Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Tangerang) -
Warga Kota Tangerang yang aktif sebagai seorang Jurnalis, Asep  Wawan Wibawan melalui WhatsApp mencoba konsultasi , memohon arahan sekaligus  menyampaikan permohonan keringanan terkait pelunasan PBB kepada Walikota dan ketua DPRD Kota Tangerang , ironisnya sampai saat ini belum  ada tanggapan.

" Lahan warisan yang sudah lama dikuasai oleh istri dan keluarganya  belum bisa dibuat akta waris atau sertifikat tanah, Karena masih memiliki tunggakan PBB yang nilainya cukup besar. Karena itulah istri  dan para ahli waris lainya berusaha  dan sepakat akan melunasi PBB pada bulan Februari 2026, bertepatan dengan ulang tahun Kota Tangerang

Melalui WhatsApp saya mencoba Konsultasi , memohon arahan sekaligus memohon keringanan pelunasan PBB kepada Walikota dan ketua DPRD Kota Tangerang. Namun sampai  saat ini belum  direspon . Padahal WhatsApp saya sudah dibuka , sudah dibaca oleh Walikota juga oleh ketua DPRD Kota Tangerang ", ungkap Asep, pada Rabu ( 3/12/2025 )

Asep menduga tidak  diresponnya permohonan.arahan  dan permohonan keringanan pelunasan PBB, mungkin karena dirinya  seorang jurnalis yang  selama ini  aktif dan rajin  mengkritisi  kebijakan pemerintah daerah Kota Tangerang. 

" Mungkin karena selama ini  saya rajin  mengkritisi  sikap dan kebijakan unsur  eksklusif dan legislatif , jadi saya   dibenci atau tidak disukai oleh unsur Birokrasi ", kata Asep. 

Menurut Asep, seharusnya  pejabat eksekutif dan legislatif tidak tendensi saat dikritisi. Kerena itu tidak akan membuat berhenti mengkritisi bahkan  mungkin akan semakin tajam mengkritisi.

( Soleh )
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Cirebon Kota) – Kamis sore pukul 16.00 WIB (04/12/2025), Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota melaksanakan operasi minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah potensi kerawanan yang meresahkan warga.

Personel Unit 1 Sat Resnarkoba menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Pemeriksaan dilakukan secara selektif untuk memastikan tidak adanya praktik penjualan ilegal yang mengganggu lingkungan.

Petugas kemudian mendatangi sebuah warung milik Sdri. K di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Dari lokasi itu ditemukan minuman beralkohol jenis Ciu yang diduga disimpan untuk diperjualbelikan tanpa izin resmi.


Temuan tersebut langsung diamankan petugas untuk mencegah peredaran lebih lanjut. Penegakan aturan dilakukan secara humanis agar pemilik warung memahami konsekuensi hukum terkait penjualan minuman beralkohol tanpa izin.


Selain melakukan penindakan, petugas memberikan edukasi kepada pemilik warung mengenai dampak sosial dari peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Upaya ini menjadi langkah preventif agar masyarakat turut mendukung lingkungan yang tertib.

Operasi kemudian dilanjutkan ke sejumlah titik lain di wilayah kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada peredaran minuman beralkohol ilegal yang luput dari pengawasan petugas.


Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah rutin yang terus digencarkan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Polres Cirebon Kota berupaya menekan peredaran minuman beralkohol tanpa izin melalui operasi yang konsisten dan terarah.


Masyarakat juga diajak berperan aktif memberikan informasi jika mengetahui adanya peredaran minuman beralkohol ilegal. Kolaborasi publik dengan kepolisian diperlukan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Kasat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Otong Jubaedi, S.H., M.A.P. menyampaikan bahwa operasi ini dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap tertib. “Kami menindak peredaran minuman beralkohol tanpa izin dan mengajak warga ikut menjaga lingkungan masing-masing,” ujarnya. (wandi)
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) -
Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi Manajemen Talenta ASN melalui pemaparan langsung di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Rabu (3/12/2025). Dalam forum ekspos tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo hadir bersama Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon, M Arief Kurniawan, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati dan perangkat daerah terkait. 

Wali Kota menyampaikan bahwa penyambutan serta perhatian BKN menjadi dorongan tersendiri bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk bergerak lebih cepat.

“Alhamdulillah kami disambut dengan baik, dihadiri oleh Wakil Kepala BKN dan para deputi. Semuanya berjalan lancar,” ujarnya. 


Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menekankan bahwa pemahaman ASN mengenai sistem manajemen talenta menjadi kunci keberhasilan penerapannya. Ia mengungkapkan rencana Pemkot Cirebon menjalin kolaborasi dengan Kanreg III BKN Jawa Barat untuk memperkuat proses sosialisasi. 

“Kami akan bekerja sama dengan BKN Kanreg III Jabar untuk memastikan program dan sistem ini tersampaikan dengan benar,” tambahnya. 

Penerapan Manajemen Talenta di Kota Cirebon, menurut Wali Kota, adalah langkah strategis sekaligus amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan karier harus mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta kebutuhan instansi. Hal ini selaras dengan visi pembangunan Kota Cirebon hingga tahun 2029, terutama dalam misi meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.


Pemerintah Kota Cirebon juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan. Mulai dari penguatan kelembagaan dan regulasi, termasuk pembentukan Komite Talenta dan regulasi turunan yang mengacu pada Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025. Selain itu, Pemkot telah menyiapkan infrastruktur berupa Assessment Center. Proses pemetaan kompetensi pun telah dilakukan untuk berbagai jenjang jabatan, mulai dari JPT hingga pelaksana golongan 3A ke atas.

Wali Kota menjelaskan bahwa sistem ini bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi sudah diterapkan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi. Pada tanggal 23 Oktober 2025 dan 28 November 2025 yang lalu, Pemerintah Kota Cirebon juga telah melaksanakan rotasi, mutasi, dan promosi terhadap 52 Pejabat Administrator dan 31 Pejabat Pengawas dengan menerapkan Manajemen Talenta melalui aplikasi yang dibangun sejak tahun 2021. 

"Dampaknya terasa jelas, kepercayaan ASN terhadap proses rotasi dan promosi meningkat,” ungkapnya. 

Melalui ekspos ini, Pemerintah Kota Cirebon menegaskan bahwa transformasi pengelolaan talenta ASN bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun SDM yang unggul, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. 

"Semoga rekomendasi dari BKN dapat segera diterbitkan sehingga pengisian jabatan strategis dapat dilakukan dengan suksesor terbaik yang telah dipetakan," harapnya.

Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Laksmi Stanyawati, memaparkan bahwa sebagian besar ASN Kota Cirebon berada di kuadran kinerja baik dan potensi tinggi. 

“Mayoritas ASN berada pada kuadran 5, 7, dan 8, sehingga talent pool yang tersedia cukup untuk pengembangan karier dan pengisian jabatan strategis,” jelasnya.

Sri Laksmi juga menerangkan bahwa seluruh pejabat JPT, Administrator, Pengawas, Fungsional Teknis, dan Pelaksana golongan 3A ke atas telah terpetakan dalam box talenta. Meski demikian, masih terdapat 3.698 pegawai yang belum terpetakan, terdiri dari pelaksana golongan I–II serta sejumlah jabatan fungsional pendidikan dan kesehatan. 


“Pedoman Manajemen Talenta PNS menjadi acuan kami dalam memperkuat SDM melalui internalisasi pemahaman, monitoring berkala, dan pemutakhiran data rutin di SIMPEG,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BKN Suharmen menyampaikan apresiasi atas kesiapan Kota Cirebon. Ia menilai kualitas data, kesiapan sistem, dan pemetaan talenta menunjukkan arah yang positif. 

“Melihat indikator dan kesiapan yang dipaparkan, kami optimis Kota Cirebon dapat menjalankan manajemen talenta dengan baik,” ujarnya.

Menurut Suharmen, pengelolaan talenta ASN yang efektif akan memperkuat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.  Ia menekankan bahwa penerapan manajemen talenta akan memberikan dampak langsung pada percepatan program pembangunan daerah.

“Sistem ini akan membantu Kota Cirebon dalam mempercepat pencapaian program kerja dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sumber : Humas Pemkot Cirebon

Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam mengatasi persoalan masyarakat melalui kerja bersama yang konsisten dan terarah. Upaya tersebut kembali terlihat saat Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati yang didamingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno dan jajaran terkait menghadiri pembukaan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kantor Kecamatan Kejaksan, Rabu (3/12/2025). Program tahunan ini sejak lama menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat untuk menyelesaikan tantangan pembangunan yang sifatnya langsung dirasakan warga.


