e-satu.com

Nasib PPPK Paruh Waktu di Cirebon: DPRD Pastikan Tidak Ada yang Dirumahkan

E satu.com di April 20, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) - DPRD Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk mengawal nasib PPPK paruh waktu di Kota Cirebon. Khususnya berkaitan dengan kesejahteraan dan kepastian perpanjangan kontrak kerja.

Hal itu disampaikan usai rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD dengan BKPSDM, Bappelitbangda, Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon dan para tenaga PPPK Paruh Waktu, Selasa (14/4/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH menyampaikan, hasil rapat dengar pendapat dengan para PPPK Paruh Waktu ini secara perlahan menemukan jalan keluar.

Salah satu aspirasi para PPPK Paruh Waktu ini yaitu kepastian adanya perpanjangan kontrak setiap satu tahun sekali. Selanjutnya, DPRD pun memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk penyesuaian gaji, sebab masih banyak PPPK Paruh Waktu mendapatkan honorarium jauh dari kesejahteraan.

“Pertama, kontrak satu tahun ini tidak berarti teman-teman akan dirumahkan. Sangat dimungkinkan untuk diperpanjang, sepanjang kinerjanya baik,” kata Agung.

Agung juga menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas secara bertahap upaya peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu, termasuk penyesuaian honorarium.

Kendati demikian, Agung mengingatkan, tahapan tersebut harus mempertimbangkan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kami akan perjuangkan peningkatan kesejahteraan secara bertahap, akan tetapi dengan melihat kondisi fiskal Pemerintah Kota Cirebon,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik SH menegaskan, tuntutan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu belum bisa direalisasikan, karena masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Ia menyebut informasi mengenai daerah lain, seperti di Riau, belum dapat dipastikan kebenarannya. Bahkan, BKPSDM Kota Cirebon menjelaskan kasus yang disebut bukanlah pengangkatan status, melainkan pegawai yang mengundurkan diri lalu mengikuti seleksi lain.

“Jadi, tidak ada perdebatan lagi soal tuntutan menjadi PPPK Penuh Waktu selama regulasinya belum keluar. Kalau sudah ada regulasinya, atau ada daerah lain yang berhasil menerapkan, tentu kami bisa bisa perjuangkan bersama,” kata Fitrah.

Selain itu, para PPPK paruh waktu juga meminta agar saat ada pembukaan seleksi CPNS atau PPPK ke depan, pemerintah daerah memberikan prioritas kepada mereka yang sudah lebih dulu mengabdi.

“Kami berharap, ke depan kondisi fiskal dan pendapatan asli daerah semakin membaik sehingga upaya peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu dapat direalisasikan secara bertahap,” pungkasnya.

Perwakilan PPPK paruh waktu Kota Cirebon, Sumanta mengeluhkan, keresahan para PPPK Paruh Waktu salah satunya yaitu pendapatan yang dinilai masih jauh dari kata layak.

Ia mengungkapkan, masih ada PPPK paruh waktu yang menerima honor antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Kondisi tersebut dinilai belum mencerminkan kesejahteraan yang layak bagi para pegawai yang telah bekerja melayani masyarakat.

“Masih ada kawan-kawan yang menerima Rp300 ribu, Rp500 ribu, sampai Rp1 juta. Menurut kami itu masih jauh dari layak,” ujarnya.

Hadir pula saat rapat berlangsung Sekretaris Komisi I DPRD, Aldian Fauzan Ramadlan Sumarna dan Anggota Komisi I DPRD, Imam Yahya SFilII MSi, Ruri Tri Lesmana.

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon

Cirebon Politik

Campak Masih Mengancam di Kota Cirebon, DPRD Minta Aksi Cepat

E satu.com di April 20, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Di tengah meningkatnya kekhawatiran warga, Kota Cirebon masih berada dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak sejak 20 Februari 2026. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan data kesehatan, tetapi juga memunculkan kecemasan di kalangan orang tua yang khawatir terhadap keselamatan anak-anak mereka.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menegaskan bahwa situasi ini membutuhkan respons cepat serta kerja sama dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Ia menilai, penanganan campak harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa berjalan secara parsial.

“Langkah cepat dan terkoordinasi dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk menekan penyebaran penyakit menular ini. Jangan sampai kasus terus bertambah karena keterlambatan penanganan,” ujar Rinna, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait imunisasi dan deteksi dini gejala campak. Menurutnya, pemahaman yang baik akan membantu masyarakat mengambil langkah cepat ketika muncul gejala, sehingga risiko penularan dapat ditekan.

Selain itu, Rinna juga menekankan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam memutus rantai penyebaran penyakit. Ia mengajak warga untuk kembali membiasakan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

“Mulai dari hal kecil seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, hingga memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap, itu semua adalah bentuk perlindungan bagi keluarga kita,” ungkapnya. (Wandi)

Cirebon Hukum

Keluarga Laporkan Dugaan Pencabulan Siswi SMA, APH Didesak Segera Bertindak

E satu.com di April 20, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Keluarga korban kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mendesak aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Polresta Cirebon, untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah diajukan.

Desakan ini muncul setelah adanya dugaan ancaman dan tekanan dari terduga pelaku terhadap korban.

Kasus tersebut menimpa seorang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Korban diduga mengalami tekanan psikologis akibat ancaman dari terduga pelaku berinisial MSP, yang merupakan warga setempat.

Perwakilan keluarga korban, Suhanan, mengatakan pihaknya telah melaporkan dugaan pencabulan tersebut ke Polresta Cirebon pada Jumat (17/4/2026).

Ia berharap aparat kepolisian segera mengambil langkah hukum tegas.

“Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran foto yang berkaitan dengan korban. Namun karena tidak membuahkan hasil, keluarga akhirnya memilih melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib,” ujar Suhanan kepada wartawan saat konferensi pers di Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (20/4/2026).

Menurut Suhanan, sebelum menempuh jalur hukum, keluarga sempat mencoba menyelesaikan persoalan melalui mediasi dengan pihak keluarga terduga pelaku, dengan harapan tidak ada penyebaran foto korban ke media sosial.

Ia juga mengungkapkan, dugaan ancaman terhadap korban telah berlangsung sejak 2025. Terduga pelaku disebut mengancam akan menyebarkan foto korban, sementara dugaan tindakan pencabulan terjadi hingga lima kali dalam rentang Januari hingga Februari 2026.

Saat ini, keluarga korban mengaku tengah menempuh berbagai upaya hukum serta berkoordinasi dengan dinas terkait agar kasus tersebut segera diproses.

“Kami berharap aparat penegak hukum segera melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Kami khawatir ada korban lainnya,” tutup Suhanan.

(wnd)

Opini Tangerang

Anak Sang Pahlawan Pembangunan Seperti Tikus Mati di Lumbung Padi Sendiri

E satu.com di April 20, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang ) - Piagam Kehormatan   yang diberikan Persiden Kepada Sang Pahlawan Pembangunan merupakan salah bentuk penghormatan , apresiasi atau ucapkan terimakasih paling dalam dari negara. Umumnya siapapun yang menerima piagam Kehormatan tersebut merasa senang , bangga membingkai   dan memanjangnya di ruang tamu

Namun realita dilapangan ternyata tidak semuanya seperti itu , ada yang melakukan hal sebaliknya. Piagam Kehormatan tersebut dibuangnya ke tempat sampah.

Setelah di telusuri , Piagam Kehormatan tersebut   ditanda tangani dan diberikan langsung oleh Presiden di Istana Negara Kepda
Almarhum Barnas Sujana Yang gugur disaat menjalankan tugas negara . Namun anak   Almarhum mengaku sangat kecewa karena kehidupannya seperti " Tikus Mati Di Lumbung Padi Sendiri .

( AWW )

Adv Cirebon

Dugaan Suap Rp55 Miliar di APBD Cirebon 2026, Kuasa Hukum Desak Polisi Periksa Ketua DPRD dan Anggota Banggar

E satu.com di April 20, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Dugaan adanya kompensasi dalam proses pengesahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 terus bergulir.

Kuasa hukum pelapor, Advokat Qorib, SH., MH., mendesak aparat penegak hukum segera bertindak menindaklanjuti informasi yang beredar di ruang publik.

Qorib menyampaikan, dugaan tersebut berkaitan dengan nilai sekitar Rp55 miliar yang disebut-sebut terhubung dengan paket kegiatan pembangunan jalan di luar mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

“Kami menilai informasi yang berkembang ini merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti secara transparan dan profesional oleh aparat penegak hukum,” ujar Qorib dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Ia mendesak Polresta Cirebon segera melakukan penyelidikan dengan memanggil dan meminta keterangan seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon guna memastikan kejelasan proses penganggaran tersebut.

Selain itu, pihaknya juga meminta Ketua DPRD Kabupaten Cirebon turut diperiksa untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait mekanisme pembahasan dan persetujuan anggaran.

“Ini penting agar masyarakat memahami polemik yang saat ini berkembang dan tidak simpang siur,” katanya.

Tak hanya itu, Qorib juga meminta DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan klarifikasi resmi kepada masyarakat terkait dasar penganggaran paket kegiatan pembangunan jalan yang disebut berada di luar mekanisme Pokir.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang rakyat.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh dokumen terkait perkara ini juga telah kami serahkan kepada Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Cirebon,” ujarnya.

Pernyataan sikap ini, lanjut Qorib, merupakan bentuk kepedulian terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah serta upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Cirebon. (wnd)

Adv Cirebon

Pembangunan Kota Cirebon Diminta Tepat Sasaran, Bukan Sekadar Proyek

E satu.com di April 20, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon) - Tokoh masyarakat Kota Cirebon menyuarakan harapan agar pembangunan di daerahnya lebih fokus pada kebutuhan nyata warga.

Pasalnya, sejumlah persoalan mendasar dinilai masih belum terselesaikan, mulai dari infrastruktur jalan hingga penanganan banjir.

Salah satu tokoh masyarakat, Danny Jaelani, menegaskan dukungannya terhadap pembangunan di Kota Cirebon. Namun, ia menekankan pembangunan harus berbasis kebutuhan riil, taat aturan, serta mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai warga, kami tentu ingin Cirebon berubah ke arah yang lebih baik. Tapi pembangunan harus sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat,” ujar Danny saat diwawancarai wartawan, Senin (20/4/2026).

Ia menyoroti kondisi jalan berlubang dan bergelombang di sejumlah titik, seperti Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Wahidin, Jalan Pemuda, hingga kawasan Perumnas dan Kalijaga.

Selain itu, persoalan drainase yang buruk juga masih menjadi penyebab banjir di beberapa wilayah, khususnya Kalijaga, Harjamukti, dan Kesambi.

Tak hanya itu, fungsi trotoar yang beralih menjadi area parkir liar dan lapak pedagang kaki lima (PKL) turut membahayakan pejalan kaki.

Masalah penerangan jalan umum (PJU) yang mati di sejumlah gang permukiman juga disorot karena dinilai meningkatkan potensi kerawanan kriminalitas.

Di sisi lain, kondisi pasar tradisional seperti Pasar Kanoman dan Pasar Pagi yang kumuh serta persoalan sampah juga menjadi perhatian serius warga.
Pada sektor ekonomi, warga menilai pelaku UMKM membutuhkan dukungan berupa penyediaan lokasi usaha yang layak, bukan justru penggusuran.

Danny mengingatkan Pemerintah Kota Cirebon agar konsisten menjalankan dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun. Dalam RPJMD Kota Cirebon 2021-2026, penanggulangan banjir, perbaikan jalan, dan penataan kawasan kumuh telah ditetapkan sebagai program prioritas.

Sementara dalam RKPD 2025, fokus pembangunan diarahkan pada penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak. Warga menilai kebijakan di luar prioritas tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran serta konflik sosial.

“APBD adalah uang rakyat. Penggunaannya harus sesuai asas prioritas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” tegasnya.

Atas dasar itu, Danny menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkot Cirebon, di antaranya menghentikan sementara kegiatan non-prioritas yang tidak tercantum dalam RKPD 2025 serta memfokuskan anggaran untuk penanganan banjir dan perbaikan jalan.

Warga juga meminta adanya ruang dialog terbuka jika terdapat kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan polemik, khususnya terkait aset atau infrastruktur yang statusnya diperdebatkan.

Selain itu, pendekatan revitalisasi terhadap aset bernilai sejarah dinilai lebih tepat dibandingkan pembongkaran, agar sejalan dengan pengembangan wisata heritage dan menghindari konflik sosial.

“Masyarakat bukan anti-pembangunan. Kami justru ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk hal yang paling dibutuhkan,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan di Kota Cirebon agar berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan publik.

“Membangun itu wajib, tapi membangun sesuai janji dan aturan itu lebih wajib,” pungkasnya. (Wandi)