E satu.com (Bandung) - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Barat hingga 31 Desember 2025 menunjukkan capaian yang solid dan berkelanjutan. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp145,65 triliun atau 95,99 persen dari target, tumbuh 6,44 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp119,22 triliun atau 96,88 persen dari pagu anggaran. Dengan kinerja tersebut, APBN Regional Jawa Barat mencatatkan surplus sebesar Rp26,43 triliun, mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat di tengah tantangan ekonomi global.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Rina Lisnawati, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi indikator kuatnya ketahanan fiskal di wilayah Jawa Barat.
“Capaian APBN ini mencerminkan resiliensi fiskal Jawa Barat di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh tantangan,” ujar Rina dalam keterangan resminya, Kamis (22/1/2026).
Dari sisi penerimaan, sektor perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp109,01 triliun atau 92,47 persen dari target, tumbuh 8,19 persen (yoy). Seluruh jenis pajak utama di Jawa Barat tercatat mengalami pertumbuhan positif. Bahkan, Pajak Lainnya melonjak signifikan hingga 9.546,65 persen seiring implementasi kebijakan Deposit Pajak.
Secara khusus, penerimaan pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat II mencapai Rp49,7 triliun atau 101,7 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 19 persen (yoy) dengan mempertimbangkan dampak implementasi Core Tax Administration System (CTAS).
Dari sisi sektoral, mayoritas sektor usaha menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor Industri Pengolahan tumbuh 29 persen (yoy), Konstruksi dan Real Estat tumbuh 5,9 persen, serta Jasa Perusahaan tumbuh 1,5 persen.
Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp28,52 triliun atau 100,70 persen dari target, meski mengalami penurunan tipis 0,30 persen (yoy).
Penerimaan Bea Masuk terealisasi Rp0,41 triliun atau 108,99 persen dari target, sedangkan penerimaan Cukai mencapai Rp28,11 triliun atau 100,59 persen, yang masih didominasi oleh Cukai Hasil Tembakau.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi mencapai Rp8,12 triliun atau 146,64 persen dari target, tumbuh 8,58 persen (yoy). PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp3,88 triliun atau 202,65 persen, sementara PNBP Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp4,24 triliun atau 117,08 persen.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara sebesar Rp119,22 triliun mengalami kontraksi 6,77 persen (yoy).
Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkontraksi 19,47 persen. Namun demikian, Transfer ke Daerah (TKD) justru tumbuh 2,40 persen, menunjukkan keberpihakan fiskal pemerintah pusat kepada daerah.
Belanja K/L terealisasi Rp43,22 triliun dengan tingkat penyerapan yang relatif tinggi.
Belanja Pegawai mencapai 98,35 persen, Belanja Barang 89,82 persen, Belanja Modal 91,35 persen, dan Belanja Sosial hampir menyentuh 100 persen, menjadi komponen dengan penyerapan tertinggi.
Sementara itu, realisasi TKD mencapai Rp76,01 triliun atau 98,47 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) terserap 99,86 persen, Dana Insentif Fiskal (DIF) 100 persen, serta Dana Desa tersalurkan sebesar Rp6,06 triliun.
Berbagai program prioritas nasional terus berjalan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 11,14 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merealisasikan pembangunan 62 ribu unit rumah.
Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp28,61 triliun kepada 510 ribu debitur, serta pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp2,14 triliun untuk 417 ribu debitur.
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen (yoy) dengan inflasi Desember 2025 yang terkendali di level 2,63 persen. Neraca perdagangan Jawa Barat pada November 2025 juga mencatatkan surplus sebesar USD 2,35 miliar, mencerminkan daya saing ekspor yang tetap kuat.
Dengan berbagai capaian tersebut, APBN terus berperan sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi fiskal agar APBN tetap sehat, responsif, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara berkelanjutan. (Wandi)
.webp)
.jpeg)
Post A Comment:
0 comments: