E satu.com (Cirebon) - Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta kepada Perusahaan Daerah (PD) Farmasi untuk melakukan inovasi pengembangan bisnis pada tahun depan. DPRD menilai, perusahaan milik pemerintah daerah itu tidak berkembang.
Hal itu dibahas melalui rapat koordinasi antara Komisi II
DPRD dengan PD Farmasi Kota Cirebon di ruang Griya Sawala gedung DPRD, Jumat
(20/11).
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir Watid Syahriar MBA
mengatakan, PD Farmasi harus melakukan upaya besar perubahan model bisnis untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya di tengah persaingan
bisnis obat-obatan dan alat kesehatan, pola bisnis PD Farmasi tidak berubah.
“Sekarang ini, rumah sakit sudah pakai E-Katalog. Jadi,
rumah sakit bisa langsung beli ke pabrik. Itu salah satu contoh bagaimana
bisnis PD Farmasi terdampak. Makanya harus berubah,” ujarnya usai rapat.
Sejauh ini, PD Farmasi masih belum bisa menyediakan
kebutuhan obat dalam jumlah besar. Parahnya, ketersediaan obat masih
mengandalkan apotek lain. Sehingga harga obat pun lebih mahal dari apotek lain.
Watid menjelaskan, salah satu usulan Komisi II kepada PD
Farmasi yaitu mengembangkan layanan klinik. Langkah itu dilalukan dengan cara
menambah jumlah dokter di Apotek Ciremai. Dengan begitu, pasien yang berobat ke
klinik langsung mendapatkan obat.
“Sebaiknya perbanyak jumlah praktek dokter untuk layanan
pengobatan. Semakin banyak menerima pasien, maka banyak pasien menerima resep
untuk membeli obat di Apotek Ciremai,” katanya.
E satu.com CIREBON –
Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta kepada Perusahaan Daerah (PD) Farmasi untuk
melakukan inovasi pengembangan bisnis pada tahun depan. DPRD menilai,
perusahaan milik pemerintah daerah itu tidak berkembang.
Hal itu dibahas melalui rapat koordinasi antara Komisi II
DPRD dengan PD Farmasi Kota Cirebon di ruang Griya Sawala gedung DPRD, Jumat
(20/11).
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir Watid Syahriar MBA
mengatakan, PD Farmasi harus melakukan upaya besar perubahan model bisnis untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya di tengah persaingan
bisnis obat-obatan dan alat kesehatan, pola bisnis PD Farmasi tidak berubah.
“Sekarang ini, rumah sakit sudah pakai E-Katalog. Jadi,
rumah sakit bisa langsung beli ke pabrik. Itu salah satu contoh bagaimana
bisnis PD Farmasi terdampak. Makanya harus berubah,” ujarnya usai rapat.
Sejauh ini, PD Farmasi masih belum bisa menyediakan
kebutuhan obat dalam jumlah besar. Parahnya, ketersediaan obat masih
mengandalkan apotek lain. Sehingga harga obat pun lebih mahal dari apotek lain.
Watid menjelaskan, salah satu usulan Komisi II kepada PD
Farmasi yaitu mengembangkan layanan klinik. Langkah itu dilalukan dengan cara
menambah jumlah dokter di Apotek Ciremai. Dengan begitu, pasien yang berobat ke
klinik langsung mendapatkan obat.
“Sebaiknya perbanyak jumlah praktek dokter untuk layanan
pengobatan. Semakin banyak menerima pasien, maka banyak pasien menerima resep
untuk membeli obat di Apotek Ciremai,” katanya.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PD Farmasi Kota Cirebon,
Kadini SSos menyampaikan, rapat dengan Komisi II membahas persoalan yang
dialami PD Farmasi. Terutama tidak berkembangnya usaha PD Farmasi.
Disebutkan, rencana kerja tahun 2021 mendatang PD Farmasi
akan mengembangkan usaha lebih besar. Kadini mengaku menyambut baik usulan DPRD
untuk mengembangkan usaha klinik kesehatan.
“Tahun depan kami berupaya menciptakan kerjasama dengan
pihak mana pun. Termasuk juga membuka klinik. Karena masyarakat sebelum ke
dokter, pasti ke klinik dulu,” katanya. ( Pgh)
Disebutkan, rencana kerja tahun 2021 mendatang PD Farmasi
akan mengembangkan usaha lebih besar. Kadini mengaku menyambut baik usulan DPRD
untuk mengembangkan usaha klinik kesehatan.
“Tahun depan kami berupaya menciptakan kerjasama dengan
pihak mana pun. Termasuk juga membuka klinik. Karena masyarakat sebelum ke
dokter, pasti ke klinik dulu,” katanya. ( Pgh)
Post A Comment:
0 comments: