E satu.com (Cirebon)
- Puluhan warga masyarakat Jagapura yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jagapura bersatu melakukan aksi unjuk rasa (demo) di Puskesmas Jagapura Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon menuntut pemberantasan aksi pungli terhadap peserta BPJS, Transparansi tata kelola Kapitasi dan non Kapitasi dan pemotongan dana non Kapitasi BPJS.

Sementara yang kita lihat ini dana Kapitasi saja sangat besar artinya ini bisa mengcover kegiatan lain yang menyangkut tentang kesehatan diluar ini kami sudah pernah menanyakan kepada kepala Puskesmas dari jauh - jauh hari dan Kepada bendahara JKN kenapa adanya pungutan yang terkadang melebihi batas padahal ini bisa di cover dengan dana Kapitasi yang notabennya kisaran sebesar sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah dana Kapitasi setiap bulannya yang diturunkan BPJS pusat ke puskesmas jagapura, kami sangat menyayangkan ketika mereka bisa menghandle dengan dana - dana lain diluar ini tapi masyarakat juga merasa dirugikan dengan adanya pungutan liar (Pungli).

Sebenarnya tuntutan kami sederhana saya minta kepala puskesmas yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan dan kedepannya segera diperbaiki sekiranya jangan ada pungutan-pungutan lain, setelah tadi kami berdiskusi bersama kepala puskesmas dia berjanji mulai saat ini akan segera diperbaiki.

Untuk pungutan nya sendiri bervariasi dari mulai tiga ratus ribu rupiah sampai tujuh ratus ribu rupiah untuk biaya persalinannya padahal itu sudah dihandle yang artinya para peserta BPJS ini sudah terbayarkan biaya persalinannya tapi karena amprahnya ke puskesmas ini hanya dipotong tiga ratus lima puluh ribu rupiah dengan alasan yang tiga ratus lima puluh ribu rupiah nya untuk kas.

Salah satu masyarakat aksi unjuk rasa pendemo Hidayat mengatakan. Kami melakukan aksi unjuk rasa demo ini bukan serta merta tanpa alasan artinya ketika ada keluhan masyarakat mengenai pelayanan peserta BPJS yang terkesan di pungut biaya itu yang menjadi pemicu kami untuk melakukan aksi unjuk rasa ini, Kamis (27/5/21).

Maka dari itu kami menuntut kepala puskesmas mundur dari jabatannya karena ketidakmampuan menegerial sehingga praktek korupsi dan kolusi merajalela di puskesmas jagapura, meminta pertanggungjawaban pengelola/penanggungjawab program PONED, bendahra JKN dan bidan kordinator, pengembalian biaya pungli peserta BPJS yang menggunakan layanan kesehatan yang dipungut biaya khususnya proses persalinan di PONED maupun layanan ambulance ketika di rujuk ke RS, meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menindak tegas oknum puskesmas yang melakukan tindakan tercela yaitu kepala Puskesmas agar dicopot dari jabatannya dan memberikan sanksi adminis terhadap penanggungjawab program yang melakukan penyimpangan dan kami meminta DPRD khususnya komisi IV untuk turun tangan dalam menyelesaikan kebobrokan di puskesmas jagapura.

Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan melakukan aksi demo dengan jumlah ratusan masa yang lebih besar, memindahkan faskes FKTP puskesmas jagapura ke faskes lainnya," pungkas Hidayat.(wnd)

Post A Comment:

0 comments: