E satu.com ( Tangerang ) -
Pemegang hak otoritas harus lebih hati - hati dalam menentukan kebijakan, khususnya yang ada  Katanya dengan buruh. Karena bila  kebijakan yang ditentukan dirasakan tidak ada keberpihakan kepada buruh,   para buruh akan merasa kecewa ,  yang  dikhawatirkan  nekad melakukan mogok kerja nasional dalam waktu cukup lama. 

Sulit untuk dipungkiri,  bahwa  berkembangnya proses pembangunan  sangat ditentukan oleh seberapa besar pemasukan pajak yang didapatkan .  Dalam hal tersebut, sektor industri lah yang paling banyak memberikan setoran  pajak 

Proses pembangunan sangat ditunjang oleh pajak industri , dan pajak industri  tergantung  dari produksi yang dihasilkan . produksi yang dihasilkan ditentukan oleh produktifitas para buruh yang ada didalamnya .

Dengan demikian, bila para buruh Mogok Kerja  , maka hasil produksi  akan menurun . , akibatnya para pelaku industri akan mengalami kerugian.   dan itu akan memberikan  pengaruh  kurang baik terhadap  setoran pajak 

 Banyak yang beranggapan , tidak mungkin para buruh berani melakukan mogok kerja nasional dengan waktu cukup lama.  karena para buruh pun butuh pekerjaan yang memberikan  penghasilan untuk menghidupi keluarga 

Dalam  kondisi negara yang sedang tidak baik - baik saja , bukan hal yang tidak mungkin para  buruh berani melakukan mogok kerja nasional  dalam waktu yang cukup lama . Dengan alasan buat apa bekerja sebagai buruh bila hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk  menikmati hidup. Buat apa bekerja sebagai buruh , bila kemudian hasil pajaknya lebih banyak diminati oleh para pejabat . Sementara   kesejahteraan para buruh Kurang diperhatikan.  

Karena itulah kebijakan yang ditentukan pemerintah harus berkeadilan ,  memperhatikan kesejahteraan para buruh. Tidak seperti  saat ini ,  Tunjangan anggota DPR nilainya pantastis  sementara upah buruh  yang merupakan ujung tombak pembangunan kurang diperhatikan. 

Penulis : Asep WW 
( Jurnalis E satu.com )
Baca Juga

Post A Comment:

0 comments:

AADD Biro Jasa STNK
Back To Top