E satu.com (Indramayu) - Tren pengadaan tenaga outsourcing di pemerintahan, dari daerah hingga pusat, kini bukan lagi sekadar solusi efisiensi. Namun, diduga menjadi lahan subur bagi pihak-pihak yang punya akses kekuasaan untuk mengatur bisnis jasa alih daya. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, belanja outsourcing dari APBD 2026 digelontorkan secara masif ke seluruh instansi dan BLUD.
Namun, pola yang muncul mengingatkan pada kasus korupsi serupa yang baru saja ditangani KPK di Pekalongan dengan modus intervensi pejabat, pengaturan tender, dan keuntungan yang mengalir ke segelintir pihak.
Di Pekalongan, Bupati Fadia Arafiq diduga melakukan intervensi langsung kepada kepala dinas, kecamatan, hingga RSUD agar perusahaan keluarganya, PT RNB, mendominasi paket outsourcing tenaga pendukung seperti kebersihan dan satpam. Proses tender digital dimanipulasi, dan keuntungan mengalir kembali ke keluarga bupati. Kasus ini ditangani KPK pada awal 2026, dengan modus klasik pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) melalui tender atau e-katalog seperti pengaturan pemenang, penyelewengan anggaran, dan kolusi yang menguntungkan perusahaan tertentu.
Di Indramayu, pola serupa kini mengemuka. Data dari Portal Pengadaan Nasional per April 2026 menunjukkan dua perusahaan outsourcing mendominasi kontrak APBD 2026: PT Bintang Service Management (BSM) dengan nilai kontrak Rp13,249 miliar dari kerjasama dengan 22 instansi/BLUD, dan PT Sinergi Bintang Abadi (SIBA) dengan nilai lebih besar, Rp35,237 miliar dari 14 instansi/BLUD. Total keduanya mencapai hampir Rp48,5 miliar.
Yang mencurigakan, kedua perusahaan ini memiliki penanggung jawab yang sama, seorang pria berinisial SYG. Satu orang mengendalikan perusahaan yang meraup puluhan miliar rupiah dari anggaran publik daerah. Detail kontrak SIBA dan BSM tersebar di hampir semua dinas dan badan, mulai dari kebersihan, keamanan, supir, resepsionis, operator alat berat, hingga tenaga IT dan juru masak di RSUD Indramayu.
- Dinas Lingkungan Hidup: Belanja jasa tenaga kebersihan dan supir UPTD Kebersihan Rp17,19 miliar.
- RSUD Indramayu: Tenaga kebersihan Rp5,3 miliar, keamanan Rp1,9 miliar, juru masak Rp902 juta.
- Dinas Komunikasi dan Informatika: Tenaga kebersihan Rp2,73 miliar.
- Sekretariat Daerah: Pramubakti Rp922 juta dan keamanan Rp1,32 miliar.
Sementara di BSM, paket besar antara lain di Dinas Kesehatan (Rp1,38 miliar untuk berbagai tenaga pendukung), RSUD Indramayu (operator komputer/admin/IT Rp2,8 miliar), serta berbagai dinas lain untuk pelayanan umum, kebersihan, dan keamanan.
Praktik ini terjadi di tengah tren nasional pengadaan outsourcing yang kerap diselimuti dugaan kolusi dan nepotisme. Modus umumnya melibatkan intervensi pejabat untuk memenangkan perusahaan tertentu, manipulasi proses tender, dan penyelewengan anggaran yang akhirnya menguntungkan pihak-pihak dekat kekuasaan. Kasus Pekalongan menjadi contoh gamblang yakni, bupati diduga memanfaatkan jabatan untuk “membagi kue” kepada perusahaan keluarga, dengan keuntungan miliaran rupiah mengalir ke orang-orang terdekat.
Di Indramayu, belum ada penyelidikan resmi dari KPK atau aparat hukum. Namun, dominasi dua perusahaan dengan penanggung jawab tunggal di tengah belanja jor-joran APBD 2026 patut diwaspadai. Transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali hanya di atas kertas. Ketika satu orang mengendalikan kontrak puluhan miliar, pertanyaan mendasar muncul: Apakah ini kompetisi sehat, atau sekadar pembagian jatah di antara yang punya koneksi?.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, SGY menolak memberikan pernyataan mendalam. Ia hanya menyampaikan secara tertulis:
“Terima kasih atas permintaan wawancaranya Mas. Kami sedang ada giat di kawasan. Saat ini kami memilih untuk tidak memberikan pernyataan khusus. Kami memandang bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai regulasi dan mekanisme resmi yang berlaku, sehingga pada prinsipnya tidak ada hal yang perlu diperdebatkan di luar jalur yang semestinya.” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Kami menghargai perhatian rekan-rekan media dan berharap informasi yang disampaikan ke publik tetap mengedepankan data yang valid dan berimbang.” imbuhnya.
Sekedar mengingat, terkait informasi itu, sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Indramayu tak memberikan reaksi yang pasti saat upaya konfirmasi yang dilakukan terkait informasi tersebut hingga berita ini diterbitkan. (Tri Hadi)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: