E satu.com (Kota Cirebon) - Tokoh masyarakat Kota Cirebon, Mohamad Agung Sentosa, menyoroti usulan penyediaan rumah dinas bagi anggota DPRD Kota Cirebon serta anggaran kunjungan kerja (pokir) dewan yang dinilainya tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Agung menilai DPRD Kota Cirebon seolah mengabaikan arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran di tengah situasi sulit yang sedang dialami masyarakat.
Menurutnya, wacana rumah dinas dengan anggaran mencapai lebih dari Rp40 juta per anggota dewan berpotensi menimbulkan beban keuangan baru bagi pemerintah daerah.
“Dalam kondisi sekarang, masyarakat sedang betul-betul prihatin, sementara dewan justru seakan tidak peduli. Saya minta mereka mawas diri dan sadar diri, jangan memaksakan sesuatu yang menjadi sorotan publik, terutama rumah dinas dan kunjungan pokir,” tegas Agung, Senin (1/9/2025).
Ia juga meminta pemerintah kota bersikap transparan dalam menyampaikan kondisi keuangan daerah, termasuk dalam hal eksekusi anggaran. Menurutnya, publik berhak tahu apakah rencana pembangunan rumah dinas maupun pengeluaran lain benar-benar mendesak atau bisa dialihkan.
“Apapun bentuknya, harus dipublish. Kalau memang harus dipindah, ya dipindah. Jangan sampai masyarakat tidak tahu, sementara dewan merasa ini hak mereka. Padahal yang dikorbankan masyarakat,” ujarnya.
Agung menambahkan, arahan dari pemerintah pusat sudah jelas agar semua daerah melakukan efisiensi anggaran. Karena itu, DPRD diminta mengikuti kebijakan tersebut, bukan justru mencari keuntungan untuk kepentingan sendiri. Ia juga menyinggung soal adanya tunggakan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang semestinya lebih diprioritaskan.
“Seharusnya, anggaran yang katanya diefisiensi itu dipakai untuk melunasi tunggakan, itu lebih urgent. Minimal dikurangi, jangan dipaksakan. Pertanyaannya sekarang, dewan ini betul-betul pro masyarakat atau pro diri mereka sendiri?” pungkasnya. (Wandi)
.webp)
.jpeg)
Post A Comment:
0 comments: