E satu.com (Cirebon) - Polemik antara Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati kembali menjadi sorotan publik. Di tengah riuhnya dinamika politik tersebut, substansi kepemimpinan dinilai kerap terabaikan.
Ketua GM FKPPI Kota Cirebon, Danny Jaelani, menilai kepala daerah dan wakilnya seharusnya berjalan selaras dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ia mengibaratkan keduanya seperti dua sayap dalam proses pembentukan kupu-kupu.
“Kalau dua sayap itu saling bertabrakan, kupu-kupu tidak akan pernah terbang. Artinya, pemimpin tidak akan mampu membawa daerah maju jika tidak saling melengkapi,” ujar Danny dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, dalam praktik pemerintahan, ruang kekuasaan kerap berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Padahal, posisi kepala daerah dan wakil bukan untuk saling bersaing, melainkan berbagi tanggung jawab dalam melayani masyarakat.
Ia menegaskan, yang dipertaruhkan dalam disharmoni tersebut bukan sekadar jabatan atau pengaruh politik, melainkan nasib masyarakat yang menggantungkan harapan pada kepemimpinan daerah.
Danny juga menyoroti bahwa konflik internal pemerintahan berdampak langsung pada masyarakat. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, pelayanan publik yang tersendat, hingga program pembangunan yang tidak berjalan optimal.
“Persoalan ini bukan lagi sekadar ego politik, tapi sudah menyentuh aspek etika dan tanggung jawab moral sebagai pemimpin,” katanya.
Ia mengingatkan kembali pentingnya sumpah jabatan sebagai komitmen kepada rakyat.
Menurutnya, sumpah tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan kebijakan, bukan sekadar formalitas seremonial.
Lebih lanjut, Danny menilai diperlukan upaya membangun komunikasi dan keterbukaan antara kedua pemimpin daerah. Sinergi, kata dia, menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif.
“Cirebon tidak membutuhkan pemimpin yang saling berkompetisi. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang rukun, terbuka, dan fokus pada pembangunan,” ujarnya.
Ia pun berharap polemik yang terjadi dapat segera diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling kuat dalam konflik, melainkan siapa yang mampu menyelesaikannya dengan bijak.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah hati nurani dalam menjalankan amanah untuk kepentingan rakyat,” tutupnya. (Wandi)








.webp)













Post A Comment:
0 comments: