e-satu.com

Unik! Semua Petugas Upacara Kartini di SMPN 2 Pangenan Perempuan

E satu.com di April 21, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Dalam rangka memperingati Hari Kartini, SMP Negeri 2 Pangenan menggelar upacara bendera yang berlangsung khidmat di halaman sekolah, Selasa (21/4/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ronanti, S.Pd., yang juga bertindak sebagai pemimpin pasukan pengibar bendera.

Yang menarik, seluruh petugas upacara pada peringatan kali ini berasal dari guru perempuan. Mereka tampil anggun mengenakan kebaya ala Kartini masa kini sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan emansipasi perempuan yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini.

Adapun susunan petugas upacara terdiri dari Pembina Upacara Khulasoh (Wali Kelas IX), Pemimpin Upacara Juju Endah (Bendahara Sekolah), serta tim pengibar bendera yang melibatkan Ronanti (Wakasek Kesiswaan), Siti Maskanah (Pembina Pramuka), dan Gina Novanis (Wali Kelas VII).

Sementara itu, petugas lainnya yakni MC Hj. Shofiyah, dirigen Septi Handayani, pembaca UUD 1945 Ayu Pakungwati, pembaca teks Pancasila Anita Widiyaningrum, serta pembaca doa Ikah Fatikhah.

Kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat nasionalisme. Seluruh siswa mengikuti rangkaian upacara dengan penuh perhatian sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa Kartini sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan proses belajar mengajar seperti biasa. Hal ini menjadi wujud komitmen sekolah dalam menjaga kedisiplinan serta kesinambungan kegiatan pendidikan.

Kepala SMP Negeri 2 Pangenan, H. Dede Ibrahim, S.Pd., M.M., melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ronanti, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini menjadi momentum penting dalam menanamkan nilai sejarah dan karakter kepada peserta didik.

Ia menegaskan, generasi muda tidak boleh melupakan sejarah perjuangan bangsa, termasuk perjuangan Kartini yang menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia.

“Di era modern dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, pendidik memiliki tantangan besar untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan pendidikan karakter,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan nilai moral dan etika harus tetap menjadi prioritas dalam dunia pendidikan. Sebab, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter generasi bangsa yang berakhlak dan bertanggung jawab.

Melalui peringatan ini, pihak sekolah berharap para siswa dapat meneladani semangat perjuangan Kartini sekaligus terus mengembangkan potensi diri sebagai generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat dan berdaya saing. (Wandi)

Cirebon Ekonomi

OJK Cirebon Terima Dua Penghargaan, Dinilai Aktif Dorong Literasi Keuangan

E satu.com di April 21, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Momentum Jumat Berkah menjadi catatan positif bagi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon. Lembaga ini menerima dua piagam penghargaan sekaligus dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cirebon dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Cirebon.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dan kolaboratif OJK Cirebon sebagai mitra strategis dalam mendukung literasi keuangan, pelindungan konsumen, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pedagang pasar.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Kantor OJK Cirebon pada Jumat (17/4). Kegiatan itu dihadiri Ketua PWI Kota Cirebon Alif Santosa dan Ketua APPSI Kota Cirebon Romy Arief Hidajat.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia menyebut penghargaan tersebut menjadi pemantik semangat bagi OJK untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

“Momentum ini menjadi penguat semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kinerja yang terbaik, kontributif, dan solutif untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan dan pelindungan konsumen serta mendukung pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agus.

Menurut Agus, kolaborasi dengan insan media dan komunitas pedagang pasar menjadi kunci dalam memperluas jangkauan edukasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan formal.

Ketua PWI Kota Cirebon, Alif Santosa, menilai OJK sebagai lembaga yang konsisten membangun komunikasi publik yang terbuka dan edukatif.

“OJK Cirebon menunjukkan komitmen kuat dalam menyampaikan informasi keuangan yang benar dan mudah dipahami masyarakat. Peran ini sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi risiko di sektor keuangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua APPSI Kota Cirebon Romy Arief Hidajat mengapresiasi perhatian OJK terhadap pedagang pasar sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi.

“Kami merasakan langsung kehadiran OJK di tengah pedagang pasar melalui berbagai program edukasi dan inklusi keuangan. Ini membantu pedagang lebih memahami pengelolaan keuangan, akses pembiayaan, serta penggunaan layanan keuangan yang aman,” ujarnya.

Penghargaan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara OJK, media, dan komunitas pedagang dalam mendorong peningkatan literasi serta inklusi keuangan.

Ke depan, OJK Cirebon berkomitmen memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan pedagang pasar, semakin terlindungi dan berdaya melalui akses keuangan yang inklusif. (Wandi)

Ekonomi Majalengka

OJK Perkuat Desa EKI di Situ Cipanten, Dorong Akses Keuangan dan Ekonomi Warga

E satu.com di April 21, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Majalengka) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI).

Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat di kawasan wisata Situ Cipanten, Kabupaten Majalengka.

Kegiatan ini menjadi tonggak awal tahap inkubasi Desa EKI di Situ Cipanten, setelah sebelumnya memasuki fase pra-inkubasi pada 2025.

Pada tahap ini, OJK bersama para pemangku kepentingan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan formal.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan, penguatan Desa EKI di Desa Gunung Kuning merupakan kelanjutan dari inisiasi OJK dalam membangun ekosistem keuangan inklusif di kawasan wisata.

“Program ini tidak berhenti pada tahap pencanangan, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami ingin masyarakat tidak hanya memahami keuangan, tetapi juga memiliki akses untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Agus, Kamis (16/4/2026).

Ia menilai, kawasan wisata Situ Cipanten memiliki potensi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata.

Aktivitas ekonomi mulai dari pelaku UMKM, pengelola wisata hingga sektor pendukung dinilai membutuhkan dukungan literasi dan akses keuangan yang memadai.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Majalengka Eman Suherman, Kepala Dinas Pariwisata Majalengka Rachmat Kartono, serta sejumlah pemangku kepentingan daerah. Sejumlah pihak juga terlibat dalam kolaborasi, di antaranya Bank bjb, PT Perumda BPR Majalengka, dan Rumah BUMN PLN Cirebon.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengapresiasi inisiatif OJK dalam mendorong penguatan Desa EKI di wilayahnya.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Program ini sangat mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di kawasan wisata Situ Cipanten,” ujarnya.

Senada, Kepala Dinas Pariwisata Majalengka Rachmat Kartono menyebut penguatan Desa EKI sebagai langkah strategis dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan.

“Dengan peningkatan literasi dan akses keuangan, pelaku usaha wisata bisa meningkatkan kualitas layanan dan daya saing destinasi,” katanya.

Melalui program Desa EKI, OJK menghadirkan pendekatan terintegrasi yang meliputi edukasi literasi keuangan, peningkatan pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta fasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Kolaborasi dengan industri jasa keuangan seperti Bank bjb dan PT Perumda BPR Majalengka turut memperluas akses layanan keuangan, termasuk tabungan dan pembiayaan. Sementara Rumah BUMN PLN Cirebon berperan dalam pendampingan dan pengembangan UMKM.

Program ini merupakan bagian dari implementasi TPAKD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 yang bertujuan memperluas akses keuangan dan mendorong pemerataan ekonomi daerah.

Ke depan, penguatan Desa EKI di Situ Cipanten diharapkan menjadi model pengembangan desa berbasis wisata yang mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (Wandi)

Cirebon

Cegah Kecelakaan, KAI Cirebon Intensif Tutup Perlintasan

E satu.com di April 21, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Tingginya potensi kecelakaan di perlintasan sebidang menjadi perhatian serius berbagai pihak.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Daop 3 Cirebon pun terus mengintensifkan program penutupan perlintasan sebidang ilegal sebagai langkah preventif demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan pihaknya mencatat ada 175 perlintasan kereta api di wilayah operasional tersebut. Dari jumlah itu, 133 perlintasan telah dijaga oleh petugas, baik dari KAI, pemerintah daerah, maupun swadaya masyarakat, sementara 42 lainnya masih belum dijaga.

“KAI mencatat terdapat 175 perlintasan kereta api di wilayah Daop 3 Cirebon. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 perlintasan dijaga, sedangkan 42 perlintasan lainnya masih belum dijaga,” ujar Muhibbuddin dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Sepanjang Januari hingga April 2026, KAI Daop 3 Cirebon telah menutup dua perlintasan sebidang ilegal. Penutupan dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak, seperti Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dinas perhubungan, serta aparat kewilayahan.

Adapun dua lokasi yang ditutup yakni di Km 191+8/9 petak antara Kertasemaya-Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, serta di Km 117+6/7 petak antara Pegadenbaru-Cikaum, Kabupaten Subang.

Menurut Muhibbuddin, langkah ini merupakan komitmen KAI dalam menciptakan perjalanan kereta api yang aman sekaligus melindungi masyarakat sekitar jalur rel. Sepanjang 2026, tercatat sudah terjadi 22 kecelakaan di perlintasan sebidang.

Sebelum penutupan dilakukan, KAI terlebih dahulu menggelar sosialisasi kepada masyarakat setempat, termasuk memberikan informasi jalur alternatif dan perlintasan resmi terdekat.

Penutupan ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mewajibkan perlintasan tanpa izin untuk ditutup guna menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

“KAI Daop 3 Cirebon mengimbau masyarakat agar tidak membuka perlintasan ilegal karena dapat membahayakan keselamatan bersama,” tegasnya.

KAI juga mengingatkan pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu-rambu serta tidak memaksakan diri melintas saat sinyal peringatan sudah aktif.

“Demi keselamatan dan keamanan bersama, kami mengajak seluruh pihak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku,” pungkas Muhibbuddin. (Wandi)

Kota Cirebon

Pemkot Cirebon dan Upaya Penguatan Guru BK untuk Perlindungan Anak yang Lebih Baik

E satu.com di April 20, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Guru Bimbingan Konseling (BK) yang dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Aula DPPPAPPKB Kota Cirebon, Senin (20/4/2026).

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan membahagiakan bagi setiap anak. Namun, ia mengakui bahwa tantangan di lingkungan pendidikan saat ini semakin kompleks, mulai dari dinamika sosial hingga pengaruh perkembangan teknologi informasi yang membuka celah terjadinya berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikis.

"Sekolah seharusnya menjadi tempat paling membahagiakan setelah rumah. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa tantangan hari ini semakin kompleks. Karena itu, penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang kuat antar pihak," ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem deteksi dini yang lebih terintegrasi. Menurutnya, seringkali gejala awal permasalahan pada anak terlambat dikenali, sehingga berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menekankan tiga hal utama kepada para guru BK. Pertama, penguatan deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa sebagai langkah pencegahan awal. Kedua, pentingnya kolaborasi lintas sektor, di mana guru tidak bekerja sendiri dan dapat memanfaatkan dukungan dari perangkat daerah terkait. Ketiga, membangun budaya sekolah yang ramah, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

"Bapak dan Ibu guru adalah mata dan telinga pemerintah di unit pendidikan paling bawah. Tidak hanya mengajar, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan masa depan generasi. Karena itu, kami ingin membangun sistem jejaring kerja yang solid, bukan sekadar menambah beban administrasi," ujarnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para guru yang selama ini tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi tempat berkeluh kesah, penengah konflik, sekaligus pelindung bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas guru sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

"Pemerintah Kota Cirebon berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara sekolah, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak," harapnya.

Sementara itu, Kepala DPPPAPPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menekankan pentingnya membangun jejaring komunikasi yang kuat antar pemangku kepentingan, khususnya dalam pemenuhan hak anak. Ia menyebutkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Cirebon telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang secara khusus menangani kasus anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

"Kami berharap melalui pertemuan ini, Bapak dan Ibu dapat saling terhubung, berbagi informasi, dan memanfaatkan jejaring yang sudah ada. UPT PPA hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan haknya," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, masih ditemukan penyelesaian masalah anak yang kurang tepat, seperti menikahkan anak di usia dini sebagai jalan keluar atas persoalan sosial.

"Kalau kita berbicara tentang anak, prinsip kita adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jangan sampai solusi yang diambil justru menimbulkan masalah baru bagi masa depan mereka," tegasnya.

