E satu,com (Jakarta) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus melakukan percepatan penataan birokrasi (reformasi birokrasi) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah ini salah satunya dengan merampingkan struktur organisasi Kemendagri melalui penyetaran sejumlah jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.
Seperti diketahui, reformasi birokrasi merupakan salah satu
visi Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinannya. Presiden
menginginkan agar struktur birokrasi pemerintahan dapat lebih ramping dan
fleksibel.
“Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan (salah satu) dari lima
visi Bapak Presiden, di antaranya adalah mengenai reformasi birokrasi. Beliau
ingin agar birokrasi pemerintahan kita menjadi lebih ramping dan lebih
fleksibel, termasuk Kemendagri dan pemerintahan daerah,” terang Mendagri dalam
sambutannya pada acara Pelantikan Pejabat di lingkungan Kemendagri dan BNPP di
Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Rabu (29/12/2021).
Terbaru, untuk mewujudkan reformasi birokrasi ini, Mendagri
kembali melantik sebanyak 153 pejabat fungsional di lingkungan Kemendagri dan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Rabu (29/12/2021). Pelantikan
pejabat fungsional tersebut dilaksanakan melalui mekanisme penyetaraan dari
jabatan administrator dan pengawas. Dalam kesempatan itu juga, Mendagri
melantik 1 pejabat pimpinan tinggi madya di BNPP.
Dengan pelantikan terbaru yang dilakukan kemarin siang,
artinya saat ini Kemendagri telah mengalihkan sebanyak 863 pejabat struktural
menjadi pejabat fungsional. Jumlah tersebut sesuai dengan target pengalihan
jabatan yaitu sebanyak 876 pejabat atau 70,02 persen dari total 1.247 jabatan
administrasi eselon III dan IV awal yang dimiliki Kemendagri. Adapun 13 orang
yang tidak dilantik, karena yang bersangkutan mendapatkan promosi, mutasi,
meninggal dunia, atau pensiun.
Di lain sisi, Mendagri meminta agar para pimpinan komponen
di lingkungan Kemendagri dan BNPP dapat memanfaatkan keberadaan para pejabat
fungsional. Ia mewanti-wanti, jangan sampai para pejabat fungsional ini menjadi
beban organisasi karena tidak dimanfaatkan secara optimal.
Mendagri menceritakan pengalamannya dalam mengelola pejabat
fungsional saat di institusi kepolisian. Menurutnya, efektif atau tidaknya
pejabat fungsional sangat bergantung kepada pendayagunaan oleh pimpinan di
komponennya masing-masing.
“Secara psikologis pribadi juga mungkin kurang bagus
dampaknya, tapi kalau difungsikan mereka mudah-mudahan bisa menjadi solusi
untuk merampingkan organisasi yang lebih fleksibel strukturnya,” terang
Mendagri.
Adapun upaya pemanfaatan itu dapat dilakukan dengan menggelar analisis dan evaluasi setiap bulan, serta memberikan tugas kepada pejabat fungsional. Misalnya, dengan mengerahkan para pejabat fungsional untuk terjun ke lapangan dalam membantu mengatasi berbagai persoalan.“Saya perhatikan di Kemendagri ini kita memerlukan personel yang cukup untuk bermain lapangan,” ujar Mendagri (pgh)
Post A Comment:
0 comments: