E satu.com (Indr) - Sebanyak 600 orang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SPPBB) menolak akuisisi pertagas milik pertamina oleh PGN (Perusahaan Gas Negara) dan menuntut agar conditioal sales & puschase argreement. (cspa) dibatalkan dan proses akuisisi pertagas oleh PGN dihentikan.hal itu diungkapkan oleh ketua Umum SPPBB, Tri Wahyudi SE Balongan Pada saat aksi penolakan hal tersebut di Gate 3 Pintu masuk Kilang RU VI Balongan. Indramayu.Rabu.(11 juli 2018) Pukul.15.30 Wib
Aksi demo ini dilakukan karena ratusan pekerja ini menolak akuisisi dan minta klarifikasi tentang kejelasan akuisisi Pertamina Gas (Pertagas) oleh Perusahaan Gas Negara (PGN).
Dalam orasi tersebut Ketua Umum SPPRUVI-FSPPB, Tri Wahyudi menyesalkan keputusan akuisisi yang ditakutkan akan merugikan negara. Selain itu juga skema akuisisi yang dilakukan tak menjamin dominasi penguasaan negara sesuai yang diamanatkan pasal 33 ayat 2 UUD 1945.
"Tindakan akuisisi Pertagas oleh PGN berpotensi mengakibatkan kerugian negara dan patut diduga ada tindak penyalahgunaan wewenang yang bertujuan menguntungkan pihak tertentu dalam hal ini asing. Dimana, PGN yang 43,036 persen sahamnya dikuasi publik atau swasta yang didominasi asing mengakuisisi Pertagas yang notabene merupakan perusahaan yang 100 persen sahamnya dimiliki negara," beber tri wahyudi
Lanjutnya, ketakutan tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, selama ini Pertagas merupakan perusahan yang sehat dan memiliki variabel keuntungan bisnis yang baik. Dengan akuisisi ini saham Pertagas berpotensi divaluasi atau valuasi direkayasa menjadi lebih rendah nilainya dari yang semestinya."Kami marah PERTAGAS diambil PGN, perusahaan yang mempunyai laba besar dan sehat adalah PERTAGAS. Tapi oleh kementrian BUMN dalam pembentukan holding minyak dan gas (MIGAS), dimasukan ke anak perusahaan PGN." tegasnya
"Ini merupakan pelanggaran dan korupsi berjamaah para pejabat negara.
Kami Pekerja Pertamina yang tergabung dalam SPPBB akan melaporkan ke KPK dan ini sudah berjalan." Ungkapnya.
Tri Wahyudi juga mengungkapkan jika aspirasi tersebut tidak didengar oleh pejabat negara, maka seluruh pekerja pertamina di Indonesia akan mogok kerja Nasional dan bisa jadi pedistrbusian BBM di Indonesia terganggu.
"Aksi saat ini dihadiri oleh 600 pekerja, dan itu jumlahnya baru 50% dari total pekerja pertamina, karena kami masih mengutamakan proses bisnis perusahaan agar tetap memproduksi BBM untuk suplay Jakarta dan Jawa barat, karena RU VI merupakan suplayer utama Jakarta dan Jawa Barat."ungkap Tri
"Tapi apabila aspirasi kami tidak didengar, maka kami akan masuk ke hubungan industrial dan melakukan mogok nasional.
"Kalau kami mogok nasional, maka BBM diseluruh Indonesia akan terhenti. Kelangkaan premium saja sudah mempengaruhi pendapat negatif dari masyarakat terhadap Pertamina, apalagi jika kami bergerak dan mengerahkan seluruh pekerja untuk stop produksi." Tandasnya.
Post A Comment: