Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif
E satu.com (Cirebon) - Ratusan siswa dari empat sekolah di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (20/10/2026).
Sejumlah siswa dilaporkan harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami keluhan mual, muntah, sakit perut, hingga diare.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian masyarakat, termasuk tokoh masyarakat Kota Cirebon sekaligus Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz.
Ia meminta agar persoalan tersebut ditangani secara terbuka dan menyeluruh.
Menurut Prabu Diaz, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG perlu dilakukan, terutama terkait standar operasional dan kelayakan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan.
"Harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya melihat banyak SPPG yang menurut saya belum sesuai dengan pola dan mekanisme yang sudah diterapkan pemerintah," kata Prabu Diaz, kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).
Ia menyoroti keberadaan sejumlah SPPG di Kota Cirebon yang disebutnya memanfaatkan bangunan rumah atau rumah toko (ruko) sebagai tempat pengolahan makanan.
Menurut dia, penggunaan bangunan tersebut perlu diikuti pemenuhan standar fasilitas dan sanitasi, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Prabu Diaz mengaku masih menemukan sejumlah tempat pengolahan makanan yang menurut pengamatannya belum dilengkapi fasilitas IPAL sesuai standar yang diperlukan.
Selain itu, ia menyoroti proses pengolahan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku, pencucian, proses memasak, sterilisasi, pengemasan, hingga pendistribusian makanan kepada para siswa.
Menurutnya, pengelolaan limbah sisa makanan dan sampah dari aktivitas dapur juga perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan sanitasi.
"Mulai dari bahan baku datang, dicuci, dimasak, dikemas, sampai pengiriman harus diperhatikan.
Termasuk pembuangan sampah dan limbahnya. Kalau pengelolaannya tidak profesional, ini bisa menimbulkan persoalan lingkungan dan risiko kontaminasi," ujarnya.
Ia juga menyampaikan adanya keluhan masyarakat di sekitar lokasi SPPG terkait saluran air yang disebut tersumbat sejak operasional dapur MBG berlangsung.
Menurut Prabu Diaz, warga menduga penyumbatan tersebut berkaitan dengan lemak atau sisa aktivitas pengolahan makanan. Namun, dugaan tersebut masih perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya.
Selain persoalan saluran air, ia menyebut warga sekitar turut mengeluhkan aliran air bersih dari PDAM yang dirasakan semakin kecil sejak keberadaan SPPG di lingkungan mereka.
Prabu Diaz menilai penggunaan air dalam jumlah besar untuk operasional dapur perlu diperhitungkan agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
Ia pun meminta agar pengelolaan SPPG di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon dievaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, standar sanitasi, serta sistem pengelolaan limbah.
"Perlu ditata secara regulasi yang benar dan sistematis. Konsep SPPG itu sudah memiliki aturan dan mekanisme, termasuk mengenai pengelolaan IPAL dan pembuangan sisa sampah," katanya.
Lebih lanjut, Prabu Diaz mengaku baru melihat puluhan SPPG di wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon yang menurut penilaiannya telah memenuhi mekanisme serta regulasi yang ditetapkan pemerintah. (wandi)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.webp)
