Beberapa Aktifis Kemasyarakatan Akan Bongkar , Dugaan Kebocoran BAPENDA Tangsel

E satu.com (Tangerang) - Ketua Umum Masyarakat Anti Dinasti dan Oligarki (MADILOG), Hasman S.Hum, sarjana muda yang aktif dalam kajian sosial kemasyarakatan, menyebutkan BAPENDA tidak  merespon undangan sebagai pemateri dalam acara diskusi yang mereka selenggarakan. Hal itu berimplikasi pada tersumbatnya pandangan dan informasi publik yang harusnya dapat di peroleh lebih dalam saat diskusi. Jadi dalam waktu dekat mereka berencana akan melaksanakan Demonstrasi sebagai langkah lanjutan untuk memperterang temuan itu.

"Kami belum menemukan jawaban dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tangerang Selatan, atas dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kawan-kawan dari Madilog, WAW dan ALIP dalam langlah selanjutnya, akan mengadakan aksi untuk mendorong BAPENDA terbuka pada informasi publik dan memberikan jawaban yang rasional atas temuan-temuan kami," Ujar Hasman, saat di hubungi melalui telephon seluler, Selasa, (3I/01/24). 

Selain itu Hasman, juga menjelaskan, bahwa pihaknya bersama dengan WAW menyatakan sikap akan serius membongkar dugaan kebocoran yang belum dapat dijelaskan oleh Pemkot Tangsel.

"Jika dugaan kita tepat, maka bisa dikatakan sebagai pembodohan yang dilakukan Bapenda Tangsel terhadap masyarakatnya, terkait wajib pajak. Ini menyimpang dari Undang-undang otonomi daerah pemekaran Tangsel," lanjut Hasman.

Sementara statemen yang cukup pedas dari Kordinator WAW, Hendrik, saat ditemui di Pemkot Tangsel mengatakan, dirinya merasa kecewa akan sikap Sekertaris Daerah yang acuh akan aspirasi masyarakat Tangerang Selatan.

"Perlu digaris bawahi, kami sudah secara terang-terangan mencoba bangun komunikasi dengan Sekertaris Daerah Tangerang Selatan yang saat ini dijabat oleh Bambang Noercahjo, sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali," Kata Hendrik.

Memperkuat sikap aliansi, Cecep Anang Hardian selaku penasehat Madilog yang turut hadir sebagai penanggap dalam diskusi tersebut mengatakan, pejabat seharusnya kopreraktif menerima Aspirasi dari masyarakat.

"Bukannya menghindari atau beralibi, mencari jawaban kemana arahnya, kalau memang benar pastinya bukan sebuah jawaban yang sulit, terutama kepada Sekertaris Daerah yang menjadi Panglima ASN di Tangsel. Jangan bungkam ketika ada polemik atau pertanyaan dari Masyarakatnya," tegasnya.

Tanggapan lebih lanjut dari koordinator ALIP, Zulkaidi Wiranegara S.H, M.H. "Seharus pihak pemerintah kota tangerang selatan membuka seluas luas nya fungsi informasi dan masukan dari masyarakat bukan membungkam agar tidak ada gejolak," papar Zulkaidi".

Sementara, Asnor S.H selaku Kordinator Umum Unjuk Rasa (UNRAS) menyatakan tindak lanjut unjuk rasa akan segera dilaksanakan setelah penyusunan draf hasil diskusi rampung, sambil merapatkan barisan bersama masyarakat lainnya yang ingin bersama-sama menyoroti hal ini. 

"Kami akan melaksanakan UNRAS upaya membuka pintu dialog interaktif untuk memperjelas dugaan ini, dalam tempo sesingkat-singkatnya, setelah draf kajian selesai," pungkasnya.

( Asep WW )

Baca Juga