Komisi II DPRD Minta Retribusi Pelelangan Ikan Dioptimalkan

E satu.com (Cirebon) - Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong agar retribusi di sektor pelelangan ikan bisa ditingkatkan. Sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso, usai melakukan rapat kerja bersama DKPPP Kota Cirebon, PPN Kejawanan, dan para pengusaha kapal, Kamis (15/9/2021), di kantor PPN Kejawanan.

Diungkapkan Karso, pada triwulan ketiga tahun 2022 realisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi ikan hanya sekitar Rp500 juta. Padahal di tahun lalu jumlahnya bisa tembus di angka Rp1 miliar lebih.

Menurut Karso, rapat kerja kali ini mencoba untuk menguraikan beberapa masalah, terutama soal banyaknya kapal yang tidak melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kejawanan.

Berdasarkan data yang diperoleh Komisi II, jumlah aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kejawanan dari bulan Januari sampai Agustus tahun ini terhitung sebanyak 220 kali.

“Dibandingkan dengan tahun lalu, ini sangat menurun sekali. Faktor penurunan ini karena banyak kapal yang tidak berangkat beberapa bulan,” kata Karso.

Karso menilai, hal ini harus menjadi perhatian serius. Meski para pengusaha memiliki izin tambat selain di Pelabuhan Kejawanan, dia berharap agar produksi dan aktivitas bongkar muat di tempat ini bisa dioptimalkan.

“Kalau di sini, karena sudah PPN Kejawanan atau yang nasional itu ada penerimaan dari PNBP. Kalau pelabuhan non-PPN itu tidak ada. Makanya sempat disinyalir ada yang bongkar muat di luar Kejawanan,” tutur Karso.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Sarwono APi mengatakan, volume produksi ikan di Pelabuhan Kejawanan sampai Agustus tahun ini baru sekitar 2.600 ton. Bila dibandingkan tahun 2021, jumlahnya mengalami penurunan signifikan.

Pada tahun lalu, volume produksi di Pelabuhan Kejawanan tercatat sampai 6.200 ton. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang tahun 2020 yang jumlahnya sekitar 4.400 ton.

“Kalau dibandingkan volume produksinya antara tahun 2020 dan 2022, dengan periode yang sama jumlahnya mengalami kenaikan,” kata Sarwono.

Sedangkan selama rapat berjalan, para pengusaha kapal menyampaikan ada dua alasan utama yang menyebabkan mereka tidak pergi melaut, sehingga berdampak pada menurunnya produksi ikan. Kedua faktor ini adalah masalah cuaca dan BBM yang sulit didapatkan.

Terkait kelangkaan BBM yang banyak dikeluhkan, rencananya dalam waktu dekat ini pihak PPN Kejawanan akan bekerjasama dengan Pertamina untuk mengatasi masalah tersebut. (pgh)

Baca Juga