Hal ini ditegaskan Kepala Polres Cirebon Kota, AKBP Roland Ronaldy saat menghadiri sosialisasi Peraturan Walikota (Perwali) Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018, Jumat (10/5/2019).
Perwali Cirebon ini tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat di Kota Cirebon.
“Saya mengkategorikan praktek KKN di lingkungan pendidikan itu haram. PPDB Online ini dapat mencegah dan memangkas terjadinya KKN,” kata AKBP Roland Ronaldy saat berada di aula kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, sekitar pukul 09.00 wib.
Kapolres berjanji akan berdiri di depan jika ada oknum-oknum yang akan melakukan praktek-praktek KKN di lingkungan pendidikan, khususnya PPDB Online di wilayah Kota Cirebon.
“Kepolisian Polres Cirebon Kota sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Kota Cirebon. Terima kasih tadi telah diberikan penjelasan – penjelasan terkait dengan PPDB Online,” ucapnya.
Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengajak agar bersama-sama menjaga kondusivitas di wilayah Kota Cirebon, terutama pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).Kepala Disdik Kota Cirebon, Jaja Sulaeman mengucapan terima kasih kepada Kapolres Cirebon Kota dan para kepala sekolah TK, SD dan SMP peserta sosialisasi Perwali tentang PPDB Online Tahun 2019 yang telah menyempatkan hadir.
Ia pun berterima kasih kepada pemateri telah memberikan materi sosialisasi Perwali tentang PPBD Online Tahun 2019.
Pada sosialisasi ini hadir Sekretaris Disdik Kota Cirebon, Adin Imanuddin Nur, para Kabid Dinas Pendidikan Kota Cirebon, para kepala sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan sederajat, Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat se-Kota Cirebon sebanyak 170 orang ( Nm)
Post A Comment:
0 comments: