Secara Realistis, Pemerintahan Bisa Berjalan Baik Tanpa Peran Dewan?

E satu.com (Tangerang) - Secara realistis, pemerintahan dan proses pembangunan bisa saja berjalan dengan baik meskipun tanpa peran dewan yang dominan, sepanjang pemerintahan dikendalikan oleh sosok-sosok yang memiliki kapasitas, pengalaman, amanah, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Pandangan tersebut disampaikan Asep Wawan Wibawan, Selasa (22/9/2026), di kediamannya.

Menurut Asep, pembangunan pada dasarnya membutuhkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan. Jika seluruh proses tersebut dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar memahami bidangnya dan berpegang teguh pada aturan serta kepentingan masyarakat, maka pembangunan dapat diarahkan secara lebih efektif.

Namun, ia mempertanyakan makna pengawasan apabila pengawasan tersebut tidak dijalankan secara objektif.

“Apalah artinya pengawasan dewan apabila tidak dilakukan secara objektif, tidak berdasarkan data dan aturan, atau bahkan digunakan hanya untuk memberikan tekanan kepada pemangku kebijakan?” ujar Asep.

Menurutnya, pengawasan semestinya menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan, bukan menjadi alat untuk memperbesar tekanan atau tarik-menarik kepentingan.

Anggaran Bukan Sekadar Angka

Hal yang sama, menurut Asep, berlaku dalam penetapan anggaran.

Setiap anggaran seharusnya direncanakan melalui pertimbangan yang matang, dengan melihat kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, skala prioritas, serta manfaat yang akan dihasilkan.

Para pemangku kebijakan yang memiliki latar belakang akademis, pengalaman dan kapasitas di bidang masing-masing tentunya memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan analisis sebelum menentukan penggunaan anggaran.

“Anggaran itu bukan sekadar angka yang dibagi-bagi. Di dalamnya ada uang rakyat, ada kebutuhan rakyat, dan ada konsekuensi terhadap pembangunan,” katanya.

Begitu pula dalam penyusunan peraturan, sistem pemerintahan, hingga persoalan teknis pembangunan. Menurut Asep, keputusan yang menyangkut hal-hal teknis semestinya banyak bertumpu pada keahlian, kajian, pengalaman, data, dan aturan.

Politik Jangan Mengalahkan Kompetensi

Asep menilai, persoalan kemudian muncul apabila kompetensi teknis harus berhadapan dengan kepentingan politik.

Menurutnya, seseorang yang telah bertahun-tahun menempuh pendidikan, membangun pengalaman dan menguasai bidang tertentu tidak semestinya mengabaikan pertimbangan akademis hanya karena adanya tekanan kepentingan politik.

“Pembangunan membutuhkan kompetensi. Kebijakan membutuhkan kajian. Anggaran membutuhkan perhitungan. Dan keputusan membutuhkan tanggung jawab,” ujarnya.

Ia mempertanyakan apakah seseorang yang muncul melalui proses politik lima tahunan otomatis lebih memahami persoalan teknis dibandingkan mereka yang bertahun-tahun menekuni bidang tertentu.

Namun demikian, menurut Asep, hal tersebut bukan berarti keberadaan dewan tidak memiliki tujuan.

Justru secara prinsip, keberadaan anggota dewan adalah untuk memastikan agar para pemangku kebijakan tidak meninggalkan kepentingan masyarakat ketika mengambil keputusan dan menentukan kebijakan.

Karena itu, posisi dewan seharusnya menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pemerintah pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan masyarakat.

Dewan Ada Karena Rakyat

“Dewan itu ada karena di belakangnya ada rakyat. Dewan dihargai karena membawa mandat rakyat. Karena itu, jangan sampai setelah mendapatkan mandat, justru rakyat yang dilupakan,” kata Asep.

Menurutnya, inilah pertanyaan yang seharusnya terus dijaga dalam kehidupan demokrasi.

Bukan semata-mata berapa banyak rapat yang dilakukan.

Bukan hanya berapa banyak kritik yang disampaikan.

Bukan pula sekadar seberapa kuat sebuah lembaga menunjukkan kewenangannya.

Tetapi yang jauh lebih penting:

Apakah masyarakat merasakan manfaatnya?

Apakah pengawasan membuat pembangunan menjadi lebih baik?

Apakah anggaran semakin tepat sasaran?

Apakah kebijakan semakin berpihak kepada kebutuhan masyarakat?

Dan apakah suara rakyat benar-benar menjadi pertimbangan ketika keputusan dibuat?

Pada akhirnya, dewan bukanlah tujuan. Rakyatlah yang menjadi tujuan dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sebab kekuasaan tanpa tanggung jawab dapat menjadi beban, pengawasan tanpa objektivitas dapat kehilangan makna, dan demokrasi tanpa keberpihakan kepada kepentingan masyarakat hanya akan menjadi proses politik yang berulang.

Dewan ada karena rakyat. Maka jangan sampai rakyat hanya dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan, tetapi dilupakan ketika kekuasaan sudah berada di tangan.

Mengkritisi bukan berarti membenci. Mempertanyakan bukan berarti memusuhi. Kritik adalah bagian dari upaya mengingatkan agar setiap amanah kekuasaan tetap kembali kepada kepentingan rakyat.

(AWW)

Baca Juga