Standar Baru PNS Era Prabowo , Tidak Bisa Santai

E satu.com  (Jakarta) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan birokrasi yang lebih baik dalam mendorong perekonomian. Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan hadir dengan standar baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan, sasaran birokrasi harus sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 di tengah megatren global yang akan membentuk wajah dunia seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, hingga urbanisasi global, pemanfaatan luar angkasa, dan disrupsi teknologi.


"Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, tapi juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya. Tidak hanya itu, ASN ke depan juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi," ujar Rini dikutip dari situs Kementerian PANRB, Senin (24/11/2025)

Indonesia memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, fase yang akan menentukan keberhasilan Indonesia menjadi negara maju, inovatif, dan berdaya saing global. Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 akan menjadi instrumen strategis pembangunan nasional yang menentukan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara cepat, responsif, dan berdampak bagi masyarakat.

Selama dua dekade terakhir, perjalanan reformasi birokrasi telah memberikan fondasi penting seperti penyederhanaan strukutur organisasi, transformasi jabatan fungsional, penguatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), konsolidasi pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini telah diimplementasikan dengan baik di 91 persen kementerian/lembaga.

Menurut Rini, capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan wacana, melainkan investasi strategis yang memberikan manfaat nyata. "Namun, memasuki fase Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, kita harus bergerak dari business as usual, menuju transformative governance yang berorientasi pada integrasi lintas sektor, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat," ungkapnya.

Rini mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen, berkolaborasi, dan terlibat aktif pada upaya reformasi birokrasi Indonesia ke depan.

"Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia," tutur Rini. Dilansir dari CNBC Indonesian

( AWW )

Baca Juga