Puluhan Ribu Petani Dari Berbagai Daerah, Akan Datang Ke Jakarta Menggelar Gelar Aksi Unjuk Rasa

E satu.com (Jakarta) - Puluhan ribu petani dari berbagai daerah akan mengelar aksi unjuk rasa di jakarta pada 24 September 2025. Menuntut pemerintah menuntaskan 24 masalah struktural agraria dan sembilan langkah perbaikan.

Selain itu, sekitar 13 ribu petani lainnya akan berdemonstrasi di berbagai tempat sebagai dukungan terhadap tuntutan reformasi agraria sejati.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika yang mewakili 139 organisasi petani dan nelayan menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta.

“Melalui aksi ini, para petani akan menyampaikan sembilan tuntutan perbaikan atas 24 masalah struktural (krisis) agraria akibat 65 tahun UUPA 1960 dan agenda reforma agraria yang tidak dijalankan lintas rezim pemerintahan,” terangnya, Minggu (21/9/2025), dilansir dari laman resmi KPA.

Dewi menjelaskan untuk aksi di Jakarta, petani bersama gerakan buruh, mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil lainnya akan menuju Gedung DPR RI untuk menuntut perbaikan.

Para petani tersebut berasal dari Jawa Barat dan Banten, yakni Serikat Petani Pasundan dari lima Kabupaten (Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran).

Kemudian Serikat Petani Majalengka, Serikat Pekerja Tani Karawang, Pemersatu Petani Cianjur, Paguyuban Petani Suryakencana Sukabumi, Pergerakan Petani Banten, dan Serikat Tani Mandiri Cilacap.

Selain di Jakarta, aksi lainnya digelar serentak di Aceh Utara, Medan, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Semarang, Blitar, Jember, Makassar, Palu, Sikka, Kupang, dan Manado.

Dewi mengatakan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo terbukti telah gagal menjalankan reforma agraria.

Menurutnya, ketimpangan penguasaan tanah semakin parah sehingga petani semakin gurem bahkan kehilangan tanah.

Dewi menyampaikan bahwa gugus tugas ini hanya menghabiskan uang rakyat dari rapat ke rapat, sedangkan rakyat tetap tak punya kanal penyelesaian konflik agraria.

Ia menyebut Kementerian Agraria, Kehutanan, BUMN, Pertanian, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Koperasi, TNI-Polri, dan lembaga negara lainnya masih abai pada masalah kronis agraria.

(AWW)