Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si : Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional

E satu.com (Cirebon) - Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional, Dalam rangka Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023.

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dr. Ir. H.E Herman Khaeron mengatakan, manfaat masuknya 1.270 investasi ke Indonesia sejak 2020 tidak bisa dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Bahkan dirinya sempat mempertanyakan hal tersebut ke Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia terkait pemberdayaan usaha.

" Saya mempertanyakan dimana manfaatnya untuk rakyat dengan begitu besarnya jumlah investasi yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, coba kita memulai konsultasi dan sosialisasi terkait dengan manfaat langsung bagi masyarakat," ucap Herman Khaeron kepada awak media di salah satu Hotel di Cirebon, Selasa (21/2/23).

Terkait hal tersebut, lanjut Herman Khaeron, sedang dilakukan revisi terhadap Undang - Undang perkoperasian yang merugikan masyarakat.

" Banyaknya kasus perkoperasian yang merugikan masyarakat ada kasus Indosurya, ada kasus koperasi sejahtera dan lain - lain, ada delapan koperasi yang bermasalah dengan masyarakat dan saya agak pesimis mereka bisa mengembalikan uang. Kalau tidak ada upaya dari pemerintah yang keras," ujarnya.

Ditambahkan Herman Khaeron, harus ada perubahan regulasi yang berpihak kepada masyarakat, karena itu harus ada perpaduan antara investasi dan koperasi.

" Regulasinya harus kita ubah dulu perundangan undangannya harus kita revisi, coba betul - betul berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu perpaduan antara investasi dan koperasi sangat penting. Dan mungkin nanti kita dorong juga dari Kementrian BUMN untuk menjadi fasilitator, ini akan sangat baik untuk bisa memberikan optimisme ke depan," ujarnya
.

Penciptaan lapangan kerja bukan hanya dari sektor sektor usaha besar dan membangun manufaktur, tetapi justru yang lebih fundamental bagaimana membangun ekonomi rakyat yang berbasiskan terhadap usaha kecil dan itu bisa diinisiasi dan tumbuh dari masyarakat," kata Herman Khaeron.

" Apalagi Kementerian Perdagangan sekarang sedang membina juga ke arah digitalisasi baik desentralisasi terhadap sistem perizinan maupun terhadap pemasaran nanti kita bisa padukan. Saya akan memulai tahun ini dengan Kementerian dan investasi BKPM, setelah ini saya akan mendatangkan," pungkas Herman Khaeron. (wnd)

Baca Juga