BPBD

camat

Pj Walikota Tangerang
Siswandi, Saya Di Zholimi PKS Karena MaharE satu.com (Crb) - Mahar politik adalah hal yang sistematis dan wajar  karena dana tersebut akan diperuntukan  sebagai dana kampanye, namun berbeda dengan  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak komit dengan ucapan dan perjanjiannya terhadap koalisi umat  sehingga tidak diterimanya pendaftaran  Siswandi -Euis oleh KPU dalam Pilkada Kota Cirebon .
Siswandi sangat menyayangkan sikap PKS yang tidak punya pendirian dan tidak mencerminkan sebagai Partai Islam yang telah menodai arti sebuah persaudaran yang diikat dalam Koalisi Umat.    
Seperti diungkapkan Siswandi didampingi ketua DPD PAN Dani mardani dan Sekertaris DPD PAN Sumardi kepada sejumlah wartawan di DPD PAN Kota Cirebon, Sabtu (13 Januari 2018).
Adanya permintaan mahar PKS kepada Siswandi adalah hal yang wajar namun yang disayangkan Siswandi  PKS tidak punya sikap dan terkesan punya kepentingan di balik itu semua yang awalnya  permintaan mahar tersebut jumlahnya terus berubah dari  Rp 500 juta kemudian Rp 750 juta hingga mendekati akhir pendaftaran  terus berubah menjadi angka Rp 1,5 miliar. Dan itu diminta cash malam itu juga.
“Ada seseorang bernama Azrul meminta bertemu ketika saya berangkat dari Jakarta. Hingga akhirnya dia mengutus Deni bertemu untuk meminta kepastian mahar ke Bob Hasan (tim Siswandi),” ungkap Siswandi.
Padahal sejak awal Siswandi memastikan jika Gerindra dan PAN tidak ada sepeserpun mahar yang diberikan. Tentu saja itu membuat tim terkejut apalagi ternyata rekomendasi akhirnya tidak keluar. Bahkan ketika Siswandi mendaftar didampingi Gerindra, Pan dan PBB tetapi PKS tidak datang.
“Sejak awal saya berkomitmen agar tidak ada mahar dan menjaga moralitas dan awalnya ketiga partai (Gerindra, PAN dan PKS red) setuju. Tapi ternyata berubah PKS menzholimi dan  menghianatinya” tandas Siswandi.
Dalam teleconference dengan Bob Hasan yang juga selaku Advokat DPP Gerindra membenarkan adanya permintaan mahar dari PKS. “Permintaan itu bertahap mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 1,5 miliar dan itu harus cash bukan cek  malam itu juga  Namun tidak jelas keberadaan rekomendasi PKS untuk Pak siswandi ketika itu" Ungkapnya
Bob Hasan menambahkan pihaknya akan tetap menindaklanjuti proses hukum terkait sikap PKS tersebut hingga tuntas.
Sementara itu karso terkait dengan permasalahan ini pada saat di hubungi dan dikonfirmasi melalui whatsap tidak menanggapi hanya di baca saja. (Pgh)
Baca Juga

Post A Comment:

Back To Top