Pelaksanaan BSMSS tahun ini kembali menekankan makna kemanunggalan antara rakyat dan TNI. Sejak awal, TNI dikenal lahir dari masyarakat dan bergerak bersama masyarakat, sehingga kebersamaan dalam kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi kelanjutan dari sejarah panjang yang membentuk kedekatan keduanya. Karena itu, berbagai program yang diusung BSMSS selalu diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata di tingkat kelurahan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa BSMSS bukan hanya rangkaian kegiatan fisik, tetapi juga wadah untuk memperkuat hubungan sosial antarelemen daerah. "Kegiatan ini adalah sarana strategis untuk memupuk persatuan, solidaritas sosial, kekompakan, dan semangat gotong royong antara unsur Pemerintah Daerah, TNI, dan warga masyarakat," ujarnya.


Fokus program tahun ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi perhatian warga. Di Kelurahan Kesenden, BSMSS akan melaksanakan perbaikan satu unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) serta peningkatan jalan di RW 11 yang mencakup RT 01, 02, dan 03. Sementara itu, di Kelurahan Karyamulya, program serupa juga dilakukan melalui perbaikan satu unit Rutilahu dan pembenahan akses jalan di RW 02, RT 03. Perbaikan infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong mobilitas warga sekaligus meningkatkan kualitas hidup.


Selain pembangunan fisik, kegiatan BSMSS juga diarahkan untuk menjawab masalah lingkungan yang semakin kompleks. Pemerintah Kota Cirebon menilai isu lingkungan tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial dan memerlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh elemen. Melalui BSMSS, koordinasi lintas sektor kembali diperkuat agar penanganan lingkungan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon akan terus memfasilitasi pelaksanaan BSMSS secara berkesinambungan. Dengan melibatkan masyarakat, perangkat daerah, dan TNI, pemerintah berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan rasa nasionalisme, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi lokal.


"Dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, kami berharap program ini bisa menjadi wahana peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.


Apresiasi disampaikan kepada berbagai pihak yang turut memperkuat pelaksanaan kegiatan, termasuk Kodim 0614/Kota Cirebon, BAZNAS Kota Cirebon, serta Jabar Bergerak Kota Cirebon. Pemerintah menilai dukungan berbagai pihak tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan yang menyentuh masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus melalui sinergi yang kuat dan saling melengkapi.

Sementara itu, Komandan Kodim 0614/Kota Cirebon, Letkol Arm Drajat Santoso, menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa Kota Cirebon menghadapi berbagai tantangan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, dan kesejahteraan, sehingga kolaborasi semacam ini menjadi sangat penting.

"Melalui kegiatan BSMSS, Kodim 0614 Kota Cirebon hadir untuk memberikan dukungan nyata dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh komponen masyarakat," ungkapnya.


Lebih lanjut, Drajat berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat memberikan dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Konsistensi penyelesaian persoalan masyarakat, kolaborasi tanpa sekat, dan semangat gotong royong menjadi fondasi utama agar pembangunan daerah tidak hanya berjalan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi seluruh warga.


"Saya berharap kegiatan ini memberikan manfaat jangka panjang dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Cirebon. Semoga sinergi yang telah terbangun ini terus kita pelihara untuk menjadikan Kota Cirebon semakin maju, aman, nyaman, dan sejahtera," tuturnya.

Sumber : Humas Pemkot Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Kota Cirebon) -
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati membuka Sarasehan Hari Guru Nasional dan Silaturahmi Purna Bakti Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Rabu (3/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan pesan yang mendalam, bahwa dunia pendidikan saat ini sedang berhadapan dengan tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar kurikulum.


"Saat ini, kita tidak hanya menghadapi tantangan kurikulum, tetapi juga tantangan peradaban," ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menyampaikan rasa bangga dan penghargaan mendalam kepada seluruh tenaga pendidik yang selama ini menjadi pilar kemajuan daerah. "Bapak dan Ibu adalah pihak yang membentuk generasi penerus kita, pemimpin masa depan yang akan menentukan arah Kota Cirebon ke depan," tuturnya.

Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan sektor strategis yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, percepatan digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan seluruh peserta didik dapat tumbuh pada ekosistem pembelajaran yang relevan dengan zaman.

"Kita tidak bisa lagi mengajar dengan metode lama. Integrasi teknologi harus terjadi secara merata, tanpa ada kesenjangan digital, baik di pusat kota maupun wilayah pinggiran," katanya.

Selain digitalisasi, ia menyoroti pentingnya penguatan karakter dan nilai lokal di tengah derasnya arus budaya global. Nilai-nilai Trisakti Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan identitas budaya Cirebon dinilai perlu terus diperkokoh agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter.

"Pendidikan karakter harus menjadi kurikulum hidup, bukan hanya teori," ucapnya.

Wakil Wali Kota juga mendorong peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Ia berharap Dinas Pendidikan terus menyusun program pengembangan yang tidak hanya administratif, tetapi juga mendorong pedagogi inovatif. "Guru harus terus belajar, mengajar dengan hati, dan berani berinovasi," tambahnya.

Melalui forum sarasehan ini, Wakil Wali Kota mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan ide, kritik, dan masukan yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan praktis demi kemajuan pendidikan di Kota Cirebon.


"Kami juga mengapresiasi atas dedikasi para guru, terutama mereka yang memasuki masa purna bakti," ungkapnya.


Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, turut memberikan apresiasi dalam kesempatan tersebut. Ia mengaku bangga dan terharu melihat konsistensi para guru dalam mendidik generasi muda. Kadini menambahkan bahwa jasa para pendidik tak ternilai dan menjadi fondasi kemajuan daerah.

"Beribu-ribu terima kasih atas perjuangan Bapak dan Ibu selama ini untuk anak-anak di Kota Cirebon. Kami juga mengapresiasi atas segala usaha dan capaian prestasi baik tingkat lokal maupun nasional yang diraih para guru di Kota Cirebon," ujarnya.

Di akhir acara, ia menegaskan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus bergerak memajukan pendidikan bersama seluruh insan pendidikan di Kota Cirebon. "Kegiatan sarasehan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi, mempertegas tujuan, dan menumbuhkan optimisme bagi masa depan pendidikan kota," harapnya.

Sumber : Humas Pemkot Cirebon
Media Online Yang Inofatif dan Insipiratif

E satu.com (Jakarta) -
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan pentingnya peran fatwa dalam menjaga stabilitas sosial sebagai prasyarat utama untuk kelancaran pembangunan nasional. Stabilitas dipandang sebagai modal penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal.

Berikut  beberapa aspek peran fatwa MUI dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan:

Menjaga Kerukunan Umat: Fatwa-fatwa MUI diarahkan untuk membimbing umat Islam dalam menghadapi isu-isu keagamaan dan kemasyarakatan, yang secara tidak langsung berkontribusi pada terciptanya kerukunan sosial dan mencegah konflik.

Responsif terhadap Isu Kontemporer: MUI berupaya agar setiap fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif terhadap perubahan zaman dan masalah sosial yang muncul di masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi hukum Islam yang relevan dan diterima.

Mendukung Program Pemerintah: MUI seringkali mengeluarkan fatwa yang suportif terhadap program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, seperti fatwa terkait pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi syariah, dan sertifikasi halal 

Membangun Keadilan Ekonomi: Baru-baru ini, MUI mengeluarkan fatwa tentang Pajak Berkeadilan, yang disambut baik oleh pemerintah. Fatwa ini menanggapi masalah sosial terkait pajak yang dianggap tidak adil, mendorong reformasi sistem perpajakan, dan pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menjamin Kesejahteraan Rakyat: MUI berpegang pada prinsip bahwa tugas pemerintah (ulil amri) harus ditujukan pada kemaslahatan rakyat (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah). Fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkan, seperti dalam menanggapi kasus relokasi pemukiman, menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan investasi atau pembangunan. 

Secara keseluruhan, fatwa MUI berfungsi sebagai panduan moral dan etika keagamaan yang membantu mengarahkan perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah demi terciptanya tatanan sosial yang stabil dan kondusif bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

( AWW )
Back To Top