E satu.com (Jakarta) - Aksi unjuk rasa Forum Rakyat Jawa Barat Bersatu (Forjabar) di depan Kejaksaan Agung (Kejagung) berlangsung memanas . Tidak hanya berorasi, massa Forjabar juga melakukan aksi teatrikal dengan melempar tomat dan telur busuk ke arah pagar gedung Kejagung.
Aksi itu disebut sebagai simbol kemarahan rakyat terhadap mandeknya eksekusi putusan hukum dan dugaan keterlibatan pejabat tinggi Kejaksaan dalam kasus besar.
“Ini ekspresi rakyat. Tomat dan telur busuk adalah simbol wajah penegakan hukum kita yang kotor dan berbau busuk karena ketidakadilan,” kata Koordinator Forjabar, Usman Nazarudin.
Massa menuntut kejaksaan menjalankan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina yang tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Kasus menjerat Silfester terjadi setelah anak dari Jusuf Kalla, Solihin Kalla melaporkan Silfester pada 2017 terkait dugaan fitnah yang diucapkannya dalam orasi.
Video saat Silvester berorasi saat itu beredar di media sosial. Dalam orasinya itu, Silvester menuding Wapres JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta.
Dia dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sebagaimana tertuang dalam pasal 310 KUHP, 311 KUHP, serta pasal 27 dan 28 UU nomor 8 tahun 2011 tentang ITE.
Silfester kemudian dijatuhi vonis 1 tahun penjara pada 30 Juli 2018. Putusan itu lantas dikuatkan di tingkat banding yang dibacakan pada 29 Oktober 2018
Namun, hingga putusan tersebut sudah inkrah, Silfester tidak kunjung dieksekusi oleh Kejati DKI Jakarta.
“Forjabar menduga ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Kalau putusan inkrah saja tidak bisa dieksekusi, bagaimana dengan kasus besar lain?” lanjutnya.
Tidak berhenti di situ, Forjabar juga menyoroti nama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, yang sempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Publik tidak pernah tahu apa keterangan yang dia sampaikan ke KPK. Sampai hari ini juga tidak jelas kelanjutannya. Kalau pejabat tinggi kejaksaan bisa lolos dari transparansi, ini tanda bahaya serius bagi penegakan hukum kita,” tambahnya.
Menurut Forjabar, pola bermasalah juga terlihat sejak Patris menjabat Kajati Sulawesi Tenggara, lantaran ada sejumlah kasus besar dianggap mangkrak. Kini, saat memimpin Kejati DKI, masalah serupa kembali mencuat.
“Rekam jejaknya sudah jelas. Kasus mangkrak, eksekusi mandek, dan keterlibatan dalam pusaran kasus besar. Rakyat tidak bisa diam. Aksi teatrikal ini pesan keras agar Jaksa Agung segera mengevaluasi Kajati DKI,” pungkas Usman.
(AWW)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: