Puluhan Massa Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Cirebon Demo di Balai Kota Cirebon, Ini Tuntutannya

E satu.com (Kota Cirebon) - luhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Cirebon (AMMC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon, Kamis (23/7/2026).

Mereka menyuarakan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Cirebon terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah serta menyoroti tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Cirebon.

Koordinator aksi, Doni, mengatakan sejumlah kebijakan pemerintah daerah dinilai mencerminkan ketimpangan sosial dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

Dalam aksinya, massa mendesak Wali Kota Cirebon mencabut Keputusan Wali Kota Nomor 169 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Menurut mereka, pelibatan aparat penegak hukum dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak berpotensi menimbulkan kesan represif dan intimidatif, terutama bagi wajib pajak dari kalangan masyarakat kecil.

Selain itu, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Cirebon juga meminta Pemerintah Kota Cirebon melakukan audit ulang dan membuka secara transparan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025. Massa menilai besaran tunjangan tersebut perlu disesuaikan dengan asas kewajaran dan kondisi ekonomi masyarakat.

Aksi tersebut juga menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024 yang mencatat potensi kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 senilai Rp1,44 miliar yang berkaitan dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon.

"Bagaimana masyarakat diminta patuh membayar pajak, sementara masih ada persoalan kewajiban pajak yang menjadi temuan BPK. Hal ini harus menjadi perhatian serius demi menjaga kepercayaan publik," kata Doni saat berorasi.

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Cirebon juga menilai kebijakan optimalisasi penerimaan pajak seharusnya diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik. Mereka menyoroti masih adanya jalan rusak di sejumlah titik serta persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal. (Wandi)