Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Medan) - W
ali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo, serta kepala perangkat daerah terkait, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dilaksanakan di Kota Medan dari tanggal 28 Juni hingga 4 Juli 2026.

Mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", Rakernas XVIII APEKSI menjadi wadah penting bagi kepala daerah untuk memperkuat kolaborasi antar kota, meningkatkan sinergi pembangunan, serta bertukar ide dan inovasi dalam menghadapi tantangan pemerintah daerah.

Selama kegiatan, para wali kota juga mengikuti Upacara Hari Jadi Kota Medan sebelum agenda utama Rakernas berlangsung. Berbagai forum strategis diadakan, termasuk Mayor's Talk yang membahas isu-isu kota.

Rakernas juga dimeriahkan dengan Indonesia City Expo (ICE), diikuti sekitar 60 pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini menampilkan potensi unggulan daerah, mulai dari produk UMKM, ekonomi kreatif, hingga inovasi layanan publik.


Selain persidangan, sejumlah kegiatan pendukung turut menyemarakkan Rakernas, seperti Ladies Program, kunjungan ke kawasan budaya Kota Medan, Mal Pelayanan Publik, Galeri Dekranasda, serta forum-forum tematik yang mempertemukan perangkat daerah dari berbagai kota untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.

Ada pula kegiatan penanaman pohon dan peresmian Tugu Kota Tangguh di Taman Cadika sebagai simbol komitmen bersama dalam membangun kota yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Peserta juga mengikuti sidang pleno Rakernas sebelum acara ditutup oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Di malam penutupan, Karnaval Budaya melibatkan sekitar 70 kota dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan bahwa setiap kepala daerah menghadapi tantangan berbeda dalam memimpin wilayahnya. Menurutnya, dinamika pemerintahan saat ini semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang adaptif dan mampu menghasilkan berbagai inovasi.


"Setiap kepala daerah menghadapi ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan pandemi, bencana, penyesuaian fiskal, hingga dinamika media sosial. Saat ini, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan geopolitik global, pengawalan kebijakan strategis nasional, pemenuhan janji kampanye, serta perkembangan algoritma media sosial yang turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah," ujar Bima.

Ia menegaskan bahwa berbagai solusi atas persoalan tersebut sesungguhnya telah banyak lahir dari daerah melalui praktik-praktik terbaik yang dilakukan masing-masing pemerintah kota.

"Solusi atas berbagai tantangan itu sesungguhnya ada di daerah. Praktik-praktik terbaik ada di lingkungan kawan-kawan kita sendiri. Karena itu, forum seperti APEKSI menjadi ruang yang sangat penting untuk saling belajar dan saling menginspirasi," katanya.

Bima juga mendorong pemerintah kota untuk terus menghadirkan terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memanfaatkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memperkuat city branding sebagai identitas daerah yang mampu menarik investasi dan meningkatkan daya saing.

"Saya mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan kota-kota anggota APEKSI. Banyak daerah yang berhasil meningkatkan PAD melalui berbagai terobosan. Semangat inovasi seperti inilah yang perlu terus dikembangkan agar daerah semakin mandiri dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Rakernas XVIII APEKSI bukan sekadar agenda tahunan ataupun kegiatan seremonial, melainkan forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

"Rakernas APEKSI bukan sekadar kegiatan seremonial. Forum ini menjadi wadah bagi seluruh pemerintah kota untuk menyatukan langkah, bertukar solusi, dan memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi daerah," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah kota saat ini menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan kerja sama dan saling mendukung, mulai dari keterbatasan fiskal, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, hingga upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

"Karena itu, semangat kolaborasi yang dibangun melalui APEKSI harus terus diperkuat agar setiap kota dapat berkembang bersama dan saling menguatkan," ungkapnya.


Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Cirebon dalam Rakernas APEKSI merupakan bagian dari komitmen untuk terus memperluas jejaring kerja sama sekaligus menyerap berbagai inovasi yang dapat diterapkan di Kota Cirebon.

"Rakernas APEKSI menjadi momentum yang sangat penting untuk saling belajar, bertukar pengalaman, serta memperkuat kolaborasi antarpemerintah kota. Setiap daerah memiliki keunggulan dan inovasi yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Semangat inilah yang perlu terus kita jaga untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik," ujar Wali Kota.

Wali Kota meyakini bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya sendiri, tetapi juga oleh kemauan untuk berbagi praktik baik dan saling menguatkan. 

"Dengan kolaborasi yang erat, seluruh kota di Indonesia dapat tumbuh bersama, menjadi lebih tangguh, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya. (wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) -
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertemu dengan pihak Meta untuk memperkuat sistem moderasi menyusul lonjakan spam promosi judi online yang membanjiri kolom komentar media sosial. Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan jajaran Meta Indonesia menghasilkan kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat penanganan modus baru tersebut.

“Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat,” kata Meutya Hafid usai bertemu Meta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Adapun dalam dua pekan terakhir, Komdigi mencatat terjadi lonjakan sekitar 128 persen spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari–Juni 2026. Hasil analisis menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi, seperti akun pemerintah, media, tokoh publik, dan influencer.

Berdasarkan pemantauan Komdigi, penyebaran terbanyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook.

Terkait hal ini, Meutya menjelaskan bahwa penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan berbeda dengan penindakan terhadap situs maupun akun pelaku. Komdigi sendiri memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah preventif, termasuk pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar hukum.

Namun, ketika promosi judi online disisipkan pada kolom komentar akun resmi pemerintah, media, atau tokoh publik, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun-akun resmi tersebut.

“Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada di platform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi,” tegasnya.

Selain memperkuat langkah preventif, Komdigi pun terus berkoordinasi dengan Polri, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum, memutus aliran dana, serta membongkar jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Sementara Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judi online,” ujarnya.

Tim Bersama antara Komdigi dan Meta akan berfokus pada penguatan sistem moderasi, percepatan deteksi akun bot, peningkatan efektivitas penanganan komentar spam, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital.

Sumber : Diskominfo  Kabupaten Cirebon 

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com 
(Kabupaten Cirebon) - Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai mengalihkan strategi penanganan sampah dari pola angkut-buang menuju pengelolaan mandiri berbasis desa.

Langkah ini diambil menyusul tingginya volume timbunan sampah harian yang mencapai 1.261 ton, sementara kemampuan penanganan saat ini masih jauh dari target.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (1/7/2026), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dede Sudiono, membeberkan realitas lapangan. Ia menyebutkan bahwa saat ini, baru sekitar 389 ton sampah yang tertangani.

“Otomatis dari 1.261, ada 872 ton sampah yang masih berkeliaran di antara kita semua. Makanya jangan heran, kalau masih banyak sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan,” ujar Dede di hadapan para camat.


Dede menegaskan, paradigma pengelolaan sampah ke depan harus berubah total. TPA yang ada saat ini ditargetkan bertransformasi menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), di mana sampah dipilah dan diolah, sehingga hanya residu akhir yang dibuang.


Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon, Dangi, menekankan bahwa ketergantungan pada penambahan armada truk sampah bukan solusi utama.

Ia menilai, orientasi “angkut-buang” hanya akan menjadikan pemerintah sebagai pebisnis transportasi sampah, bukan pengolah sampah.

“Kalau orientasinya hanya angkut-buang, kita hanya jadi pebisnis angkutan sampah. Yang dibutuhkan adalah bagaimana sampah tuntas di desa,” tegas Dangi.

Dangi menyoroti perlunya penguatan pergerakan sosial melalui program “Kampung Bersih”. Ia berkaca pada banyaknya unit pengolahan sampah yang dibangun di masa lalu, namun mangkrak karena minimnya keterlibatan masyarakat dan aparat desa setempat.

Untuk menjamin keberlanjutan program ini, Pemkab Cirebon menetapkan syarat ketat bagi pemerintah desa.

Kesiapan lahan untuk hanggar pengolahan, regulasi tingkat desa, hingga partisipasi retribusi masyarakat menjadi pilar utama yang harus dipetakan oleh setiap camat.

“Kami minta teman-teman LH menetapkan SOP-nya. Pemerintah desa harus siap dengan lahan dan sharing anggaran, baik in-cash maupun in-kind, serta ada regulasi yang mendampingi,” tambah Dangi.


Kesiapan memilah sampah di tingkat rumah tangga juga menjadi poin krusial. Pasalnya, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif jika sampah tidak dipilah sejak dari sumbernya. Hal ini diharapkan mampu menekan biaya operasional yang sangat tinggi.


Dalam kesempatan tersebut, beberapa model sukses seperti pengelolaan sampah mandiri di Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, dijadikan rujukan utama. Sehingga, model ini bisa direplikasi dengan menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing.

Dengan menjadikan desa sebagai garda terdepan, beban TPA dapat dikurangi secara signifikan dan permasalahan sampah liar dapat ditekan.

Pemkab Cirebon kini mematangkan rancangan teknis yang lebih solid. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci utama keberhasilan transisi besar pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon ini.

Sumber : Diskominfo  Kabupaten Cirebon 
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) -
Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman atau yang akrab disapa Jigus menginstruksikan seluruh camat di Kabupaten Cirebon segera memetakan persoalan sampah, penerangan jalan umum (PJU), rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga jaringan gas rumah tangga sebagai dasar percepatan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Arahan tersebut disampaikan Jigus saat rapat koordinasi bersama para camat di Ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (1/7/2026).

Menurut Jigus, penanganan sampah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, sehingga setiap camat harus memiliki data riil kondisi di wilayahnya, mulai dari titik sampah liar, fasilitas pengelolaan sampah, hingga desa yang telah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Kami minta Bapak dan Ibu Camat melakukan pemetaan. Jangan sampai nanti terjadi lagi sampah liar. Sampaikan posisi titik sampah liar di wilayah masing-masing kepada Dinas Lingkungan Hidup agar penanganannya tepat sasaran,” katanya.


Ia mengatakan, berdasarkan data sementara terdapat sekitar 40 hingga 50 titik sampah liar di Kabupaten Cirebon.


Jumlah tersebut diperkirakan masih bertambah setelah seluruh kecamatan melakukan pendataan secara menyeluruh.

Sementara itu, produksi sampah di Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai sekitar 1.200 ton per hari.

Selain memetakan titik sampah liar, Jigus meminta camat mendata keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta desa yang telah menandatangani nota kesepahaman pengelolaan sampah dengan DLH.

Ia juga mendorong camat memanfaatkan potensi perusahaan di wilayah masing-masing melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung penyediaan sarana pengelolaan sampah, terutama di kawasan yang masih memiliki titik pembuangan liar.

“Kalau camat mengetahui potensi perusahaan di wilayahnya, ajak berkolaborasi. Presentasikan kebutuhannya, sehingga CSR bisa membantu penyelesaian persoalan sampah,” ujarnya.

Selain persoalan sampah, Jigus meminta camat melakukan pemetaan kondisi PJU sesuai kewenangan jalan kabupaten, provinsi, pusat, maupun desa.

Pendataan juga dilakukan terhadap rutilahu yang saat ini tercatat sekitar 12 ribu unit serta pengembangan jaringan gas rumah tangga sebagai dasar penyusunan program pembangunan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengatakan salah satu fokus pemerintah daerah saat ini ialah mengoptimalkan Program Kampung Bersih dengan mengaktifkan kembali TPS3R yang belum beroperasi serta memperkuat pengelolaan sampah di tingkat desa.

“Kami ingin mendorong Program Kampung Bersih yang sudah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Cirebon agar dapat berjalan lebih optimal. Karena itu perlu kehadiran dan dukungan semua pihak, termasuk camat dan pemerintah desa,” kata Hendra.

Ia menyebut sejumlah TPS3R yang telah dibangun masih belum beroperasi, termasuk satu dari tiga TPS3R di Kecamatan Susukanlebak.


Selain itu, beberapa wilayah seperti Ciwaringin, Gempol, Kapetakan, Suranenggala, dan Susukan masih memiliki volume sampah liar yang tinggi, sehingga memerlukan penanganan lebih intensif.


Hendra juga meminta camat memanfaatkan potensi perusahaan di wilayahnya melalui penyusunan proposal program CSR untuk mendukung pengadaan sarana pengolahan sampah.

“Jangan selalu menunggu anggaran pemerintah. Manfaatkan potensi wilayah yang ada untuk mendukung program penanganan sampah, sehingga ada ikhtiar dan inovasi dalam menyelesaikan persoalan di lapangan,” tukasnya.



Sumber : Diskominfo  Kabupaten Cirebon 
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) -
 Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menggelar pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terpusat di RS Pasar Minggu Palimanan, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas keluarga melalui pelayanan keluarga berencana sekaligus menguatkan pesan Harganas tentang pentingnya ketahanan keluarga.

Pada peringatan tahun ini, peran laki-laki atau ayah dalam perencanaan keluarga menjadi salah satu fokus utama.


Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menegaskan bahwa terwujudnya keluarga berkualitas membutuhkan keterlibatan aktif seorang ayah dalam mengambil keputusan terkait program keluarga berencana.


“Hari ini, selain melayani 187 akseptor MOW (Metode Operasi Wanita), kami juga memberikan apresiasi tinggi kepada 10 akseptor MOP (Metode Operasi Pria). Ini membuktikan bahwa para ayah di daerah kita sudah mulai sadar dan hadir langsung mengambil peran dalam program KB,” ujar Fitri.

Pelayanan MKJP tersebut didukung oleh tim dokter ahli dari RS Salamun Bandung berkolaborasi dengan Rumah Sakit Pasar Minggu, Dinas Kesehatan dan Universitas Gunung Jati (UGJ), untuk memastikan seluruh prosedur medis berjalan secara aman, optimal, dan sesuai standar pelayanan kesehatan.


Di akhir keterangannya, ia juga mengajak masyarakat memberikan dukungan agar seluruh rangkaian pelayanan berjalan lancar serta seluruh peserta mendapatkan pelayanan terbaik.


“Kami memohon doanya dari bapak dan ibu sekalian agar agenda besar hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan oleh Allah SWT. Semoga semua akseptor, baik ibu maupun ayah yang dilayani hari ini, pulang dalam kondisi sehat, selamat, dan dihindarkan dari segala kesulitan apapun,” pungkasnya.

Melalui pelayanan MKJP dalam momentum Harganas 2026, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga semakin meningkat, termasuk tumbuhnya partisipasi kaum ayah dalam program keluarga berencana sebagai wujud tanggung jawab bersama membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas.



Sumber : Diskominfo  Kabupaten Cirebon 
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) -  
Sinergi antara Polresta Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi sorotan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80.

Kolaborasi yang terjalin dinilai berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, sehingga mendukung pembangunan serta pemulihan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman saat menghadiri upacara dan syukuran HUT Bhayangkara ke-80 bertema ’80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat’ di Mapolresta Cirebon, Rabu (1/7/2026).

Agus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Polri, khususnya personel yang bertugas di Kabupaten Cirebon.


Menurutnya, tema HUT Bhayangkara tahun ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus menghadirkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman bagi masyarakat.


“Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen nyata dari Polri untuk terus memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada seluruh lapisan masyarakat,” kata Wabup Cirebon yang akrab disapa Jigus itu.

Ia menilai, selama delapan dekade pengabdiannya, Polri telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jigus juga mengapresiasi sinergi yang telah dibangun Polresta Cirebon bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.


“Berkat kerja keras dan kolaborasi kita, situasi kamtibmas di daerah kita senantiasa kondusif, aman, dan terkendali,” ujar Jigus.


“Hal ini menjadi modal utama kita dalam menjalankan roda pembangunan dan memulihkan perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan dinamika sosial.

Karena itu, pemerintah daerah siap mendukung berbagai langkah strategis Polri untuk mewujudkan institusi yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.

Jigus juga berpesan agar seluruh anggota Polri terus menjaga integritas, mengedepankan pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan, serta selalu hadir di tengah masyarakat.

“Semoga Polri semakin dicintai masyarakat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran menjalankan tugas mulia ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara HUT Bhayangkara ke-80.

Dalam amanat tersebut, presiden menegaskan seluruh pengabdian Polri harus berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Presiden juga mengingatkan Polri agar mampu menjawab tantangan global, mulai dari dampak geopolitik internasional, ancaman perang siber, hingga kejahatan transnasional.

Karena itu, Polri diminta mengedepankan langkah yang prediktif, adaptif, dan berbasis teknologi dalam menghadapi perkembangan bentuk kejahatan.


Selain itu, presiden mengapresiasi kontribusi Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, pemberantasan narkoba dan judi online, penyediaan perumahan, hingga pengamanan proyek strategis nasional.


Melalui Undang-Undang Polri yang baru, Presiden juga memberikan lima arahan utama kepada jajaran Polri, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme berbasis teknologi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di era digital, membangun organisasi yang lebih fleksibel dan berbasis data, serta memperkuat legitimasi institusi melalui integritas dan komunikasi publik.

Menutup amanatnya, presiden mengajak seluruh personel Polri menjadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Jadikan setiap tugas sebagai ibadah, jadikan setiap pelayanan sebagai kehormatan dan jadikan kepercayaan rakyat sebagai alasan utama kita memakai seragam ini. Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman, Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju,” kata Imara saat membacakan amanat presiden.



Sumber : Diskominfo  Kabupaten Cirebon 
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top