OJK Mencatat  Sektor Jasa Keuangan  2018 Stabil
E satu.com (Crb) - Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil kerja 2018  yang disampaikan oleh Kepala OJK Cirebon M.Lutfi di kantor OJK jalan Cipto Mangunkusumo Cirebon.,Kamis(27 Desember2018)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor jasa keuangan Indonesia hingga akhir 2018 terus menunjukkan kondisi yang stabil dengan kinerja intermediasi yang berada pada level positif baik di level nasional maupun Wilayah III yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Stabilitas sektor jasa keuangan selama 2018 didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi risiko dan mendukung ekspansi usaha.
Sektor Jasa Keuangan Nasional
Kinerja sektor jasa keuangan selama tahun 2018 cukup baik ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang masih terjaga serta didukung oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  dan regulator.
Berdasarkan pantauan, meskipun diwarnai oleh peningkatan tekanan di pasar, profil risiko Sektor Jasa Keuangan secara umum terkelola dengan baik. Kecukupan tingkat permodalan dan likuiditas LJK domestik berkontribusi terhadap ketahanan LJK di tengah meningkatnya tekanan di pasar keuangan.
Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK memberikan perhatian pada penguatan pemantauan dan Protokol Manajemen Krisis, serta penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Kegiatan pemantauan dilaksanakan secara berkala dan komprehensif bersama dengan anggota KSSK agar  dapat  mengidentifikasi potensi risiko dan kerentanan di sektor jasa keuangan sehingga mampu mengatasi berbagai macam tekanan global yang dihadapi saat ini.
Kinerja fungsi intermediasi sektor jasa keuangan selama 2018 berjalan cukup baik.
Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan kredit per November 2018 yang tumbuh 12,05% year-on-year.serta diiringi tingkat kesehatan yang cukup baik tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) gross dan net perbankan tercatat masing-masing 2,67% dan 1,14%.
Pada Industri Keuangan Non Bank, pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 5,14% year-on-year dengan tingkat Non-Performing Financing (NPF) berada pada level 2,83%. (gross) dan 0,79% (nett). Pembiayaan yang disalurkan melalui Fintech juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan nilai outstanding pembiayaan sebesar Rp3,9 triliun serta rasio NPF yang rendah yaitu 1,2%. Pada Industri Pasar Modal, penghimpunan dana di pasar modal masih cukup tinggi mencapai Rp162,3 triliun. Jumlah ini cukup positif di tengah tekanan ekonomi global.
Industri jasa keuangan syariah juga tumbuh positif selama 2018 tercermin dari pertumbuhan aset perbankan syariah dan pembiayaan syariah (BUS +UUS), serta aset IKNB syariah per oktober 2018 masing-masing tumbuh 7,09% ,9,52% dan 0,59%.  Sementara itu, per 18 Desember 2018, NAB Reksa Dana Syariah, Sukuk Negara  dan  Sukuk Korporasi  meningkat masing-masing  20,98% ,  17,20%  dan 40,48%.
Kinerja sektor jasa keuangan yang cukup baik ini didukung oleh berbagai macam inisiatif yang diluncurkan OJK baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun menyediakan sumber dana pembiayaan jangka panjang.
Untuk mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan, salah satu upaya OJK adalah memfasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah). Terdapat 41 Bank Wakaf Mikro dengan nilai pembiayaan sebesar 9,72 milliar dan melibatkan 8.373 debitur.
Selama tahun 2018, OJK secara nasional juga rutin melakukan ±1200 kegiatan edukasi keuangan ke berbagai macam komunitas, melakukan peluncuran online Modul E-learning tingkat SD dan SMP. serta pelaksanaan bulan inklusi keuangan yang melibatkan 557 LJK dan dilaksanakan di 189 kota serta berhasil membuka 7,5 juta rekening baru.
Terkait perlindungan konsumen, OJK telah melakukan re-branding contact center yang sebelumnya di nomor 1500-655 menjadi Kontak OJK 157, yang didukung dengan infrastruktur yang lebih handal dan layanan yang lebih cepat. Selain itu, OJK juga melakukan peluncuran Roadmap “Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018-2022), serta rutin melakukan pengawasan Market Conduct.
Sektor Jasa Keuangan Wilayah III Cirebon
Sementara di Wilayah 3 Cirebon, data per November  2018 dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit bank umum menunjukkan tren positif secara year on year (yoy) masing-masing sebesar 7,98% (menjadi Rp 30,84 triliun) dan 7,65% (menjadi Rp 35,46 triliun). Pada bank umum syariah & unit usaha syariah, tren positif juga terjadi ditunjukkan dengan meningkatnya DPK menjadi Rp 2,61 triliun (11,02% yoy) dan penyaluran pembiayaan Rp 2,96 triliun (11,49% yoy).
Pada sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan sektor yang diawasi secara langsung oleh Kantor OJK Cirebon, posisi Oktober 2018 terjadi pertumbuhan pada aset menjadi Rp 2,77 triliun (8,19% yoy), dana pihak ketiga Rp 2,05 triliun (6,85% yoy) dan kredit Rp 2,15 triliun (5,98%). Pertumbuhan ini menjadi salah satu indikator pengawasan dan pembinaan Kantor OJK Cirebon terhadap 39 BPR di wilayah 3 Cirebon memberikan efek yang positif bagi fungsi intermediasi yang dilakukan oleh BPR.
Di tahun 2018 juga telah dilakukan penggabungan usaha (merger) 6 BPR dengan 3 kepemilikan (Pemda Indramayu, Pemprov Jawa Barat, dan BJB). Kepala Eksekutif Pengawas Pebankan OJK telah memberikan persetujuan izin merger PD BPR PK Balongan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-114/D.03/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahan Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan.
Pada sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan dan modal ventura mencapai Rp 5,98 triliun (data per Oktober 2018) yang didominasi pembiayaan motor, mobil, dan permodalan usaha. Pada industri asuransi, posisi September 2018 terdapat Rp 297.56 miliar premi pada asuransi jiwa dan Rp 104,7 miliar pada asuransi umum dengan total klaim masing-masing sebanyak Rp 148,46 miliar dan Rp 42,07 miliar.
Di tahun 2018 juga telah diresmikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nelayan Mina Sumitra di Indramayu. LKM tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tepatnya pada 6 Juni 2018. Persemian LKM ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan modal nelayan dan menghindarkan dari pinjaman kepada pihak informal.
Pendirian ini juga sekaligus melengkapi jumlah LKM/LKMS di wilayah 3 Cirebon menjadi 6 (enam) LKM/LKMS yang sebelumnya sudah terbentuk LKMS BMT Gunung Jati, LKMS BMT Talaga dan PT LKM Kuningan, LKMS Buntet Pesantren, dan LKMS KHAS Kempek.
OJK Mencatat  Sektor Jasa Keuangan  2018 Stabil
Pada sektor pasar modal, di Wilayah 3 Cirebon saat ini terdapat 4 perusahaan efek dan 15 agen penjual reksadana (APERD) sebagai entitas untuk meningkatkan penetrasi produk pasar modal baik saham, obligasi, atau reksa dana. Data Oktober 2018 menunjukkan saat ini baru terdapat 7312 investor saham dengan kepemilikan saham ekuivalen Rp 570,87 miliar sedangkan pada reksadana, penjualan posisi Oktober 2018 menunjukkan angka Rp 174,84 miliar.
Untuk meningkatkan literasi pasar modal sejak dini, Bursa Efek Indonesia didukung oleh OJK bekerja sama dengan perusahaan efek juga telah meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang saat ini terdapat di Unswagati, IAIN Syekh Nurjati, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Wiralodra Indramayu, Universitas Majalengka, dan Universitas Kuningan.
Pada fungsi Edukasi & Perlindungan Konsumen, pada tahun 2018 OJK Cirebon telah melakukan edukasi dan literasi keuangan sebanyak 42 kali dengan peserta mahasiswa/pelajar, UMKM, Aparatur Sipil Negara, Pekerja Migran Indonesia, dan Umum. Pada pengukuran tingkat pemahaman materi, didapatkan hasil bahwa 82,59% materi yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami sehingga diharapkan dapat berperan dalam peningkatan indeks literasi keuangan di level nasional.
Selain melakukan edukasi literasi keuangan, pelayanan kepada masyarakat luas juga dilakukan melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi yang salah satunya berupa pemberian informasi debitur. Sejak beralihnya fungsi layanan informasi debitur dari Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia kepada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK pada 1 Januari 2018, Kantor OJK Cirebon telah melayani 2.819 permintaan informasi debitur dari masyarakat. Selain itu, di tahun 2018 OJK Cirebon telah memberikan pelayanan pengaduan konsumen baik secara walk-in dan via surat dengan jumlah total sebanyak 458 konsumen.
Selain pada perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK Cirebon juga berperan aktif pada tim kerja satuan tugas waspada investasi Cirebon. Sepanjang tahun 2018, Satgas Waspada Investasi Cirebon telah melakukan edukasi bersama diantaranya dengan Bank Indonesia, Kepolisian dan Dinas Koperasi. Selain edukasi langsung, OJK Cirebon juga telah membagikan 1000 (seribu) lembar sticker berisi himbauan dan tips menghindari investasi bodong kepada agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) yang tersebar di desa-desa di wilayah 3 Cirebon.
Pada sisi penindakan, pada tahun 2018 tim Satgas Waspada Investasi cirebon secara aktif melakukan pemantauan sidang UN-SWISSINDO yang menawarkan pelunasan hutang menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)  di pengadilan Kabupaten Cirebon yang pada pertengahan Desember 2018 memasuki agenda pemanggilan saksi-saksi. Beberapa saksi pelapor dan saksi ahli yang dihadirkan berasal dari Anggota Satgas Waspada Investasi yaitu Bank Indonesia.
Mengenai outlook sektor jasa keuangan tahun 2019, OJK melihat bahwa walaupun masih terdapat tantangan global seperti perang dagang, normalisasi neraca the fed, dan fluktuasi harga komoditas serta tantangan domestik seperti peningkatan risiko politik menjelang pemilu 2019 namun OJK optimis kredit perbankan pada tahun 2019 mendatang dapat tumbuh dalam rentang 10%-13% demikian halnya dengan Dana Pihak Ketiga yang diperkirakan mampu tumbuh dengan kisaran 8%-10%.(Rls)

Post A Comment:

0 comments: