Ketua Dewan Pembina PGRI Kota Cirebon Tekankan Jabatan sebagai Amanah dan Tanggung Jawab

E satu.com  (Kota Cirebon) - Ketua Dewan Pembina Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon yang juga Wali Kota Cirebon, H. Effendi Edo, menghadiri acara pelantikan pengurus cabang PGRI Kota Cirebon di ruang Adipura Kencana, Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kamis (23/10/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota Effendi Edo menegaskan bahwa jabatan dalam organisasi PGRI bukan sekadar formalitas, melainkan amanah besar yang menuntut kerja nyata untuk kemajuan pendidikan di Kota Cirebon.

“Ini adalah tanggung jawab yang berat buat teman-teman semua. Bukan hanya gugur kewajiban sebagai ketua dan pengurus, tapi bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan. PGRI adalah organisasi besar, dan saya berharap teman-teman bergerak maju,” ujar Wali Kota.

Ia menekankan bahwa PGRI bukanlah wadah untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan tempat untuk berkontribusi dalam membangun kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Menurutnya, seluruh guru yang tergabung dalam PGRI merupakan tumpuan dan harapan pemerintah daerah dalam membentuk karakter serta mental generasi penerus.

“Generasi emas kita sebetulnya ada di TK dan SD. Kalau kita bisa melakukan pengajaran dengan benar, mendidik dengan benar, itulah yang akan menjadikan generasi selanjutnya,” ungkapnya.

Selaras dengan visi kepemimpinannya, Wali Kota berkomitmen untuk mewariskan tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pembangunan yang transparan serta berintegritas. Ia juga mengajak seluruh pengurus PGRI untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Cirebon dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

“Pemerintah Kota sangat mendukung, dan saya juga ingin kolaborasi terus-menerus,” kata Effendi Edo.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap proses organisasi dan pemerintahan. Ia menyebut bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat melihat langsung bahwa jabatan merupakan amanah publik.

“Saya ingin merubah yang tadinya tertutup, saya ingin merubah bahwa jabatan itu adalah amanah, maka harus terbuka,” tegasnya.

Effendi Edo mencontohkan, transparansi harus diterapkan mulai dari proses pembagian undangan hingga penentuan hasil uji kompetensi. Semua dilakukan secara cepat dan terbuka, agar kepercayaan publik terhadap birokrasi dan organisasi tetap terjaga.

“Suasana pelantikan, rotasi, mutasi, dan promosi itu adalah suasana yang biasa-biasa saja. Tapi yang saya katakan adalah kinerjanya yang harus luar biasa,” ujarnya. (Wandi)

Baca Juga