Jika media lebih berpihak kepada pejabat dan konglomerat daripada kepada kepentingan publik, maka salah satu dampak yang paling serius adalah hilangnya fungsi media sebagai pengawas kekuasaan.
Dalam sistem demokrasi, media sering disebut sebagai "pilar keempat" karena berperan mengawasi pemerintah, lembaga negara, dan kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi. Ketika media tidak lagi menjalankan fungsi tersebut secara independen, masyarakat akan kesulitan memperoleh informasi yang utuh dan objektif.
Media yang terlalu dekat dengan penguasa atau pemilik modal cenderung memberikan ruang lebih besar kepada kepentingan mereka. Berita yang merugikan pihak berkuasa dapat diperkecil, ditunda, atau bahkan tidak diberitakan sama sekali, sementara keberhasilan mereka terus diperbesar. Akibatnya, masyarakat menerima gambaran yang tidak seimbang tentang keadaan yang sebenarnya. Kritik terhadap kebijakan publik bisa dianggap sebagai gangguan, bukan sebagai bagian penting dari proses demokrasi.
Di sisi lain, suara kelompok yang kurang memiliki kekuatan ekonomi dan politik sering kali tersingkir. Keluhan petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, atau warga miskin perkotaan mungkin tidak mendapat perhatian yang sama dibandingkan isu yang menyangkut kepentingan elite.
Ketika masalah mereka tidak diliput secara memadai, tekanan publik untuk menyelesaikan masalah tersebut juga menjadi lebih lemah. Dengan kata lain, ketimpangan yang sudah ada di masyarakat dapat semakin diperparah oleh ketimpangan dalam pemberitaan.
Keberpihakan media kepada pejabat dan konglomerat juga dapat menciptakan budaya impunitas, yaitu kondisi ketika pihak yang berkuasa merasa lebih aman dari kritik dan pengawasan. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau praktik bisnis yang merugikan masyarakat mungkin lebih sulit terungkap.
Tanpa sorotan media yang kuat, mekanisme akuntabilitas publik menjadi melemah.
Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap media dapat menurun. Ketika publik merasa bahwa media tidak lagi menyampaikan informasi secara jujur dan berimbang, mereka akan mencari sumber informasi alternatif. Dalam situasi seperti ini, informasi yang tidak terverifikasi, rumor, propaganda, dan disinformasi dapat lebih mudah berkembang. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin terpecah dan sulit membedakan fakta dari opini atau manipulasi.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kualitas demokrasi. Warga negara membutuhkan informasi yang akurat untuk membuat keputusan politik yang rasional, termasuk saat memilih pemimpin atau menilai kebijakan pemerintah. Jika informasi yang mereka terima sudah disaring berdasarkan kepentingan elite politik dan ekonomi, maka kemampuan masyarakat untuk mengawasi kekuasaan menjadi berkurang.
Namun, penting juga untuk diingat bahwa tidak semua media berpihak kepada pejabat atau konglomerat. Banyak jurnalis dan organisasi media yang tetap berusaha menjaga independensi dan profesionalisme meskipun menghadapi tekanan politik maupun ekonomi. Karena itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengonsumsi informasi dari berbagai sumber, memeriksa fakta, dan tidak menerima suatu pemberitaan secara mentah tanpa berpikir kritis.
Singkatnya, ketika media lebih berpihak kepada pejabat dan konglomerat, yang terancam bukan hanya kualitas pemberitaan, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, dan kesehatan demokrasi itu sendiri. Media yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan kekuasaan berisiko berubah menjadi alat yang memperkuat kepentingan mereka yang sudah memiliki pengaruh besar.
Penulis : Asep Wawan Wibawan
( Jurnalis E satu.com)
.webp)
Post A Comment:
0 comments: