E satu.com (Cirebon) - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Cirebon Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat, mulai dari distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi, penggunaan anggaran negara, hingga evaluasi sejumlah program nasional.
Aksi yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Cirebon Raya itu diterima oleh perwakilan DPRD Kota Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon di halaman kantor DPRD.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Cirebon Raya, Egi Dwi Septian, mengatakan terdapat beberapa poin utama yang menjadi perhatian mahasiswa. Salah satunya terkait optimalisasi pendistribusian BBM subsidi, khususnya Pertalite.
Menurut Egi, distribusi BBM subsidi perlu mendapatkan perhatian serius mengingat semakin banyak masyarakat yang beralih dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan dan pemerataan distribusi BBM bersubsidi.
"Kami mendorong adanya optimalisasi pendistribusian BBM subsidi. Saat ini banyak masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite sehingga perlu ada pengelolaan yang lebih baik agar distribusinya tepat sasaran," ujar Egi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka meminta pemerintah menghentikan berbagai bentuk pemborosan anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang selama ini disampaikan pemerintah pusat.
Mahasiswa menilai masih terdapat sejumlah pengeluaran negara yang perlu dievaluasi agar anggaran dapat difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dalam aksi tersebut, mereka juga menuntut evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Egi menjelaskan, program MBG pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk membantu mengatasi persoalan gizi dan stunting pada anak-anak Indonesia. Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut masih perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menyoroti sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di berbagai daerah dan dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut. Kondisi itu dinilai menjadi indikator perlunya peningkatan pengawasan terhadap kualitas dan higienitas makanan yang disalurkan kepada para pelajar.
"Orientasi MBG adalah mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun ketika muncul kasus-kasus keracunan, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi agar pelaksanaannya lebih efektif dan aman bagi penerima manfaat," katanya.
Sementara terkait Koperasi Desa Merah Putih, mahasiswa mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk mendukung program tersebut. Mereka menilai dampak program itu belum terlihat secara signifikan dan masih membutuhkan pengawasan serta evaluasi yang lebih ketat.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memastikan seluruh proses pengelolaan program berjalan secara transparan dan akuntabel guna mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Selain isu ekonomi dan program pemerintah, aksi tersebut turut mengangkat persoalan supremasi sipil.
Mahasiswa meminta adanya peninjauan kembali terhadap sejumlah regulasi yang berkaitan dengan institusi keamanan negara.
Mereka menilai revisi Undang-Undang Polri maupun Undang-Undang TNI perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengurangi prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia.
"Kami meminta pemerintah dan DPR untuk memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan institusi negara tetap menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil," tegas Egi.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah dan lembaga legislatif.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga berakhirnya penyampaian aspirasi di halaman Kantor DPRD Kota Cirebon. (Wandi)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: