berkendara. Keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan pengguna jalan lainnya,” tambahnya.

Dengan mengusung Tema Polisi Bersama Masyarakat, Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan Polres Kuningan berharap pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026 mampu mewujudkan situasi Kamseltibcarlantas yang semakin kondusif di wilayah Kabupaten Kuningan.

Masyarakat pun diimbau untuk selalu tertib berlalu lintas, karena keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama.

Tertib Berlalu Lintas, Selamat Sampai Tujuan. (Heri)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Dampak musim kemarau yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon mengalami kekurangan air bersih mendapat perhatian dari Dharma Group melalui beberapa anak perusahaan  menyalurkan bantuan air bersih gratis kepada masyarakat di sejumlah desa yang terdampak kekeringan.

Salah satu lokasi pendistribusian bantuan berlangsung sore ini di kawasan nelayan Condong, Blok Penderesan, Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama warga di wilayah pesisir Pantura yang kesulitan mendapatkan pasokan air selama musim kemarau.


Advisor CEO PT Dharma Group wilayah Cirebon, Prabu Diaz, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih.

"Kami melihat banyak masyarakat yang kekurangan air bersih saat musim kemarau. Oleh sebab itu, atas perintah pimpinan kami, Direktur PT Dharma Polimetal Tbk, Irianto Santoso, meminta agar segera memberikan bantuan air bersih gratis kepada masyarakat," kata Prabu Diaz, kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Dalam pelaksanaannya, Tim Bakti Untuk Negeri Dharma Group, seperti PT Dharma Electrindo Mfg, PT. Dharma Polimetal Tbk, PT. Dharma Kyungsin Indonesia Dan PT. Trimitra CH, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon untuk mendistribusikan bantuan air bersih secara langsung kepada warga.


"Kami berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Cirebon untuk bersama-sama melakukan pendistribusian air bersih gratis kepada masyarakat," ujarnya.

Prabu Diaz menyebutkan, kegiatan sosial tersebut bukan kali pertama dilakukan. Program bantuan air bersih itu telah berjalan selama tiga tahun berturut-turut setiap musim kemarau.

"Ini sudah berjalan tiga tahun. Setiap musim kemarau, kami memberikan bantuan air bersih gratis kepada masyarakat, terutama di daerah Pantura dan kawasan nelayan yang mengalami kekurangan air bersih," tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, Dharma Group berharap bantuan air bersih dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) - Tim Dosen Politeknik Negeri Indramayu (Polindra) Berhasil Membikin Penerapan Teknologi Pengering Gabah Berbasis Heater Tubular Pada industri Penggilingan Padi.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan Pengering Gabah Berbasis Heater Tubular Pada industri Penggilingan Padi dilaksanakan Oleh Tim Pengusul Setnli Octavian Eridheni, S.T.,M.T., Dedi Suwandi, S.ST.,M.T.,IPM., Mohammad Azwar Amat, S.T.,M.T. dan Ahmad Farhan, M.T.

Ketua Tim Pengusul Pengabdian Kepada Masyrakat Setnli Octavian Eridheni S.T.,M.T., ditemui awak media Senin 16 November 2026, Menjelaskan Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh proses pengeringan gabah yang masih mengandalkan penjemuran langsung menggunakan sinar matahari.

Kondisi tersebut menyebabkan proses pengeringan sangat bergantung pada cuaca, sehingga diperlukan alternatif teknologi yang dapat mendukung kegiatan pengolahan gabah pada industri penggilingan padi.

Teknologi pengering gabah yang diterapkan menggunakan sistem pemanas heater tubular yang dipadukan dengan blower untuk mendukung proses pengeringan melalui sirkulasi udara panas. Mesin ini dirancang dengan kapasitas ruang pengering hingga 20 ton.

Melalui kegiatan ini, mitra diharapkan memperoleh alternatif teknologi pengeringan gabah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan operasionalnya.

Selain penerapan teknologi, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra dalam pengoperasian serta pemeliharaan mesin pengering gabah.

Penerapan teknologi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung pengembangan proses pengeringan gabah yang lebih terarah dan mengurangi ketergantungan terhadap penjemuran langsung.

Keberlanjutan pemanfaatan mesin juga diharapkan dapat mendukung aktivitas industri penggilingan padi di Desa Wirakanan, kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Politeknik Negeri Indramayu terus berupaya mendorong penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan mitra serta memberikan kontribusi nyata bagi sektor industri dan masyarakat.

Kami berharap dengan Mesin Heatler Tubular ini dapat bermanfaat untuk masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas Berasnya lebih bagus dan para petani dan serta Penggilingan padi lebih terarah dalam memproduksi beras yang berkualitas Untuk lamgkah selanjutnya Mesin Akan dihibahkan Pada Mitra di Wilayah Kecamatan Kandanghaur kabupaten Indramayu.Ungkapnya (iwan)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Polres Cirebon Kota mengerahkan 72 personel dalam Operasi Zebra Lodaya 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Operasi tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menjaga keamanan dan kelancaran arus kendaraan di wilayah Kota Cirebon.

Dalam pelaksanaannya, Polres Cirebon Kota melibatkan unsur TNI dan Pemerintah Kota Cirebon. Petugas mengedepankan langkah preemtif dan preventif, sedangkan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Ari Nugroho, mengatakan Operasi Zebra Lodaya 2026 tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran. Menurutnya, edukasi dan pencegahan justru menjadi bagian terbesar dalam pelaksanaan operasi tersebut.


"Komposisi kegiatan dalam Operasi Zebra Lodaya 2026 terdiri atas 70 persen upaya preemtif dan preventif, sedangkan penindakan represif sekitar 30 persen," ujar Ari Nugroho didampingi Kasat Lantas AKP Hadi Suryanto, Senin (16/11/2026).


Dia menjelaskan, untuk mekanisme penindakan, kepolisian memprioritaskan penggunaan sistem tilang elektronik atau ETLE. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pengendara sekaligus mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas.

Adapun sasaran Operasi Zebra Lodaya 2026 meliputi orang, kendaraan, lokasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas lalu lintas.


Kelompok masyarakat yang menjadi perhatian petugas di antaranya pemilik perusahaan otobus (PO) bus, pengelola angkutan jalan, pengendara kendaraan pribadi, pengguna sepeda motor, serta masyarakat terorganisasi di wilayah Kota Cirebon.


Sementara itu, dari sisi kendaraan, pemeriksaan menyasar sejumlah jenis transportasi, mulai dari kendaraan angkutan umum, angkutan barang, hingga sepeda motor.

Ari berharap pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026 dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kenyamanan dan kelancaran aktivitas berlalu lintas.

"Mudah-mudahan operasi ini bisa memberikan rasa nyaman, kemudian kelancaran masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah Cirebon Kota," pungkas Ari Nugroho. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) -
Persoalan kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik mengarah kepada seorang mantan Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan  Kabupaten Indramayu berinisial YR, yang namanya tercatat dalam dokumen perkara terkait kredit bermasalah dengan nilai mencapai Rp1,7 miliar.

Nama YR disebut tercatat sebagai salah satu debitur dalam rangkaian perkara kredit yang diduga fiktif di BPR Karya Remaja. Hal tersebut merujuk pada dokumen putusan Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg dan Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, tertanggal 24 April 2026.

Berdasarkan data yang dilansir Suara Dermayu, posisi tunggakan per 12 September 2023 memperlihatkan persoalan serius dalam penyaluran kredit melalui jalur yang diduga dikoordinasikan oleh Helmi Hakim (HH).

Dalam dokumen tersebut, HH tercatat mengoordinasikan 14 perjanjian kredit dengan menggunakan identitas 13 warga. Total dana yang dicairkan mencapai Rp19,9 miliar. Ironisnya, sebesar Rp18,962 miliar tercatat sebagai tunggakan macet.

Angka tersebut setara lebih dari 95 persen dari total pencairan. Persentase ini menjadi salah satu tingkat kemacetan tertinggi di antara para koordinator yang tercatat dalam dokumen perkara.

Di antara nama debitur yang tercantum terdapat YR, dengan nilai kewajiban kredit sekitar Rp1,7 miliar. Kredit tersebut diketahui dicairkan pada 30 September 2020.

Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah muncul informasi bahwa YR, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Pemkab Indramayu melalui surat keputusan dengan masa penugasan tiga bulan di masa kepimpinan Bupati Lucky Hakim, disebut baru saja menyelesaikan pembangunan rumah mewah di kawasan Jalan Tembaga, Kavling Dewan, Kelurahan Margadadi, Indramayu.

Informasi mengenai rumah tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih, nama yang bersangkutan tercatat memiliki kewajiban kredit bernilai miliaran rupiah di BPR Karya Remaja, bank milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang kini menjalani proses likuidasi.

Namun demikian, keberadaan rumah tersebut maupun sumber pembiayaannya belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Diperlukan klarifikasi mengenai status kepemilikan, waktu pembangunan, serta sumber dana yang digunakan.  Meski begitu, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana penyelesaian kewajiban kredit tersebut, terutama ketika bank yang bersangkutan tengah berupaya memulihkan aset dan menyelesaikan kewajiban kepada para pihak terkait.

Pertanyaan mendasarnya sederhana yakni  bagaimana penyelesaian kewajiban kredit bernilai miliaran rupiah yang tercatat dalam dokumen tersebut? Apakah sudah ada pembayaran, restrukturisasi, penyelesaian melalui agunan, atau masih menjadi bagian dari tunggakan yang harus dipulihkan?

Pertanyaan ini penting agar persoalan BPR Karya Remaja tidak berhenti pada penindakan terhadap pihak-pihak yang telah diproses secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek pertanggungjawaban dan pemulihan kerugian.

Di tengah sorotan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kejaksaan Negeri Indramayu terus melakukan koordinasi dalam proses likuidasi dan pemulihan aset BPR Karya Remaja.

Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Fajar Bawono, menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Ini sebagai upaya LPS untuk terus mengejar pelaku tindak pidana perbankan, utamanya untuk pemulihan aset. Apresiasi kami kepada pihak Kejari yang sudah bekerja sama dengan baik selama ini," ujar Fajar Bawono dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026) dikutip dari RMOL.id

Fajar menjelaskan, proses likuidasi masih berlangsung dengan koordinasi bersama Kejaksaan Negeri Indramayu. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal terkait perkara perbankan tersebut yang membutuhkan penyelesaian.

Pihaknya berharap pemulihan aset dapat terus dilakukan melalui proses likuidasi, termasuk penanganan sejumlah agunan kredit yang masih harus melalui tahapan lelang dan sita eksekusi oleh Kejaksaan.

"Tujuan kami proses recoverynya bisa dari proses likuidasi yang masih berjalan, masih ada beberapa agunan kredit yang masih harus dilelang sita eksekusi oleh Kejari," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Niko, menyambut baik koordinasi yang terjalin dengan LPS, khususnya terkait penyerahan hasil sita dan lelang dalam perkara korupsi BPR Karya Remaja.

Menurutnya, penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak semestinya hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan.

"Indikator di masyarakat terkait kasus korupsi adalah berapa lamanya pelaku tipikor mendapatkan hukuman, tapi hakikat yang paling penting sejatinya adalah kerugian keuangan negara bisa dipulihkan, artinya mereka harus mengembalikan kerugian yang telah diakibatkan," jelasnya.

Kasus BPR Karya Remaja menjadi pengingat bahwa persoalan kredit bermasalah tidak cukup diselesaikan hanya dengan penjatuhan hukuman kepada pihak yang terbukti bersalah.

Pemulihan aset, penelusuran kewajiban debitur, serta kejelasan penyelesaian kredit menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Apalagi, BPR Karya Remaja merupakan lembaga keuangan milik pemerintah daerah. Setiap dana yang bermasalah pada akhirnya menyangkut kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, publik patut mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai perkembangan penyelesaian kredit, termasuk status kewajiban YR yang tercatat sebesar Rp1,7 miliar.   YR juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai status kredit tersebut, penyelesaiannya, serta informasi pembangunan rumah di kawasan Margadadi.( TKH)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

Turunnya hujan di sejumlah wilayah Indonesia sempat membawa angin segar dan harapan berakhirnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman tersebut belum sepenuhnya sirna. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meski jumlah titik api mulai menurun akibat guyuran hujan, bara api yang bersembunyi di bawah permukaan tanah gambut belum padam secara total (news.detik.com, 2/11/2026).


Hal ini diperkuat oleh penjelasan Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, yang menyatakan bahwa hujan memang efektif memadamkan kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, lahan gambut memiliki karakteristik berbeda karena mengalami proses pembakaran membara (smouldering combustion) di bawah tanah yang dapat bertahan lama meski asap dan titik api di permukaan sudah tak terlihat. Sementara, dampak fenomena iklim ekstrem seperti Super El Nino juga memicu anomali cuaca dan menunda meratanya musim hujan di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan dan Papua (kakinews.id, 7/11/2026).

Berlarut-larutnya karhutla dan kerusakan ekosistem gambut bukan hanya memicu krisis kesehatan akibat kabut asap pekat, melainkan juga menyeret masyarakat ke dalam krisis multidimensi. Di berbagai daerah terdampak, seperti di Kalimantan dan Papua Barat, karhutla telah menghanguskan ribuan hektare hutan, mengeringkan sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan, hingga melumpuhkan aktivitas pendidikan anak-anak.

Ketika hutan rusak dan sumber air mengering, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum maupun memasak. Lebih jauh lagi, Peneliti Ahli Utama Bidang Klimatologi BRIN, Prof. Erma Yulihastin, mengingatkan bahwa defisit air tanah dan musim kemarau yang datang lebih awal akibat dinamika iklim akan mengancam ketahanan pangan serta memicu gagal panen (@BeritaSatuChannel, 7/11/2026).

Dalam kondisi darurat seperti ini, sangat ironis apabila penanganan bencana justru dibebankan secara mandiri kepada masyarakat, seperti sekadar memberikan bantuan mesin pompa agar warga memadamkan api sendiri. Negara tidak boleh lepas tangan dengan mengandalkan faktor alam (hujan) semata, apalagi menyerahkan beban mitigasi krisis kepada rakyat yang justru nyata menjadi korban.

Dalam pandangan Islam, bencana lingkungan yang berulang hingga mengancam nyawa dan penghidupan manusia tidak lepas dari tata kelola alam yang abai terhadap aturan Sang Pencipta. Allah SWT telah memperingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat ulah tangan manusia yang melampaui batas; "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41).

Disisi lain, Islam telah menetapkan konstruksi yang jelas dan tegas dalam pengelolaan alam serta penanganan bencana oleh negara. Negara dalam sistem Islam berkedudukan sebagai ra’in (pengurus dan pelindung rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawaban penuh atas keselamatan warganya. Rasulullah SAW bersabda; "Imam (kepala negara) adalah pengurus (rakyatnya) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan kaidah syariat dan dalil, negara haram melepaskan tanggung jawab penanganan karhutla kepada masyarakat. Negara wajib mengerahkan seluruh sumber daya, teknologi, dan kekuatan untuk memadamkan bara api hingga ke dasar gambut, melakukan restorasi tata air, serta melakukan mitigasi dini sebelum krisis pangan dan air semakin meluas tak terkendali.

Kenyataan pahitnya, karhutla sering kali dipicu oleh alih fungsi lahan gambut secara serakah demi kepentingan segelintir pemilik modal. Sedangkan dalam Islam, hutan, padang gembalaan, dan sumber air termasuk dalam kategori kepemilikan umum (al-milkiyah al-‘ammah) yang haram diprivatisasi atau dieksploitasi secara merusak. Rasulullah SAW bersabda; "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput (hutan), air, dan api (energi)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Syariat Islam juga melarang keras segala bentuk kebijakan atau aktivitas yang mendatangkan bahaya bagi orang lain maupun lingkungan, sebagaimana sabda Nabi SAW; "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah dan Malik). Sudah sepantasnya, negara wajib menindak tegas korporasi maupun pihak-pihak yang membakar dan merusak hutan, serta menjaga kelestariannya agar tetap menjadi penopang ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Namun, tanggung jawab negara tidak berhenti saat api di permukaan telah benar-benar padam. Selama dampak bencana masih dirasakan, berupa kelangkaan air bersih, ancaman gagal panen, gangguan kesehatan, hingga terhentinya pendidikan, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara secara langsung dan merata. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan kewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok agar manusia terbebas dari rasa lapar dan ketakutan; "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan." (QS. Quraisy: 4).

Sudah saatnya pengelolaan bencana dan sumber daya alam dikembalikan pada paradigma pelayanan sejati, yakni sistem Islam. Negara harus hadir secara total, mulai dari pencegahan berbasis syariat, pemadaman tuntas di lapangan, hingga jaminan pangan, air bersih, dan kesehatan agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban dari bencana yang berulang dan bumi terpelihara hingga seluruh makhluk mampu merasakan berkahnya. Allahu'alam bish-showwab.


Oleh : Nunung Nurhayati (Aktivis Muslimah) 
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top