E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional Ulamail Ka’bah untuk Indonesia di Pondok Pesantren Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Senin (8/9/2025).
Acara ini dihadiri sejumlah tokoh ulama dan pimpinan majelis, di antaranya Pengasuh Ponpes Khas Kempek KH. Mustofa Aqil Siraj, Pengasuh Ponpes Al-Anwar Sarang KH. Abdullah Ubab Maimoen, Ketua Majelis Kehormatan DPP, Majelis Syariah DPP, Pakar DPP, serta Ketua Pertimbangan DPP. Hadir pula Ketua Parmusi Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie, Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen, Wakil Ketua Majelis DPP PPP, Ketua Majelis Syariah, serta jajaran DPW PPP dari seluruh Indonesia.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi ajang evaluasi perjalanan partai, khususnya setelah PPP gagal menembus parlemen pada Pemilu 2024.
“Forum ini menyampaikan suara evaluasi yang disampaikan langsung para ulama dan pimpinan majelis. Intinya, kami meminta pertanggungjawaban dari Plt Ketua Umum DPP PPP, Bapak H. Muhamad Mardiono, atas kegagalan partai. Pertanggungjawaban itu salah satunya dengan berbesar hati untuk tidak maju lagi pada Muktamar X PPP, 27–29 September 2025 mendatang,” tegas Romahurmuziy.
Menurutnya, sejak kepemimpinan Mardiono, aspirasi ulama kerap diabaikan. Empat kali surat dari pimpinan majelis dilayangkan, namun tidak pernah mendapat tanggapan. Padahal, PPP sejak awal berdiri dikenal sebagai partai ulama sehingga kepemimpinan partai semestinya mendengarkan suara para kiai.
Romahurmuziy juga menyoroti sikap DPP PPP di era Mardiono yang dinilai tidak menjalankan putusan Mahkamah Partai, padahal keputusan tersebut bersifat final dan mengikat sesuai UU Partai Politik tahun 2011.
Dalam forum silaturahmi tersebut, para ulama merekomendasikan perubahan penting dalam struktur kepemimpinan partai, yakni pembentukan Majlis Ahlul Wal Aqdi sebagai pemimpin tertinggi PPP. Lembaga ini akan menggantikan dominasi ketua umum dan terdiri dari 17 orang perwakilan ulama serta senior partai.
Majlis Ahlul Wal Aqdi nantinya memiliki otoritas strategis, mulai dari menetapkan calon presiden dan wakil presiden, menempatkan pejabat pusat, menentukan calon legislatif, hingga mengevaluasi kinerja ketua umum.
“Dengan rekomendasi ini, muktamar besok cukup memilih Majlis Ahlul Wal Aqdi. Selanjutnya, majlis inilah yang akan memilih dan mengevaluasi ketua umum PPP ke depan,” jelas Romahurmuziy. (Wandi)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: