e-satu.com: Tangerang

Showing posts with label Tangerang. Show all posts

Warisan Budaya Tak Cukup Disosialisasikan, Saatnya Dibuktikan Lewat Ruang untuk Generasi Muda

E satu.com di September 24, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Pelestarian seni dan budaya keagamaan di Kota Tangerang kembali menjadi perhatian. Pemerintah Kota Tangerang menegaskan bahwa warisan budaya tidak boleh berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tetapi harus tetap hidup dan mampu menjangkau generasi muda.

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Tangerang H. Sachrudin saat membuka Sosialisasi Organisasi Seni Budaya Keagamaan di Patio, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (23/9/2026). Kegiatan yang digelar Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Tangerang itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai organisasi dan komunitas seni budaya keagamaan.

Sachrudin menyebut keberlangsungan seni dan budaya membutuhkan kolaborasi antara seniman, budayawan, tokoh agama, komunitas, pemerintah, serta generasi muda.

Menurutnya, seni budaya Kota Tangerang harus mampu berkembang dan memiliki daya tarik bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat dari daerah lain hingga mancanegara.

Namun, tantangan pelestarian budaya tidak berhenti pada persoalan menjaga pertunjukan atau tradisi yang sudah ada. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan generasi muda benar-benar memiliki ruang untuk mengenal, mempelajari, mengembangkan, sekaligus meneruskannya.

Kota Tangerang memiliki beragam kekayaan seni dan tradisi, antara lain palang pintu, lenong, wayang kulit, barongsai, gambang kromong, tari cokek, debus, hadroh, marawis dan gambus. Pemkot juga mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk melalui Tangerang LIVE dan fitur E-Plesiran, untuk memperkenalkan karya, kegiatan, komunitas dan potensi budaya lokal.

Di sinilah keberlanjutan program menjadi penting.

Sosialisasi dapat menjadi pintu masuk, tetapi pelestarian budaya membutuhkan tindak lanjut yang terukur. Misalnya, seberapa besar ruang yang tersedia bagi komunitas untuk berkarya, bagaimana regenerasi pelaku seni dilakukan, serta apakah generasi muda memperoleh kesempatan yang cukup untuk terlibat secara langsung.

Pemerintah Kota Tangerang sendiri menyatakan harapannya agar kegiatan tersebut tidak berhenti pada forum sosialisasi, melainkan berlanjut menjadi karya dan kolaborasi nyata.

Pernyataan tersebut menjadi catatan penting. Sebab, keberhasilan pelestarian budaya pada akhirnya bukan hanya terlihat dari banyaknya kegiatan yang digelar, tetapi dari apakah kesenian dan tradisi tersebut tetap hidup di tengah perubahan zaman dan memiliki penerus.

Budaya tidak cukup hanya dikenang. Budaya harus diberi ruang untuk hidup.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan apa yang diwariskan generasi terdahulu, tetapi memastikan anak-anak muda Kota Tangerang memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari masa depan kebudayaan itu sendiri.

Dengan demikian, slogan budaya lintas generasi tidak berhenti sebagai narasi, melainkan dapat terlihat melalui karya, regenerasi, ruang ekspresi, dan keberadaan komunitas yang terus tumbuh di tengah masyarakat.

( AWW )

Tangerang

Secara Realistis, Pemerintahan Bisa Berjalan Baik Tanpa Peran Dewan?

E satu.com di September 23, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Secara realistis, pemerintahan dan proses pembangunan bisa saja berjalan dengan baik meskipun tanpa peran dewan yang dominan, sepanjang pemerintahan dikendalikan oleh sosok-sosok yang memiliki kapasitas, pengalaman, amanah, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Pandangan tersebut disampaikan Asep Wawan Wibawan, Selasa (22/9/2026), di kediamannya.

Menurut Asep, pembangunan pada dasarnya membutuhkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan. Jika seluruh proses tersebut dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar memahami bidangnya dan berpegang teguh pada aturan serta kepentingan masyarakat, maka pembangunan dapat diarahkan secara lebih efektif.

Namun, ia mempertanyakan makna pengawasan apabila pengawasan tersebut tidak dijalankan secara objektif.

“Apalah artinya pengawasan dewan apabila tidak dilakukan secara objektif, tidak berdasarkan data dan aturan, atau bahkan digunakan hanya untuk memberikan tekanan kepada pemangku kebijakan?” ujar Asep.

Menurutnya, pengawasan semestinya menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan, bukan menjadi alat untuk memperbesar tekanan atau tarik-menarik kepentingan.

Anggaran Bukan Sekadar Angka

Hal yang sama, menurut Asep, berlaku dalam penetapan anggaran.

Setiap anggaran seharusnya direncanakan melalui pertimbangan yang matang, dengan melihat kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, skala prioritas, serta manfaat yang akan dihasilkan.

Para pemangku kebijakan yang memiliki latar belakang akademis, pengalaman dan kapasitas di bidang masing-masing tentunya memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan analisis sebelum menentukan penggunaan anggaran.

“Anggaran itu bukan sekadar angka yang dibagi-bagi. Di dalamnya ada uang rakyat, ada kebutuhan rakyat, dan ada konsekuensi terhadap pembangunan,” katanya.

Begitu pula dalam penyusunan peraturan, sistem pemerintahan, hingga persoalan teknis pembangunan. Menurut Asep, keputusan yang menyangkut hal-hal teknis semestinya banyak bertumpu pada keahlian, kajian, pengalaman, data, dan aturan.

Politik Jangan Mengalahkan Kompetensi

Asep menilai, persoalan kemudian muncul apabila kompetensi teknis harus berhadapan dengan kepentingan politik.

Menurutnya, seseorang yang telah bertahun-tahun menempuh pendidikan, membangun pengalaman dan menguasai bidang tertentu tidak semestinya mengabaikan pertimbangan akademis hanya karena adanya tekanan kepentingan politik.

“Pembangunan membutuhkan kompetensi. Kebijakan membutuhkan kajian. Anggaran membutuhkan perhitungan. Dan keputusan membutuhkan tanggung jawab,” ujarnya.

Ia mempertanyakan apakah seseorang yang muncul melalui proses politik lima tahunan otomatis lebih memahami persoalan teknis dibandingkan mereka yang bertahun-tahun menekuni bidang tertentu.

Namun demikian, menurut Asep, hal tersebut bukan berarti keberadaan dewan tidak memiliki tujuan.

Justru secara prinsip, keberadaan anggota dewan adalah untuk memastikan agar para pemangku kebijakan tidak meninggalkan kepentingan masyarakat ketika mengambil keputusan dan menentukan kebijakan.

Karena itu, posisi dewan seharusnya menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pemerintah pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan masyarakat.

Dewan Ada Karena Rakyat

“Dewan itu ada karena di belakangnya ada rakyat. Dewan dihargai karena membawa mandat rakyat. Karena itu, jangan sampai setelah mendapatkan mandat, justru rakyat yang dilupakan,” kata Asep.

Menurutnya, inilah pertanyaan yang seharusnya terus dijaga dalam kehidupan demokrasi.

Bukan semata-mata berapa banyak rapat yang dilakukan.

Bukan hanya berapa banyak kritik yang disampaikan.

Bukan pula sekadar seberapa kuat sebuah lembaga menunjukkan kewenangannya.

Tetapi yang jauh lebih penting:

Apakah masyarakat merasakan manfaatnya?

Apakah pengawasan membuat pembangunan menjadi lebih baik?

Apakah anggaran semakin tepat sasaran?

Apakah kebijakan semakin berpihak kepada kebutuhan masyarakat?

Dan apakah suara rakyat benar-benar menjadi pertimbangan ketika keputusan dibuat?

Pada akhirnya, dewan bukanlah tujuan. Rakyatlah yang menjadi tujuan dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sebab kekuasaan tanpa tanggung jawab dapat menjadi beban, pengawasan tanpa objektivitas dapat kehilangan makna, dan demokrasi tanpa keberpihakan kepada kepentingan masyarakat hanya akan menjadi proses politik yang berulang.

Dewan ada karena rakyat. Maka jangan sampai rakyat hanya dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan, tetapi dilupakan ketika kekuasaan sudah berada di tangan.

Mengkritisi bukan berarti membenci. Mempertanyakan bukan berarti memusuhi. Kritik adalah bagian dari upaya mengingatkan agar setiap amanah kekuasaan tetap kembali kepada kepentingan rakyat.

(AWW)

Opini Tangerang

Kisah Nyata yang Memilukan: Enam Tahun Melawan Kanker, Tangisan dan Rintihannya Terus Terbayang

E satu.com di September 22, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Ada peristiwa yang mungkin telah berlalu, tetapi jejaknya tidak selalu ikut hilang bersama waktu.

Bagi sebuah keluarga di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, pengalaman mendampingi seorang ibu berinisial KH selama bertahun-tahun menghadapi penyakit kanker meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan.

Selama kurang lebih enam tahun, KH berjuang menghadapi penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Di balik perjuangan itu, ada tangisan, rintihan kesakitan, kecemasan, dan harapan keluarga agar orang yang mereka cintai mendapatkan perhatian serta pertolongan yang layak.

Namun, bagi keluarga, persoalannya bukan hanya mengenai penyakit yang harus dilawan.

Ada pengalaman dalam perjalanan mendapatkan pelayanan dan perhatian yang hingga kini masih membekas dalam ingatan.

Tangisan dan rintihan kesakitan itu seakan terus terbayang. Suara yang pernah terdengar pada masa-masa sulit tersebut meninggalkan luka yang tidak terlihat, bukan hanya bagi KH, tetapi juga bagi keluarga yang berada di sisinya.

Dalam kondisi seseorang sedang sakit, terlebih ketika keadaan kesehatannya semakin menurun, perhatian dan komunikasi menjadi bagian yang tidak kalah penting.

Pelayanan kesehatan memang memiliki prosedur dan aturan. Namun di balik setiap pasien terdapat manusia yang sedang menghadapi rasa sakit, kecemasan, ketakutan, serta harapan untuk mendapatkan pertolongan.

Sikap ramah, penjelasan yang jelas, kesediaan mendengarkan, dan perhatian sederhana terkadang memiliki arti yang sangat besar bagi pasien maupun keluarganya.

Sebaliknya, pengalaman yang dirasakan mengecewakan dapat meninggalkan kesan mendalam. Bahkan ketika peristiwa tersebut telah berlalu, kenangannya dapat tetap hidup dalam ingatan keluarga.

Dalam konteks inilah, perhatian terhadap suara masyarakat dan keluarga pasien menjadi penting, termasuk bagaimana pemangku kebijakan dan wakil rakyat merespons persoalan pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat.

Bukan semata-mata untuk mencari siapa yang salah.

Jauh lebih penting adalah memastikan setiap keluhan dapat didengar, setiap persoalan dapat diklarifikasi, dan setiap pengalaman yang kurang baik dapat menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali dialami masyarakat lainnya.

Sebab pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan, pada akhirnya bukan hanya tentang gedung, fasilitas, prosedur, atau administrasi.

Di dalamnya ada manusia.

Ada seseorang yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Ada keluarga yang sedang berusaha memberikan yang terbaik. Dan ada harapan sederhana agar mereka tidak merasa sendirian ketika menghadapi masa yang paling berat.

Enam tahun perjuangan KH melawan kanker akhirnya menjadi bagian dari perjalanan hidup yang meninggalkan banyak kenangan bagi keluarga.

Tangisan mungkin telah berhenti.

Rintihan mungkin sudah tidak terdengar.

Namun bagi mereka yang pernah menyaksikannya, suara itu masih tersimpan dalam ingatan.

Semoga pengalaman pahit tersebut tidak berhenti sebagai sebuah kisah yang dikenang, tetapi menjadi pembelajaran bahwa ketika masyarakat datang membawa keluhan dan penderitaan, mereka tidak hanya membutuhkan jawaban.

Mereka juga membutuhkan kepedulian, perhatian, penghormatan, dan empati.

Karena ketika seseorang berada pada titik paling lemah dalam hidupnya, terkadang yang paling dibutuhkan bukanlah sesuatu yang besar.

Cukup didengar.

Cukup diperhatikan.

Dan cukup diperlakukan sebagai manusia.

(AWW)

Tangerang

Bank Banten Hadirkan Layanan Perbankan di RSUD Balaraja, Dukung Peningkatan Pelayanan Masyarakat

E satu.com di September 22, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten terus memperluas jangkauan layanan di wilayah Kabupaten Tangerang. Bank Banten menghadirkan layanan melalui Kantor Cabang Pembantu di RSUD Balaraja untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat, pasien, keluarga pasien, hingga jajaran pegawai rumah sakit.

Peresmian layanan perbankan Bank Banten di RSUD Balaraja tersebut dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang. Acara tersebut turut dihadiri Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah yang sekaligus meresmikan Kantor Layanan Bank Banten KCP RSUD Balaraja, serta Direktur RSUD Balaraja dr. Endang Widyastiwi beserta jajaran.

Dari Bank Banten, hadir Direktur Utama Muhammad Busthami, Direktur Bisnis Slamet Riyadi, Kepala Divisi Operasional Jaringan & Layanan Rudi Hendrawan, Pjs. Kepala Divisi Layanan Bisnis Pemerintahan Solikhin, serta Kepala Cabang Balaraja Hufron Hendriyanto beserta jajaran.

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami menjelaskan, operasional layanan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Bank Banten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, dan RSUD Balaraja.

“Sebelum kita mulai beroperasi di Juli, kita terus melakukan koordinasi tentang pemberian pelayanan terkait dengan layanan di rumah sakit, tidak saja kepada pasien tetapi juga termasuk kepada pimpinan dan pegawai rumah sakit di RSUD Balaraja,” ujar Busthami saat ditemui usai acara pada Selasa (22/09/2026).

Menurutnya, kehadiran layanan Bank Banten di RSUD Balaraja juga menjadi bagian dari langkah dalam mempersiapkan dukungan terhadap pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Tangerang secara penuh kedepannya.

“Ini bagian daripada komitmen Bank Banten untuk mengelola RKUD. Walaupun memang RKUD-nya secara formal Kabupaten Tangerang belum pindah, tetapi kita sejak lama sudah diberikan izin dan perkenan oleh Pak Bupati Tangerang untuk melayani BLUD. Kita juga sudah menerima penempatan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang,” tambahnya.

Busthami mengapresiasi dukungan Pemkab Tangerang terhadap keberadaan Bank Banten dan menyampaikan bahwa pengembangan layanan perbankan di sektor kesehatan akan terus dilakukan ke sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.

“Langkah-langkah ini sudah cukup baik dan alhamdulillah sampai saat ini Pemkab Tangerang terus mendukung keberadaan Bank Banten, khususnya di RSUD Balaraja. Kerja sama kita ini tidak berhenti di sini saja, tetapi juga dengan RSUD Pakuhaji dan akan menyusul dengan beberapa RSUD lainnya,” jelasnya.

Ia berharap sinergi yang terjalin dapat terus berkembang, termasuk mendukung proses pengalihan pengelolaan RKUD Pemkab Tangerang kepada Bank Banten, seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan perbankan yang dilakukan perseroan.

Sementara itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyambut positif kehadiran KCP Bank Banten di lingkungan RSUD Balaraja. Ia meminta manajemen Bank Banten untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak rumah sakit guna mendukung peningkatan mutu pelayanan publik.

“Kami minta Direksi dan Manajemen agar terus menjaga koordinasi yang baik dengan RSUD Balaraja. Upaya untuk komunikasi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada keluarga pasien—baik yang melalui BPJS maupun BLUD seluruhnya ini dapat dibantu dan dilayani oleh Bank Banten serta bersinergi,” tegas Maesyal.

Dengan hadirnya titik layanan perbankan di lingkungan RSUD Balaraja, akses transaksi keuangan bagi pasien, keluarga pasien, tenaga medis, maupun pegawai rumah sakit diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Kehadiran layanan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bank Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan layanan keuangan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

(Soleh)

Tangerang

Peringati Milad ke-15 RSUD Balaraja, Bupati Tangerang Sekaligus Resmikan KCP Bank Banten dan Tinjau Gedung Baru 6 Lantai

E satu.com di September 22, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Puncak peringatan Milad ke-15 RSUD Balaraja yang digelar di Jalan Raya Tobat No.88 Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (22/9/2026) yang berlangsung meriah, khidmat. Dua agenda besar digelar dalam satu hari, yakni Milad ke-15 RSUD Balaraja dengan tema "Bersatu Dalam Kolaborasi" dan Peresmian Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Banten RSUD Balaraja.

Acara dihadiri Bupati Tangerang, Drs.H. Moch Maesyal Rasyid. M.Si., Wakil Bupati Hj. Intan Nurul Hikmah.S.E., Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami beserta jajaran direksi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dr. Hendra Tarmizi.,MARS., Direktur RSUD Balaraja dr. Hj. Corah Usman MARS., serta ratusan tenaga kesehatan, pegawai, dan tamu undangan.

Diawali upacara yang dirangkai dengan Santunan Anak Yatim dan Do'a Bersama Anak-anak berpakaian muslim menerima bingkisan dan santunan yang diserahkan oleh tokoh agama, disaksikan Bupati Tangerang dan jajaran direksi Bank Banten. Suasana haru berlanjut saat doa bersama dipanjatkan. " Ya Allah zat yang maha menyembuhkan, jadikanlah rumah sakit ini sebagai sarana dan wadah kasih sayang-Mu, kemudahan, ketepatan dan kesembuhan bagi setiap pasien yang datang berobat ke tempat ini," demikian petikan do'a yang diaminkan ratusan peserta.

Karnaval Budaya Nusantara dan Potong Tumpeng. Kemeriahan terlihat saat karnaval baju adat Nusantara. Puluhan pegawai RSUD Balaraja mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, mulai dari Dayak dengan mahkota bulu merah, Papua, Kebaya Jawa, Padang hingga Bali, berbaris di halaman RSUD disaksikan para pejabat di tenda utama.

Puncak milad ditandai pemotongan dua tumpeng kuning oleh Bupati Tangerang. Potongan tumpeng pertama diserahkan kepada Dirut RSUD Balaraja sebagai simbol kolaborasi.

Dalam sambutannya, Bupati Moch Maesyal Rasyid berpesan agar seluruh insan kesehatan tidak lelah melayani masyarakat.

" Jangan pernah letih, jangan pernah lelah untuk kita berbuat kepada masyarakat di bidang kesehatan, karena kita diamanahkan, kita ditugaskan dan itu bagian dari kewajiban kita untuk bisa melayani masyarakat sehingga mutu pelayanannya bisa didapat oleh masyarakat nyaman dan sehat ", ucap Maesyal.

Usai pemotongan tumpeng sebagai simbol perayaan Milad RSUD Balaraja, dilanjutkan dengan peresmian KCP Bank Banten RSUD Balaraja yang ditandai dengan hitung mundur dan gunting pita oleh Bupati Tangerang bersama Wakil Bupati, Dirut Bank Banten dan Dirut RSUD Balaraja.

Gedung KCP dengan branding "Bank Banten Membangun Masa Depan" berada di halaman depan RSUD Balaraja. Dirut Bank Banten Muhammad Busthami menjelaskan, " KCP Bank Banten di RSUD Balaraja telah beroperasi sejak Juli 2026 dan kini diresmikan secara seremonial sebagai bentuk komitmen Bank Banten mengelola keuangan Pemkab Tangerang ", tutur Dirut Bank Banten.

Bupati Tangerang meminta agar keberadaan KCP Bank Banten benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga pasien.

" Tadi saya sudah minta kepada direkturnya supaya bisa koordinasi dengan RSUD Balaraja untuk komunikasi kolaborasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada keluarga pasien. Yang melalui BPJS maupun lainnya, semuanya bisa dibantu oleh Bank Banten supaya sinergi ", tegas Bupati.

Saat meninjau Ruang Pasien dan Pembangunan Gedung Baru 6 Lantai, Bupati Tangerang menegaskan, tidak hanya seremonial, Bupati Tangerang juga melakukan peninjauan langsung ke ruang perawatan pasien. Bupati menyapa pasien, mengecek kebersihan kamar dan memastikan respons cepat perawat berjalan optimal.

" Tadi kita juga melihat kondisi pasien yang saat ini sedang dilayani di RSUD Balaraja. Tujuannya supaya pasien ini benar-benar dilayani oleh kita dan ini sudah dijalankan RSUD Balaraja, ini harus terus ditingkatkan," ungkapnya.

Selanjutnya Bupati bersama Dirut Bank Banten, jajaran Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD meninjau lokasi pembangunan penambahan gedung baru 6 lantai RSUD Balaraja. Peninjauan di area samping gedung utama yang dihias umbul-umbul merah putih tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Tangerang dalam meningkatkan kapasitas dan mutu layanan kesehatan bagi warga Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan sekitarnya.

Direktur RSUD Balaraja Dr. Hj. Corah Usman menjelaskan, "Pembangunan gedung 6 lantai ini merupakan bagian dari transformasi layanan RSUD Balaraja di usia ke-15 tahun. Kami berharap, kedepannya RSUD Balaraja dapat melayani masyarakat dengan lebih maksimal dan tidak hanya melayani masyarakat kabupaten Tangerang saja, tapi masyarakat diwilayah lain, seperti dari kota Tangerang dan kabupaten Serang, kita layani pula dengan pelayanan yang sebaik-baiknya ", ucap dr. Corah Usman.

Acara ditutup dengan peninjauan fasilitas layanan nasabah di KCP Bank Banten dan foto bersama.

(Soleh)

Opini Tangerang

Kenapa Pemberitaannya Sering Menyudutkan Dewan? Ada Apa dengan Dewan?

E satu.com di September 22, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - “Kenapa pemberitaannya selalu menyudutkan anggota dewan? Ada apa dengan anggota dewan?”

Pertanyaan tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRD Provinsi Banten melalui WhatsApp kepada jurnalis Asep Wawan Wibawan beberapa bulan lalu. Pertanyaan itu muncul setelah Asep beberapa kali menyoroti kinerja wakil rakyat melalui pemberitaan.

Awalnya, Asep memilih tidak menjawab. Namun, pertanyaan tersebut terus teringat hingga akhirnya ia mengungkap alasan mengapa dirinya konsisten mengkritisi kinerja anggota dewan.

Menurut Asep, sikap kritis tersebut tidak muncul tanpa alasan. Salah satu latar belakangnya adalah pengalaman yang dialami langsung oleh almarhumah istrinya ketika mendapatkan pelayanan kesehatan.

Peristiwa pertama terjadi di RSUD Kota Tangerang sekitar 2022. Saat itu, menurut Asep, almarhumah istrinya sempat ditanya oleh seorang dokter dengan nada yang dinilainya keras atau marah.

Kejadian tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan sempat diberitakan oleh puluhan media online.

Menurut Asep, pengalaman itu meninggalkan trauma yang cukup panjang bagi almarhumah istrinya. Trauma tersebut membuatnya enggan kembali menjalani pemeriksaan di rumah sakit, bahkan ketika kondisi kesehatannya mulai mengkhawatirkan.

Pihak keluarga kemudian berusaha meyakinkan almarhumah agar kembali mendapatkan pemeriksaan medis.

Namun, persoalan serupa kembali dirasakan pada 2026.

Saat kondisi kesehatan almarhumah memburuk, keluarga membawanya menggunakan ambulans ke IGD RS Primaya. Menurut Asep, setelah dilakukan observasi, almarhumah tidak menjalani rawat inap dan disarankan untuk pulang.

Asep menilai keputusan tersebut patut dipertanyakan karena saat itu kondisi kesehatan istrinya menurut keluarga cukup memprihatinkan.

Peristiwa tersebut kembali menjadi perhatian dan diberitakan sejumlah media online.

Yang kemudian menjadi pertanyaan Asep adalah apa yang terjadi setelah pemberitaan tersebut muncul.

Ia mengaku tidak mendengar adanya tindak lanjut yang menurutnya terlihat secara terbuka dari dinas terkait maupun anggota DPRD untuk menelusuri persoalan pelayanan yang dialami keluarganya.

Bagi Asep, pengalaman dua peristiwa tersebut menjadi salah satu alasan mengapa dirinya memilih tetap kritis terhadap lembaga legislatif.

Ia mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD ketika persoalan pelayanan publik menyangkut masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

“Kalau masyarakat mengalami persoalan pelayanan, saya berharap ada wakil rakyat yang datang, mempertanyakan, mengawasi, dan memastikan persoalannya tidak berhenti begitu saja,” ujar Asep. Dikediamannya. Senin ( 21/9/2026 )

Menurutnya, kritik terhadap anggota dewan bukan berarti kebencian terhadap lembaga legislatif. Kritik justru muncul karena adanya harapan agar fungsi representasi dan pengawasan benar-benar dirasakan masyarakat.

Asep juga menegaskan bahwa pengalaman keluarganya tidak seharusnya menjadi alasan untuk menggeneralisasi seluruh anggota DPRD.

Namun, pengalaman tersebut menjadi alasan pribadi baginya untuk terus mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan dijalankan ketika masyarakat menghadapi persoalan pelayanan publik.

Dari sinilah pertanyaan “Kenapa pemberitaannya selalu menyudutkan dewan?” mendapatkan jawaban dari Asep.

Baginya, persoalannya bukan menyudutkan atau membela.

Kritik muncul karena ada persoalan yang dirasakan, ada pertanyaan yang belum terjawab, dan ada harapan agar wakil rakyat benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Kini pertanyaannya bukan hanya, “Ada apa dengan dewan?”

Tetapi juga: sejauh mana fungsi pengawasan DPRD berjalan ketika masyarakat mempertanyakan kualitas pelayanan publik?

Menurut Asep, jika persoalan pelayanan publik ditelusuri lebih jauh, bukan tidak mungkin masih terdapat masyarakat lain yang memiliki pengalaman dan keluhan serupa, tetapi belum menyampaikannya ke ruang publik.

Karena itu, baginya, kritik bukan sekadar persoalan pribadi. Kritik merupakan bagian dari upaya membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, mempertanyakan pelayanan publik

( AWW )

Tangerang

Anggaran Seremonial Dipangkas di Serang, Bagaimana dengan Tangerang?

E satu.com di September 21, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Kebijakan anggaran Pemerintah Kota Serang yang meniadakan alokasi untuk kegiatan seremonial dalam APBD Perubahan 2026 membuka kembali ruang diskusi mengenai bagaimana pemerintah daerah menentukan skala prioritas penggunaan uang publik.

Dalam pemberitaan Radar Banten, Minggu (20/9/2026), Pemkot Serang menyatakan ruang anggaran dari kegiatan seremonial dialihkan terutama untuk pembangunan infrastruktur. Porsi belanja infrastruktur disebut mencapai sekitar 35 persen dalam APBD Perubahan 2026.

Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan kebijakan tersebut dilakukan agar belanja daerah lebih diarahkan kepada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut tentu merupakan pilihan dalam penyusunan prioritas anggaran daerah. Namun, pada saat yang sama, keputusan itu menarik untuk dilihat sebagai bahan perbandingan bagi daerah lain, termasuk Kota Tangerang.

Pertanyaannya bukan semata-mata apakah sebuah kegiatan bersifat seremonial atau bukan. Yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah.

Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah harus menentukan prioritas. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perlindungan sosial dan kebutuhan dasar masyarakat membutuhkan pembiayaan yang terukur.

Karena itu, belanja kegiatan pemerintahan yang bersifat pertemuan, seremoni, publikasi maupun kegiatan lainnya semestinya dapat dilihat berdasarkan kebutuhan, besaran anggaran, sumber pembiayaan, realisasi serta manfaat yang dihasilkan.

Kebijakan Kota Serang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja ketika menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas.

Sementara bagi masyarakat Kota Tangerang, hal tersebut dapat menjadi bahan untuk melihat kembali APBD secara lebih terbuka: berapa besar anggaran untuk kegiatan seremonial, berapa yang benar-benar terealisasi, dan apa manfaat langsung yang diterima masyarakat?

Pertanyaan tersebut bukan berarti menyimpulkan bahwa seluruh kegiatan seremonial tidak diperlukan. Sebagian kegiatan pemerintahan tetap dapat memiliki fungsi administratif, koordinatif maupun sosial.

Namun, ketika anggaran publik harus dibagi untuk berbagai kebutuhan masyarakat, transparansi mengenai alasan pengalokasian dan hasil penggunaannya menjadi semakin penting.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa besar dana yang terserap, tetapi juga seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.

Kota Serang telah memilih menghapus anggaran seremonial dalam APBD Perubahan 2026 dan mengarahkan ruang anggaran tersebut terutama kepada pembangunan infrastruktur.

Bagi daerah lain, termasuk Kota Tangerang, pilihan kebijakan tersebut setidaknya menghadirkan satu pertanyaan penting:

Di tengah berbagai kebutuhan masyarakat, apakah setiap rupiah dalam APBD sudah ditempatkan pada prioritas yang paling dibutuhkan warga?

(AWW)

Tangerang

Warga Kunciran Antre Bantuan Air, Peran DPRD dalam Penanganan Kekeringan Dipertanyakan

E satu.com di September 20, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Kekeringan membuat sebagian warga Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut disebut telah berlangsung sekitar dua bulan. Salah seorang warga, Haryati, mengatakan air di rumahnya tidak mengalir sehingga ia harus membeli air untuk kebutuhan minum dan memasak.

Sementara untuk mandi dan mencuci, ia terkadang mengandalkan bantuan dari tetangga. Kondisi itu, menurut Haryati, turut menambah beban pengeluaran rumah tangga.

"Biaya hidup makin tinggi, lebih tinggi lagi, nambah lagi," ujar Haryati, Jumat (18/9/2026), seperti dikutip CNN Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, warga terdampak juga harus mengantre untuk mendapatkan bantuan air bersih.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran DPRD Kota Tangerang dalam menyerap aspirasi dan mengawal penanganan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan.

Selain menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD memiliki fungsi menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, kondisi warga yang mengalami kesulitan air bersih menjadi salah satu persoalan yang dapat menjadi perhatian dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Penanganan jangka pendek, seperti distribusi air bersih, diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Namun, persoalan kekeringan juga membutuhkan langkah antisipatif, antara lain pemetaan wilayah terdampak, kesiapan titik penampungan, koordinasi antarinstansi, serta penguatan infrastruktur penyediaan air bersih.

Dengan kondisi warga yang telah mengalami kesulitan air selama berbulan-bulan, publik tentu menunggu sejauh mana pemerintah daerah dan DPRD memastikan persoalan tersebut tidak hanya ditangani ketika terjadi krisis, tetapi juga melalui kebijakan yang dapat mengurangi risiko berulangnya persoalan serupa.

(AWW)

Tangerang

RISMA Bersama Pengurus DKM Nurul Fajar, Taman Cibodas, Sukses Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H

E satu.com di September 20, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Pengurus Remaja Islam Masjid ( RISMA ) bersama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nurul Fajar, Perumahan Taman Cibodas RW 06 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, sukses menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, pada Sabtu malam (19/09/2026).

Peringatan Maulid tahun ini yang mengusung tema " Menata Akhlak Menghidupkan Sunnah di Zaman Kekinian ", yang berlangsung khidmat ini, dihadiri oleh Sekretaris Kelurahan Sangiang Jaya, Ketua DKM Nurul Fajar beserta jajarannya, Ketua DMI Kecamatan Periuk, Ketua RW 06, Ketua RW 09, Pengurus RISMA, para Ketua RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta ibu-ibu majelis taklim.

Dalam inti sambutannya, Ketua DKM Nurul Fajar, H Parto menyampaikan, bahwa peringatan Maulid ini menjadi momentum penting untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari di masa kini, khususnya dalam kehidupan bertetangga dan sosial kemasyarakatan, sehingga dapat mempererat tali silaturahmi antara warga dan meningkatkan keimanan serta kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW

Dalam sambutan singkatnya, Sekkel Sangiang Jaya, Didin Sajudin SE, memohon maaf kepada masyarakat, karena Lurah Sangiang Jaya tidak dapat menghadiri acara, sehingga dirinya yang mewakili kelurahan Sangiang Jaya, dan juga Didin Sajudin mengajak warga dan para jamaah, untuk dapat meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bekal di zaman yang penuh tantangan ini.

Tausiyah Maulid disampaikan oleh KH Tubagus Salim Idrus, yang dalam ceramahnya mengingatkan pentingnya menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan beribadah serta mengajak para jamaah untuk selalu mengerjakan sholat lima waktu, menjalankan Sunnah nabi Muhammad SAW, senantiasa membaca Al-Qur'an, bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu bersikap baik serta tolong menolong dengan sesama manusia.

Usai acara, Ketua Panitia, Muhammad Arfani, menjelaskan, " Alhamdulillah untuk peringatan Maulid Nabi tahun ini dari segi kepanitiaan dari tahun ke tahun, cukup kompak dan solid, karena kita instrospeksi dari tahun ke tahun, jadi untuk RISMA Nurul Fajar, saya acungkan jempol, karena kekompakan dan kesolidannya, dan juga round down yang kita susun, tepat waktu, sehingga waktu acaranya tidak molor lagi, ini adalah hasil evaluasi dan tahun ke tahun. Nah untuk acaranya sendiri, kita mengusung tentang gimana sih sikap para generasi muda yang sekarang ini tantangan zaman yaitu sosial media yang berkembang pesat, tapi gimana caranya kita tetap ada Sunnah Rasul nya, alhamdulilah tadi ceramah yang disampaikan oleh KH Tubagus Salim Idrus, sangat masuk ke hati, jadi untuk tanggapan dari kami terkait acara Maulid Nabi ini, alhamdulilah sangat sukses ", tutur Muhammad Arfani.

" Harapan kedepan nya, dari kami selaku panitia selaku RISMA Nurul Fajar, para generasi muda, inginnya kita lebih meriah lagi dari tahun ini, siapapun Ketua nya, lebih meriah acara dari saya, lebih kompak terkait job desk nya tanggung jawab nya lebih di emban lagi dan pokoknya untuk tahun kedepan nya bisa lebih sukses ", pungkas Muhammad Arfani.

(Soleh)

Tangerang

TPS Ilegal Seluas 8.000 Meter di Kecamatan Pinang Disegel Usai Kebakaran, Fungsi Pengawasan DPRD Dipertanyakan

E satu.com di September 19, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -Pemerintah Kota Tangerang menyegel tempat pembuangan sampah (TPS) seluas sekitar 8.000 meter persegi di kawasan RW 05, Kelurahan Panunggangan/Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Lokasi tersebut disebut sebagai TPS ilegal dalam pemberitaan mengenai penertiban. Penyegelan dilakukan setelah lokasi menjadi sorotan terkait polusi udara dan kebakaran yang dilaporkan berlangsung selama beberapa hari.

Petugas menghentikan aktivitas di lokasi dan memasang tanda penyegelan. Pemerintah Kota Tangerang juga memasang alat pemantau kualitas udara untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar lokasi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang melakukan pemantauan dan menyiapkan pengujian laboratorium untuk mengetahui kondisi lingkungan setelah penertiban.

Pihak pengelola dan pemilik lahan disebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Penutupan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Penertiban tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang, termasuk sejauh mana fungsi pengawasan DPRD berjalan terhadap persoalan yang berdampak pada masyarakat.

Pertanyaan tersebut menjadi relevan terutama setelah lokasi mengalami kebakaran dan menimbulkan sorotan terkait kualitas udara di sekitar kawasan.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai proses pengawasan sebelum penertiban, termasuk bagaimana aktivitas di lokasi tersebut dapat berlangsung hingga akhirnya dilakukan penyegelan.

Hasil pemeriksaan dan pengujian lingkungan juga menjadi penting untuk mengetahui kondisi setelah kebakaran serta potensi dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

Dengan demikian, persoalan TPS ilegal tersebut tidak hanya berhenti pada tindakan penyegelan. Publik juga berkepentingan mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan sebelum persoalan mencuat dan siapa yang bertanggung jawab memastikan aktivitas pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan.

(AWW)

Tangerang

Antre Beras dari Uang Pajak, Saat APBD Kota Tangerang Defisit Rp581 Miliar

E satu.com di September 18, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Antrean masyarakat untuk mendapatkan bantuan beras menjadi gambaran yang menurut AWW, seorang jurnalis kritis, perlu dilihat lebih jauh dalam konteks kemampuan ekonomi masyarakat dan pengelolaan uang publik.

Menurut AWW, untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, caranya cukup sederhana, yakni membandingkan secara realistis antara pemasukan dan pengeluaran keuangan setiap hari.

“Kalau pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, secara sederhana masyarakat tersebut berada dalam kondisi besar pasak daripada tiang,” ujar AWW di kediamannya, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, apabila pendataan atau sensus ekonomi dilakukan secara objektif dan mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat, jumlah warga yang masuk kategori berhak mendapatkan bantuan sosial diyakini dapat lebih besar.

“Saya yakin dan seyakin-yakinnya. Bila data sensus ekonomi dijalankan secara objektif, akan sangat banyak tercatat masyarakat yang kondisi ekonominya besar pasak daripada tiang,” katanya.

AWW menilai masyarakat dalam kondisi tersebut layak mendapatkan perhatian melalui berbagai program perlindungan sosial yang anggarannya bersumber dari keuangan negara maupun daerah, termasuk penerimaan pajak.

Namun, ia mempertanyakan bagaimana uang yang dihimpun pemerintah melalui pajak masyarakat kemudian kembali kepada warga dalam bentuk pelayanan dan manfaat.

“Namun sepertinya, sirkulasi pajak masyarakat lebih banyak nyangkut di kran penguasa dan pengusaha. Sementara masyarakat yang kondisinya besar pasak daripada tiang harus antre dari pagi sampai sore untuk mendapatkan bantuan sosial yang diatur oleh pemerintah,” ujarnya.

Pajak dan Antrean Beras

AWW mengatakan dirinya tidak mempersoalkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, bantuan sosial tetap diperlukan selama masih terdapat warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Yang perlu dipertanyakan, kata dia, adalah apakah pendataan, penganggaran, serta distribusi bantuan telah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara adil dan tepat sasaran.

“Yang harus disoroti dan dipertanyakan adalah siapa yang lebih banyak merasakan manfaat APBD, sementara masih banyak masyarakat yang harus antre dari pagi sampai sore demi mendapatkan bantuan beras,” katanya.

Ia menambahkan, pengelolaan pajak dan belanja pemerintah seharusnya dilakukan secara adil sesuai kondisi dan kapasitas masyarakat.

“Seharusnya pengaturan pajak dan pembelanjaannya dilakukan secara adil sesuai kondisi dan kapasitas masing-masing,” ujarnya.

AWW juga menyinggung konsep distribusi dalam Islam, khususnya zakat, sebagai salah satu perspektif yang menurutnya dapat menjadi bahan pemikiran mengenai prinsip keadilan dan amanah dalam distribusi sumber daya.

“Namun segala sesuatunya dikembalikan kepada manusianya itu sendiri,” tambahnya.

APBD Kota Tangerang Defisit Rp581 Miliar

Lebih lanjut, AWW menyinggung kondisi APBD Kota Tangerang yang dalam rancangan Perubahan APBD 2026 mengalami defisit.

Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp5,183 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp5,764 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp581,048 miliar yang direncanakan ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Menurut AWW, persoalannya bukan semata-mata apakah APBD mengalami defisit atau tidak.

Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut digunakan dan seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Yang ironis adalah kondisi APBD Kota Tangerang yang mengalami defisit alias besar pasak daripada tiang,” tegasnya.

Ia mempertanyakan siapa yang lebih banyak menikmati manfaat dari belanja daerah, sementara di sisi lain masih terdapat masyarakat yang harus mengantre untuk memperoleh bantuan pangan.

“Yang harus disoroti dan dipertanyakan, siapa yang lebih banyak merasakan manfaat APBD, sementara masih banyak masyarakat yang harus mengantre dari pagi sampai sore demi mendapatkan 30 kilogram beras yang anggarannya berasal dari pajak masyarakat dan diatur oleh pemerintah,” pungkas AWW.

Menurutnya, antrean bantuan pangan tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan distribusi beras.

Di balik antrean tersebut terdapat persoalan yang lebih luas, mulai dari daya beli masyarakat, akurasi data penerima bantuan, prioritas APBD, hingga efektivitas penggunaan uang publik.

Karena itu, AWW menilai evaluasi kebijakan tidak cukup hanya dengan menghitung berapa banyak bantuan yang telah disalurkan.

Pemerintah juga perlu melihat apakah berbagai program tersebut mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“Jangan sampai masyarakat hanya dihitung ketika membutuhkan bantuan. Tetapi ketika mereka membayar pajak, kontribusinya tidak terlihat dalam ukuran kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Pada akhirnya, antrean beras bukan hanya tentang beras.

Antrean tersebut juga menghadirkan pertanyaan publik tentang pajak, APBD, prioritas belanja, pendataan masyarakat, dan seberapa nyata uang publik kembali menjadi manfaat bagi rakyat.

(AWW)

Tangerang

Ketum FBB, H. Moch. Soleh : Reshuffle Kabinet, Hak Preogratif Presiden

E satu.com di September 17, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Ketua Umum Ormas Frent Banten Bersatu (FBB), H. Moch Soleh, MA, menyikapi pergantian Menteri Keuangan yang saat ini menjadi perhatian publik. Ia mengajak masyarakat untuk menyikapi keputusan tersebut secara positif dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa serta negara.

Menurut H. Moch Soleh, pergantian menteri merupakan bagian dari kewenangan konstitusional Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 17 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026.

Pelantikan Suahasil Nazara dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024–2029.

Suahasil sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia kemudian dipercaya Presiden untuk menduduki posisi Menteri Keuangan dan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Serah terima jabatan Menteri Keuangan selanjutnya dilaksanakan pada 15 September 2026 di Kementerian Keuangan.

Pergantian tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah. Dalam keterangannya setelah dilantik, Suahasil menyampaikan bahwa arahan Presiden antara lain berkaitan dengan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

Menanggapi dinamika tersebut, H. Moch Soleh mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru membangun spekulasi maupun prasangka negatif terhadap keputusan pemerintah.

“Kita harus menyikapi setiap keputusan strategis pemerintah secara positif, dengan tetap menghormati konstitusi dan kewenangan Presiden. Jangan sampai kita terjebak pada spekulasi atau su'uzon yang justru dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.”

Ia juga berharap Menteri Keuangan yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik serta mampu mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pengelolaan keuangan negara.

“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama menitipkan harapan dan doa agar kebijakan pemerintah membawa manfaat bagi masyarakat serta kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan Ketua Umum Ormas FBB tersebut disampaikan pada Kamis, 17 September 2026, sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk tetap menjaga suasana yang kondusif, menghormati proses ketatanegaraan, serta memberikan kesempatan kepada pejabat yang baru untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan demikian, menurut H. Moch Soleh, pergantian Menteri Keuangan hendaknya dipandang sebagai bagian dari dinamika pemerintahan yang perlu disikapi secara dewasa, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta kemajuan bangsa.

(Soleh)

Tangerang

Ketua RW 04 dan Sekkel Sangiang Jaya Klarifikasi Pemberitaan Seorang Lansia Terkendala KTP Saat Penyaluran Bansos

E satu.com di September 17, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Beredarnya pemberitaan di sejumlah media online terkait seorang warga lanjut usia (lansia) yang disebut berusia 90 tahun dan mengalami kendala KTP saat penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, mendapat tanggapan dari Ketua RW 04 serta Sekretaris Kelurahan (Sekkel) Sangiang Jaya.

Ketua RW 04, Muhdini, menyayangkan pemberitaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, warga yang dimaksud bukan berusia 90 tahun, melainkan 77 tahun dan lahir pada tahun 1949.

“Saya sebagai Ketua RW 04 sangat menyayangkan dengan adanya pemberitaan tersebut. Usianya bukan 90 tahun, tapi 77 tahun karena lahir tahun 1949,” ujar Muhdini.

Muhdini juga menjelaskan bahwa dirinya memiliki hubungan keluarga dengan penerima manfaat tersebut. Karena itu, ia berharap setiap pemberitaan terkait pelayanan kepada warga terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang mengetahui kejadian secara langsung.

“Adapun kaitan pemberitaan tersebut, saya sebagai Ketua RW dan saya juga punya hubungan keluarga dengan penerima manfaat. Untuk pengambilan bansos kan ada aturannya. Seharusnya sebelum membuat berita, harus mencari dulu informasi yang sebenarnya, jangan sampai pemberitaan itu menjadi tidak benar,” katanya.

Ia menambahkan, hingga pemberitaan tersebut muncul, dirinya maupun pihak kelurahan mengaku tidak mendapatkan konfirmasi terkait persoalan yang diberitakan.

“Ini menyangkut saya sebagai Ketua RW, tapi saya sebagai saudaranya juga. Intinya saya menyayangkan kepada yang membuat berita. Harusnya konfirmasi dulu, karena memang tidak ada konfirmasi ke saya ataupun ke pihak kelurahan,” tutur Muhdini.

Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Sangiang Jaya, Didin Sajudin, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bansos, pihak kelurahan telah menyiapkan fasilitas dan pengaturan antrean bagi warga yang membutuhkan perhatian khusus.

“Pada saat penyaluran bansos, kami menyiapkan fasilitas untuk warga, khususnya lansia, wanita hamil, serta wanita yang membawa balita. Mereka kami prioritaskan,” jelas Didin saat dikonfirmasi media E satu.com, Kamis (17/9/2026).

Namun, menurut Didin, proses verifikasi penerima bansos tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk menunjukkan KTP asli.

“Untuk KTP dan KK itu sudah menjadi aturan dan kami tidak bisa memberi prioritas langsung. Tetap harus membawa KTP asli,” katanya.

Terkait warga lansia yang sebelumnya diberitakan mengalami kendala dalam menerima bansos, Didin menegaskan bahwa warga tersebut akhirnya tetap menerima bantuan pada hari yang sama setelah kembali membawa KTP asli.

“Pada hari itu juga, ibu tersebut pulang dan kembali lagi dengan membawa KTP asli dan langsung mendapat bansos pada hari itu juga,” ungkapnya.

Didin juga membantah adanya penelantaran maupun perlakuan tidak baik terhadap warga lansia tersebut. Menurutnya, petugas tetap memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku.

“Ibu lansia tersebut tetap kami layani dengan baik saat penyaluran bansos. Tidak ada penelantaran atau perlakuan tidak baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Didin mengatakan bahwa data penerima bansos berasal dari pemerintah pusat sehingga petugas di lapangan menjalankan proses penyaluran berdasarkan data dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kami sudah cek langsung, untuk lansia, disabilitas dan ibu hamil memang kami dahulukan. Kalau ada miskomunikasi, kami mohon maaf dan akan jadi evaluasi kami bersama agar pelayanan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Pihak Kelurahan Sangiang Jaya menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran bansos berlangsung secara transparan, tertib, dan humanis. Klarifikasi tersebut diharapkan dapat meluruskan informasi yang beredar serta mencegah terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat.

(Soleh)

Tangerang

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi Terjaring OTT KPK, Ini Profil dan LHKPN-nya

E satu.com di September 17, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) - Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang, Tardi, termasuk salah satu dari 17 orang yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 14 September 2026.

KPK membenarkan bahwa sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut diamankan dalam OTT tersebut. Mereka antara lain pejabat di tingkat direktorat jenderal, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang. KPK kemudian mengonfirmasi identitas Kepala Kantah Kota Tangerang yang diamankan tersebut adalah Tardi.

Menurut keterangan KPK, OTT tersebut diduga berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan adanya penerimaan lainnya oleh penyelenggara negara.

KPK kemudian menyatakan perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan dan tersangka telah ditetapkan. Namun, pada keterangan awal tersebut KPK belum mengungkap seluruh identitas tersangka.

Pejabat Karier ATR/BPN

Tardi merupakan pejabat karier di lingkungan ATR/BPN yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertanahan dan hukum.

Mengutip profil yang sebelumnya dipublikasikan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, SSiT, MH, lahir di Cijulang pada 14 Mei 1974. Ia menyandang gelar Sarjana Sains Terapan dan Magister Hukum.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi pernah memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Pada Agustus 2025, Tardi dilantik sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang menggantikan Heri Mulianto.

Dalam posisi tersebut, Tardi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan pertanahan di Kota Tangerang, termasuk pelayanan sertifikasi tanah, pemetaan dan administrasi pertanahan.

LHKPN Tercatat Rp860,35 Juta

Selain menjadi perhatian karena OTT KPK, data kekayaan Tardi juga tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 4 Februari 2026 untuk periode pelaporan 2025, total harta kekayaan Tardi tercatat sebesar Rp860.354.812.

Sebagian besar harta tersebut berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor.

Tardi melaporkan dua bidang tanah dan bangunan, masing-masing seluas 120 meter persegi. Nilai aset pertama tercatat Rp433.920.000, sedangkan aset kedua senilai Rp328.440.000.

Dengan demikian, total nilai tanah dan bangunan yang dilaporkan mencapai Rp762.360.000.

Selain itu, Tardi melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp97.994.812.

Dalam LHKPN tersebut tidak tercatat kepemilikan alat transportasi, surat berharga maupun harta bergerak lainnya. Tardi juga tercatat tidak memiliki utang.

Total harta yang dilaporkan mencapai Rp860.354.812.

Data LHKPN tersebut merupakan laporan kekayaan pejabat dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterkaitan antara harta tersebut dengan perkara OTT.

Publik Menunggu Kejelasan Perkara

Terjaringnya Kepala Kantah Kota Tangerang dalam OTT KPK menjadi perhatian publik, mengingat pertanahan merupakan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepastian hak atas tanah masyarakat maupun kepentingan dunia usaha.

Namun, status seseorang yang diamankan dalam OTT tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Peran dan tanggung jawab setiap pihak harus dibuktikan melalui proses hukum.

Karena itu, publik kini menunggu penjelasan lebih lengkap dari KPK mengenai peran Tardi dalam perkara tersebut, hubungan perkara HGB dengan para pihak yang diamankan, serta konstruksi dugaan tindak pidana yang sedang disidik.

KPK juga menyebut telah mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah, meski jumlah pastinya saat itu masih dalam proses penghitungan.

( AWW )

Tangerang

Ketum FBB, H. Moch. Soleh, Silaturahmi Kekediaman Presiden Ke 7

E satu.com di September 14, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Ketua Umum Ormas Front Banten Bersatu (FBB) yang kini di ganti menjadi Frent Banten Bersatu, H. Moch Soleh, MA, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah, pada Minggu ( 13/9/2026 ).

Rute Perjalanan acara awal yaitu Menghadiri undangan Maulid Nabi di Pesantren Minggir, Yogyakarta, yang di pimpin oleh Gus H. Muhammad Muafiq.

Tujuan Lanjutan : Bertolak ke Jalan Kutai, Surakarta, ke rumah Bapak Ir Joko Widodo Presiden ke 7.

Inti Pertemuan Silaturahmi Biasa: Pertemuan ini bersifat kekeluargaan dan saling mendoakan, tanpa agenda mendesak atau rahasia.

Doa untuk Pemimpin: Pak Jokowi mengajak kami untuk mendo'akan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar selalu sehat, panjang umur, dan kuat dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercinta ini.

Dihubungi melalui WhatsApp, pada Senin (14/9/2026) H. Soleh mengatakan, " pak Jokowi baik kok. Hemat saya beliau tidak ada punya hati dengki atau benci ke semua orang, beliau selalu legowo dan pemaaf banyak contoh nya yang di ma'afin beliau. Adapun kabar di medsos, yah itu mah buatan orang orang yang tidak puas dan tidak bertanggung jawab saja. Sekarang mendingan ayo rakyat Indonesia kita berdo'a bersama. Untuk Indonesia yang kita cintai ini. Mudah mudahan lepas dari kesulitan. Kita percayakan kepada Bapak Presiden dan wakil nya untuk memimpin negeri ini dengan khusuk dan amanah. Dan bagi yang tidak puas harap bersabar sampai waktu nya 2029. Baru anda bertanding, tunjukan kemampuan nya, nanti. Sudah, sekarang ayo bergandengan tangan untuk mendukung menyukseskan program yang ada dan yang lagi di benahi oleh presiden dan wakil presiden ", tutur H. Moch Soleh MA., yang selain Ketua Umum FBB, juga beliau adalah ketua DPW Pas - Gibran Provinsi Banten.

(Soleh)

Tangerang

Ketum Ormas FBB, H. Moch. Soleh, Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Ponpes Minggir, Sleman Yogyakarta

E satu.com di September 07, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Ketua Umum Ormas Frent Banten Bersatu (FBB), H. Moch Soleh, MA., menghadiri undangan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam acara Grebeg Minggir di Pondok Pesantren Minggir, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu dan Minggu ( 5-6 September 2026 ). Kedatangan rombongan dari Banten tersebut disambut langsung secara hangat oleh pengasuh pondok pesantren, Kyai Gus Muwafiq (K.H. Ahmad Muwafiq).

" Singkatan ormas yang dipimpin oleh H. Moch Soleh,MA. adalah FBB atau Frent Banten Bersatu, pengganti dari nama Front Banten Bersatu (FBB). Karena ada ketentuan pemerintah yang harus di patuhi ", tutur H. Moch. Soleh yang dihubungi melalui WhatsApp pada Senin, 7 September 2026.

Acara tahunan Grebeg Minggir di pesantren Gus Muwafiq ini dikenal unik karena mengawinkan nilai-nilai tradisi keagamaan Islam, kerukunan antar umat beragama, serta pelestarian budaya nusantara. Kehadiran tokoh-tokoh ormas daerah seperti Frent Banten Bersatu (FBB) memperkuat pesan persatuan dan silaturahmi antar anak bangsa yang selalu disuarakan dalam setiap perayaan tersebut.

Dilanjut mengenai jadwal rangkaian acara Grebeg Minggir atau rincian kegiatan silaturahmi yang dilakukan oleh ormas Frent Banten Bersatu (FBB) bersama-sama memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren minggir sleman yogyakarta.

Saat 2 hari yang lalu memantau H-1 menjelang Grebeg Maulid Minggir. ( PESANTREN MINGGIR, memantau H-1 menjelang Grebeg Maulid Minggir ),
Moch ‎Soleh,. ‎MA., dari Banten ‎juga turut hadir.

(Soleh)

Tangerang

Dampak Luas Abu Vulkanik Anak Krakatau: Apa yang Terjadi di Tangerang?

E satu.com di September 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau terus meluas. Pada Minggu (6/9/2026), sebarannya telah mencapai sejumlah wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga wilayah Sumatra.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut terdapat dua klaster sebaran abu vulkanik. Pada ketinggian hingga 20.000 kaki, abu bergerak ke arah timur laut hingga selatan dan mencakup sebagian Banten, DKI Jakarta serta Jawa Barat. Sementara pada ketinggian hingga 50.000 kaki, sebarannya bergerak ke arah barat daya hingga barat laut.

Dampak sebaran abu juga mulai dirasakan masyarakat Tangerang. BPBD Kota Tangerang menyebut sebagian besar wilayah kota terdampak, dengan laporan abu telah mencapai kawasan Karang Tengah yang berbatasan dengan Jakarta.

Kondisi tersebut membuat kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama terhadap paparan abu yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Pemerintah Kota Tangerang mengimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar apabila kondisi abu semakin pekat.

Bukan Sekadar Persoalan Abu

Meluasnya sebaran abu vulkanik tidak hanya menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mulai berdampak terhadap aktivitas transportasi udara.

BMKG mencatat sebaran abu telah memengaruhi ruang udara dan membuat sejumlah bandara mengalami penutupan sementara pada waktu berbeda, termasuk Bandara Soekarno-Hatta. Kondisi tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu dan faktor keselamatan penerbangan.

Situasi ini menunjukkan bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau memiliki dampak lintas wilayah. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai aktivitas gunung api, tetapi juga informasi yang cepat mengenai kualitas udara, kondisi penerbangan, kesehatan, dan perkembangan sebaran abu.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau tidak panik, tetapi tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah, BMKG, serta instansi kebencanaan.

( AWW )

Tangerang

DKM Masjid Nurul Jannah Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan Khidmat dan Meriah

E satu.com di September 06, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nurul Jannah menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah pada Sabtu malam (5/9/2026) bertempat di halaman Masjid Nurul Jannah, Perumahan Griya Merpati Mas RW 05 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.

Kegiatan dihadiri oleh Kasie Kemas Kecamatan Periuk, Lurah Gembor, Ketua DKM beserta jajaran pengurus, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pengurus DKM se-kecamatan Periuk, para Ketua RW dan Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah.

Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan dengan sambutan Ketua DKM Nurul Jannah, pengumuman dan pembagian hadiah lomba, shalawat dan tausiah agama yang disampaikan oleh dai kondang, ustadz Riza Muhammad.

Dalam inti ceramahnya, Ustadz H. Riza Muhammad mengajak seluruh jamaah untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

" Maulid Nabi adalah momentum untuk sering membaca Al-Qur'an, bersedekah, memperkuat iman, mempererat ukhuwah, dan meneladani sifat jujur, amanah, dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW, dalam kehidupan sehari-hari dan marilah kita senantiasa bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat di akherat kelak " tutur Ustadz Riza Muhammad.

Sementara itu, Lurah Gembor, H. Samsu Rais, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan baik dan meriah, semua ini berkat kerjasama yang baik antara pengurus DKM, Ketua RW, para Ketua RT, Panitia pelaksana dan seluruh warga RW 05 sehingga peringatan Maulid dapat terlaksana dengan lancar, meriah dan sukses.

Ketua DKM Nurul Jannah, KH. Misbahul Munir S.Ag. saat di jumpai usai acara, mengatakan, " Alhamdulillah peringatan Maulid Nabi pada malam ini dapat terlaksana dengan baik, dengan tujuan agar kita dapat meneladani akhlak Rasulullah, saya juga senang karena seluruh elemen masyarakat dari mulai pemuda para remaja, ibu-ibu, orang tua dan para tokoh dapat berkumpul di masjid Nurul Jannah dalam rangka memperingati kelahiran Nabi, mencintai dan meneladani akhlak Rasulullah, yang di wujudkan dalam peringatan maulid. Sebelum nya juga sudah ada festival maulid dan bazar. Saya berterima kasih kepada seluruh pengurus DKM, pengurus RW, RT dan Panitia, sehingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2026 ini bisa berjalan dengan sukses ", tutur Ketua DKM Nurul Jannah.

" Dari unsur pemerintahan yang hadir, ada Kasie Kemas, Miftahul Huda, Lurah Gembor, H. Samsu Rais, kemudian seluruh ormas yang ada di kecamatan Periuk, lalu para pengurus DKM di kecamatan Periuk, Alhamdulillah bisa hadir. Harapan nya mudah-mudahan ini bisa ada hasil, yakni perubahan sikap, mental dan perilaku, jadi bukan hanya sekedar seremonial, tapi ada perubahan akhlak di masyarakat, sesuai akhlak Rasulullah SAW ", pungkas KH. Misbahul Munir.

Menurut Ketua RW 05, Tubagus Hilman, " peringatan Maulid Nabi di Masjid Nurul Jannah RW 05 ini merupakan prakarsa dari pengurus DKM Nurul Jannah dan sebagai Ketua panitia yaitu ibu Sinta Wati, acaranya keren dan mantap, pokoknya sangat memuaskan, sangat ramai, ini yang hadir sekitar 600 jamaah, karena semua kursi terisi semua, bahkan dari 8 RT kursi terpakai semua, pokoknya malam hari ini meriah sekali, dengan penceramah ustadz Riza Muhammad. Saya berterima kasih kepada warga RW 05, saya berpesan kepada warga untuk selalu menjaga kondusifitas dan keamanan ", pungkas Tubagus Hilman.

(Soleh)

Tangerang

Enam Tahun Melawan Kanker, Merawat Ibu Hingga Wafat: Dana Kematian Pemkot Tangerang Tak Cair, Keluarga Terjepit Dalam Duka Dan Birokrasi

E satu.com di September 03, 2026 0

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) - Ada seorang anak yang selama bertahun-tahun berjuang melawan penyakit, namun tetap memilih merawat ibunya hingga akhir hayat. Kemudian, ada seorang suami yang harus merelakan kepergian istrinya. Sementara itu, anak-anak yang ditinggalkan harus terus makan dan bersekolah meski sumber penghasilan keluarga telah pergi.

Dalam cerita ini, tersisa satu pertanyaan: mengapa bantuan dana kematian yang diajukan melalui program Pemerintah Kota Tangerang belum juga dicairkan?

Siti (nama samaran), satu-satunya anak Fatimah (nama samaran) yang tinggal di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, selama enam tahun menghadapi penyakit kronis. Kondisinya semakin memburuk, namun dia tetap setia merawat ibunya yang lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur.

Untuk merawat sang ibu, Siti meninggalkan pekerjaannya sebagai pengajar di sebuah Raudhatul Athfal (RA) dan memilih selalu berada di sisi ibunya.

Sekitar April 2026, Fatimah pun meninggal dunia. Meski begitu, perjuangan Siti belum berakhir.

Ketika Orang yang Merawat Pergi Lebih Dulu

Usai kepergian ibunya, Siti mengajukan bantuan dana kematian lewat aplikasi Tangerang LIVE.

Bagi keluarga yang sederhana, bantuan tersebut sudah pasti sangat berarti untuk meringankan beban setelah kehilangan anggota keluarga tercinta.

Namun beberapa bulan kemudian, kondisi Siti semakin memburuk.

Pada Juli 2026, Siti jatuh sakit parah dan lebih banyak terbaring di tempat tidur. Suaminya, Abdullah (nama samaran), bekerja serabutan dan berusaha mendapatkan perawatan yang layak untuk istrinya.

Meski penghasilannya tidak pasti, ia tetap berusaha mencari cara agar Siti mendapatkan pengobatan.

Siti kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta.

Sayangnya, nasib berkata lain. Pada Juli 2026, Siti meninggal dunia.

Dalam waktu singkat, keluarga ini kehilangan dua sosok penting: seorang ibu dan putri tunggal yang selama ini setia merawatnya.

Kini Tinggal Seorang Ayah dan Anak-Anak yang Harus Bertahan

Sepeninggal Siti, Abdullah harus menjalani peran sebagai ayah sekaligus pencari nafkah bagi keluarga.

Pekerjaan serabutan tidak memberikan kepastian pendapatan. Kebutuhan harian dan biaya sekolah anak harus terus terpenuhi.

Dalam situasi tertentu, Abdullah kerap menghadapi kenyataan bahwa kebutuhan anak-anak datang bersamaan dengan kosongnya isi dompet.

Di sinilah persoalan bantuan dana kematian mencuat kembali.

Menurut keterangan keluarga, usulan bantuan untuk Fatimah telah diajukan melalui aplikasi Tangerang LIVE dan disebutkan telah mendapatkan persetujuan administrasi.

Namun, bantuan itu belum juga dicairkan. Keluarga mendapat informasi bahwa masalah muncul karena Siti, satu-satunya anak, telah meninggal. Sedangkan anak-anak Siti tidak termasuk pihak yang dianggap berhak menerima bantuan tersebut.

Lebih jauh lagi, jika permohonan sudah diproses dan disetujui, mengapa manfaatnya tidak sampai kepada keluarga?

Persoalannya bukan hanya soal hak atau tidaknya keluarga menerima bantuan.

Masalah lebih besar adalah bagaimana pemerintah memperlakukan warga dalam situasi paling rentan.

Sistem administrasi memang membutuhkan aturan. Namun pemerintahan sepatutnya memberikan solusi atau menunjukkan empati ketika aturan bertemu keadaan luar biasa.

( AWW )

Popular Posts