E satu.com (Cirebon) – Komisi II DPRD meminta kepada jajaran direksi Perumda Farmasi untuk secara intensif berkoordinasi dengan dewan dan Pemkot Cirebon untuk menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan.
Hal itu mengemuka saat rapat kerja Komisi II dengan Perumda
Farmasi, di ruang rapat Griya Sawala gedung DPRD, Senin (7/6). Pada kesempatan
itu, Direktur Utama Perumda Farmasi Ciremai, Emirzal Hamdani SE Ak menyampaikan
program kerja tahun 2021 serta masalah seputar kondisi perusahaan.
Menurutnya, Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon sudah
menyusun rencana program kerja. Beberapa rencana tersebut diantaranya renovasi
gedung, penambahan dokter spesialis hingga mencari investor untuk membantu
keuangan perusahaan.
Dia menjelaskan, gedung yang digunakan saat ini sangat tidak
representatif untuk difungsikan sebagai layanan apotek sekaligus praktik
klinik. Di samping itu, Perumda Farmasi berencana menambah enam dokter
spesialis. Sehingga membutuhkan ruang klinik yang lebih mendukung.
Menurut Emirzal, kondisi perusahaan sedang dalam keadaan
tidak sehat sejak dia didapuk memimpin badan usaha milik daerah (BUMD)
tersebut. Namun demikian, perusahaan masih bisa berjalan karena bergantung dari
praktik dokter yang terikat kerjasama dengan Perumda Farmasi.
“Rencana dalam waktu dekat yaitu melakukan renovasi
infrastruktur. Korelasinya mendukung adanya penambahan dokter spesialis. Jika
banyak dokter, maka banyak resep (kebutuhan obat, red),” ujar Emir saat rapat
berlangsung.
Emir menyadari, kondisi anggaran pemerintah daerah yang
terbatas ditambah kondisi keuangan perusahaan yang minus, sangat sulit untuk
bergantung dari penyertaan modal dari APBD. Sehingga, langkah mendatangkan
modal dari investor merupakan pilihan yang harus disegerakan.
“Tujuan kami bukan penyertaan modal dulu. Jangan sampai 6
bulan ke depan kita mandeg. Kami maksimalkan dulu kondisi yang ada, jangan
sampai bergantung kepada pemerintah,” terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD, dr H Doddy Ariyanto
MM menyampaikan, upaya jajaran direksi menyehatkan Perumda Farmasi harus secara
intensif dibahas bersama dengan DRPD. Sebab, BUMD tersebut sedang dalam keadaan
‘sakit’.
Menurutnya, masalah yang dialami Perumda Farmasi harus
dipetakan agar bisa menentukan titik penyelesaiannya dan pemecahan masalah yang
terukur. Doddy mengaku tidak sepakat dengan langkah Perumda Farmasi
mendatangkan investor untuk menyelesaikan keuangan. Mengingat hal itu
berpotensi menambah masalah baru.
“Khawatirnya jika
modal dari investor itu digunakan untuk renovasi gedung, maka sulit bagi
Perumda Farmasi buat pengembalian kepada investor,” tutur Doddy.
Dia menambahkan, Perumda Farmasi sebaiknya berkonsultasi
dengan walikota terkait kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah.
Menurutnya, kebijakan walikota sangat strategis untuk menjalin hubungan
kemitraan dengan berbagai pihak. Misalnya, walikota meminta kepada rumah sakit
swasta untuk pengadaan obat kelas menengah dari Perumda Farmasi.
“Untuk masalah ini, tangan kebijakan walikota yang utama,
yaitu memenuhi kebutuhan jaringan kemitraan. Misal, membangun kemitraan dengan
rumah sakit swasta di Kota Cirebon. Artinya, kebijakan walikota akan bisa lebih
menghidupi Perumda Farmasi,” katanya. (Fery)
Post A Comment:
0 comments: