E satu.com (Cirebon) - Paguyuban Pelangi Cirebon menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, atas kebijakan mutasi pejabat yang dinilai mengedepankan prinsip merit sistem dalam penataan birokrasi.
Koordinator Paguyuban Pelangi, Heta Mahendrati Latumeten, mengatakan langkah tersebut menjadi upaya strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam penempatan pejabat berbasis kompetensi.
“Kebijakan ini merupakan langkah nyata untuk mendorong birokrasi yang lebih profesional, objektif, dan terukur. Kami berharap kualitas aparatur ke depan semakin meningkat, baik dari sisi kapasitas, integritas, maupun kinerja pelayanan publik,” ujar Heta, Selasa (5/5/2026).
Ia menilai, pada dinamika sebelumnya masih ditemukan penempatan pejabat yang tidak selaras dengan disiplin ilmu dan kompetensi dasar, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan, birokrasi harus diisi oleh individu yang tepat di posisi yang tepat. Ini menjadi pelajaran penting agar pelayanan publik benar-benar maksimal,” katanya.
Paguyuban Pelangi juga menyinggung pengalaman sebelumnya saat menyuarakan aspirasi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang saat itu dinilai belum mendapat respons optimal dari pemerintah daerah.
“Kami merasakan dulu aspirasi masyarakat belum sepenuhnya didengar. Namun dengan pemerintahan saat ini, kami melihat ada perubahan dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya menegaskan akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan terus mengkritisi dan memantau kinerja pemerintah.
“Kami akan terus mengawal agar kebijakan yang sudah baik ini bisa dijaga dan ditingkatkan secara konsisten,” tegas Heta.
Dalam kesempatan itu, Paguyuban Pelangi juga memberikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Arif Kurniawan, yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas.
“Keduanya merupakan aset daerah yang telah teruji. Kami berharap mereka dapat terus menjaga profesionalitas dan dedikasi dalam mendukung kemajuan Kota Cirebon,” ujarnya.
Paguyuban Pelangi berharap, langkah penataan birokrasi yang dilakukan Wali Kota Cirebon dapat menjadi awal perubahan berkelanjutan menuju pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.
“ASN harus benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Itu yang kami harapkan ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Paguyuban Pelangi Cirebon, Hendrawan Rizal, mengatakan pihaknya tetap bersikap kritis terhadap kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Meski demikian, ia mengapresiasi kebijakan rotasi pejabat yang telah dilakukan.
“Kalau melihat dasar dilakukannya rotasi besar-besaran ini seperti yang sudah dijelaskan, kami tentu mengapresiasi. Namun ini baru langkah awal dalam penataan pejabat ASN,” ujar Hendrawan.
Ia menegaskan, yang lebih penting dari sekadar rotasi adalah bagaimana kinerja para pejabat yang baru dilantik ke depan.
Menurutnya, masyarakat menunggu adanya perubahan konkret, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Yang lebih kita perlukan adalah bagaimana nanti bentuk kinerja mereka. Apakah akan ada perbaikan, terutama di sektor pelayanan publik. Untuk itu, semua elemen masyarakat perlu ikut mengawasi dan melihat langsung kinerja tersebut,” katanya.
Hendrawan juga mengaku masih merasakan sejumlah kekurangan dalam pelayanan publik di beberapa sektor sebelum rotasi dilakukan.
Ia berharap, penempatan pejabat yang tepat dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Cirebon.
“Saya berharap penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat bisa menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Kami dari Paguyuban Pelangi akan terus memantau dan mengawasi kinerja para ASN ini,” tegasnya.
Selain itu, Hendrawan turut mengingatkan komitmen Wali Kota Cirebon terkait transparansi dan keterbukaan dalam pelayanan publik yang pernah disampaikan saat kampanye.
“Kami meminta kepada wali kota untuk mengingat kembali janji terkait transparansi dan keterbukaan di setiap sektor pelayanan publik. Sampai saat ini, hal tersebut belum terlihat maksimal dan kami menunggu realisasinya,” pungkasnya. (Wandi)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: