E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Sebanyak 58.000 jemaah umrah asal Indonesia masih tertahan di Arab Saudi menyusul terganggunya penerbangan internasional akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
Situasi keamanan kawasan yang terdampak eskalasi ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat jadwal kepulangan ribuan warga negara Indonesia belum sepenuhnya pasti.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah memastikan keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para jemaah ke Tanah Air. Ia menegaskan, perlindungan warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak dapat ditawar dalam kondisi apa pun.
“Kami intens berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh untuk memastikan jemaah umrah dalam kondisi selamat dan aman,” kata Selly, Selasa (3/3/2026).
Berdasarkan data yang diterimanya, dari total sekitar 58.000 jemaah, kurang lebih 6.000 orang telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Namun, puluhan ribu lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu kepastian jadwal penerbangan di tengah pembatasan serta penyesuaian rute internasional.
Selly meminta dilakukan pendataan ulang secara menyeluruh melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jumlah pasti jemaah, baik yang berangkat melalui biro resmi maupun secara mandiri.
“Saya sudah minta data ulang melalui PPIU, ada berapa yang melakukan perjalanan umrah melalui lembaga resmi dan secara mandiri,” ujarnya.
Ia memberi perhatian khusus pada jemaah umrah mandiri yang dinilai lebih rentan dalam situasi krisis.
Berbeda dengan jemaah reguler yang difasilitasi PPIU, jemaah mandiri kerap menggunakan rute penerbangan transit melalui negara lain sehingga berpotensi menghadapi risiko tambahan di tengah kondisi kawasan yang belum sepenuhnya kondusif.
“Jemaah mandiri ini perlu menjadi perhatian khusus karena kepulangannya tidak selalu menggunakan penerbangan langsung ke Indonesia. Ada yang melalui negara transit,” tutur Selly.
Selain persoalan transportasi, ia meminta pemerintah memastikan kesiapan logistik dan akomodasi apabila terjadi penundaan penerbangan dalam waktu lebih lama. Koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk konsulat jenderal di negara-negara terdampak konflik, dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.
Selly juga mengingatkan kemungkinan adanya biro perjalanan yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan jemaah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap PPIU harus diperketat agar tidak ada warga negara Indonesia yang dirugikan dalam situasi darurat.
“Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik serta keluarga jemaah agar tidak menimbulkan kecemasan berkepanjangan.
“Negara tidak boleh absen ketika rakyatnya berada dalam situasi rentan. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi, dan negara wajib memastikan setiap jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman,” ucapnya.
Di tengah kondisi yang belum stabil, Selly mengimbau masyarakat yang berencana menunaikan ibadah umrah untuk menunda keberangkatan hingga situasi keamanan di Timur Tengah benar-benar kondusif.
“Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama. Untuk sementara, sebaiknya menahan diri dulu sampai kondisi benar-benar stabil,” katanya. (wandi)
.webp)
.jpeg)
Post A Comment:
0 comments: