APBN Regional Jawa Barat Hingga November 2025 Catat Surplus Rp18,98 Triliun

E satu.com (Bandung) - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Jawa Barat hingga 30 November 2025 menunjukkan capaian yang solid dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II, Rina Lisnawati, menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir November 2025 terealisasi sebesar Rp126,90 triliun atau 82,39 persen dari target Rp154,02 triliun. Capaian tersebut tumbuh 5,34 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Kinerja pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 5,06 persen (yoy) serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meningkat signifikan sebesar 10,21 persen (yoy),” ujar Rina.

Ia menjelaskan, penerimaan pajak dalam negeri secara agregat mencapai Rp93,58 triliun atau 79,38 persen dari target Rp117,89 triliun, dengan pertumbuhan 5,87 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusikan oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Lainnya.

Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,75 persen, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkontraksi 2,85 persen.

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp26,00 triliun atau 84,96 persen dari target Rp30,60 triliun, tumbuh 2,26 persen (yoy). Penerimaan Bea Masuk terkontraksi 34,26 persen atau sekitar Rp198,21 miliar, yang dipengaruhi oleh tidak adanya impor beras, pemanfaatan fasilitas Free Trade Agreement (FTA) pada sektor otomotif, serta penurunan impor dari Pusat Logistik Berikat (PLB).

Sebaliknya, penerimaan cukai tumbuh 3,11 persen atau Rp770 miliar, didorong oleh normalisasi kebijakan pembayaran cukai hasil tembakau serta pertumbuhan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan I dan rokok linting padat.

Realisasi PNBP hingga November 2025 mencapai Rp7,33 triliun atau 132,34 persen dari target Rp5,54 triliun. Pertumbuhan PNBP berasal dari PNBP lainnya yang meningkat 12,64 persen serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang tumbuh 7,98 persen.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara di Jawa Barat hingga 30 November 2025 mencapai Rp107,92 triliun atau 88,69 persen dari pagu Rp121,68 triliun, atau terkontraksi 5,94 persen (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terkontraksi 19,17 persen seiring kebijakan efisiensi anggaran.

Belanja K/L terealisasi sebesar Rp35,38 triliun atau 78,53 persen dari pagu, sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp72,54 triliun atau 94,67 persen dari pagu dan tumbuh 2,22 persen (yoy).

Berbagai program prioritas nasional juga terus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 10,74 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota.

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terealisasi sebesar Rp6,61 triliun untuk 52.787 unit rumah, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk sebanyak 5.971 koperasi berbadan hukum.

Selain itu, Program Sekolah Rakyat, Revitalisasi Sekolah, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) terus berjalan dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, APBN regional Jawa Barat hingga 30 November 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp18,98 triliun.

Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen (yoy) dan 0,46 persen secara kuartalan (q-to-q). Inflasi November 2025 tercatat sebesar 2,54 persen (yoy) dan masih dalam rentang terkendali, meskipun dipengaruhi kenaikan harga komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem.

Neraca perdagangan Jawa Barat pada Oktober 2025 mencatatkan surplus sebesar USD 2,40 miliar. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing meningkat menjadi 116,15 dan 114,43.

Dengan capaian tersebut, APBN terus berperan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Pemerintah memastikan ruang fiskal tetap sehat, adaptif, dan responsif dalam menghadapi dinamika global serta kebutuhan belanja akhir tahun, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dan perlindungan masyarakat. (Wandi)