BPBD

camat

Pj Walikota Tangerang
Wali Kota Minta Jelang Pilkada KTP Elektronik  Segera  Di Selesaikan
E satu.com (Crb) - Pjs Wali Kota Cirebon meminta agar permasalahan KTP elektronik untuk segera diselesaikan. Permasalahan KTP elektronik tersebut sangat erat kaitannya dengan suksesnya penyelenggaraan pilkada di Kota Cirebon.
Hal tersebut diungkapkan Pjs Wali Kota Cirebon, Dr H. Dedi Taufik, M.Si, saat melakukan briefing  staff di Kantor Pemerintah Daerah Kota Cirebon Kawasan Olahraga Bima, Senin, 5 Maret 2018. “Untuk data kependudukan ini sangat penting,” tegas Dedi. Dikarenakan pilkada serentak sudah di depan mata. Dedi tidak menginginkan pilkada serentak terkendala karena data kependudukan yang tidak valid.
Karena itu Dedi menegaskan kepada seluruh camat yang ada di Kota Cirebon bersama dengan Disdukcapil melakukan pendataan warga, termasuk anak-anak muda yang sudah berusia 17 tahun tapi belum memiliki KTP elektornik.  Untuk mereka proses percepatan pencetakan KTP elektronik juga harus segera dilakukan.
Tidak hanya itu, Dedi pun meminta agar seluruh pihak bisa bersama-sama menyukseskan pilkada serentak 2018 ini. “Sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa tinggi. Khususnya pemilih pemula,” ungkap Dedi.
Selanjutnya kepada setiap ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Dedi kembali menekankan kepada mereka untuk bersikap netral. Kalaupun ada pilihan politik, harus disimpan kuat dalam hati. Dengan bersikap netral dan profesional, maka setiap ASN akan tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Pada briefing staff tersebut juga Pjs Wali Kota Cirebon akan segera mengisi kekosongan pejabat Lurah Drajat. Kekosongan tersebut menurut Dedi sangat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Karenanya dalam waktu yang tidak terlalu lalu, kekosongan Lurah Drajat akan segera diisi.
Sementara itu Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Sanusi, S.Sos, mengungkapkan jika saat ini ada 1.960 an pelajar tingkat SMA dan SMK di Kota Cireobn yang belum memiliki KTP elektronik. “Mereka sebenarnya sudah wajib memiliki KTP elektronik tapi belum memilikinya,” ungkap Sanusi. Karena itu mereka akan segera melakukan perekaman dan ditargetkan semuanya bisa mengikuti pilkada serentak maupun pilpres 2019 mendatang. “Sedangkan untuk stok blangko masih aman, kalau kurang, kita bisa minta lagi,” ungkap Sanusi.

Baca Juga

Post A Comment:

Back To Top