Jeratan Buku dan LKS : Ingin Pintar Harus Bayar

E satu.com Sebuah kritik akan pendidikan saat ini tentang "kedangkalan" pada sistem atau pola melahirkan anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang cerdas.

Tentang kedangkalan memang kesannya " berpikir sempit" tetapi inilah fakta yang terjadi. Anak-anak tentunya menjalankan proses pendidikan hari ini tak semua berasal dari golongan dengan taraf hidup bergelimangan harta. Namun, mereka kini dihadapkan pada keterpaksaan.

Problem pendidikan saat ini, bukan terdapat pada anak tetapi pada sistem pendidikan yang majemuk yakni teori yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya terbatas pada satu jenis, seperti kecerdasan logika-matematis atau bahasa atau berbagai jenis kecerdasan yang berbeda. Anak bangsa dituntut menguasai semuanya tetapi di sisi lain, orang tua juga dikejar akan setoran baju seragam, buku dan LKS serta lainnya bak renternir.

Padahal hampir ratusan triliun uang negara dihabiskan untuk anak bangsa. Tetapi sistem pendidikan ini dirusak oleh oknum yang ingin mendapatkan nilai tambah dari pengkomersilan bahan ajar. Pungutan liar nampaknya berkembang biak dan tidak ada solusi pencegahannya hanya sebatas pemanggilan namun dibalik meja berjalan "mulus".
Contoh kasus yang kini terjadi di salah satu daerah pesisir Utara yang wilayahnya memiliki garis pantai sepanjang 114,1 kilometer. Hampir di tingkat pendidikan dasar secara masiv menggalakan pungutan. Bahkan ada orang tua yang menangis akan besarnya biaya harus dikeluarkan demi sebuah buku dan LKS untuk anaknya belajar.
Sistem dari atas hingga ke bawahpun dibuat hingga melahirkan "peguyuban" yang bertujuan untuk mengakali aturan yang ada. Stakeholder diatasnya seolah-olah gembar-gembor namun itu tidak mampu untuk menghentikan laju dan makin bertumbuh.

Lembaga yang berwenang terlihat masuk angin, meski banyak informasi yang bertebaran terkesan tak ada tindakan (action) dan menunggu ada laporan. Tentunya, hal ini menjadi ajang untuk terus berkembangbiak karena tidak tegasnya para eksekutor untuk memberangus segala praktik nakal yang merusak citra pendidikan.

Pendidikan saat ini baik itu SD, SMP dan SMA atau sederajat telah disuguhi oleh banyaknya paradoks. Makna paradoks ini melambangkan tentang kontradiksi atau perlawanan terhadap kebenaran.

Anak bangsa yang kritis justru dianggap sebagai pembangkang. Faktanya, pemahaman kritis untuk anak diperlukan sebagai dasar meningkatkan kemampuan berbahasa (linguistik), kemampuan menghadapi kegagalan dan emosi (psikologis), kemampuan berhubungan dengan orang lain (sosial), juga mampu berpikir terbuka (ilmiah) sehingga lebih tangguh dalam mengelola informasi. Dengan keempat keterampilan tersebut, anak dapat mengungkapkan perasaan dan pikirannya kepada orang lain dengan lancar.


Oleh : Tri Karsohadi

Baca Juga