Guru Kota Cirebon Bersatu! Konferensi PGRI XXIII Resmi Dibuka

E satu.com (Cirebon) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon menggelar Konferensi PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030 di salah satu hotel di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Kota Cirebon, Rabu (28/9/2025).

Acara ini merupakan forum tertinggi PGRI di tingkat Kota Cirebon untuk menentukan arah kebijakan dan kepengurusan lima tahun ke depan.

Kegiatan ini dihadiri pengurus PGRI se-Kota Cirebon, perwakilan guru dari berbagai jenjang pendidikan, Ketua PGRI Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Cirebon, Kadini.

Konferensi dibuka secara resmi oleh Kadisdik Kota Cirebon, Kadini, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya, Kadini menegaskan bahwa Disdik Kota Cirebon mendukung siapapun yang akan menjadi Ketua PGRI Kota Cirebon.

“Kami (Disdik Kota Cirebon) sebagai dewan pembina PGRI mendukung siapa pun nanti yang menjadi ketua. Ya, kita sama-sama harus memajukan pendidikan di Kota Cirebon melalui organisasi PGRI dan Disdik Kota Cirebon,” ujar Kadini usai membuka kegiatan.

Kadisdik juga berharap ke depannya PGRI dapat bersinergi lebih baik lagi dengan Pemkot dan Disdik Kota Cirebon.

“Bukan berarti yang lama tidak baik, namun tinggal peningkatan-peningkatan lagi sedikit-sedikit untuk lebih bersinergi. Tujuannya untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Cirebon,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Barat, Akhmad Juhana, berharap PGRI Kota Cirebon mampu menyusun program kerja lima tahun ke depan sesuai visi dan misi di Kota Cirebon.

“Kota Cirebon secara nasional harus jadi bagian dalam memperjuangkan hak-hak kesejahteraan guru. Kami di PGRI bukan hanya mensejahterakan anggotanya saja, tetapi memperjuangkan kesejahteraan guru secara keseluruhan,” tegas Akhmad.

Ia juga mengingatkan pentingnya mendukung ketua dan pengurus terpilih agar dapat menjalankan amanah.

“Ketua dan pengurus terpilih harus kapabel, amanah, dan bisa dipercaya oleh teman-teman anggota dan guru se-Kota Cirebon. Mereka juga harus mampu melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah,” katanya.

Menanggapi perjuangan guru untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Akhmad Juhana memastikan bahwa PGRI Jawa Barat telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“PGRI hadir untuk kesetaraan status, harkat, dan martabat guru Indonesia,” pungkasnya. (Wandi)

Baca Juga