Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) -
Kegiatan Awarding GINCU-AYU 2026 Berlangsung Meriah pada Kamis 19 November 2026 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Indramayu, Jalan Letjen S. Parman No. 15, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan awak media, kegiatan penghargaan tersebut mengangkat nama GINCU-AYU 2026 dengan melibatkan sejumlah unsur dan mitra pendukung, sebagaimana terlihat dari identitas lembaga dan perusahaan yang tercantum pada materi kegiatan, di antaranya BAPPERIDA, Bank BJB, Perumdam Tirta Darma Ayu, serta Indomaret.


Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam program yang diusung melalui GINCU-AYU 2026.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Indramayu.  (iwan)

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) -
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, regulasi yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun itu diharapkan mampu memperkuat upaya negara dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana serta memulihkan kerugian yang dialami negara maupun masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Dalam rapat tersebut, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut.

"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?"

Pertanyaan tersebut disusul persetujuan peserta rapat dan ketukan palu sebagai tanda pengambilan keputusan.

Usai memimpin rapat paripurna, Puan Maharani menyampaikan bahwa penyelesaian regulasi tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Sebagaimana dikutip dari pemberitaan resmi DPR RI, Puan mengatakan:

"Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU)."

Puan juga menegaskan bahwa pengesahan tersebut bukan semata-mata karena desakan publik.

"Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya."

Ia kemudian menjelaskan alasan pentingnya penyelesaian regulasi tersebut.

"Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai."

Dalam laporan pembahasan, Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Pembahasan RUU tersebut telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan perkembangan rancangan dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal.

Komisi III DPR RI juga mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.

Namun, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah jaminan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.

Habiburokhman secara tegas menyampaikan:

"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum." Tegasnya 

Pernyataan tersebut menjadi catatan penting karena kewenangan negara dalam mengambil alih aset harus tetap berjalan berdasarkan hukum, melalui mekanisme pengadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Dalam pemaparan Komisi III DPR RI, terdapat empat pilar utama yang menjadi landasan pengaturan.

Pertama, penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas legalitas, dan prinsip proporsionalitas.

Kedua, prosedur perampasan aset, termasuk mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.

Ketiga, tata kelola dan transparansi pengelolaan aset melalui badan profesional dan sistem informasi pengelolaan aset.

Keempat, restorasi berkeadilan, yakni memastikan aset dapat dikembalikan kepada negara, korban tindak pidana, maupun pihak ketiga yang beritikad baik sesuai ketentuan hukum.

( AWW )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Jajaran Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat menggelar kegiatan salat Subuh Keliling bersama masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Komandan Kompi (Danki) 1 Batalyon C Pelopor, AKP Djadja Supriatna, mengatakan kegiatan Subuh Keliling merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana memperkuat hubungan antara anggota Brimob dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas kepolisian.

“Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, kami ingin terus menjalin silaturahmi dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kehadiran Brimob tidak hanya dalam pelaksanaan tugas pengamanan, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang senantiasa hadir untuk memberikan manfaat, menumbuhkan kepedulian, serta menjaga kebersamaan,” ungkap AKP Djadja, saat dihubungi melalui ponselnya, Kamis (19/11/2026).

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat.

Melalui kegiatan keagamaan seperti ini, jajaran Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar berupaya menghadirkan sosok Polri yang humanis, religius, dan selalu dekat dengan masyarakat. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Indramayu) -
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indramayu terus mendorong peningkatan kualitas perencanaan penerimaan pajak daerah melalui inovasi digital. Salah satu upaya yang dikembangkan adalah SIPANDAI (Sistem Perencanaan Pajak Daerah Berbasis Potensi), sebuah inovasi yang dirancang untuk mendukung perencanaan dan proyeksi target pajak daerah agar lebih terukur, sistematis, dan berbasis data potensi.

Pengembangan SIPANDAI dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan perencanaan penerimaan pajak daerah yang tidak hanya mengacu pada capaian realisasi tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan potensi riil yang dimiliki setiap jenis pajak daerah. Dengan demikian, penyusunan target dan proyeksi penerimaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih rasional, terarah, serta memiliki dasar analisis yang lebih kuat.

Selama ini, proses perencanaan penerimaan pajak daerah membutuhkan pengumpulan, pengolahan, pemetaan, dan analisis berbagai data yang berasal dari sejumlah sumber. Data wajib pajak, objek pajak, wilayah, potensi, target, realisasi, hingga informasi pendukung lainnya menjadi komponen penting dalam menentukan arah perencanaan penerimaan. Melalui SIPANDAI, proses tersebut diarahkan agar lebih terstruktur dan memudahkan penyajian informasi potensi pajak daerah.

SIPANDAI dikembangkan untuk mencakup seluruh jenis pajak daerah, dengan pendekatan pengolahan informasi yang menyesuaikan karakteristik masing-masing jenis pajak. Informasi potensi yang disajikan dapat menjadi bahan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan terkait dalam melihat kondisi potensi penerimaan, membandingkan potensi dengan realisasi, serta mengidentifikasi ruang optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Inovasi ini tidak sekadar menghadirkan digitalisasi proses kerja, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dalam perencanaan pendapatan daerah. Perencanaan yang sebelumnya lebih berorientasi pada angka historis dan capaian penerimaan, diarahkan menjadi perencanaan yang mempertimbangkan potensi yang tersedia, tingkat pemanfaatannya, serta peluang peningkatan penerimaan secara lebih terukur.

Dalam implementasinya, SIPANDAI telah memasuki tahap pengembangan prototipe dan uji coba. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan sistem dapat mendukung kebutuhan perencanaan pajak daerah, sekaligus menjadi ruang penyempurnaan terhadap data, informasi, dan proses kerja yang digunakan dalam penyusunan proyeksi penerimaan.

Selain pengembangan sistem, Bapenda Kabupaten Indramayu juga mendorong penguatan aspek regulasi sebagai bagian dari keberlanjutan inovasi. Penyusunan rancangan regulasi mengenai tata cara perhitungan proyeksi pendapatan pajak daerah menjadi salah satu langkah untuk memperkuat metodologi perencanaan berbasis potensi, sehingga pemanfaatan data potensi dapat memiliki landasan prosedural yang jelas.

Ke depan, SIPANDAI diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan pajak daerah, penguatan evaluasi penerimaan, serta penyusunan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui inovasi ini, Bapenda Kabupaten Indramayu berupaya membangun tata kelola perencanaan pendapatan daerah yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. SIPANDAI menjadi bagian dari langkah menuju pengelolaan pajak daerah yang tidak hanya berfokus pada penetapan target, tetapi juga pada pemetaan dan pemanfaatan potensi secara lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. (tkh)

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) -
Jajaran Kompi 2 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat rutin melaksanakan kegiatan olahraga untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh personel.

Kegiatan olahraga tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi fisik anggota Korps Brimob Polri agar tetap prima dalam menjalankan tugas sehari-hari, terutama saat melaksanakan pengamanan di lapangan.

Dalam kegiatan tersebut, personel melaksanakan olahraga lari mengelilingi Markas Komando (Mako) serta dilanjutkan dengan latihan penguatan fisik di tempat.


Wakil Komandan Kompi (WaDanki) 2 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar, Ipda Joko Prayetno mengatakan, olahraga rutin menjadi salah satu kebutuhan penting bagi setiap personel Brimob.

Menurutnya, kondisi fisik yang prima sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas, terlebih situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat ini menuntut kesiapsiagaan anggota.

"Seiring dengan situasi kamtibmas saat ini, kami sering melaksanakan kegiatan pengamanan," ujar Joko, kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).


Ia menjelaskan, melalui olahraga rutin, personel diharapkan dapat menjaga stamina dan kebugaran tubuh sehingga selalu siap ketika diterjunkan dalam berbagai kegiatan pengamanan.

"Kegiatan olahraga ini dapat membantu kami agar selalu fit dalam pelaksanaan tugas di lapangan," pungkasnya. (Wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Peringatan Haul Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati diusulkan menjadi agenda bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon. Usulan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Pelestarian Warisan Sunan Gunung Jati di Hotel Grand Dian, Kota Cirebon, Kamis (19/11/2026).

FGD yang melibatkan ulama, budayawan, sejarawan, akademisi, pemerintah daerah, Kementerian Agama hingga perwakilan keraton itu juga mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Haul Sunan Gunung Jati di Kota dan Kabupaten Cirebon.

Dorongan tersebut muncul karena pelestarian warisan Sunan Gunung Jati dinilai tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial. Diperlukan komitmen lintas sektor serta regulasi yang jelas agar warisan sejarah, nilai keislaman, tradisi dan kebudayaan Cirebon tetap terjaga.

Ketua panitia pelaksana FGD, Dr. KH. Abd Hayi Imam, M.Ag., mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesepahaman dan sinergi berbagai pihak dalam melestarikan warisan Sunan Gunung Jati.


Dia berharap, aspirasi dan pandangan yang disampaikan peserta dapat dirumuskan menjadi rekomendasi konkret untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah dan legislatif.


Menurutnya, jumlah peserta FGD sengaja dibatasi agar pembahasan lebih terarah, khususnya mengenai gagasan pembentukan Perda Haul Sunan Gunung Jati.

"Meskipun Kota dan Kabupaten Cirebon karakteristiknya berbeda, namun diharapkan substansi dan esensinya sama tentang bagaimana melestarikan marwah sekaligus juga pesan dan wasiat 'Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin', termasuk yatim piatu yang diwasiatkan kepada kita semua," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, menilai warisan Sunan Gunung Jati memiliki dimensi historis, religius, budaya hingga tata kelola pemerintahan yang masih relevan untuk dilestarikan.

Menurutnya, Syekh Syarif Hidayatullah bukan hanya ulama besar penyebar Islam di tanah Jawa, tetapi juga sosok pemimpin yang meletakkan fondasi peradaban dan kearifan lokal di Cirebon.

Fajar berharap, Perda Haul Sunan Gunung Jati di Kota dan Kabupaten Cirebon nantinya memiliki substansi yang selaras. Hal itu menjadi bentuk kesamaan akar sejarah dan kebudayaan kedua daerah.

"Karena Cirebon adalah satu budaya, Cirebon adalah satu sejarah antara kota dan kabupaten," ujarnya.

Dia menjelaskan, pelestarian warisan Sunan Gunung Jati tidak hanya menyangkut peninggalan benda seperti manuskrip kuno, tetapi juga warisan tak benda berupa tradisi, ritual adat dan nilai-nilai kearifan lokal.

"Upaya pelestarian ini membutuhkan payung regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang kuat agar tidak tergerus oleh modernisasi," katanya.

Selain menjaga warisan sejarah dan budaya, Fajar menilai peringatan haul juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wisata religi dan budaya.

Dia berharap kegiatan haul ke depan tidak hanya menjadi rutinitas keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi ekosistem pariwisata yang mampu menggerakkan UMKM serta pelaku ekonomi kreatif.

Dukungan terhadap gagasan tersebut juga disampaikan Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya. Dia menyambut baik inisiatif FGD yang digagas kalangan kiai dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Menurut Agus, peringatan Haul Sunan Gunung Jati secara bersama-sama dapat menjadi momentum memperkuat identitas budaya sekaligus mengembangkan potensi pariwisata daerah.

"Kegiatan ini menjadi bagian tahapan untuk bagaimana suatu saat nanti ada peringatan Haul Sunan Gunung Jati sebagai pengingat kita kepada leluhur kita, juga multiplier effect-nya untuk pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Cirebon," ujarnya.

Agus berharap agenda tersebut nantinya dapat dikelola bersama oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon dengan melibatkan ulama serta pihak keraton.

Sinergi tersebut dinilai penting agar peringatan haul tidak hanya memiliki nilai historis dan religius, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Adapun FGD Pelestarian Warisan Sunan Gunung Jati menghadirkan tiga narasumber, yakni Kyai Hasan Basori selaku pegiat sejarah Nusantara, Dr. Tendi dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sekaligus sejarawan, serta Lukman Hakim yang merupakan tim ahli hukum DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKB. (Wandi)
AADD Biro Jasa STNK
Back To Top