Selain itu, Suwarso menyoroti peran strategis guru BK sebagai sahabat anak di lingkungan sekolah. Ia berharap ruang konseling dapat menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa untuk berbagi, bukan justru menjadi ruang yang menakutkan.

"Guru BK harus diposisikan sebagai sahabat anak. Jangan sampai anak merasa takut datang ke ruang BK. Dengan begitu, guru bisa memahami perkembangan anak secara utuh dan menjadi bagian dari solusi atas setiap permasalahan yang muncul," jelasnya. (wandi)

Lintas Dewan

Nasib PPPK Paruh Waktu di Cirebon: DPRD Pastikan Tidak Ada yang Dirumahkan

E satu.com di April 20, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - DPRD Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk mengawal nasib PPPK paruh waktu di Kota Cirebon. Khususnya berkaitan dengan kesejahteraan dan kepastian perpanjangan kontrak kerja.

Hal itu disampaikan usai rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD dengan BKPSDM, Bappelitbangda, Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon dan para tenaga PPPK Paruh Waktu, Selasa (14/4/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH menyampaikan, hasil rapat dengar pendapat dengan para PPPK Paruh Waktu ini secara perlahan menemukan jalan keluar.

Salah satu aspirasi para PPPK Paruh Waktu ini yaitu kepastian adanya perpanjangan kontrak setiap satu tahun sekali. Selanjutnya, DPRD pun memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk penyesuaian gaji, sebab masih banyak PPPK Paruh Waktu mendapatkan honorarium jauh dari kesejahteraan.

“Pertama, kontrak satu tahun ini tidak berarti teman-teman akan dirumahkan. Sangat dimungkinkan untuk diperpanjang, sepanjang kinerjanya baik,” kata Agung.

Agung juga menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas secara bertahap upaya peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu, termasuk penyesuaian honorarium.

Kendati demikian, Agung mengingatkan, tahapan tersebut harus mempertimbangkan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kami akan perjuangkan peningkatan kesejahteraan secara bertahap, akan tetapi dengan melihat kondisi fiskal Pemerintah Kota Cirebon,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik SH menegaskan, tuntutan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu belum bisa direalisasikan, karena masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Ia menyebut informasi mengenai daerah lain, seperti di Riau, belum dapat dipastikan kebenarannya. Bahkan, BKPSDM Kota Cirebon menjelaskan kasus yang disebut bukanlah pengangkatan status, melainkan pegawai yang mengundurkan diri lalu mengikuti seleksi lain.

“Jadi, tidak ada perdebatan lagi soal tuntutan menjadi PPPK Penuh Waktu selama regulasinya belum keluar. Kalau sudah ada regulasinya, atau ada daerah lain yang berhasil menerapkan, tentu kami bisa bisa perjuangkan bersama,” kata Fitrah.

Selain itu, para PPPK paruh waktu juga meminta agar saat ada pembukaan seleksi CPNS atau PPPK ke depan, pemerintah daerah memberikan prioritas kepada mereka yang sudah lebih dulu mengabdi.

“Kami berharap, ke depan kondisi fiskal dan pendapatan asli daerah semakin membaik sehingga upaya peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu dapat direalisasikan secara bertahap,” pungkasnya.

Perwakilan PPPK paruh waktu Kota Cirebon, Sumanta mengeluhkan, keresahan para PPPK Paruh Waktu salah satunya yaitu pendapatan yang dinilai masih jauh dari kata layak.

Ia mengungkapkan, masih ada PPPK paruh waktu yang menerima honor antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Kondisi tersebut dinilai belum mencerminkan kesejahteraan yang layak bagi para pegawai yang telah bekerja melayani masyarakat.

“Masih ada kawan-kawan yang menerima Rp300 ribu, Rp500 ribu, sampai Rp1 juta. Menurut kami itu masih jauh dari layak,” ujarnya.

Hadir pula saat rapat berlangsung Sekretaris Komisi I DPRD, Aldian Fauzan Ramadlan Sumarna dan Anggota Komisi I DPRD, Imam Yahya SFilII MSi, Ruri Tri Lesmana.

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon