Alam (DBA) bagi korban banjir di Kota Cirebon. DBA diperuntukan bagi
masyarakat yang sudah menjadi korban sesuai kerugian dialaminya.
Pencairan dana DBA sudah sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal)
No. 42 tahun 2016 dalam penanganan korban bencana. Penyaluran akan
dilakukan setelah survey yang dilakukan jajaran kecamatan dan
kelurahan sehingga terukur angka kerusakan yang dialami.
“Bantuan ini masuk sudah masuk slot APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah red.) sesuai Perwal No 42 tahun 2016. Jadi sudah sesuai
peraturan masuk belanja social yang tidak direncanakan,” ungkap PJS
Wali Kota Cirebon, DR H. Dedi Taufikkorahman, MSi saat menghadiri
rapat koordinasi penanganan banjir di Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPD) Kota Cirebon,
Jumat (23/2) malam.
Dedi menambahkan bantuan akan diberikan dengan berbagai persyaratan
salah satunya berdomisili di Kota Cirebon serta memang korban bencana
selain tentunya diutamakan bagi warga kurang mampu. Tentu
penyalurannya melibatkan aparat Rukun Warga (RW) yang mengetahui
secara pasti keruskan yang dialami warganya.
Pada kesempatan tersebut Dedi meminta penanganan korban bencana
banjir di Kota Cirebon harus dilakukan secara cepat, tepat dan
sistematis sehingga masyarakat merasa terbantu dalam menghadapi
musibah. Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan membuat posko di setiap
lokasi banjir secara cepat dengan didukung petugas rescue, kesehatan,
trauma, badan pengelola bencana dan Dinas sosial.
“Rapat ini salah satunya menyamakan presepsi atau action plan untuk
percepatan penanganan korban banjir. Besok atau segera akan dibangun
posko penanggulangan dan penanganan korban banjir di beberapa titik.
Selain tentunya yang sudah ada,” kata Dedi.
Dedi juga meminta secara khusus agar dibuka juga bagi posko pasca
banjir untuk menangani trauma di kalangan masyarakat termasuk kalangan
ibu dan anak. Banyak korban bencana yang banyak memiliki trauma
berkepanjangan sehingga mereka tidak mau kembali ke rumah pasca
bencana. Yang tidak kalah penting segera dibuat hotline agar
masyarakat dengan mudah menginformasikan kejadian bencana banjir ke
Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
Rapat melibatkan berbagai instansi terkait termasuk Balai Besar
Wilayah (BBWS) Cimanuk Cisanggarung dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
BBWS Cimanuk-Cisanggarung diundang karena di derah Kota Cirebon
melintas tiga sungai yang masuk pengelolaan instansi pusat tersebut.
Ketiga sungai tersebut yakni Sukalila, Cikalong dan Cikenis.
“Kami bahas juga penanganan jangka panjang berupa normalisasi dan
jangka pendek penanganan banjir sekarang saja. Selain tentunya
membahas persoalan lain seperti sedimentasi tingggi serta pembuangan
sampah yang banyak juga,” tandas Dedi.
Post A Comment: