AKB


E satu.com (Cirebon)
- Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lebih inovatif dalam menyusun program prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk APBD Tahun Anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Sahriar MBA, usai rapat kerja Komisi II dengan DLH di Griya Sawala gedung DPRD, Kamis (6/10/2022) malam.

Dalam mengelola sebuah lembaga seperti DLH, menurutnya, diperlukan inovasi dan kreativitas. Sehingga ada program baru yang dihasilkan sekaligus berdampak baik bagi masyarakat Kota Cirebon.

Sebagai contoh, kata Watid, penanaman mangrove di sepanjang garis pantai Kota Cirebon mesti digencarkan, karena bisa menjadi potensi dari segi pemanfaatan lingkungan.

Metode tesebut jauh lebih efektif guna menekan polusi. Watid berpendapat, Pemda Kota Cirebon belum bisa menyediakan 20 persen area ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana diamanatkan perundang-undangan.


“Gencarkan penanaman mangrove. Kita punya pantai tidak dimanfaatkan, itu potensi kita. Hari ini perdagangan karbon di mana-mana. Kita juga di sini bisa dengan mangrove tadi. Kita juga bisa dapat lahan baru dari Mangrove. Memangnya perluasan kota mau ke mana?” kata Watid usai rapat.

Terkait dengan terbenturnya regulasi, dia menegaskan Komisi II siap mendampingi sampai ke DLH Provinsi Jawa Barat. “Kalau terhalang dengan aturan di provinsi, mari kita diskusi dan carikan solusinya. Diskusi ini tidak akan buntu, ketika ini untuk persoalan yang baik,” ungkap Watid.

Sedangkan saat rapat berlangsung, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cirebon, dr H Doddy Aryanto MM sependapat dengan usulan Kepala DLH Kota Cirebon, dr Yuni Darti SpGK untuk pembentukan badan layanan umum daerah (BLUD) dalam pengelolaan serta penanggulangan sampah.

“Saya sepakat kalau BLUD ini diseriusi. Kaitan dengan retribusi, MoU, dan lainnya akan lebih fokus ditangani oleh BLUD tersebut,” kata Doddy.

Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kamalullah SSos. Ia mendesak agar DLH dapat berinovasi atau setidaknya punya ide kreatif agar meningkatkan daya saing dan pelayanan publik. Bahkan, hal itu tidak menutup kemungkinan dapat berkontribusi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

“Sejak tahun kemarin saya sudah menggagas, terkait pengolahan sampah ini kalau perlu dikelola pihak ketiga atau dibentuk BLUD. Sehingga dari sampah ini bisa menjadi keuntungan,” tutur Handarujati.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Cirebon, dr Yuni Darti SpGK menjelaskan, bahwa persoalan pengolahan sampah ini merupakan polemik terbesar yang dihadapi hampir semua daerah di Indonesia. Untuk itu, pihaknya menyambut baik usulan dan masukan yang diberikan Komisi II DPRD.


Dalam rencana anggaran DLH Kota Cirebon untuk APBD Tahun 2023, ia mengungkapkan bahwa anggaran yang dipasang jumlahnya sekitar Rp35 miliar. Angka tersebut termasuk penyediaan gaji serta tunjangan ASN hingga program prioritas lainnya.

“Salah satu prioritas kami kedepannya untuk mengaktifkan kembali Program Kampung Iklim (Proklim). Dengan program ini tidak hanya masalah penghijauan, reboisasi, kemudian dampak lingkungan di RT-RW, tapi sampai ke pengolahan dan bank sampah,” kata Yuni. (pgh)

Baca Juga

Post A Comment:

0 comments:

Back To Top