dr. Hj Ratnawati Kebutuhan SLB dan Dokter Spesialis dalam Pembahasan RPJMD

E satu.com (Bandung) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, MKKK, yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) IX pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memberikan sejumlah masukan strategis kepada Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat terkait isu inklusi pendidikan dan layanan kesehatan.

Dalam rapat kerja bersama Disdik, dr. Ratnawati menekankan pentingnya ketersediaan data rasio jumlah anak penyandang disabilitas dengan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada saat ini di Jawa Barat. Ia juga mendorong agar pemerintah provinsi segera memetakan kebutuhan ideal SLB agar seluruh anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan merata.

"Kita perlu tahu berapa rasio anak disabilitas dengan jumlah SLB saat ini, dan berapa kebutuhan riil SLB di Jabar. Jangan sampai banyak anak yang tidak terlayani karena keterbatasan sarana," ujar Ratnawati, Rabu (16/7/2025).

Selain itu, ia juga mengusulkan agar disediakan fasilitas transportasi khusus bagi anak-anak disabilitas menuju sekolahnya. Menurutnya, aksesibilitas masih menjadi hambatan utama bagi siswa disabilitas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal.

Tak hanya pendidikan, dr. Ratnawati juga memberikan sorotan terhadap pemenuhan tenaga medis spesialis di rumah sakit yang melayani pasien dengan kebutuhan khusus.

Dalam forum pembahasan bersama Dinkes Provinsi, ia menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan, perlu langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah. Salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit swasta maupun rumah sakit rujukan nasional.

"Kita tahu bahwa program beasiswa dokter spesialis yang dicanangkan Pemprov Jabar tidak dapat dirasakan hasilnya dalam waktu singkat, karena pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu panjang. Maka perlu dipikirkan alternatif jangka menengah dengan menggandeng rumah sakit swasta atau nasional," paparnya.

Ia berharap masukan-masukan tersebut dapat menjadi perhatian serius dan terintegrasi dalam RPJMD agar pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan bagi kelompok rentan dapat ditingkatkan secara nyata dan berkelanjutan. (Wandi)

Baca Juga