E satu.com (Cirebon) - Kasus pasien positif Covid-19 di Kota Cirebon meningkat. Panita Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Cirebon menggelar rapat untuk menerbitkan rekomendasi terkait penanganan Covid-19 di Kota Cirebon.
Pembahasan poin-poin rekomendasi
penanganan Covid-19 itu dilakukan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon
di ruang Griya Sawala, Senin (31/5/2021). Dalam rapat tersebut, Pansus telah
merangkum beberapa poin rekomendasi, seperti soal kebutuhan anggaran, pelayanan
di rumah sakit, penegakan pelanggaran, penanganan dan lainnya.
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota
Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, pihaknya akan mengundang Satgas Covid-19
Kota Cirebon untuk membahas kembali rekomendasi yang telah dibahas bersama
Dinkes. “Sebenarnya pertemuan ini belum sempurna, karena yang hadir hanya
Dinkes. Kita akan rapatkan kembali pada Juni bersama satgas,” kata Tresnawaty
seusai rapat penanganan Covid-19 bersama Dinkes Kota Cirebon.
Tresnawaty mengatakan, Pansus
Covid-19 DPRD Kota Cirebon sudah berjalan lama, sehingga perlu adanya
rekomendasi dari pansus terkait penanganan Covid-19. Terlebih lagi, saat ini
Kota Cirebon berada dalam zona merah, atau zona berisiko tinggi penyebaran
Covid-19.
“Pansus ini sesuai regulasinya
harus selesai, jadi perlu ada rekomendasi. Kemudian, ke depannya setelah pansus
ini ditutup bisa dilanjutkan dengan komisi-komisi di DPRD sesuai dengan
kewenangannya,” kata Tresnawaty yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III
DPRD Kota Cirebon.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD
Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos. Setelah pansus menerbitkan
rekomendasi dan dibubarkan, DPRD bisa membantu Pemkot Cirebon dalam menangani
Covid-19 melalui masing-masing komisi. “Komisi I bisa membahas tentang
penegakan hukum penanganan Covid-19, Komisi II bisa soal anggaran, dan (komisi)
III bisa soal penanganan dan pelayanan di fasilitas kesehatan,” kata politikus
yang akrab disapa Andru itu.
Andru menjelaskan tentang
rekomendasi yang akan dibahas dalam rapat lanjutan bersama Satgas Covid-19 Kota
Cirebon. Ia menilai, anggaran penanganan Covid-19 menjadi salah satu
rekomendasi penting yang harus dibahas. Selama pandemi, Satgas Covid-19 lebih
memilih menyewa hotel dan menyulap bekas kantor Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKB) menjadi ruang isolasi mandiri. Alasannya, lebih murah
ketimbang membeli peralatan kesehatan untuk memenuhi pelayanan di gedung anyar
Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati.
“Lantai tiga sampai lima di RSD
Gunung Jati itu belum ditempati. Memang kalkulasi anggarannya lebih murah di
hotel. Tapi, perlu juga secara terstruktur melengkapi utilitas di Gunung Jati.
Ini bisa kita lakukan melalui bantuan provinsi. Jadi ke depan peralatan di
rumah sakit bisa lengkap,” kata Andru.
Andru mengatakan, pelayanan vaksinasi juga menjadi hal penting. Andru tak menampik anggaran pendukung untuk vaksinasi masih minim. “Alat swab dan vaksin terbatas. alat swab tersisa 4.200 buah. Bagaimana kita memfasilitasi kegiatan ini tetap berjalan. Ini bisa menjadi sebuah rekomendasi. Persoalan anggaran ini tidak main-main,” tuturnya.
andru menambahkan “Kami berharap Satgas Covid-19
bisa menyampaikan soal kebutuhan anggaran dan kendala yang dihadapinya. Karena
ini bisa menjadi bagian apa yang direkomendasikan,” Pungkasnya (Fery)
Post A Comment:
0 comments: