LBH BCN Soroti Setahun Kepemimpinan Effendi Edo–Siti Farida, Dua BUMD Disebut Bangkrut

E satu.com (Cirebon) - Tepat satu tahun kepemimpinan Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida pada 20 Februari 2026, sorotan tajam datang dari LBH Buana Caruban Nagari.

Lembaga tersebut mengkritik kinerja Pemerintah Kota Cirebon yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan, terutama dalam pengelolaan perusahaan daerah serta penyelesaian kewajiban keuangan.

Direktur LBH Buana Caruban Nagari, Reno Sukriano, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi dua badan usaha milik daerah (BUMD) yang disebut telah tutup atau bangkrut dalam kurun waktu setahun terakhir.

“Baru satu tahun memimpin Kota Cirebon, pasangan Effendi Edo–Siti Farida sudah membiarkan dua perusahaan daerah tutup alias bangkrut. Jadi saya pikir ini bukan prestasi, ini harus dievaluasi,” ujar Reno, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, penutupan dua perusahaan daerah yakni BPR Bank Cirebon dan PD Pembangunan Kota Cirebon menjadi catatan serius.

Kondisi itu dinilai berdampak pada pelayanan publik, pendapatan asli daerah (PAD), hingga nasib para karyawan yang menggantungkan hidup pada BUMD tersebut.

Reno menilai, situasi ini semestinya menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan kebijakan pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan milik daerah.

“BUMD seharusnya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru kolaps di tahun pertama kepemimpinan,” katanya.

Satu tahun pemerintahan memang menjadi fase awal untuk meletakkan fondasi pembangunan. Namun, publik menilai langkah konkret dan hasil nyata tetap menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja kepala daerah.

LBH Buana Caruban Nagari pun mendorong adanya evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir, sekaligus menyusun langkah perbaikan yang terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Di bagian akhir, Reno juga menyoroti dugaan utang pribadi Wali Kota Effendi Edo kepada seorang pengusaha bernama Handoyo yang disebut belum terselesaikan.

Ia menilai persoalan tersebut telah menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Cirebon terkait kritik yang disampaikan LBH Buana Caruban Nagari. (wandi)