Formasi Cirebon Soroti Anggaran Rental Mobil Dinas Pejabat Rp20 Miliar per Tahun

E satu.com (Kabupaten Cirebon) - Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (Formasi) Cirebon menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait pengadaan sewa atau rental kendaraan dinas operasional pejabat yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp20 miliar per tahun.

Ketua Umum Formasi Cirebon, Adv. Qorib SH MH, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran daerah yang dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah pusat.

“Di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, perbaikan jalan, serta kebutuhan sosial lainnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon justru mengalokasikan anggaran sangat besar untuk rental kendaraan pejabat. Ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat,” ujar Qorib dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Formasi menilai penggunaan kendaraan rental tersebut berpotensi tidak efektif karena kendaraan operasional digunakan selama 24 jam oleh para pejabat, termasuk di luar jam kerja maupun saat hari libur.

Menurut Formasi, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara serius karena dinilai tidak mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Mereka juga menilai anggaran miliaran rupiah itu seharusnya dapat dialihkan untuk sejumlah program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga peningkatan kualitas pendidikan.

Formasi Cirebon pun mendesak Bupati dan Wakil Bupati Cirebon untuk segera mengkaji ulang kebijakan rental kendaraan dinas tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Sebagai langkah lanjut, Formasi berencana melayangkan surat resmi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait kebijakan pengadaan kendaraan operasional pejabat tersebut.

“APBD harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kemewahan fasilitas pejabat,” tegasnya.

Formasi menegaskan akan terus mengawal penggunaan APBD Kabupaten Cirebon agar tetap transparan, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Wandi)