BPBD

camat

Pj Walikota Tangerang

E satu.com (Cirebon)
- Tim Asistensi Pemerintah Kota Cirebon menyampaikan ekspos kepada Pansus DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cirebon tahun 2021, Rabu (23/3/2022), di ruang utama Griya Sawala gedung DPRD.

Dalam ekspos itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos mengikuti jalannya rapat melalui virtual meeting zoom.

Selama rapat berlangsung Handarujati mendorong, kedepannya penyajian di dalam LKPj walikota Cirebon dilengkapi dengan matriks rincian terkait hal-hal yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Cirebon. Terutama perihal rekomendasi dari DPRD tahun sebelumnya.

“Kami juga meminta agar kedepan bisa dibuatkan matriks, dari apa-apa saja yang sudah ditindaklanjuti pemerintah kota. Sehingga kami tidak hanya menerimanya tertulis,” kata Handarujati.

Menurutnya, matriks rincian data ini akan mempermudah untuk melihat realisasi rekomendasi yang sudah dimasukkan oleh DPRD sebelumnya.

Berdasarkan nota pengantar LKPj 2021 yang disampaikan, terdapat 40 rekomendasi yang tersebar di 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


Dari rekomendasi tersebut, sampai saat ini DPRD Kota Cirebon masih belum mengetahui bentuk realisasinya. Tindak lanjut dari catatan-catatan itu perlu diketahui agar pembahasan LKPj di tingkat Pansus bisa berjalan dengan lancar.

“Ke depan, saya berharap dibuatkan matriks dari beberapa catatan dan tindak lanjut, yang akan atau sudah dilakukan Pemerintah Kota Cirebon. Koreksi dari tahun kemarin, sehingga kita bisa mengoreksi dan mengomparasikannya,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan, dalam dokumen LKPj kali ini terdapat beberapa rekomendasi dari DPRD tahun 2020 yang dipetakan. Kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakannya yang dilakukan pada tahun 2021.

Ada beberapa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, seperti oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kota Cirebon, dan SKPD lainnya.


“Rekomendasi tahun 2020 itu ditindaklanjuti dengan kebijakannya, dilakukan tahun 2021 dan itu akan menjadi bagian dari feedback serta diskusi dengan perangkat daerahnya,” ungkap Agus.

Masih disampaikan Agus, dirinya meminta agar seluruh kepala dinas terkait dapat mengikuti semua pembahasan LKPj Walikota Cirebon 2021 di tingkat Pansus. (pgh)
Baca Juga

Post A Comment:

0 comments:

Back To Top