E satu.com ( Tangerang ) - Pemegang hak otoritas harus lebih hati - hati dalam menentukan kebijakan, khususnya yang ada Katanya dengan buruh. Karena bila kebijakan yang ditentukan dirasakan tidak ada keberpihakan kepada buruh, para buruh akan merasa kecewa , yang dikhawatirkan nekad melakukan mogok kerja nasional dalam waktu cukup lama.
Sulit untuk dipungkiri, bahwa berkembangnya proses pembangunan sangat ditentukan oleh seberapa besar pemasukan pajak yang didapatkan . Dalam hal tersebut, sektor industri lah yang paling banyak memberikan setoran pajak
Proses pembangunan sangat ditunjang oleh pajak industri , dan pajak industri tergantung dari produksi yang dihasilkan . produksi yang dihasilkan ditentukan oleh produktifitas para buruh yang ada didalamnya .
Dengan demikian, bila para buruh Mogok Kerja , maka hasil produksi akan menurun . , akibatnya para pelaku industri akan mengalami kerugian. dan itu akan memberikan pengaruh kurang baik terhadap setoran pajak
Banyak yang beranggapan , tidak mungkin para buruh berani melakukan mogok kerja nasional dengan waktu cukup lama. karena para buruh pun butuh pekerjaan yang memberikan penghasilan untuk menghidupi keluarga
Dalam kondisi negara yang sedang tidak baik - baik saja , bukan hal yang tidak mungkin para buruh berani melakukan mogok kerja nasional dalam waktu yang cukup lama . Dengan alasan buat apa bekerja sebagai buruh bila hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk menikmati hidup. Buat apa bekerja sebagai buruh , bila kemudian hasil pajaknya lebih banyak diminati oleh para pejabat . Sementara kesejahteraan para buruh Kurang diperhatikan.
Karena itulah kebijakan yang ditentukan pemerintah harus berkeadilan , memperhatikan kesejahteraan para buruh. Tidak seperti saat ini , Tunjangan anggota DPR nilainya pantastis sementara upah buruh yang merupakan ujung tombak pembangunan kurang diperhatikan.
Penulis : Asep WW
( Jurnalis E satu.com )








.webp)













Post A Comment:
0 comments: