E satu.com (Bandung) - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga 31 Maret 2026 mencatatkan surplus regional sebesar Rp2,45 triliun.
Total pendapatan negara tercatat mencapai Rp31,67 triliun atau 16,80 persen dari target, sementara belanja negara terealisasi Rp29,22 triliun atau 27,45 persen dari pagu.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio mengatakan, penerimaan negara hingga akhir Maret 2026 masih mengalami kontraksi sebesar 3,46 persen secara year on year (yoy).
“Kontraksi tersebut disumbang oleh penerimaan perpajakan yang terkontraksi 3,40 persen dan penerimaan bukan pajak yang terkontraksi 4,40 persen,” kata Eko dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, penurunan terbesar terjadi pada penerimaan cukai yang terkontraksi 13,70 persen yoy dengan realisasi Rp7,19 triliun dari target Rp30,56 triliun atau baru mencapai 23,51 persen.
Turunnya penerimaan cukai terutama dipengaruhi melemahnya penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau yang terkontraksi 14,30 persen.
Meski demikian, penerimaan dari sektor pajak masih menunjukkan pertumbuhan pada sejumlah sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa profesional sebesar 46,46 persen, sektor keuangan dan asuransi 25,02 persen, aktivitas penyewaan 19,09 persen, perdagangan 16,25 persen, serta administrasi pemerintahan 3,26 persen.
“Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat saat momentum Hari Raya Idul Fitri pada Maret 2026 turut mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Maret 2026 mencapai Rp1,85 triliun atau 27 persen dari target tahunan. Namun capaian tersebut masih mengalami kontraksi 4,40 persen yoy.
Eko menyebut kontraksi PNBP ini menjadi yang pertama dalam enam bulan terakhir setelah sebelumnya terus mencatatkan pertumbuhan.
“Penurunan didorong oleh kontraksi pada PNBP lainnya sebesar 22,57 persen,” katanya.
Di sisi belanja negara, hingga triwulan I 2026 realisasi mencapai Rp29,22 triliun atau 27,45 persen dari pagu Rp106,45 triliun. Secara tahunan, realisasi belanja mengalami perlambatan 0,68 persen yoy.
Perlambatan terutama terjadi pada belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terkontraksi 7,96 persen yoy.
Meski demikian, pemerintah mencatat capaian belanja terhadap pagu masih lebih baik dibanding tahun sebelumnya, baik pada belanja kementerian/lembaga maupun TKDD.
Belanja kementerian/lembaga hingga akhir Maret 2026 terealisasi Rp9,2 triliun atau 20,31 persen dari pagu dan tumbuh pada seluruh komponen belanja.
Pertumbuhan tertinggi tercatat pada belanja modal yang mencapai Rp697,31 miliar atau tumbuh 92,92 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sementara penyaluran TKDD mencapai Rp20,02 triliun atau 32,73 persen dari pagu. Penyaluran Dana Desa tercatat Rp275,91 miliar atau turun 88,48 persen yoy akibat tertahannya penyaluran pada awal tahun anggaran.
“Dana Desa baru dapat disalurkan pada Maret 2026 setelah terbit PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026,” ujar Eko.
Selain itu, sejumlah program prioritas pemerintah juga terus berjalan di Jawa Barat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menjangkau 14,5 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota.
Program FLPP telah menjangkau 10.162 penerima dengan realisasi Rp1,28 triliun. Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 mencapai Rp9,43 triliun kepada 144 ribu debitur.
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tumbuh 5,79 persen yoy dengan nilai PDRB ADHK sebesar Rp475,41 triliun.
Inflasi Jawa Barat pada April 2026 tercatat 2,49 persen yoy dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Majalengka sebesar 3,01 persen dan terendah di Kota Depok sebesar 2,22 persen.
Sementara neraca perdagangan Jawa Barat pada Maret 2026 mencatat surplus USD1,98 miliar dengan total surplus Januari-Maret 2026 mencapai USD6,55 miliar.
Di tengah berbagai ketidakpastian global, Eko menilai perekonomian Jawa Barat masih cukup resilien dan tetap ditopang konsumsi pemerintah serta momentum Hari Raya Idul Fitri.
“Ke depan pemerintah akan terus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi serta menjaga kualitas belanja negara agar tetap optimal mendukung program prioritas nasional,” pungkasnya. (Wandi)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: