
Hal itu diungkapkan Kang Emil dihadapan sejumlah pimpinan daerah di Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) pada Kamis (22/11/2018) dalam acara (Kopdar GWPP) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang bertempat di Kota Cirebon.
"Pimpinan daerah harus membuat Forum CSR, tim akselerasi pembangunan, dan buku kebutuhan infrastruktur," katanya.

"Paradigma birokrasi dinamis setiap program tidak harus didorong oleh dana APBD tapi harus bisa mencari sumber lain," tuturnya.
Emil mencontohkan program di Jabar yaitu satu desa satu penghafal Al-Qur'an (hafidz) yang kini telah dibiayai oleh salah satu bank syariah.
"Pemprov Jabar juga telah tandatangani kerjasama dengan 40 perusahaan BUMN untuk membantu program Pemprov Jabar," ujarnya.
Emil menilai pembentukan tim akselerasi pembangunan sangat penting dilakukan selain membentuk

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Cirebon Dr. H. Dedi Taufik M. Si mengapresiasi adanya Kopdar GWPP yang membantu Pemda dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah.
"Semoga hasilnya positif dan potensi Ciayumajakuning semakin berkembang," katanya.
Post A Comment: