PPPK Akan Ditugaskan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

E satu.com (Jakarta)  - Pemerintah menyiapkan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk bertugas di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut ada sekitar 243.441 PPPK yang akan bertugas di 81.147 koperasi.

Rini menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Saat ini ada sekitar 81.147 koperasi desa/kelurahan, kalau yang disampaikan Pak Menko Pangan diperlukan sekitar 2-3 orang (PPPK) maka proyeksi yang dibutuhkan untuk SDM itu sekitar 243.441 orang,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara, Senin (11/8/2025).

Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa pihaknya mencoba melakukan pemetaan lokasi serta skema penugasan PPPK.

Rencananya, pihaknya akan fokus pada skema menggunakan tenaga teknis yang sudah ada di bawah pemerintah daerah sebanyak 255.000 orang.

Rini menegaskan bahwa hal tersebut bertujuan agar mereka bisa langsung bekerja sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kemudian skema yang kedua yaitu menggunakan proyeksi PPPK paruh waktu di kabupaten/kota, khusus tenaga teknisnya, bukan tenaga guru atau kesehatan, sebanyak 1.333 orang.h

Jika menggunakan skema penugasan PPPK yang sudah ada, ia meminta Kepala Dinas Koperasi se-Indonesia bersama BKPSDM berkoordinasi, karena pegawai di daerah yang akan ditugaskan.

Selain itu juga harus dilakukan pemetaan area, karena berdasarkan arahan Menko Pangan selalu Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih, pegawai yang bertugas harus berdomisili di desa atau kecamatan area koperasi.

PPPK yang akan bertugas juga perlu mendapatkan pembinaan dan pelatihan dengan didampingi oleh Kementerian Koperasi maupun Kementerian Desa.

Setelah dipetakan dan seluruh kebutuhan SDM koperasi terpenuhi, alur selanjutnya adalah menyiapkan anggaran.

Anggaran tersebut untuk menggaji tenaga PPPK di Kopdes Merah Putih sehingga alokasi belanja pegawai di pemerintah daerah harus diperhatikan.

Kesesuaian kompetensi PPPK juga perlu diperhatikan, mengingat mereka sudah ada pekerjaan lain sehingga jangan sampai mengganggu layanan di pemda.

(AWW)

Baca Juga