AKB


E satu.com 
(Cirebon) - Komisi I DPRD menggelar rapat terkait kebijakan penerapan ganjil-genap bersama walikota Cirebon di ruang Griya Sawala, Kamis (12/8/2021). DPRD mengusulkan agar ganjil-genap hanya berlaku bagi kendaraan roda empat atau lebih.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Mohamad Handarujati Kalamullah SSos mengatakan, selama ini DPRD menjadi corong dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. Namun, politisi yang akrab disapa Andru itu mengaku, DPRD belum dilibatkan dalam pembahasan soal penerapan ganjil-genap di Kota Cirebon.

“Kita sudah mendengarkan paparan dari walikota dan kapolres. Selama ini kita hanya bisa menjawab bahwa ganjil-genap ini upaya dalam menekan mobilitas warga dalam rangka pencegahan Covid-19,” kata Andru.

Andru mengatakan, DPRD bisa membantu Pemkot Cirebon untuk menyosialisasikan kebijakan ganjil-genap. Ia menjelaskan, ganjil-genap bukanlah kebijakan yang sengaja dibuat untuk menyulitkan masyarakat di tengah pandemi. Namun, lanjut dia, ganjil-genap merupakan solusi dalam keterbatasan materi dan tenaga.

“Yang kita punya saat ini adalah semangat. Karena semangat tidak pakai uang. Rasa-rasanya seperti apa yang dikatakan Pak Wali, tidak ada pemerintah manapun yang ingin menyengsarakan rakyatnya,” kata Andru.

Sementata itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani meminta agar Pemkot Cirebon mempertimbangkan kebijakan ganjil-genap. Ia menyarankan kebijakan ganjil-genap hanya diterapkan bagi kendaraan roda empat atau lebih.

“Banyak pekerja di Kota Cirebon ini yang mengandalkan motor. Saya mengusulkan agar ganjil-genap ini dilakukan di perbatasan, dan tidak berlaku bagi kendaraan roda dua. Ini opsi,” kata politisi Partai Nasdem yang akrab di panggil HSG 

SG mengatakan selama ini Pemkot Cirebon telah bekerja keras untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Semua pihak, walikota, kapolres, dandim dan lainnya selama ini berjibaku. Tracing, testing, treatment dan isolating yang dilakukan juga selama ini luar biasa,” kata HSG.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menjelaskan, kebijakan ganjil-genap merupakan hasil rumusan dan kajian bersama. Selama ini Pemkot Cirebon bersama instansi lainnya telah jor-joran untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan memberlakukan PPKM darurat hingga berlevel.

Azis tak menampik dalam pelaksanaan penyekatan di lima titik pintu masuk Kota Cirebon selama PPKM menimbulkan kemacetan. Sehingga, lanjut dia, ganjil-genap diusulkan sebagai solusi untuk membatasi mobilitas masyarakat.

“Kondisi kita sudah sangat menurun, baik tenaga maupun materi. Kami akan terus mengevaluasi kelemahan dan kekurangannya seperti apa,” kata Azis.

 Kapolres Cirebon Kota, AKBP Imron Ermawan menjelaskan tentang jumlah ruas jalan dan skema ganjil-genap yang diterapkan di Kota Cirebon. Ganjil-genap berlaku Pada 16 Agustus di delapan ruas jalan. Ada 12 pengecualian bagi kendaraan yang tetap diizinkan melintas, diantaranya ambulans, angkutan umum, angkutan daring dan lainnya. 

“Ini untuk menekan mobilitas, meningkatkan penanganan kesehatan, dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Imron. ( pgh)

Post A Comment:

0 comments: