DPD LSM Penjara Soroti Penguapan PAD, Desak Wali Kota Cirebon Ambil Sikap Tegas

E satu.com (Cirebon) - Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Negara (Penjara), Agung Sentosa, menyoroti sikap Wali Kota Cirebon yang baru terkait efisiensi anggaran yang dilakukan hampir di semua sektor.

Menurutnya, langkah efisiensi tersebut tidak seimbang dengan perhatian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru banyak mengalami kebocoran.

“Ketika efisiensi anggaran digalakkan, padahal potensi pemasukan daerah banyak mengalami penguapan. Saya yakin potensi kerugian cukup besar. Ini yang harus segera disikapi oleh Wali Kota sebagai kepala daerah,” ujar Agung kepada awak media, Senin (28/7/2025).

Agung menegaskan bahwa instansi teknis seperti Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Ia menilai banyak persoalan serius dalam proses pungutan hingga ke kantor yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD.

“Saya minta Wali Kota mengevaluasi semua aspek di BPKPD. Apakah sudah sesuai target atau belum? Yang jelas harus ada sikap tegas. Tidak boleh lagi ada pembiaran atau budaya lama yang justru merugikan daerah,” tegasnya.

Sebagai contoh, Agung menyebut sektor parkir di Kota Cirebon yang menurutnya mengalami kebocoran sangat tinggi. Berdasarkan hitungannya, sekitar 60 hingga 70 persen potensi pendapatan dari sektor ini menguap dan tidak masuk ke kas daerah.

“Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik dan benar, saya yakin Cirebon bisa maju. Potensinya sangat besar, tapi selama ini tidak dimaksimalkan,” ungkapnya.

Agung juga mendorong agar Pemkot Cirebon bersama Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua sektor pendapatan, mulai dari pajak reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga retribusi lainnya.

“Bila perlu, semua di-nol-kan dulu. Ganti semua SDM yang selama ini menangani penarikan uang, dari tingkat bawah sampai pimpinan. Audit harus melibatkan auditor independen agar transparan,” tandasnya.

Ia juga menyoroti praktik upah pungut di lingkungan BPKPD yang dinilai terlalu besar, namun tidak seimbang dengan pendapatan riil yang dihasilkan.

“Hampir semua pegawai BPKPD seperti sudah merasa aman dengan adanya upah pungut. Tapi tidak ada keseimbangan dengan apa yang mereka berikan bagi PAD. Harus ada tanggung jawab di masing-masing bidang,” katanya.

Agung menyimpulkan, bila data-data pendapatan BPKPD Kota Cirebon dari tahun ke tahun diaudit secara menyeluruh, maka akan terlihat potensi kerugian yang sangat besar.

Ia berharap Wali Kota yang baru tidak hanya melakukan gebrakan seremonial, tetapi benar-benar melakukan tindakan nyata dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. (Wandi)

Baca Juga