E satu.com (Cirebon) - Puluhan Massa dari Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar Aksi Unjuk Rasa menolak kenaikan harga BBM di Depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (1/9/22).
Mereka tampak membawa bendera hingga spanduk bertuliskan penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Namun, petugas Polres Cirebon Kota yang mengamankan unjuk rasa tersebut melarang massa memasuki halaman DPRD Kota Cirebon.
Karenanya, Aksi massa hanya berorasi secara bergiliran sambil membakar ban bekas di Jl Siliwangi, Kota Cirebon, di depan gedung DPRD.
Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon, Novian Rajabi, mengatakan, wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat.
Menurut dia, wacana tersebut bakal memberikan dampak buruk pada perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah harus mengevaluasi kebijakan itu.
" Masyarakat yang baru mulai bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga kenaikan harga BBM akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat," kata Novian Rajabi saat ditemui Awak Media.
Ia mengatakan, banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kondisi saat ini, sehingga pemerintah seharusnya mengambil kebijakan yang pro rakyat.
Pihaknya menuntut agar pemerintah menetapkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, dibanding menaikkan harga BBM bersubsidi.
Diantaranya, menuntut pemerintah untuk membeli BBM dari negara produsen minyak yang harganya termurah demi meringankan beban APBN.
" Kami juga mendesak pemerintah tidak menaikkan harga BBM, karena sangat menindas rakyat, dan memberantas pemburu rente bersubsidi," kata Novian.
Novian Rajabi juga mendesak pemerintah mengevaluasi Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang tidak mampu menjalankan tugasnya.
Terutama dalam mengatur dan mengawasi penyediaan hingga pendistribusian BBM, sehingga membuat pemerintah menetapkan kebijakan untuk menaikkan harganya," ujar Novian. (wnd)
Post A Comment:
0 comments: