Walikota Cirebon Akan Mengambil Langkah-Langkah Untuk Menyikapi Kondisi Perekonomian Saat Ini.
E satu.com (Bgr) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon Jawa Barat akan mengambil langkah untuk menyikapi kondisi perekonomian saat ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan pimpinan daerah di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin, 23 Juli 2018.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meminta pimpinan daerah tidak terlalu khawatir dengan tekanan perekonomian saat ini akibat perang dagang China dan Amerika serta kenaikan suku bunga di Amerika.
Penjabat Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik M. Si, mengatakan kondisi ekonomi makro yang saat ini tertekan oleh faktor eksternal akan menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya Pemda Kota Cirebon.Sesuai arahan Presiden Joko Widodo mengenai proporsi di APBD terkait belanja, bahwa belanja tidak langsung harus dikurangi.Dedi mengungkapkan upaya lain yang akan dilakukan Pemda Kota Cirebon adalah melakukan koordinasi dengan steakholder terkait agar ada upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, selain itu perizinan investasi di Kota Cirebon akan dipermudah sehingga memperbesar datangnya arus modal.
“Kondisi perekonomian tentunya akan tergambar jelas di daya beli masyarakat, maka hal ini yang harus kita jaga,”
ujarnya.Krisis ekonomi di seluruh dunia, kata Dedi perlu adanya perubahan cepat seperti halnya dengan adanya revolusi industri 4.0, hal ini perlu antisipasi terhadap perkembangan global perlu di dukung dengam SDM yang kuat.
” Angka kemiskinan secara keselurahan sebesar 6,7% sementara di tingkat kota angka kemiskinan 7,02% di tingkat desa 13,20% dan hal itu diimbangi dengan pemberian bantuan untuk kota sebesar Rp. 100 M yang akan segera d followup, ” paparnya.
Dedi menghimbau perlu perhatian apabila ada penambahan PNS seperti halnya pada penambahan tenaga administrasi sebanyak 23% dan tenaga teknis sebanyak 67%. Hal ini dikarenakan saat ini Kota Cirebon sangat memerlukan tenaga teknis bukan tenaga administrasi.
Tak hanya itu juga Dedi menegaskan untuk belanja APBD juga Pemerintah Daerah harus disesuaikan seperti belanja aparatur harus d bawah 50%. Dan perlu adanya sistem pembenahan perijinan.

Post A Comment: